Ketegangan Antar Umat Beragama Meningkat di India Setelah Insiden Massa Hindu Menyerbu Masjid

INDIA(Jurnalislam.com) – Ketegangan tinggi terjadi di beberapa negara bagian Tripura timur laut India pada hari Jumat (29/10/2021) setelah serangkaian serangan terhadap Muslim minoritas, yang disebut sebagai bentuk pembalasan atas kekerasan terhadap umat Hindu di negara tetangga Bangladesh pada awal bulan ini.

Otoritas negara mengerahkan polisi dan pasukan paramiliter dan melarang pertemuan lebih dari lima orang di daerah-daerah di mana serangan dilaporkan. Polisi mengatakan setidaknya satu masjid, beberapa toko dan rumah milik Muslim di bagian utara negara bagian itu telah dirusak sejak Selasa. Tidak ada korban kematian yang dilaporkan.

“Beberapa pembuat onar sangat mengganggu perdamaian dan kerukunan di Tripura,” kata Perwira Polisi Senior Bhanupada Chakraborty, seraya menambahkan bahwa situasi telah terkendali.

Para pemimpin Muslim mengatakan bahwa massa Hindu menyerang masjid-masjid dan membakar properti mereka menyusul unjuk rasa pada Selasa oleh Vishwa Hindu Parishad (VHP), sebuah kelompok nasionalis Hindu garis keras yang terkait dengan Partai Bharatiya Janata pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.

Chakraborty mengatakan polisi di Tripura telah melakukan pendataan kasus-kasus setelah serangan itu, tetapi tidak menyebutkan siapa pelakunya. Tidak ada penangkapan yang dilakukan sejauh ini.

Vinod Sonkar, seorang anggota parlemen dari partai Modi yang menguasai negara bagian Tripura, mengatakan pemerintah telah membentuk sebuah komite untuk menyelidiki kekerasan tersebut.

Tripura berbatasan dengan Bangladesh dan penduduk Muslim berjumlah kurang dari 9% dari hampir 4 juta penduduk di negara bagian itu.

Mohammad Salam, seorang ulama Muslim di kota Panisagar di Tripura utara, mengatakan ratusan anggota VHP yang meneriakkan slogan-slogan anti-Muslim menyerbu sebuah masjid pada hari Selasa dan mengobrak-abriknya. Dia mengatakan mereka juga membakar beberapa properti Muslim.

“Kami hidup dalam ketakutan sejak saat itu,” kata Salam.

Serangan-serangan terbaru menunjukkan tentang meningkatnya ketegangan antar agama di India.

“Ada ketakutan psikosis di kalangan umat Islam di Tripura setelah insiden itu,” kata Islamuddin, anggota parlemen oposisi Muslim dari Tripura.

“Otoritas negara bisa bereaksi sedikit lebih cepat untuk mengendalikan situasi.” sambungnya.

Sementara pada hari Kamis, pemimpin partai oposisi utama Kongres Rahul Gandhi juga mengutuk serangan itu.

“Mereka yang melakukan kebencian dan kekerasan atas nama Hindu bukanlah Hindu tetapi orang-orang munafik. Sampai kapan pemerintah berpura-pura buta dan tuli?” tulisnya di Twitter. (Bahri)

Sumber: AP News

Muktamar NU ke-34 di Lampung Akan Digelar Secara Hybrid

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Panitia Muktamar Nadhlatul Ulama ke-34 telah melaksanakan rapat perdana pada Rabu (27/10) sore.

Rapat dipimpin Ketua Steering Committee (SC) KH M Nuh dan Sekretaris SC KH Asrorun Niam Sholeh bersama Ketua Organizing Committee (OC) KH Imam Aziz dan Sekretaris OC KH Syahrizal.

“Salah satu hasil rapatnya adalah, Muktamar tetap dilaksanakan di Lampung dan dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring),” kata Kiai Asrorun, Kamis (28/10).

Kiai Asrorun mengatakan, terkait pelaksanaan Muktamar NU ke-34 di Lampung, panitia berkoordinasi dengan pemerintah. Khususnya koordinasi terkait dengan pengendalian Covid-19.

Dia menerangkan, hasil rapat memutuskan Muktamar NU ke-34 dilaksanakan secara hybrid yakni secara daring dan luring. Skenarionya Muktamar dipusatkan di tiga tempat.

Pembukaan Muktamar di pesantren Darus Saadah dan diikuti peserta di lokasi, di UIN Raden Intan Lampung, dan Universitas Malahayati. \”Panitia berkomitmen untuk mewujudkan Muktamar yang sejuk,\” kata Kiai Asrorun.

Dia mengatakan, indikator kesuksesan Muktamar NU ke-34, di samping sukses penyelenggaraan, juga terwujudnya kebersamaan serta kontribusi pemikiran untuk mewujudkan kemaslahatan, peta perkhidmatan NU dalam satu abad kedua.

Terkait waktu Muktamar NU ke-34, Kiai Asrorun menambahkan, tetap terjadwal pada 23-25 Desember 2021.

Sebelumnya, dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konbes NU 2021 September, menyepakati eberapa materi yang dibahas pada Muktamar ke-34 mendatang. Yaitu Bahtsul Masail Waqi’iyyah, dan Bahtsul Masail Maudhuiyyah, dan Bahtsul Masail Qanuniyyah.

Bahtsul Masail Waqi’iyyah menyisakan materi tentang cryptocurrency dalam perspektif fiqih Islam. Bahtsul Masail Maudhuiyyah atau tematik menyisakan masalah tentang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Sedangkan Bahtsul Masail Qanuniyyah menyepakati satu masalah yang tidak dibahas dalam Munas Alim Ulama tetapi akan dibahas pada Muktamar mendatang, yaitu Undang-Undang tentang Penodaan Agama.

Sumber: republika.co.id

Rapor Merah untuk Kinerja DPR!

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) memberi rapor merah terhadap kinerja legislasi DPR Masa Sidang I Tahun 2021-2022. Direktur Eksekutif Formappi, I Made Leo Wiratma, mengatakan, nilai tersebut diberikan berdasarkan rendahnya capaian legislasi DPR pada Masa Sidang I Tahun 2021-2022 lalu.

“Kinerja legislasi DPR Masa Sidang I Tahun Sidang 2021-2022 kembali menorehkan angka merah dengan hanya mampu menghasilkan satu RUU prioritas yakni RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Padahal dalam Pidato Pembukaan Masa Sidang I ini, Ketua DPR RI menyodorkan tujuh RUU prioritas untuk dibahas,” kata Leo dalam webinar bertajuk ‘Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang I, Tahun Sidang 2021-2022: DPR Masih Jadi Stempel Pemerintah’, Kamis (28/10).

Leo mengatakan, buruknya capaian legislasi DPR masih beruntung dengan disahkannya empat RUU kumulatif terbuka, yakni RUU tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, RUU tentang Persetujuan ASEAN, RUU tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 dan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2022.

“Dengan hasil itu, pengesahan empat RUU kumulatif terbuka memang menjadi berkah bagi DPR untuk menutup borok lemahnya kinerja legislasi. Apalagi pengesahan dua RUU terkait APBN memang sudah seharusnya terjadi karena tuntutan siklus anggaran yang tak terelakkan dan bagian dari pengejawantahan fungsi anggaran DPR,” ujarnya.

Leo menjelaskan, rendahnya produktifitas DPR di fungsi legislasi dibarengi dengan keputusan ‘gila’ DPR yang menambah empat RUU baru dalam daftar prioritas 2021, yaitu RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Pemasyarakatan, RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Langkah DPR tersebut dinilai sulit dipahami.

Selain itu, Leo juga mengatakan, progres pembahasan atas 37 RUU prioritas 2021 nampak stagnan dengan 14 RUU yang proses pembentukannya memasuki tahap Pembicaraan Tingkat I (pembahasan) di berbagai alat kelengkapan DPR. Lalu sebanyak enam RUU masih dalam tahapan penyusunan, empat RUU dalam proses penetapan usul, sembilan RUU belum tersentuh sama sekali.

“Dari perkembangan proses pembahasan RUU seperti di atas, terlihat betapa beratnya beban AKD DPR dalam menjalankan fungsi legislasi,” tuturnya.

Leo menambahkan, sementara di waktu bersamaan, AKD tertentu melakukan penyusunan sekaligus pembahasan RUU. Tentu saja beban ganda membahas lebih dari satu RUU pada AKD tertentu akan memecah fokus mereka untuk menyelesaikan salah satu RUU.

“Cara kerja seperti ini sangat mungkin menjadi salah satu penyebab minimnya RUU yang bisa diselesaikan,” kata Leo.

Sumber: republika.co.id

Satgas Ancam Tutup Aktivitas Ekonomi kalau Klaster Baru Muncul

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta pemerintah daerah (pemda) bertindak tegas terhadap pembukaan aktivitas sosial ekonomi yang terbukti menyebabkan klaster baru atau kenaikan kasus. Bahkan, Wiku meminta agar kegiatan sosial ekonomi tersebut untuk ditutup sementara.

“Apabila terdapat aktivitas sosial ekonomi yang mulai berjalan atau diuji cobakan namun terbukti menyebabkan klaster atau kenaikan kasus, saya meminta pelaksana dan pemerintah daerah setempat untuk tegas menutup sementara dan mengevaluasi pembukaan aktivitas terkait,” ujar Wiku saat konferensi pers, dikutip pada Jumat (29/10).

Wiku mengatakan, peningkatan mobilitas penduduk ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mempertahankan penurunan kasus, terutama seiring dengan menurunnya kasus dan pembukaan aktivitas sosial ekonomi.

Menurut dia, peningkatan mobilitas ini akan tetap aman dari Covid-19 jika masyarakat selalu menghindari kerumunan dan menjaga jarak.

Karena itu, ia mengimbau agar pengelola fasilitas publik memastikan adanya petugas untuk melakukan skrining di pintu masuk melalui aplikasi PeduliLindungi. Selain itu, penerapan protokol kesehatan oleh para pengunjung di dalam fasilitas publik itupun juga harus terus diawasi.

“Kepada pengunjung, jangan ragu untuk saling mengingatkan apabila ada yang tidak disiplin protokol kesehatan,” kata dia.

Wiku meyakini, jika setiap masyarakat bertanggung jawab dalam menjalankan protokol kesehatan, maka periode libur Natal dan Tahun Baru pun tak akan menyebabkan terjadinya lonjakan kasus.

Sumber: republika.co.id

Wanti MUI Minta Impor Alkes dan PCR Ditinjau Ulang

JAKARTA(Jurnalislam.com)—  Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hamdan Zoelva meminta pemerintah mengkaji ulang impor alat kesehatan.

“Kalau pemerintah memiliki ‘political will’ yang kuat, harusnya alkes seperti alat swab antigen dan alat PCR ini tidak perlu impor, karena alkes impor itu harganya sangat mahal,” kata Hamdan Zoelva saat menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah/2021 yang diselenggarakan PT Taishan Alkes Indonesia, Jakarta, Kamis (29/10).

Oleh karena itu, dirinya mendorong pemerintah untuk komitmen dalam penggunaan alat kesehatan produk dalam negeri.Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini berharap pemerintah membatasi masuknya produk-produk alkes impor.

Seharusnya, lanjut dia, pemerintah lebih mengutamakan produsen alkes dalam negeri yang harganya jauh lebih murah dan kualitasnya sangat baik serta telah memiliki sertifikat halal.

“Pemerintah harus meninjau ulang kebijakan mengenai alat swab antigen dan alat PCR impor yang banyak beredar sekarang ini. Saya khawatir ke depannya ini akan menjadi persoalan hukum, karena dianggap mencari keuntungan atau sengaja ada permainan soal harga alkes,” kata Hamdan Zoelva dalam siaran persnya.

Dia mencontohkan harga alat swab antigen yang dipublish PT Taishan Alkes Indonesia sebesar Rp 30 ribu, sementara harga yang ditetapkan pemerintah untuk alat swab antigen sebesar Rp 55 ribu.

“Ini dari pabrik lokal dalam negeri seperti PT Taishan saja harganya lebih murah dibanding yang ditetapkan oleh pemerintah. Malah saya yakin PT Taishan bisa tekan lagi harganya Rp 25 ribu sampai Rp 20 ribu. Bahkan alkes lokal ini sudah dapat sertifikat halal. Tapi koq yang banyak beredar justru alkes impor yang harganya dua kali lipat. Saya tidak tahu lagi berapa itu untungnya dari alkes impor ini,” katanya.

Dengan kondisi pandemi Covid-19 ini, pemerintah wajib melindungi masyarakat sekaligus meningkatkan perekonomian Indonesia.

“Tidak elok dalam kondisi sulit seperti ini produk impor terlalu diistimewakan. Kalau ada yang lebih murah, kenapa pilih yang mahal dan impor. Jika memang punya ‘political will’ dan ingin membangkitkan ekonomi, produk-produk alkes dalam negeri harusnya menjadi prioritas karena ini nantinya akan berdampak pada pemulihan ekonomi terutama penyerapan tenaga kerja di Indonesia,” paparnya.

Keuntungan menggunakan produk alkes dalam negeri, kata Hamdan Zoelva, salah satunya akan menyerap tenaga kerja Indonesia ketimbang membeli produk impor.”Kalau impor kan terima jadi, pabrik bukan di dalam negeri. Yang kerja bukan masyarakat Indonesia, uang lari keluar negeri juga. Saya tidak habis pikir soal alkes impor ini. Makanya saya minta pemerintah harus tinjau ulang deh impor alkes ini. Jangan sampai kita jadi bangsa yang tamak,” kata Hamdan Zoelva.

sumber: republika.co.id

 

Anies Nilai Tokoh Betawi Lebih Layak Dijadikan Nama Jalan

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai, usulan perubahan nama jalan dengan nama tokoh Betawi sangat layak untuk dipertimbangkan secara serius.

Dia menyebut, budaya Betawi merupakan salah satu unsur masyarakat yang memfasilitasi peristiwa penting dalam perjalanan bangsa dan negara Indonesia di Jakarta.

“Usulan-usulan untuk menggunakan nama jalan dengan nama tokoh Betawi layak dipertimbangkan secara serius dengan berbagai konteks yang harus jadi pertimbangan. Masyarakat Betawi ini memfasilitasi terjadinya proses persenyawaan antarunsur berbagai bangsa yang terjadi di kota ini,” kata Anies di Jakarta, Kamis (28/10). Namun demikian, Anies mengingatkan, unsur historis juga perlu dipertimbangkan dalam perubahan nama jalan tersebut.

Sementara itu, Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni yang sekaligus sebagai penggagas acara menyebutkan bahwa komunitas masyarakat Betawi mengusulkan beberapa nama yang merupakan tokoh untuk dijadikan jalan di Ibu Kota. Sejumlah nama tersebut antara lain Ismail Marzuki diusulkan merubah Jalan Cikini Raya, nama H Darip diusulkan mengubah Jalan Bekasi Timur Raya, nama Mahbub Djunaedi menggantikan Jalan Salemba Tengah, nama Guru Marzuki menggantikan Jalan Masjid Jatinegara, dan nama Habib Ali Kwitang merubah Jalan Kembang III.

Menurut Sylviana, usulan ini berangkat dari keinginan untuk mengenang jasa dan semangat dari para tokoh Betawi tersebut dalam menjalani kehidupan dan dalam perjuangannya. “Dengan usulan tersebut, kami berharap akan tertularkan spirit dari para tokoh Betawi dalam menjalani kehidupan, di lain sisi juga kita ingin jalanan Ibu Kota jadi makin harum tiap kali kita menatap bisa mengingat dan mempraktikkan semangat perjuangannya,” ucap Sylviana.

Meski demikian, Sylviana juga sepakat bahwa harus ada kajian unsur historis yang dipertimbangkan dalam perubahan nama jalan. “Jangan sampai nama jalan sebelumnya yang ternyata mewariskan sejarah dari para pendahulu kita jadi hilang, karenanya ini perlu perhatian secara serius,” tutur Sylviana menambahkan.

Sumber: republika.co.id

Klaster PTM Bandung Terus Bertambah 

BANDUNG(Jurnalislam.com) — Siswa dan guru yang mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dan dinyatakan positif Covid-19 di Kota Bandung terus bertambah. Tercatat hingga Kamis (28/10) pagi, jumlah siswa dan guru yang positif Covid-19 mencapai 228 orang. Angka itu bertambah dari jumlah positif pada hari sebelumnya yang masih 117 orang.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, dr Ahyani Raksanagara mengatakan, jumlah sekolah yang sudah dilakukan pemeriksaan tes PCR sebanyak 181 dari total 212 sekolah yang menjadi sample tes PCR. Sampel yang sudah diperiksa 7.493, sedangkan hasil yang sudah keluar 6.737.

“Jumlah yang sudah keluar 6.737 dengan hasil positif 228 orang, negatif 6.966,” ujarnya, Kamis (28/10). Ia menuturkan, siswa yang positif sebanyak 213 orang dan guru 15 orang.

Ahyani mengatakan, sekolah yang siswa dan gurunya positif Covid-19 di atas 5 persen sebanyak 46 sekolah, 1 hingga 5 persen 48 sekolah, dan 0 persen 87 sekolah. Sedangkan sekolah yang masih menunggu hasil 14 sekolah.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Cucu Saputra mengatakan, kegiatan belajar mengajar 46 sekolah yang memiliki hasil Covid-19 di atas 5 persen akan dihentikan sementara. Pihaknya sendiri masih menunggu hasil seluruh tes PCR di seluruh sekolah. “Ya (46 dihentikan PTM),” katanya.

Ia melanjutkan, evaluasi akan dilakukan setelah tes PCR ke seluruh sekolah selesai. “Nanti kita evaluasi di akhir setelah 100 persen survei,” kata dia.

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, pihaknya tetap mengacu kepada aturan bahwa sekolah yang memiliki hasil diatas 5 persen akan dihentikan PTM. Selanjutnya, dinas kesehatan melalui puskesmas akan melakukan trecing terhadap kontak erat. Pihaknya juga berencana melakukan tes PCR kepada seluruh sekolah untuk memastikan kondisi penyebaran Covid-19 di lapangan.

Pada Rabu, Dinkes Kota Bandung menutup seluruhnya 22 sekolah yang PTM. Hal tersebut seiring bertambahnya siswa dan guru yang terpapar Covid-19 menjadi 117 orang. Padahal pada Selasa, angka klaster PTM baru tersebut baru 84 siswa dan guru.

Sumber: republika.co.id

MUI Terima 23 Ribu Alat Kesehatan dari SKK Migas

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas) menyerahkan 23.350 buah alat kesehatan dan alat pelindung diri melalui MUI untuk menanggulangi pandemi Covid-19.

Alat kesehatan tersebut terdiri dari 10 ribu box masker medis, hand sanitizer ukuran 100 mililiter sejumlah 9.600 buah, dan alat rapid test antigen sejumlah 3750 buah.

Sekretaris SKK Migas, Taslim Z Yunus, menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan hasil sumbangan dari 48 Kontrak Kerjasama bisnis hulu migas.

“Ini merupakan kerjasama kita dengan MUI, mohon dapat diterima. Atas nama manajemen SKK Migas, kami mengucapkan terimakasih atas kerjasama ini. Mudah-mudahan kerjasama seperti ini bisa berlangsung lama dan bertambah banyak lagi, ” ujarnya saat menyerahkan bantuan tersebut, Kamis (28/10) di Kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta.

Sementara itu, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis menyampaikan terimakasih atas kerjasama dan kerpecayaan SKK Migas kepada MUI dalam menanggulangi Covid-19. Dia berharap, pada kesempatan mendatang akan ada kerjasama lain dengan SKK Migas terkait penanggulangan Covid-19.

“Daerah-daerah sangat membutuhkan dan kita juga sama-sama mengantisipasi gelombang ketiga dari Covid-19 ini, ” ujar Wakil Ketua Gerakan Nasional (Gernas) Penanggulangan Covid-19 MUI itu.

 

Dia mengatakan, alat pelindung diri seperti ini perlu disiapkan untuk mengantisipasi situasi terburuk yaitu merebaknya Covid-19 gelombang ketiga.

“Jangan sampai seperti yang terjadi di gelombang kedua yang menimpa kita. Di balik itu, salah satunya karena kekurangan APD di sejumlah tempat. Kekurangan terjadi berkali-kali, di beberapa tempat juga mengalami kekurangan, ” ujarnya.

Pada kesempatan itu, pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah ini menambahkan, meski grafik Covid-19 mengalami penurunan, perlu ada kesiapan ekstra menghadapi Pandemi Covid-19 yang kemungkinan memburuk.

“Tentu kita tidak menginginkan Covid-19 datang kembali, tetapi dengan sekarang mulai mereda, maka kita perlu ada persiapan. Atas nama Dewan Pimpinan MUI, saya ucapkan teriamakasih atas kepercayaan dan kerjasamanya, ” paparnya.

 

 

Masa Depan Indonesia di Tangan Para Pemuda

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Indonesia hari ini memperingati 93 tahun peristiwa Sumpah Pemuda. Tepatnya, pada 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia memekikkan sumpah tentang Satu Tumpah Darah, Satu Bangsa, Indonesia. Mereka berumpah untuk menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.

93 tahun berselang, Menag Yaqut Cholil Qoumas mengajak pemuda Indonesia memanfaatkan momentum peringatan ini untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, serta bangkit memajukan Indonesia.

Menurutnya, di pundak para pemuda, terpikul beragam persoalan umat dan bangsa. “Masa depan bangsa, di tangan pemuda,” tegas Menag, di Jakarta, Kamis (28/10/2021).

Dikatakan Menag, pemuda masa depan harus memiliki pemahaman dan praktik keagamaan yang moderat, tidak ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Kementerian Agama saat ini terus berupaya melakukan penguatan moderasi beragama, salah satunya kepada kalangan pemuda.

“Kami akan terus cetak kader dan duta moderasi beragama dari kalangan pemuda, baik siswa Madrasah Aliyah atau mahasiswa. Mereka diberi pemahaman terkait moderasi beragama, sekaligus keterampilan membuat konten publikasi yang moderat,” tuturnya.

“Buah moderasi adalah kerukunan, dan kerukunan adalah modal penting membangun bangsa. Maju pemuda Indonesia. Di tangan kalian, masa depan Indonesia,” tandasnya.

Perkuat Kecerdasan Literasi Siswa, SMP Muhammadiyah PK Gelar Festival Bulan Bahasa

SURAKARTA(Jurnalislam.com)--SMP Muhammadiyah Program Khusus (PK) Kottabarat Surakarta menggelar Festival Bulan Bahasa (FBB) secara virtual pada Kamis (28/10). Kegiatan yang bertajuk Cerdas Literasi, Semangat Berprestasi tersebut tidak hanya diikuti siswa internal sekolah, tetapi juga siswa SD/MI se-Solo Raya yang sebelumnya mengikuti lomba bulan bahasa.

 

Tujuan diselenggarakan Festival Bulan Bahasa di sekolah, menurut Muhdiyatmoko, M.Pd., adalah dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober yang juga identik dengan bulan bahasa. “Kegiatan ini sebagai sarana menginternalisasi nilai-nilai kejuangan yang telah dirintis oleh para pendahulu kita. Maka sesuai tema, kita berharap para siswa semangat belajar, kebersamaan, dan sosial budaya sehingga terus berpacu meraih prestasi setinggi-tingginya,” ungkap Kepala SMP Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta di sela-sela acara.

 

Muhdiyatmoko menambahkan penampilan para siswa seperti menyanyi lagu daerah, membaca puisi, nembang basa Jawa, bermain musik, dan sebagainya tersebut yang ditampilkan secara langsung di youtube PK TV sebagai sarana untuk menyalurkan bakat, mengasah kreativitas, motivasi, dan inspirasi bagi siswa lain. “Meskipun pandemi, kreativitas dan prestasi siswa tetap jalan terus,” tandasnya.

 

Acara Festival Bulan Bahasa dimeriahkan dengan penampilan para siswa dengan menerapkan protokol kesehatan covid-19 ketat. Aji Muhammad  Raihan siswa kelas 7 membuka acara dengan nembang lagu Jawa lalu diikuti dengan tampilan siswa lain seperti mengaji, membacakan naskah sumpah pemuda, menyanyi, dan mendongeng. Akhir acara diumumkan pemenang lomba bulan bahasa baik yang diikuti internal maupun eksternal sekolah.

 

Lomba Semarak Bulan Bahasa yang digelar secara eksternal diikuti kurang lebih ratusan siswa SD/MI se-Solo Raya sejak 25 September s.d 25 Oktober 2021. Lomba tersebut meliputi lomba membaca berita, membaca puisi, story telling, dai cilik, dan nembang. Adapun lomba internal sekolah meliputi lomba podcast dan film pendek.

 

Pemenang lomba dai cilik meliputi juara 1, Hilma Al Fabiya Afifi    dari MI Muhammadiyah Bentak ; Juara 2 Nida Zhafirah dari      SD IT Ulil Albab Gondang Rejo Karanganyar;  dan Juara 3 Muhammad Sultan Zhafran dari SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen; dan juara favorit adalah Jabbar ‘Afi Sadid Hakiki     SD Muhammadiyah Klaten Utara.

 

Pemenang lomba nembang meliputi juara 1 Lipursari Ariska Putri dari         SD IT Bina Insani Banyudono Boyolali; juara 2 Shakilla Alifiana Dewi dari             SD Muhammadiyah Program Khusus Polanharjo; Juara 3 Niyaz Hanania           SDIT Alif Smart Surakarta; juara favorit Hafiy Tsaqif Alfarizi dari SD Muhammadiyah 2 Surakarta.

 

Pemenang lomba story telling meliputi juara 1 Galuh Janitra Maheswari      SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen; juara 2 Anindya Hayuningdyah Kinanti dari         SD Muhammadiyah Klaten Utara; juara 3 Azfa Azadella SDIT Ulil Albab Gondangrejo; juara favorit Almaira Oktavia M.P  dari MIN 9 Sragen.

 

Pemenang lomba membaca berita meliputi juara 1 Ollavia Azilia Wiyono dari         MI Muhammadiyah Bentak; juara 2 Prissy Islami Java Nusantara  dari SD Muhammadiyah 8 Jagalan    ; juara 3 Rafah Jamaludin dari SD Ulil Albab Gondangrejo         ; juara favorit Salwa Aqila Nur Mumtazah SD Muhammadiyah Klaten Utara.

 

Pemenang lomba membaca puisi meliputi juara 1 Aqisha Nayla Raisya        dari SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen; Nada Devi Nur Khasanah dari MIN 9 Sragen; Juara 3 Abdurrahman Nur Fauzan dari SD IT Insan Mulia Surakarta; juara favorit Salwa Aqila Nur Mumtazah dari SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen.

 

Sementara itu, Dara Latifah Azzahra dan Nabiila Alya Hernanda, siswa kelas 9, sangat terkesan diberikan kesempatan tampil menyanyikan lagu daerah dalam acara Festival Bulan Bahasa. “Tadi menyanyikan lagu daerah agar teman-teman mengetahui lagu daerah. Sebagai pemuda Indonesia kita patut bangga terhadap lagu daerah yang sangat bagus,” ungkap siswi yang tergabung dalam ekstrakurikuler musik.