Penulis: Mazaya

MUI Nilai Peryataan BNPT Meresahkan Pengasuh Pesantren

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Boy Rafli Amar, mengungkapkan data ratusan pondok pesantren di Indonesia disinyalir berafiliasi dengan jaringan terorisme. Data itu diungkapkan mantan Kadiv Humas Polri itu saat menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI, Selasa (25/1).

“Ada 11 pondok pesantren yang menjadi afiliasi Jamaah Anshorut Khalifah, 68 pondok pesantren afiliasi Jamaah Islamiyah, dan 119 pondok pesantren afiliasi Anshorut Daulah atau simpatisan ISIS,” kata Boy Rafli Amar.

Merespons data yang diungkapkan Jenderal Polisi bintang tiga itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Cholil Nafis, memminta ketegasan BNPT menindaklanjuti pernyataannya itu.

Menurutnya, selain ungkapan “afiliasi” yang ambigu meresahkan para pengasuh pesantren, kiprah kepesantrenan pun menjadi ternodai, lebih-lebih telah membuat para orang tua santri merasa tidak nyaman dan cemas dengan putra-putrinya yang saat ini menuntut ilmu di pesantren.

“Apa definisi afiliasi. Ini pernyataan yang meresahkan pengelola dan pengasuh pesantren,” ujar Cholil dalam akun Twitter pribadinya, Jumat (28/1).

Isu serupa sebenarnya bukan hanya sekali ini mencuat ke publik. Sudah terhitung sejak tahun 2012 lalu, pesantren sering disinyalir menjadi ladang kaderisasi gerakan terorisme. Hal itu disebabkan doktrin agama sebagai latar (Backround) kepesantrenan sering menjadi kedok jaringan terorisme.

Oleh karena itu, Kiai Cholil meminta BNPT agar ungkapannya itu tidak hanya sekadar narasi, tetapi ada tindak ketegasan sebagai bentuk penanggulangan. Dia menyebut, keberadaan pesantren saat ini erat kaitannya dengan izin perundang-undangan.

 

“Kalau memang terpapar terorisme yang melanggar UU, maka cabut saja izinnya atau diproses secara hukum. Kalau narasi beginian di publik cuma bikin cemburu dan tak enak hati,” papar Cholil. (mui)

 

MUI Minta Penceramah Lintaas Agama Tak Nodai Agama

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Ketua Komisi Antar Umat Beragama Majelis Ulama Indonesia (KAUB-MUI), Dr. H Abdul Moqsith Ghazali MA meminta para tokoh lintas agama termasuk fungsionaris organisasi keagamaan mengisi konten ceramah dengan ujaran perdamaian, bukan ujaran kebencian.

Hal ini disampaikan menyikapi sejumlah kasus penistaan agama yang muncul sepanjang 2021 lalu.

“Semua pihak harus menahan diri agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum seperti penodaan agama,” kata Dr. H Abdul Moqsith Ghazali MA, kepada MUIDigital, Senin (31/1/2022).

Dia juga mengungkapkan salah satu upaya untuk meminimalkan laju penodaan agama dan ujaran kebencian di Indonesia dengan penegakkan hukum.

Tidak hanya itu, menurut dia, upaya untuk mengantisipasi adanya penodaan agama memerlukan upaya pendekatan-pendekatan kultural dan pendidikan.

 

“Karena banyak kasus ‘penodaan agama’ berangkat dari ketidak-tahuan dan keawaman para pihak,”ungkapnya.

Sementara itu, saat memberikan sambutan pada Multaqa Duat Nasional III MUI, Ahad (23/1/). Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsyudi Suhud mengingatkan agar dakwah menjadi sarana untuk menyebarkan hal-hal baik yang membangun umat.

Menurutnya, dakwah bukan menjadi jalan untuk merobohkan, apalagi meruntuhkan.

“Dakwah adalah membangun, bukan merobohkan apalagi meruntuhkan. Dakwah membangun keilmuan, membangun peradaban, bahkan kehidupan,” ujarnya.(mui)

JK Tantang BNPT Buka Data dan Bukti Ratusan Pesantren Terafiliasi Teroris

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla (JK) meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk tidak menyamaratakan anggapan bahwa pondok pesantren terafiliasi dengan jaringan terorisme.

 

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 itu meminta BNPT segera mengambil tindakan apabila menemukan pondok pesantren yang terbukti terpapar paham radikal dan terorisme.

 

“Ya tentu kalau ada buktinya, silakan (BNPT) ambil tindakan. Jangan kemudian hanya mengeluarkan isu, lalu semua pondok pesantren seperti dicurigai semuanya,” kata JK usai menghadiri Rapat Kerja Nasional Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di Hotel Bidakara Jakarta, Senin, 31 Januari 2022.

 

Terhadap ratusan pondok pesantren yang dituding berafiliasi teroris, JK meminta BNPT memanggil satu per satu lembaga pendidikan Islam tersebut untuk dilakukan investigasi. Apabila terdapat bukti kuat terkait dugaan afiliasi paham radikal di pondok pesantren tersebut, JK mengimbau BNPT membuka data itu.

 

“Ya perlu (terbuka), kalau memang ada bukti itu, tapi harus yakin dan ada buktinya,” ujarnya lagi.

 

Sumber: tempo.co

PB HMI: BNPT Jangan Giring Publik Stigma Negatif Pesantren

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)-– Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut terdapat 198 pondok pesantren (Ponpes) di seluruh Indonesia yang terafiliasi jaringan terorisme. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar dalam rapat dengan Komisi III DPR, Selasa (25/1).

 

Menanggapi hal tersebut, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mendesak BNPT untuk membuka data pesantren yang terafiliasi jaringan terorisme ke publik.

 

“BNPT harus membuka data itu ke publik sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga negara kepada masyarakat. Biar publik yang akan mengujinya. Apakah data yang diperoleh itu valid dan memenuhi kriteria penelitian ilmiah atau tidak,” ujar Wasekjend Eksternal PB HMI Arby Afrilianif Surahman kepada wartawan pada Senin (1/5).

 

“Jangan sampai BNPT justru menggiring publik untuk memberikan stigma negatif kepada ribuan pesantren di Indonesia. Padahal, fakta sejarah mengungkapkan bahwa pesantren mempunyai kontribusi besar dalam kemerdekaan Indonesia, menjaga keutuhan bangsa dan membangun peradaban Islam Indonesia yang damai dan toleran,” tambahnya.

 

Lebih lanjut, Arby mengimbau kepada BNPT untuk fokus pada penanggulangan terorisme melalui strategi budaya, pendidikan, agama dan pemberdayaan ekonomi.

sumber: jpnn.com

 

Fraksi PAN Nilai Tudingan BNPT Soal Pesantren Memancing Keresahan Umat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi PAN, Guspardi Gaus meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tak memancing keresahan di tengah publik, menyusul pernyatan Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar yang menyebut 198 pesantren terafiliasi dengan gerakan teroris.

“Penyebutan pesantren yang berafiliasi dengan gerakan  terorisme  harus benar-benar terverifikasi. Baik data, mekanisme, kriteria dan indikator dengan jelas, terukur dan akurat untuk penetapannya terafiliasi gerakan atau kelompok terorisme,” ujar Guspardi dalam keterangan tulis yang diterima Liputan6.com, Selasa (1/2/2022).

Menurutnya pernyataan semacam ini telah memancing polemik dan keresahan serta berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Legislator asal Sumatera Barat ini mempertanyakan apakah Kepala BNPT sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Agama RI sebagai lembaga yang bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan.

Apalagi, berdasarkan data dari Kementerian Agama jumlah pondok pesantren di seluruh Indonesia berjumlah sekitar 27.722, sementara yang dikatakan BNPT pesantren yang terafiliasi terorisme sebanyak 198.

“Artinya jumlahnya hanya lebih kurang  0,7 persen. Tetapi akibat pernyataan Kepala BNPT tersebut telah membuat resah masyarakat serta berdampak akan merugikan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam,” tegas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Lebih lanjut, Anggota Komisi II DPR RI ini menilai akan lebih bijak manakala BNPT melakukan upaya preventif dengan melakukan dialog dan berdiskusi lebih intens dengan Kementerian Agama, komunitas pesantren serta ormas Islam lainnya dalam mencegah tumbuhnya bibit-bibit terorisme di lingkungan pondok pesantren.

Sumber: liputan6.com

Komisi VIII DPR Protes Tudingan BNPT Berdampak Stigma Negatif Pesantren

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memaparkan perkembangan jaringan teror nasional di Indonesia. Disebutkan bahwa setidaknya ada 198 pondok pesantren yang diduga terafiliasi dengan kelompok teroris.

Dari jumlah tersebut, 11 ponpes diantaranya terafiliasi Jamaah Ansharul Khilafah (JAK), 68 ponpes terafiliasi Jamaah Islamiyah (JI), dan 119 ponpes terafiliasi Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan simpatisan ISIS.

Mengomentari itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta BNPT tidak terburu-buru mengungkap hal ini. Menurutnya, data tersebut seharusnya didalami lebih lanjut, karena akan menimbulkan keresahan dan prasangka di tengah masyarakat.

“Sekarang justru pesantren mendapatkan stigma negatif seakan-akan berkaitan dengan teroris. Niatnya menyelesaikan masalah, tapi justru yang muncul masalah baru,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Selasa (1/2).

Politisi Partai Amanat Nasiona (PAN) itu mengusulkan kepada BNPT untuk berdialog bersama pihak pondok pesantren. Serta pengasuhnya untuk bersama-sama menghadapi potensi lahirnya terorisme dan radikalisme.

“Saya siap menjadi fasilitator dialog antara Pesantren dan BNPT serta umat Islam secara umum. Jangan sampai yang ada justru saling curiga dan prasangka,” ujar Yandri.

Sumber: jawapos.com

Legislator Minta BNPT Tak Timbulkan Kegaduhan Soal Pesantren Afiliasi Teroris

Redaktur: Feisal Kartapermana

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak menyebarkan informasi sensitif ke publik.

Menurutnya informasi terkait dugaan temuan gerakan terorisme di pondok pesantren (ponpes) yang disampaikan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar seharusnya disampaikan secara tertutup.

“Saya ingin ingatkan kepada BNPT kalau ada informasi itu cukup ditahan dulu nanti didengarkan, kalau mau bicara khusus dengan Komisi III, bicara, jangan di publik dikeluarkan. Sehingga kita bisa menyisir,” kata Aboe di Jakarta, Senin (31/1).

Anggota Komisi III DPR itu tak meyakini kebenaran informasi yang disampaikan Kepala BNPT tersebut. Dirinya mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari pejuang-pejuang dari pondok pesantren.

“Jadi jangan mudah membuat gejolak dan kegaduhan yang cukup merepotkan di ujung-ujung tahun politik seperti ini,” ujarnya.

“Saya katakan tolong sebagai lembaga yang sangat sensitif BNPT hal-hal yang sifatnya ke publik yang bisa membuat kegaduhan tolong diredam, informasi-informasi intelijen cukup di dalam sambil disisir,” tegas Aboe Bakar.

Sebelumnya Kepala BNPT, Komjen Boy Rafli Amar, mengatakan BNPT menghimpun sejumlah pondok pesantren (ponpes) yang diduga terafiliasi dengan kelompok terorisme. BNPT menuding ada 11 ponpes terafiliasi dengan Jamaah Anshorut Khilafah (JAK), 68 ponpes terafiliasi Jamaah Islamiyah (JI), dan 119 ponpes terafiliasi Anshorut Daulah/simpatisan ISIS.

Sumber: republika.co.id

Diprotes Banyak Pihak Soal Pesantren Afiliasi Teroris, Ini Kata BNPT

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigadir Jenderal Ahmad Nurwakhid meluruskan polemik ratusan pondok pesantren terafiliasi dengan jaringan teroris. Data ini dipaparkan Kepala BNPT Boy Rafli Amar di Komisi III DPR pada, 25 Januari 2022.

Ahmad menekankan, informasi yang terkandung dalam data ini penting untuk diluruskan karena usai dipaparkannya data tersebut, BNPT menuding muncul narasi yang semakin liar.

Seperti diketahui, banyak pihak mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Partai Politik dan Ormas Islam seperti Persatuan Islam, DMI, dll yang mengkritisi tudingan BNPT soal pesantren terafiliasi teroris.

“Tentu hal ini perlu dijernihkan agar masyarakat tidak terbawa narasi yang selalu memframing berbagai kebijakan,” kata dia dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 1 Februari 2022.

Ia mengatakan data tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja BNPT mencegah merebaknya radikalisme di Indonesia. Selain itu juga untuk deteksi dini agar jaringan teroris tidak berkembang di Tanah Air.

“Sejatinya, data yang disampaikan Kepala BNPT tersebut harus dibaca sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja sebuah institusi di depan anggota dewan yang mempunya tugas pencegahan radikal terorisme,” tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa data tersebut merupakan hasil pemetaan dan monitoring dalam rangka pencegahan terorisme. Hal ini juga untuk memberikan peringatan dan meningkatkan kewaspadaan bagi semua pemangku kepentingan.

Apalagi, Ahmad mengatakan, sebagai lembaga koordinator, BNPT telah menerapkan kebijakan dan strategi  multipihak dengan merangkul dan melibatkan lima elemen bangsa. Yaitu pemerintah, komunitas, akademisi, dunia usaha, dan media.

“Dengan pendekatan multi pihak tersebut, kebijakan dan program pencegahan yang dilakukan oleh BNPT dibangun atas prinsip simpatik, silaturahmi, komunikatif dan partisipatif dengan seluruh elemen bangsa,” tuturnya.

Nurwakhid menjelaskan, dalam pelaksanaan program BNPT telah melibatkan para tokoh agama melalui forum gugus tugas pemuka agama BNPT. Dalam konteks pelibatan pesantren, BNPT telah melakukan silaturrahmi kebangsaan.

“Karena itulah, sangat tidak benar dan tidak beralasan adanya narasi tuduhan terhadap BNPT yang seolah mengeneralisir dan menstigma negatif terhadap pondok pesantren,” ucap Ahmad.

Mengutip data di Kementrian Agama jumlah Pondok Pesantren di seluruh Indonesia, kata Ahmad, ada sekitar 27.722. Artinya, 198 pesantren yang terindikasi terafiliasi jaringan terorisme tersebut hanya sekitar 0,007 persen.

“Data tersebut harus dibaca sebagai upaya peningkatan deteksi dini dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya radikalisme dan teroris yang telah melakukan infiltrasi dan kamuflase di tengah masyarakat dalam beragam bentuk dan kanal,” kata dia.

Sumber: tempo.co

Muslim Singapura DiLarang Shalat Jumat Jika Belum Divaksin

Redaktur: Mazaya

SINGAPURA(Jurnalislam.com) — Muslim Singapura yang belum vaksin tidak diperbolehkan sholat Jumat di masjid. Imbauan itu diungkap  Dewan Agama Islam Singapura (Muis) mengatakan pada Sabtu (29/1/2022).

Muis mengatakan bahwa nasihat itu menjelaskan bagaimana mereka yang tidak sehat atau tidak divaksinasi karena alasan kesehatan harus melindungi diri mereka sendiri dan orang lain dari bahaya dengan mengganti shalot Jumat mereka dengan shalot dzuhur setiap hari

“Ini termasuk individu yang kekebalannya terganggu karena sistem kekebalan yang lemah, menderita penyakit kronis, atau secara medis tidak memenuhi syarat untuk vaksin,” kata Muis seperti dilansir The News Strait Times.

Dewan menambahkan bahwa penggantian ini juga berlaku untuk mereka yang divaksinasi tetapi tidak berhasil mendapatkan slot untuk melakukan shalot Jumat mereka setiap minggu karena ruang sholat yang terbatas. Disebutkan bahwa jamaah masih dapat melakukan sholat maktubah di masjid-masjid di sini.

Tetapi semua pria Muslim harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memungkinkan mereka melakukan sholat Jumat. Ini termasuk menyelesaikan status vaksinasi mereka, yang melibatkan mengambil beberapa dosis vaksin Covid-19, dan mendaftar untuk slot salat Jumat setiap minggu.

Sumber: ihram.co.id

DSKS Sambangi DPRD Solo, Minta Penjelasan Kerumunan Imlek di Balai Kota Dibiarkan

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)- Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) menggelar audensi di Gedung DPRD Surakarta Jl. Adi Sucipto No.143A, Karangasem, Laweyan, Surakarta, pada selasa, (2/2/2022).

Dalam kesempatan tersebut rombongan DSKS diterima Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PAN Achmad Safari. Ketua Dewan Ri’asah Tanfidziyah DSKS Koordinator Ustaz Aris Munandar Al Fatah, Lc menyebut perayaan Imlek di depan Balaikota Surakarta dikhawatirkan menjadi klaster penyebaran covid-19.

“Merespon kerumunan yang terjadi pada tanggal 30 dan 31 Januari 2022 menjelang perayaan imlek 2022 didepan Balaikota Surakarta yang berakibat terganggunya arus lalu lintas akibat kerumunan tersebut serta kondisi nasional maupun lokal kota Surakarta yang masih berstatus PPKM,” katanya dalam rilis yang dibacakan Ahmad Sigit.

“Termasuk ditemukannya beberapa sekolah belum melakukan Pembelajaran Tatap Muka karena Corona,” imbuhnya.

Dengan hal tersebut, kata Ustaz Aris, DSKS meminta kepada Ketua DPRD Kota Surakara untuk mengklarifikasi Panitia Perayaan Imlek 2022, Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Covid 19 Kota Surakarta, Walikota Surakarta, Kapolresta Surakarta, Satpol PP Kota Surakarta, Kominfo kota Surakarta.

“Dinas Kesehatan Kota Surakara, Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dan pihak pihak lain yang diperlukan,” ungkapnya.

Ustaz Aris berharap ada tindakan tegas kepada siapapun yang telah menimbulkan kerumunan yang berpotensi menjadi penyebaran virus covid-19 terutama varian omicron.

“Kami berharap ada tindakan tegas kepada siapapun yang telah melakukan kegiatan yang berdampak pada kerumunan yang berpotensi menimbulkan cluster baru maupun gangguan lalulintas yang merugikan masyarakat luas baik pencabutan ijin kegiatan ataupun penegakan hukum,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil DPRD Surakarta Fraksi PAN Achmad Safari berjanji akan menyampaikan aspirasi dari DSKS tersebut kepada pimpinan dan anggota dewan yang lainnya.