Jokowi Targetkan Tahun 2024 Indonesia Pusat Ekonomi Syariah Dunia

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Presiden Joko Widodo bersyukur kondisi ekonomi syariah Indonesia di kancah internasional di periode 2020-2021 sudah menempati urutan keempat di dunia. Peningkatan itu mengindikasikan pengelolaan ekonomi syariah di Indonesia terus menggeliat.

Saat membuka Kongres Ekonomi Umat II Majelis Ulama Indonesia tahun 2021, Jokowi mengungkapkan bahwa pada tahun 2014 posisi ekonomi syariah Indonesia masih diurutan kesembilan.

Dalam acara yang bertema “Arus Barus Penguatan Ekonomi Indonesia” itu, orang nomor satu di Indonesia ini yakin, kedepan pertumbuhan ekonomi syariah akan mengalami peningkatan signifikan.

Ia menargetkan pada tahun 2024 mendatang, ekonomi syariah Indonesia ada di posisi puncak. Dengan kata lain, Jokowi ingin Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia.

“InsyaAllah dua tiga empat tahun ini akan masuk kedua atau satu. Kalau pertumbuhannya seperti yang kita lihat sekarang kan cepat sekali,” demikian kata Jokowi di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Jalan Gatot Siebroto, Jakarta Pusat, Jumat sore (10/12).

Jokowi kemudian menyampaikan argumentasi mengapa Indonesia akan mampu menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Kata dia, pasar ekonomi syariah Indonesia sudah mulai ekspansi ke semua negara.

Ia berharap, dengan jumlah total penduduk muslim dunia yang mencapai 87 persen atau 207 juta jiwa, Indonesia akan berhasil merealisasikan target tersebut.

“Kita telah berkomitmen telah menjadi pusat ekonomi syariah di tahun 2024. Kita akan berusaha keras untuk itu,” demikian penegasan Jokowi.

Kongres Ekonomi Umat II MUI itu dihadiri oleh Wail Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, Sekjen MUI, Amirsyah Tambunan dan berbagai petinggi MUI lainnya.

Komunitas Relawan Tawangmangu Turun ke Semeru, Bantu Korban Erupsi

KARANGANYAR(Jurnaluslan.com) – Gabungan Komunitas Relawan Tawangmangu mengirim relawan dan logitistik untuk korban erupsi Semeru, Kamis (9/12/2021). Kegiatan tersebut dilepas langsung oleh Camat Tawangmangu, Agus Dwitanto.

Beberapa gabungan relawan tersebut berasal dari ECR, POS PEDULI, Realita, FKKD, FKPM, RAMAH, dan lain sebagainya

Kepada wartawan Agus Dwitanto mengungkapkan bahwa pemberangkatan ini adalah tahap pertama.

“Pemberangkatan relawan dan logistik ini adalah tahap pertama. Sementara ini kami memberangkatkan relawan dari berbagai disiplin ilmu kebencaan yang ada di Tawangmangu,” ujarnya.

Ada Tim Medis, Rescue, Dapur Umum, Trauma healling dan juga Satu truck Logistik serta sayuran yang kami himpun dari warga Tawangmangu.

Sementara itu menurut Muntoha dari ECR (Emergency and Crisis Response) selaku Koordinator Relawan mengungkapkan, relawan yang kita berangkat di tahap pertama ini saya harapkan untuk bisa menjadi relawan yang bisa memetakan kebutuhan korban erupsi Semeru.

Kami dari Komunitas Lintas Relawan Tawangmangu, berkomitmen untuk terus membantu Korban sampai nanti jangka panjang. Bukan hanya non fisik kami juga meminta kepada relawan untuk bisa memulihkan kejiwaan korban, InsyaAllah ,” pungkasnya.

Reporter: Riyanto

Kongres Ekonomi Umat II, Buya Anwar Abbas Ingatkan Pemerintah Peduli Usaha Mikro dan Ultra Mikro

JAKARTA(Jurnalislam.com)—Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Anwar Abbas, mengingatkan pemerintah memperhatikan usaha mikro dan ultra mikro. Menurutnya, dua kelas usaha ini belum memiliki akses pembiayaan memadai untuk menjangkau perbankan.

Dia mencermati, selama ini pemerintah telah berhasil menyejahterakan usaha besar, menengah, dan kecil saja. Sementara kelompok usaha yang masuk kelas mikro dan ultra mikro belum terjamah pendanaan perbankan.

“Sehingga kesenjangan sosial ekonomi masyarakat Indonesia semakin terjal dan meningkat setiap tahunnya. Hal itu sangat berbahaya karena berpotensi menggangu stabilitas kesatuan bangsa, ” ujar Buya Anwar saat memberikan sambutan Pembukaan Kongres Ekonomi Umat II, Jumat (10/12) di Hotel Sultan, Jakarta.

Mewakili Ketua Umum MUI, KH Miftachul Akhyar, yang berhalangan hadir pada acara tersebut, Buya Anwar Abbas menuturkan, kelompok usaha mikro dan ultra mikro mencapai angka 68 persen. Pelaku usaha dalam kelas ini mencapai 63 juta jiwa. Bila kelompok ini diperhatikan, kata dia, maka daya beli masyarakat secara agregat juga akan naik signifikan.

“Perlu langkah afirmatif dari pemerintah berupa kebijakan yang lebih kuat agar mengubah situasi ini. Sehingga masyarakat lapis bawah bisa tertolong terutama mereka yang berada di kelompok usaha mikro dan ultra mikro. Pemerintah perlu mendampingi, membantu, memfasilitasi permodalan, proses produksi, pemasaran, sampai manajemen, ” ujar Buya Anwar di hadapan Presiden Joko Widodo yang hadir langsung dalam acara tersebut.

Dengan langkah afirmatif dari pemerintah itu, lanjut Buya Anwar, apapun yang nanti diproduksi oleh pelaku usaha mikro dan ultra mikro akan diterima pasar dengan baik. Sehingga ekonomi Indonesia secara keseluruhan akan semakin menggeliat dan berkembang.

Harap Bersabar, Umrah Tinggal Tunggu Kabar

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Pelaksanaan ibadah umroh di masa pandemi tinggal menunggu waktu. Calon jamaah umroh harus bersabar menunggu sampai semua yang dipersiapkan pemerintah selesai.

“Ya, tentunya sudah ada kabar gembira Alhamdulillah selangkah demi selangkah sudah menuju keterbukaan,” kata Ketua Umum Sarikat Penyelenggaraan Umroh Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi.

Ia menduga, pelaksanaan ibadah umroh belum dilaksanakan setelah kunjungan Menteri Agama Yaqul Cholil Qoumas bersama jajarannya, karena ada kasus Omicron di Arab Saudi. Sehingga semua negara menutup pintu masuk orang asing ke masing-masing negaranya.

“Ini juga mungkin akibat dari kondisi di luaran yang memang tidak kondusif masalah Covid-19 varian omicron ini ya semua negara juga memproteksi,” ujarnya.

Meski demikian virus ini tidak membuat masing-masing negara khawatir akan  menjadi pandemi baru. Karena saat ini masyarakatknya sudah divaksinasi.

“Tapi mereka yakin bahwa omicron bukan membuat pandemi baru mereka hanya yakin dengan vaksin yang sudah dua kali dan plus booster bagi yang Sinovac dan Sinopharm,” katanya.

Syam memastikan meski ada Omicron, Arab Saudi tetap menerima warga negara asing untuk ibadah umroh. Kapan bisa berangkatnya tinggal menunggu waktunya.

“Jadi masih welcome untuk ke Saudi Arabia,” katanya.

Saat ini kata Syam masalahnya, visa umroh belum dapat diproses. Sambil menunggu Syam berharap QR Code vaksin Covid-19 di PeduliLindungi dengan aplikasi tawakalna bisa terintegrasi.

“Sambil menunggu persiapan-persiapan teknis dari kedua negara yang bisa dilink kan terutama masalah QR Code dari vaksin itu sendiri di mana kesalahannya, di mana kekurangannya,” katanya.

Sumber: ihram.co.id

Pameran Digital Zakat Wakaf 2021 Dihelat hingga Akhir Desember

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf (Ditzawa) Kemenag Tarmizi Tohor mengatakan untuk mengedukasi masyarakat soal zakat dan wakaf, jajarannya menggelar Digital Exhibition Zakat Wakaf 2021.

“Ini adalah salah satu terobosan yang dilakukan Direktorat Pemberdayaan Zakat  dan Wakaf dalam meningkatkan literasi zakat dan wakaf masyarakat di masa pandemi,” katanya saat dihubungi Bimas Islam, Rabu (8/12) lalu, seperti dalam siaran persnya.

Direktur menjelaskan, pameran dilaksanakan dari 2 Desember-31 Desember 2021 di laman https://festivalliterasizakatwakaf.com/. Saat mengunjungi laman tersebut, masyarakat dapat mengetahui program zakat dan wakaf yang dilakukan Pemerintah di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

“Masyarakat juga dapat mengetahui program yang sedang dijalankan lembaga zakat dan lembaga wakaf mitra Kemenag dan program pemberdayaan masyarakat yang sudah berhasil,” ujarnya.

Sementara itu, Kasubdit Edukasi, Inovasi, dan Kerja Sama Zakat dan Wakaf Wida Sukmawati mengatakan, tujuan dilaksanakan pameran digital tersebut adalah agar masyarakat lebih teredukasi dengan mengetahui aktivitas perzakatan dan perwakafan yang dilakukan Kemenag dan stakeholder. “Sehingga masyarakat bisa mengetahui perkembangan zakat dan wakaf terkini,” ujar Wida.

Wida berharap, perhelatan digital ini dapat menjadikan zakat wakaf sebagai lifestyle oleh milenial dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berzakat dan berwakaf.

sumber: republika.co.id

Masih Pandemi, Ekonom Sarankan Pemerintah Bantu Usaha UMKM

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira memberi sejumlah tips dalam menyikapi pembatalan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 pada saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Bhima menilai pembatalan PPKM level 3 menjadi berita yang baik bagi dunia usaha. Namun, ia tetap menyarankan penyaluran subsidi hingga 2022 guna membantu mendongkrak daya beli masyarakat.

“Yang harus dilakukan, melanjutkan subsidi upah dan bantuan usaha produktif bagi UMKM setidaknya sampai pemulihan ekonomi berjalan solid di akhir 2022,” kata Bhima, Rabu (8/12).

Bhima juga mengakui pembatalan PPKM Level 3 saat Nataru bisa menjadi blunder bila tak diiringi kewaspadaan. Oleh karena itu, ia tetap menyarankan belanja lewat e-commerce. Pemerintah bisa memudahkan pengguna belanja daring lewat subsidi ongkos kirim.

“Ketika mobilitas masyarakat masih terganggu, optimalkan belanja masyarakat via platform digital. Masyarakat bisa diberikan bantuan juga berupa subsidi kuota internet dan subsidi ongkos kirim bagi pelaku usaha kecil dan mikro,” ujar Bhima.

Terakhir, Bhima merekomendasikan agar pemerintah menggeser sisa dana anggaran APBN khususnya anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang belum terserap untuk subsidi pelaku usaha di sektor pariwisata. Hal ini bisa membantu pelaku bisnis pariwisata yang terpukul selama pandemi.

“Bentuknya bisa subsidi listrik, dan subsidi tunai dengan nominal yang lebih besar dari Bantuan Pemerintah bagi Usaha Pariwisata,” ucap Bhima.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, meski PPKM Level 3 selama Nataru dibatalkan, syarat perjalanan akan tetap diperketat, terutama di perbatasan untuk penumpang dari luar negeri.

“Namun, kebijakan PPKM pada masa Nataru akan dibuat lebih seimbang dengan disertai aktivitas testing dan tracing yang tetap digencarkan,” kata Luhut.

 

Sumber: republika.co.id

Rakernas Hidayatullah Soroti Gerakan Dakwah untuk Bangsa

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Ormas Islam Hidayatullah menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2021 di Kantor Pusat Dakwah Hidayatullah, Jakarta Timur, Kamis-Sabtu,  9-11 Desember 2021.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah  KH Dr Nashirul Haq  Lc MA dalam sambutannya mengatakan bahwa Rakernas 2021ini bertujuan meningkatkan kualitas atau kemajuan gerakan dakwah di Indonesia untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Kita berharap dengan digelarnya Rakernas 2021 ini, kemampuan kader-kader dalam berdakwah lebih terkonsolidasi, terstandarisasi, terintegrasi dan sistemik, sehingga kemajuan gerakan dakwah dapat diwujudkan secara bersama-sama di seluruh Indonesia, untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa,” urainya pada pembukaan Rakernas Hidayatullah, Kamis (9/12).

Nashirul lebih lanjut menegaskan bahwa beragam kemudahan fasilitas di era kekinian harus dipandang sebagai ujian dalam dakwah, sehingga tidak mengurangi kualitas diri dalam ibadah dan dakwah.

“Saat ini kita berada di masa di  mana beragam kemudahan, fasilitas datang  dan mengitari kehidupan umat manusia. Menghadapi itu semua,  kita harus sadar, bahwa hakikat dari kemudahan, fasilitas dan beragam kenikmatan duniawi hakikatnya adalah ujian. Dengan begitu kita harus mampu memandang ini semua dengan pandangan Nabi Sulaiman Alayhissalam, bahwa pada nikmat kemudahan, semuanya adalah fadhilah dari Allah Ta’ala yang harus mengantarkan jiwa-jiwa kita semua pada kesyukuran kepada-Nya,” ulasnya.

Dalam rangkaian Rakernas Hidayatullah 2021 juga diberikan penghargaan terhadap Pesantren Hidayatullah di berbagai wilayah yang terkategori sebagai kampus utama, mulai dari standar, penilaian dan penghargaan dalam pengelolaan lembaga pendidikan, termasuk manajemen masjid.

Pada saat yang sama, hari pertama Rakernas Hidayatullah 2021, Kamis  (912)  juga dirangkai dengan peresmian Wisma Hidayatullah yang berkapasitas 300 orang dan Rumah Dinas Hidayatullah yang berada di kompleks Pusat Dakwah Hidayatullah, Cipinang Cempedak, Polonia, Jakarta Timur.

Sumber: republika.co.id

 

Survei: Generasi Milenial dan Z Akses Informasi Keagamaan dari Medsos

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri (PPIM UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta meluncurkan hasil penelitian bertema “Beragama Ala Anak Muda: Ritual No, Konservatif Yes”.

Salah satu hasilnya menyebutkan, tingkat religiositas (keberagamaan) generasi milenial dan generasi Z lebih rendah dibandingkan generasi pendahulunya.

Koordinator Survei dari PPIM UIN Jakarta, Iim Halimatusa’diyah, menjelaskan, penelitian ini antara lain menganalisis sejauh mana penggunaan media, seperti media sosial (medsos), televisi, radio, dan podcast dalam menyebarkan nilai-nilai keislaman dan pengaruhnya pada tingkat pemahaman dan perilaku keagamaan seseorang.

“Riset ini juga menggali platform media yang paling banyak diakses masyarakat untuk mengonsumsi literasi keagamaan,” ujar Iim saat memaparkan hasil riset tersebut di Jakarta, Rabu (8/12).

Survei nasional yang digelar dalam rentang waktu Oktober hingga November 2021 ini menyertakan 1.214 responden dari 122 desa/kelurahan di 34 provinsi seluruh Indonesia. Sementara kategori responden, lanjut Iim, dibagi menjadi empat generasi. Yaitu, generasi boomer/silent yang lahir di era awal kemerdekaan Indonesia, generasi X yang lahir di era Orde Baru, generasi milenial yang lahir di era Reformasi, dan generasi Z yang lahir di era yang lebih modern.

 

Hasil penelitian ini menemukan bahwa 84,15 persen responden menjadikan televisi sebagai sumber pengetahuan agama mereka. Sedangkan sebanyak 64,66 persen mengandalkan medsos, disusul radio dan podcast.

“Survei ini menunjukkan bahwa generasi milenial dan generasi Z lebih sering mengakses informasi atau program keagamaan dari media sosial atau podcast. Sementara generasi yang lebih tua, terutama generasi boomer/silent lebih banyak mengakses media lama seperti televisi dan radio,” kata Iim dalam pemaparan hasil penelitian di Jakarta, Rabu (8/12).

 

Namun, jika melihat pada intensitas melakukan ritual keagamaan harian, tingkat religiositas generasi Z dan milenial lebih rendah dibanding generasi pendahulunya. “Namun, tingkat konservatisme generasi milenial dan generasi Z lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya, dan ini diperburuk dengan tingkat religiositas generasi muda yang rendah,” ujar Iim.

Penelitian ini juga mencoba mengungkap pengaruh media pada pembentukan pola pikir konservatif setiap individu. Dari survei ini ditemukan bahwa makin sering individu mengakses media konservatif-Islamis, makin tinggi pula tingkat konservatisme mereka.

Diketahui pula bahwa dari sekian banyak media yang ada, Whatsapp (WA) dan Facebook (FB) menjadi platform yang paling banyak dijadikan rujukan untuk mengakses konten keagamaan.

sumber: republika.co.id

Pendidikan Antikorupsi Perlu Ditanamkan di Sekolah

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan empat strategi penguatan implementasi pendidikan antikorupsi melalui pembangunan integritas ekosistem pendidikan di sekolah dan madrasah.

Empat strategi ini disampaikan Menag Yaqut Cholil Qoumas dalam Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Antikorupsi 2021.

Rakornas ini merupakan Komitmen Bersama antara Kementerian Agama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian/Lembaga lainnya dalam Penguatan Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Pembangunan Integritas Ekosistem Pendidikan.

Rakornas Pendidikan Antikorupsi (PAK) 2021 ini digelar secara daring dan luring dari Kantor KPK di Jakarta.

Tampak hadir, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN RB, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Pendidikan memegang peran penting dalam mengubah perilaku. Pendidikan bukan hanya sekedar transformasi pengetahuan, namun ia juga sekaligus menjadi media internalisasi nilai-nilai agar menjadi tradisi yang baik,” kata Menag Yaqut yang mengikuti Rakornas PAK 2021 secara daring, Selasa (7/12/2021).

Empat Strategi

Dijelaskan Menag, beberapa nilai penting yang perlu ditanamkan kepada peserta didik terkait pendidikan antikorupsi adalah nilai kejujuran, keikhlasan, disiplin, tanggung jawab, empati, dan lain sebagainya.

“Ada beberapa strategi yang saya usulkan dalam menanamkan pendidikan anti korupsi yang terintegrasi dalam pendidikan sekolah dan madrasah,” tegas Menag.

Pertama, melalui insersi atau penyisipan. Adalah menjadi visi bersama terutama para pendidik untuk menginternalisasikan nilai-nilai mulia di atas kepada para peserta didik.

“Menanamkan kejujuran harus masuk dalam semua aspek. Bisa dimulai dengan memberikan dorongan kepada peserta didik agar senantiasa jujur ketika mengerjakan ulangan, sportif terhadap kawan-kompetitornya, berdisiplin dalam masuk kelas maupun mengerjakan tugas, dan lain sebagainya,” imbuh Gus Menteri.

Kedua, lanjutnya, integrasi dalam mata pelajaran dengan substansi pendidikan moral. Pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama adalah mata pelajaran yang paling relevan untuk menyampaikan pendidikan nilai, meski tidak tertutup kemungkinan mapel lainnya.

Dalam pendidikan agama, nilai-nilai anti korupsi tersebut diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Al-Quran, Hadis, Akhlak, dan Fiqh, tanpa harus menyebut pendidikan antikorupsi. Demikian juga Mata Pelajaran Agama lainnya.

“Tentunya kita sangat berterimakasih kepada para guru, khususnya guru agama yang intens menanamkan pentingnya nilai-nilai mulia tersebut meski tanpa instruksi untuk menanamkan pendidikan antikorupsi,” tandas Menag.

“Kita dapat membayangkan, bagaimana sibuknya KPK untuk menanamkan pendidikan antikorupsi jika tanpa peran dan keberadaan mereka. Sehingga, generasi yang terlahir adalah generasi yang memiliki keimanan dan ketakwaan, serta memiliki motivasi moralitas keagamaan,” sambung Menag.

Ketiga, dikatakan Menag, penggunaan strategi atau metode pembelajaran yang tepat. Jalur strategi pembelajaran adalah pilihan yang strategis, karena jalur ini dapat dilakukan oleh semua guru.

Menurut Menag, penggunaan metode pembelajaran yang tepat dapat menumbuhkan sikap positif pada peserta didik, seperti sportif, tanggungjawab, disiplin dan berkomitmen.

Maka penting bagi para pendidik untuk menguasai teori dan praktik pembelajaran atau pedagogic. Kementerian Agama dan Kemendikbud Ristek telah dan sedang menginisiasi banyak program untuk mengatasi persoalan ini.

Misalnya, dalam hal peningkatan kompetensi, Kementerian Agama menyelenggarakan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan atau PKB bagi guru dan sertifikasi melalui jalur pendidikan profesi dikenal dengan istilah PPG.

“Dua kegiatan utama tersebut, betul-betul membekali peserta didik ilmu metode pembelajaran. KPK perlu untuk terlibat dalam beberapa aktifitas tersebut, sekadar menitipkan pentingnya pendidikan antikorupsi,” imbuh Menag.

Keempat, pendidikan dan pelatihan secara mandiri. Kegiatan ini lumrah diselenggarakan oleh setiap Kementerian/Lembaga melalui lembaga diklat. Jika dirancang dengan baik, maka pola ini sangat strategis dan berdaya hasil cukup baik. Hanya saja program tersebut berbiaya tinggi.

“Saya berpandangan, jika KPK memiliki alokasi dana yang cukup untuk kegiatan jenis keempat di atas, sebaiknya direlokasi dengan membangun kemitraan dengan kementerian penyelenggara pendidikan dan memantau atau memastikan bahwa substansi nilai-nilai antikorupsi sudah ditanamkan melalui kurikulum yang ada tanpa menambahkan pokok bahasan baru,” ujarnya.

“Begitu juga dengan memberi apresiasi kepada para guru yang mengimplementasikan secara konsisten nilai-nilai mulia tersebut,” tutup Menag.

Ini Respon Kemenag Soal Oknum  Guru Terduga Tindak Asusila di Bandung

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Oknum yang diduga pelaku tindak asusila terhadap santriwati pada salah satu pesantren di Bandung sudah diamankan Polda Jawa Barat. Plt Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag Thobib Al-Asyhar mendukung langkah hukum yang diambil kepolisian.

Menurutnya, peristiwa ini mencuat sejak enam bulan lalu. “Sejak kejadian tersebut, lembaga Pendidikan tersebut ditutup. Oknum pimpinan yang diduga pelaku tindak pemerkosaan juga telah ditahan di Polda Jabar untuk menjalani  proses hukum,” jelas Thobib saat dimintai tanggapannya terkait kasus ini, di Jakarta, Rabu (8/12/2021).

Thobib menjelaskan, sejak peristiwa tersebut mencuat, Kemenag telah duduk bersama Polda Jabar dan Dinas Perlindungan Anak dan Ibu (KPAI) Jawa Barat. Para pihak bersepakat untuk memgambil sejumlah langkah.

Pertama, Polda Jabar menutup atau membekukan kegiatan belajar mengajar di Lembaga Pendidikan tersebut. “Sampai sekarang tidak difungsikan sebagai tempat atau sarana pendidikan,” jelas Thobib.

Kedua, Kemenag mengembalikan seluruh siswa ke daerah asal mereka. Pendidikan mereka dilanjutkan ke madrasah atau sekolah sesuai jenjangnya yang ada di daerah masing-masing dengan difasilitasi Kasi Pontren dan Forum Komunikasi Pendidikan Kesetaraan (FKPPS) Kabupaten/Kota setempat.

Ketiga, Kemenag terus berkoordinasi dengan Polda dan Dinas Perlindungan Ibu dan Anak, khususnya terkait penyelesaian perpindahan dan ijazah para peserta didik di lembaga tersebut.

“Sebagai catatan tambahan, Kementerian Agama telah menjalin kerjasama dengan Kementerian PPPA dan UNICEF terkait dengan pesantren ramah anak, di mana pesantren menjadi tempat yang nyaman bagi santri-santrinya,” tandas Thobib.