Penulis: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pembukaan Ijtima’ Sanawi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tahun 2021 secara resmi dibuka secara daring oleh Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin yang sekaligus merupakan Badan Pengawas DSN-MUI, pada Kamis (2/12).

Dalam sambutannya Kiai Ma’ruf menyampaikan bahwa ada 4 pilar ekonomi syariah dalam mendorong perekonomian nasional. Keempat pilar itu yakni: pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, serta pengembangan dan perluasan usaha Syariah.

Wapres mengatakan pihak pemerintah telah berusaha mewujudkan empat fokus tersebut. Tujuannya, untuk menciptakan ekosistem keuangan Syariah yang lebih lengkap.

“Karenanya ekonomi dan keuangan syariah tidak boleh dilihat hanya dari sisi kesesuaian syariahnya saja, melainkan harus efisien dan kompetitif sehingga menjadi pilihan yang rasional bagi semua orang, tidak hanya bagi kaum muslim,” jelas Wapres RI.
Dalam Ijtima Sanawi yang bertajuk “Penguatan peran DPS dalam mendukung ekosistem ekonomi Syariah melalui digitalisasi dan integrasi dana komersial dan dana sosial Islam”, Wapres menuturkan tugas pemerintah bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Dikatakan Mantan Ketua Umum MUI ini, tugas pemerintah dan BWI adalah mendorong dan memastikan perbaikan tata kelola lembaga wakaf,. Dengan demikian, dana yang dihimpun memenuhi kaidah-kaidah wakaf dan tidak disalahgunakan.

Oleh sebab itu, dalam konteks yang sama, tambah Kiai Ma’ruf. MUI telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang pada tahun 2002, dan pemerintah juga telah menginisiasi Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU).
Dengan usaha dari kedua belah pihak itu, diharapkan dana sosial syariah mampu dioptimalkan, sehingga dapat berpengaruh signifikan bagi peningkatan kesejahteraan umat Islam.
Tak hanya itu, Kiai Ma’ruf menjelaskan, pentingnya poses digitalisasi ekonomi kala pandemi Covid-19. Sebab, saat sudah terjadi perubahan perilaku masyarakat terhadap penggunaan sistem virtual yang menjadi suatu kebutuhan penting.

Digitalisasi, tambah Kiai Ma’ruf, secara otomatis akan merambah pula pada sektor ekonomi dan keuangan syariah pula.

“DPS sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pengawasan kepatuhan kesyariahan di setiap Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah harus terinformasi dengan baik terkait digitalisasi ekonomi. DSN MUI juga perlu menyiapkan perangkat fatwa sebagai alat para DPS melakukan pengawasan di Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah,” katanya.

Lebih lanjut, Wapres menilai fenomena digitalisasi merupakan peluang besar bagi percepatan pertumbuhan ekonomi Syariah di Indonesia. Ia mengungkapkan dua alasan yang mendasari peluang tersebut.
Pertama, digitalisasi sangat potensial menarik generasi muda yang jumlahnya sangat besar, untuk masuk dan terlibat langsung ke pasar Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah.

Kedua, digitalisasi ekonomi memaksa pelaku pasar untuk menyediakan produk dan layanan Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah yang lebih kompetitif, memudahkan, efektif serta efisien.

Di akhir sambutannya, Wapres meminta DSN MUI juga harus cepat memberikan panduan nilai-nilai Syariah dalam perkembangan ekonomi digital.
Dengan langkah cepat DSN MUI, ia yakin kepercayaan kesyariahan dari masyarakat terhadap Lembaga keuangan dan bisnis Syariah akan tetap terjaga dengan baik.
Di samping itu, agar pelaku industri keuangan Syariah mampu menciptakan produk atau layanan dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses Lembaga keuangan dan bisnis Syariah.
Ditekankan Ketua Dewan pertimbangan MUI ini, salah satu fungsi dari Lembaga keuangan dan bisnis Syariah yaitu melayani publik agar lebih mudah memperoleh kebutuhannya (Khidmah ijtimaiyah li taysir almuhtajin wa al mudthorin). (mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Subdit Kemitraan Umat Islam Direktorat Penerangan Agama Islam Kemenag menggelar Dialog Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam Tingkat Nasional. Kegiatan yang dilaksanakan di Bogor, Senin-Rabu, 29 November – 1 Desember 2021 ini mengusung tema Kemah Moderasi Beragama dalam Bingkai Kebhinekaan.

Salah satu narasumber dalam kegiatan ini, Karuniana Dianta Arfiando Sebayang menyampaikan, ormas Islam memiliki peran penting dalam menjaga sejarah dan stabilitas bangsa.

“Ormas Islam punya tanggung jawab moral terhadap negara dan sejarah. Ormas Islam punya peran dan tanggung jawab agar masyarakat stabil,” ungkap Dian saat ditemui usai menjadi narasumber, Selasa (30/11/21).

Pria yang menjabat sebagai Kapus Inovasi dan Inkubator Bisnis LPPM UNJ ini juga menekankan pentingnya sikap moderat dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama.

“Moderat itu penting. Moderasi beragama harus menjadi amal, tidak sebatas retorika,” ungkapnya.

Dian yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris GP Ansor ini juga menyampaikan pentingnya pelibatan generasi muda dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa.

“Ke depan, sosialiasi terkait pentingnya pengamalan sikap moderat ini harus terus dimasifkan, tidak hanya bagi pimpinan ormas, tetapi juga bagi generasi mudanya,” terangnya.

Dialog Ormas Islam Tingkat Nasional ini dilaksanakan dalam rangkaian Kemah Moderasi. Kegiatan ini diikuti sebanyak 109 peserta dari perwakilan ormas Islam provinsi dan pusat.  (kemenag)

SOLO (jurnalislam.com)- Merespon pernyataan dari Kapolres Surakarta Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak yang akan membubarkan aksi reuni 212 yang digelar di Plaza Manahan, Solo pada kamis, (2/12/2021), Humas Panitia Reuni 212 Solo Endro Sudarsono mengatakan bahwa aksi penyampaian pendapat di muka umum adalah aksi konstitusional dan dijamin Undang Undang.

“Serta dilindungi oleh aparat penegak hukum, bahkan menurut ketentuan Pasal 18 (1) dan (2) UU No. 9 Tahun 1998 tindakan menghalang halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum masuk kategori tindak pidanana kejahatan,” katanya dalam keterangan yang diterima jurniscom pada Kamis, (2/12/2021).

Endro juga menjelaskan bahwa pihaknya padahari Selasa 30 November 2021 telah memberikan Surat Pemberitahuan Kegiatan via online ke bagian intel Polres ta Surakarta dan Polsek Banjarsari serta Ketua Gugus Tugas Covid 19 Kota Surakarta.

Kemudian kata Endrk, pada hari Rabu, 1 Desember 2021 Surat Pemberitahuan Kegiatan sudah kami kirim diterima di Intel Polresta Surakarta dan Gugus Tugas Covid 19 Kota Surakarta.

“Dan Rabu malam, 1 Desember 2021 beredar informasi dimedia online jika Kapolresta Surakarta akan membubarkan kegiatan tersebut dengan beberapa pertimbangan,” terangnya.

Endro menyebut, dasar kegiatan Aksi Super Damai 212 tersebut adalah undang – undang Pasal 28 UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

“Undang – Undang No. 9 Th 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Perkap No.9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum,” pungkasnya.