Dewan Pengawas Syariah Diharapkan Berkomitemen Wujudkan Nilai Universal Ekonomi Islam

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Dewan Pimpinan MUI, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengharapkan semua pihak pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tetap memiliki komitmen dan istikamah untuk mewujudkan nilai-nilai universal dalam kegiatan ekonomi dan keuangan syariah demi mewujudkan kemaslahatan bersama. Untuk itu, acara ini perlu dioptimalkan bagi para DPS untuk meningkatkan ilmu dan kompetensinya.

“Khusus bagi para Dewan Pengawas Syariah atau DPS, agar dapat mengikuti Ijtima Sanawi ini dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan ilmu untuk melaksanakan tugas sebagai DPS,” ucap Anwar Abbas dalam  Ijtima Sanawi DPS se-Indonesia 2021, Kamis (02/12/2021).

Sebagai informasi, Ijtima Sanawi DPS se-Indonesia 2021 berlangsung pada 2–3 Desember 2021 dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas, wawasan, dan pengetahuan para DPS di bidang industri keuangan syariah di lembaga bisnis dan ekonomi syariah.

Acara ini tidak hanya diikuti oleh para DPS di seluruh Indonesia dan jajaran pimpinan MUI, tetapi juga oleh para pemangku kepentingan lain, seperti direksi dan manajemen yang bergerak di bidang syariah, para pelaku yang tergabung dalam asosiasi dan perkumpulan di bidang syariah, dan mitra strategis, termasuk perwakilan dari kementerian/lembaga selaku regulator. Adapun rangkaian kegiatannya telah diawali dengan Focus Group Discussion (FGD) Pra-Ijtima pada 4–11 Oktober 2021.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres didampingi oleh Plt. Kepala Setwapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, dan Asisten Staf Khusus Wapres Sholahudin Al Ayubi

Dewan Pengawas Syariah Se-Indonesia Gelar Ijtima Sanawi

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Selain menjadi kebutuhan yang tidak dapat terelakkan di tengah pandemi Covid-19, digitalisasi diyakini mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, karena berpotensi menarik generasi muda sebagai penduduk mayoritas yang sudah melek teknologi informasi.

Agar digitalisasi ekonomi syariah dapat menjadi pilihan rasional bagi semua orang, pelaku pasar pun dituntut untuk menyediakan produk dan layanan syariah yang lebih kompetitif, mudah diakses, efektif, dan efisien. Untuk itu, diperlukan penguatan aspek pengawasan kepatuhan kesyariahan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

“Fungsi dan peran DPS sangat vital dalam rangka memastikan dijalankannya prinsip syariah di lembaga keuangan dan bisnis syariah, yang dalam ekonomi digital permasalahannya pasti sangat berbeda dibanding sebelumnya,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat membuka secara daring Ijtima Sanawi DPS se-Indonesia 2021, dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Kamis (02/12/2021).

Dalam acara yang mengangkat tema “Penguatan Peran DPS dalam Mendukung Ekosistem Ekonomi Syariah melalui Digitalisasi dan Integrasi Dana Komersial dan Dana Sosial Islam” tersebut, Wapres menekankan, DPS harus terinformasi dengan baik mengenai digitalisasi ekonomi. Perangkat pengawasan yang menjadi alat DPS dalam bekerja pun harus disesuaikan dengan tuntutan zaman.

“Perangkat pengawasan yang dibutuhkan DPS berupa fatwa dan pedoman implementasi fatwa juga harus dapat mengikuti arah perkembangan ekonomi digital ini,” ujarnya.

“DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI yang punya tugas dan peran merumuskan fatwa dan pedoman implementasi fatwa telah memiliki perangkat metodologi penetapan fatwa yang sangat memungkinkan untuk cepat merespons kebutuhan tersebut,” imbuh Wapres.

Oleh karena itu, Wapres meminta DSN-MUI untuk terus mengembangkan perangkat metodologi penetapan fatwa (manhajul ifta) yang dimilikinya dengan mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang telah diletakkan para ulama.

“Hal itu sangat dimungkinkan karena wilayah muamalah merupakan ladang yang luas untuk dilakukan ijtihad-ijtihad baru,” jelasnya.

Ketika Mohammad Natsir Membantu Jihad Afghanistan

Oleh: Rulian Haryadi (Founder Boomboxzine)

Sejauh ini fakta tentang keberlangsungan jihad di Afghanistan dan kontribusi Muslim dari Indonesia menyasar kepada satu nama yaitu Abdullah Sungkar rahimahullah. Yap, hal ini memang tepat dan benar adanya namun pertanyaan itu masih belum menjawab akar siapa yang memberi akses para calon mujahid bisa berlatih dan berkontribusi dalam jihad di Afghanistan medio 1985-1990an. Tidak mungkin Abdullah Sungkar bergerak berdua Bersama Abu Bakar Ba’asyir menjalin komunikasi dengan para ulama mujahid disana sementara mereka berdua adalah DPO (Daftar Pencarian Orang) pada saat rezim orde baru.

 

Jika kita melihat jejak dakwah Abdullah Sungkar pada periode 1982-1985 dirinya terlibat kerap kali dalam tekanan pemerintah. Misal pada 1977 ia terang-terangan menyatakan golput (Golongan Putih) karena melihat calon Presiden Indonesia tidak ada yang pantas kecuali Mohammad Natsir dan Mohammad Roem, hal ini membuat dirinya dibekuk dan mendekam satu bulan. Pada 1979-1982 Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir juga mendekam akibat teriak untuk menolak rancangan asas tunggal. Lalu apa mungkin Abdullah Sungkar yang penuh kasus besar dengan pemerintah mendapatkan akses untuk membantu jihad Afghanistan? Pertanyaan mendasar ini ternyata menyasar pada satu nama besar tokoh Islam yaitu Mohammad Natsir. Ya, Natsir adalah pemberi akses dari a sampai z dalam pelarian Sungkar dan Ba’asyir.

 

Berawal pada Februari 1985, DPR pada saat itu menyetujui usulan pemerintah memberlakukan UU (undang-undang) No.35/1985 tentang kewajiban partai politik menjadikan pancasila sebagai asas tunggal. Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir yang kasusnya belum tuntas karena masih proses kasasi jaksa di Mahkamah Agung membuat mereka berdua gerak Langkah dakwahnya terbatas. Bulan berikutnya kabar soal putusan atas kasus hukum keduanya yaitu 9 tahun penjara beredar. Mendengar bocoran dari putusan itu Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir mengambil langkah ke Jakarta karena menganggap pihak aparat akan melacak ke Pesantren al-Mukmin (Ngruki) dulu lalu ke arah timur (Surabaya-Malang). Dan benar saja para apparat melacak kea rah sana sementara mereka berdua memutuskan ke Jakarta.

 

Pada April 1985 Abdullah Sungkar mendapat surat spesial dari Mohammad Natsir yang dibawa oleh kurir aktivis GPI (Gerakan Pemuda Islam) yang isi suratnya menyarankan keduanya lari ke Arab Saudi. Surat pun di titip balasan dengan mengusulkan untuk ke Malaysia saja agar mudah memantau politik di Indonesia dan pilihan itu disetujui Natsir. Komunikasi antara Sungkar dan Natsir ini bukan tiba-tiba terjadi karena sedari kecil Sungkar memang mengidolakan Natsir dan pada tahun 50-an Sungkar memang sudah menjadi simpatisan Masyumi di Solo. Pada 1970 Sungkar juga pernah diangkat langsung oleh Natsir menjadi ketua pembantu Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) cabang Solo, bahkan ide tentang pendirian pesantren yang nanti cikal bakal Ngruki (al-Mukmin) di usulkan oleh Natsir rahimahullah.Tidak mengherankan bahwa keduanya memiliki kedekatan dan kepedulian dalam perjuang Islam.

 

Tidak memakan waktu lama Mohammad Natsir mempersiapakn pemberangkatannya melalui jalur Medan, Sumatera Utara. Sesampainya disana utusan Natsir pun bertemu dengan Sungkar dan Ba’asyir untuk memasuki jalur ilegal dari Tanjung Balai. Sampai Malaysia pun Natsir telah menaruh orang untuk mengisolasi keduanya selama sebulan di perumahan milik dosen UKM (Universitas Kebangsaan Malaysia). Selang dari isolasi  utusan Natsir pun memindahkan keduanya menuju masjid yang dikelola oleh Madrasah I’tiba as-Sunnah dan bertemu dengan sang pemimpinnya Hasyim Abdul Ghani. Sungkar dan Ba’asyir disambut baik dan kedua belah pihak sangat menyukai karena satu manhaj perjuangan. Keduanya juga digemari oleh jamaah masjid disana karena keramahan dan dalamnya ilmu agama mereka.

 

Berjalannya waktu disana Abdullah Sungkar kedatangan tamu yaitu Abdul Wahid Kadungga seorang yang dekat dengan Mohammad Natsir sekaligus menantu Kahar Mudzakir yang tinggal di Belanda. Kadungga sebenarnya di Malaysia hanya transit yang kebetulan baru pulang dari Afghanistan. Kadungga menyampaikan kabar pada Sungkar bahwa dirinya baru saja bertemu dengan Abdullah Azzam dan Abdul Rasul Sayyaf. Ia membeberkan fakta bahwa Syaikh Azzam membuka Maktab al-Khidmat yang memfasilitasi siapa saja mujahid yang ingin berjihad di Afghanistan.

 

Selepas pertemuan itu Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir mendapatkan undangan dari pejabat negeri Malaysia. Pertemuan itu ternyata berisi penyampaian pesan bahwa keduanya diminta untuk pergi ke Arab Saudi dan Sungkar bertanya kepada pejabat Malaysia, “apakah kedatangan kami diketahui oleh Mahatir Muhammad?” Jawab pejabat Malaysia, “tentu, namun pemerintah mengambil sikap tutup mata.” Diakhir perbincangan keduanya diberikan 10.000 Dollar oleh pejabat Malaysia. Selanjutnya Sungkar dan Ba’asyir segera memproses untuk memalsukan paspor dan terbang ke Arab Saudi.

 

Sesampainya di Saudi mereka berdua memilih turun di Dahran yang posisinya 1000km sari Riyadh. Dari sana mereka berdua dijemput oleh Muhammad Nadzar dan Wahid Alwi orang DDII dan atas lobi Natsir keduanya memiliki visa gratis di Saudi. Beberapa minggu disana keduanya bertemu dengan Syaikh Ibnu Baz dan mencurhatkan posisi mereka berdua dan meminta do’a serta saran. Syaikh bin Baz menasihati bahwa keduanya jangan berkecil hati dan perjuangan mereka telah menjadi sunnah para pengikut Muhammad shalallahu’alaihi wasalam.

 

Selang bertandang di Saudi, keduanya terbang menuju Pshawar, Pakistan untuk bertemu Syaikh Abdul Rasul Sayyaf. Dari sanalah hubungan komunikasi dimulai untuk pengiriman mujahidin dari Indonesia. Peran Mohammad Natsir yang menyiapkan jalur penghubung antar mujahid ini jarang diketahui Muslimin dan saya rasa Natsir sangat paham urgensi keterlibatan Musmimin Indonesia dengan Afghanistan dimasa yang akan mendatang. Kehebatan Natsir sekaligus membuktikan perlunya tokoh-tokoh Islam yang otoritatif baik dari keilmuan dan diplomasi tingkat dunia seperti Mohammad Natsir untuk memuluskan penegakkan syariat Islam. Semoga Allah rahmati mereka.

 

 

Referensi;

 

– Ali Imron, Ali Imron Sang Pengebom, (Jakarta: Republika 2007)

– Solahudin, NII sampai JI, (Depok: Komunitas Bambu 2011)

Transformasi Digital Diyakini Cara Ampuh Cegah Korupsi

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan saat ini ia dan jajarannya tengah melakukan transformasi digital terhadap seluruh layanan dan sistem Kementerian Agama (Kemenag). Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk membenahi serta mencegah terjadinya korupsi di Kemenag.

Pernyataan ini disampaikan Gus Yaqut, begitu ia biasa disapa, alam Webinar dengan tema “Komitmen Kementerian Agama Meningkatkan Integritas dan Budaya Antikorupsi” di Jakarta. Menurut Gus Yaqut, ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo saat pertama kali memanggilnya untuk diberi amanah memimpin Kemenag.

“Saya ketika dipanggil Presiden untuk mendapatkan tugas ini, apa yang beliau pesankan? Perbaiki tata kelola di Kementerian Agama. Berarti (selama ini) ada yang salah,” kata Gus Yaqut, Rabu (1/12/2021).

“Kalau tata kelola salah, maka ujung-ujungnya pasti ada penyimpangan. Penyimpangan bisa macam-macam. Bisa penyimpangan terhadap pelayanan kepada publik, bisa juga penyimpangan pelayanan keuangan negara,” imbuhnya.

Gus Yaqut melanjutkan, untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan tersebut pihaknya saat ini tengah mengembangan digitalisasi layanan yang akan segera dirilis pada Januari mendatang.

“Setahun terakhir ini kita sedang menyiapkan digitalisasi transformasi digital atas semua pelayanan dan tata kelola Kementerian Agama, supaya yang tadi diharapkan Pa Gufron (Wakil Ketua KPK Nurul Gufron-red) bahwa semua menjadi transparan, akuntabel, terbuka, sehingga tidak ada ruang-ruang gelap lagi di Kementerian Agama insya Allah bisa terwujud,” ungkap Gus Yaqut.

“Di awal Januari ini insyaAllah sudah siap. Kita bangun sistem ini dengan detil, pelan-pelan, sambil kita terus tambal sulam. memang butuh waktu. Dan saya minta seluruh jajaran di kementerian agama, mulai menyesuaikan diri dengan ini,” sambungnya.

Gus Yaqut mengungkapkan, dirinya kerap kali teringat bahwa Gus Dur pernah berkata, Kemenag itu seperti pasar karena mencari apa saja ada di sana, kecuali agama. Ia berharap dengan perbaikan tata kelola, Kemenag mampu membuktikan bahwa kekhawatiran Gus Dur tidak terjadi.

“Saya mau Kementerian Agama ini menjadi teladan kementerian lain. Saya ingin kita menjawab keraguan Gus Dur. Meskipun saat ini Gus Dur sudah gak ada. Bahwa kementerian ini bukan seperti pasar yang semua ada kecuali agama. Tapi, kementerian ini menjadi pasar agama-agama. Sehingga mau mencari nilai kebaikan seperti apa pun, ada di kementerian ini,” tegas Gus Yaqut.

 

Lembaga Zakat Belum Berizin Diminta Urus Perizinan

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama melalui Subdit Kelembagaan dan Informasi Zakat dan Wakaf mengimbau kepada lembaga zakat yang belum berizin untuk segera mengurus perizinannya. Hal ini sesuai dengan regulasi yang diatur dalam Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011.

“Dalam Undang-undang 23/2011 Pasal 38 dijelaskan setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang,” kata Kasubdit Kelembagaan dan Informasi Zakat dan Wakaf, Andi Yasri saat diwawancara di Kantor Kementerian Agama Jalan MH. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat, Rabu (01/12).

Andi mengatakan, dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) 5/2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat Pasal 3 dijelaskan, amil zakat perseorangan atau perkumpulan yang melakukan pengelolaan zakat wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

“Ini sebagai pemberitahuan lembaga zakat yang belum berizin,” ujarnya.

Andi menyatakan, untuk mengurus perizinan lembaga zakat sangatlah mudah, cukup dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kemenag. Namun, ada poin dasar yang harus dipenuhi LAZ, yaitu rekomendasi dari Baznas.

“Permohonan ditambah dengan melampirkan anggaran dasar organisasi, surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala, dan program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat,” pungkasnya.  (tommy)

 

Jamaah Sudah Bisa Umrah Bulan Desember

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan aturan terbaru penerbangan ke Arab Saudi dari Indonesia. Wiku mengatakan mulai 1 Desember 2021 penerbangan dari Indonesia bisa langsung ke Arab Saudi. Namun pengunjung diwajibkan menjalani karantina selama lima hari.

“Per 1 Desember 2021, penerbangan dari Indonesia dan lima negara lain bisa langsung ke Arab Saudi,” ujar Wiku dalam konferensi pers, Selasa (30/11).

Wiku menjelaskan, dalam aturan terbaru juga tidak lagi disyaratkan WNI harus sudah menerima vaksin dosis ketiga atau booster untuk masuk ke Arab. “Namun demikian, pengunjung yang diizinkan masuk ke Arab Saudi tetap harus mematuhi protokol kesehatan dengan menjalani karantina institusional selama lima hari,” kata Wiku.

Wiku mengatakan, Pemerintah Indonesia akan selalu menjaga hubungan baik antarnegara dengan mematuhi aturan perjalanan yang berlaku di masing-masing negara. “Pemerintah Indonesia sangat prihatin atas kenaikan kasus Covid-19 di berbagai negara, khususnya akibat merebaknya varian Omicron ini,” katanya.

Sumber: ihram.co.id

Pembangunan RS Indonesia di Hebron Butuh Dukungan Internasional

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Hebron, Palestina membutuhkan jaminan keamanan dan dukungan secara Internasional.

Demikian disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, pada saat melakukan penandatanganan kerjasama pembangunan RSIH Palestina dengan Walikota Hebron.

“Pembangunan RSIH ini adalah misi kemanusian dan sumbangsih rakyat dan bangsa Indonesia. Kami sungguh sangat berharap misi ini bisa memperoleh jaminan keamanan dan dukungan secara internasional,” ujar Sudarnotonldi Aula Buya Hamka, Gedung MUI, Jakarta Pusat, Senin (29/11).

Prof Sudarnoto yang juga ketua pelaksana Pembangunan RSIH ini menyampaikan terimakasih kepada sejumlah lembaga filantropi yang telah menggalang bantuan dana dari masyarakat Indonesia.

“Terimakasih yang sebesar-besarnya kelada pimpinan lembaga filantropi Baznas, IDF MUI, LAZISMU, LAZISNU, kitabisa.com, Dompet Dhuafa, Laznas Al-Azhar, Quantum Akhyar Institute, dan Rumah Zakat,” ungkapnya.

Selain itu, ia menyampaikan bahwa sejak awal pembangunan RSIH ini melibatkan Persatuan Insinyur Indonesia (PII)dengan penuh dedikasi.

Prof sudarnoto mengungkapkan, bantuan dana untuk pembangunan RSIH ini didorong oleh tokoh ulama seperti Ustadz Adi Hidayat.

“Terimakasih saya sampaikan yang dengan kesabaran, keteguhan, dan welas asih telah mendorong dan menyapa warga masyatakat Indonesia untuk memperteguh komitmen mereka membantu saudara di Palestina,” ujarnya. (mui)

 

Kemenlu: Persoalan Palestina Senantiasa Jadi Jantung Hati Kebijakan Politik Indonesia

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Dalam penandatangan MOU pembangunan RSIH antara MUI dan Wali Kota Hebron, Senin (29/11), Staf Ahli Hubungan Antarlembaga Kementerian Luar Negeri RI, Muhsin Sihab mengatakan, pemerintah menyambut baik upaya MUI serta masyarakat Indonesia dalam membantu masyarakat Palestina.

Muhsin Sihab menambahkan, bantuan masyarakat untuk membantu Palestina salah satunya dalam bentuk pembangunan Rumah Sakit Indonesia Hebron (RSIH), Palestina.

Menurutnya, pembangunan RSIH menjawab kebutuhan nyata yang mendesak dari masyarakat Palestina dan sekitarnya terkait akses kesehatan dan minimnya layanan kesehatan.

“Baik yang diakibatkan wabah atau konflik kekerasan yang terjadi terus menerus,” ujarnya yang mewakili Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, di Aula Buya Hamka, Jakarta Pusat, Senin (29/11).

Muhsin Sihab menegaskan bahwa isu Palestina senantiasa menjadi jantung hati kebijakan politik luar negeri Indonesia.

Selain itu, Muhsin Sihab menjelaskan, bentuk dukungan pemerintah dan rakyat Indonesia agar Palestina merdeka dan berdaulat penuh sesuai dengan amanat konstitusi RI.

Muhsin Sihab berharap, agenda besar ini mendapatkan dukungan internasional seperti PBB, NGO, dan berbagai elemen masyarakat internasional.

Kata Muhsin, beberapa pihak itu ikut mengamankan dan menjamin terlaksananya RSIH.

“Insya Allah ini akan menjadi pemicu dari pemerintah Indonesia atau masyarakat Indonesia di masa depan,” pungkasnya. (mui)

 

Pakistan Jadi Tuan Rumah Pertemuan OKI

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pakistan akan menjadi tuan rumah pertemuan para menteri luar negeri dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI) bulan depan. Pertemuan itu untuk membahas krisis kemanusiaan yang membayangi di Afghanistan.

“Kita harus meningkatkan upaya kolektif kita untuk meringankan kebutuhan kemanusiaan rakyat Afghanistan,” kata Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi, dalam sebuah pernyataannya seperti dilansir Iqna.ir pada Rabu (1/12).

PBB telah berulang kali memperingatkan bahwa Afganistan berada di ambang krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Karena itu Qureshi mengatakan OKI harus turun tangan untuk membantu rakyat di Afghanistan.

Tawaran Pakistan sebagai tuan rumah OKI datang atas permintaan dari Arab Saudi yang saat ini memimpin kelompok beranggotakan 57 anggota. Ini kemungkinan akan menjadi pertemuan internasional terbesar di Afghanistan sejak kembalinya Taliban.

Setelah Taliban merebut kekuasaan menyusul penarikan tentara AS pada Agustus, lebih dari separuh negara itu menghadapi kekurangan pangan parah. Prediksi musim dingin yang panjang  meningkatkan kekhawatiran ancaman kelaparan massal dan migrasi.

 

Sumber: republika.co.id

Pemerintah Minta Warga Waspadai Varian Omricon

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengimbau agar Indonesia tetap mewaspadai masuknya varian Omicron yang kini telah ditemukan di sejumlah negara. Ia menyampaikan, berdasarkan bukti awal menunjukan kemungkinan peningkatan risiko kembali tertular bagi para penyintas Covid-19 jika dibandingkan dengan varian lainnya.

Namun demikian, kata dia, informasi ini masih sangat terbatas dan masih dalam proses penelitian. “Dikatakan bahwa bukti awal menunjukan mungkin ada peningkatan risiko tertular kembali untuk orang yang sudah pernah mengalami Covid dibandingkan dengan varian lainnya,” ujar Wiku saat konferensi pers, dikutip pada Rabu (1/12).

Karena itu, lanjut dia, sebagian besar negara di dunia khususnya yang tengah mengalami peningkatan kasus, telah mengambil langkah antisipasi untuk mencegah masuknya varian Omicron. Tujuh negara pun telah mengkonfirmasi temuan kasus Omicron seperti Italia, Jerman, Belanda, Inggris, Australia, Kanada, dan juga Israel.

“Dari tujuh negara tersebut ternyata enam negara di antaranya saat ini tengah menunjukan kenaikan kasus. Bahkan Italia, Jerman, dan Belanda mengalami kenaikan kasus yang sangat tajam. Hanya Israel yang saat ini tren kasusnya belum menunjukan kenaikan,” jelas dia.

Selain ketujuh negara tersebut, sejumlah negara lainnya juga memberlakukan kebijakan pengetatan, seperti di Jepang yang melarang kedatangan seluruh WNA meskipun hingga saat ini belum ditemukan kasus Omicron di negara tersebut.

Sedangkan Taiwan yang sudah memberlakukan pembatasan border yang sangat ketat, tidak berencana mengubah kebijakannya terhadap varian Omicron. Sementara di Singapura dan Malaysia yang sudah menutup negaranya hampir dua tahun mulai memperbolehkan kedatangan WNA yang sudah divaksin lengkap.

“Meskipun demikian, kedua negara ini mempertimbangkan penutupan border kembali setelah ditetapkannya varian Omicron sebagai varian of concern atau VOC oleh WHO,” kata Wiku.