Penulis: Mazaya

Uni Eropa Jajaki Kerja Sama Produk Halal dengan Indonesia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Uni Eropa melakukan audiensi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Audiensi secara virtual tersebut dimaksudkan untuk menjalin kerja sama dalam bidang Jaminan Produk Halal (JPH).

“Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif berkaitan dengan prinsip-prinsip dan prosedur sertifikasi halal bagi produk yang berupa barang dan jasa,” kata Kepala Urusan Ekonomi dan Perdagangan Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Marika Jakas melalui teleconference, Rabu (2/2/2022).

Pertemuan ini juga membahas kebijakan dan aspek teknis terkait pengakuan sertifikat halal luar negeri, khususnya Uni Eropa. Dibahas juga alternatif kerja sama yang dapat dilakukan oleh Uni Eropa dan BPJPH dalam bidang JPH. Menurut Marika, update tersebut sangat penting sebagai kesatuan dari 27 negara yang telah menjadi mitra perdagangan Indonesia.

Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham menyampaikan apresiasi atas inisiasi pertemuan virtual dengan Uni Eropa.

“Kami berterima kasih sekali atas terlaksananya pertemuan ini dan kami tentu akan merespon apa saja yang menjadi persoalan, dan mendiskusikan apa saja yang perlu dilakukan dalam proses perdagangan ekspor-impor Indonesia dan Uni Eropa,” kata Aqil Irham.

Aqil juga menyambut baik inisiatif Uni Eropa untuk bekerja sama dengan Indonesia melalui BPJPH dalam bidang JPH. Aqil memastikan bahwa kerja sama internasional JPH dapat dilakukan BPJPH dengan pihak manapun sepanjang dilaksanakan sesuai regulasi dan dilaksanakan secara saling menguntungkan.

“Kita diatur oleh regulasi Jaminan Produk Halal termasuk dalam kerja sama internasional ini, sehingga kita perlu melakukan konsensus untuk melaksanakan kerja sama ini,” imbuh Aqil Irham.

Sesuai amanat regulasi, pemerintah Indonesia dapat melakukan kerja sama internasional JPH dalam tiga bidang. Yaitu,  kerja sama dalam bentuk pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan/atau pengakuan sertifikat halal.

Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal BPJPH Siti Aminah menambahkan,  kerja sama internasional  harus didasarkan atas adanya perjanjian antar negara, atau Government to Government (G to G).

“Berdasarkan PMA Nomor 2 Tahun 2022, Kerja sama tersebut dapat berupa MoU di bidang halal secara G to G antara kedua negara, maupun Perjanjian Bilateral antar pemerintah yang sudah pernah dilakukan dan masih berlaku, seperti di bidang ekonomi, perdagangan, sosial budaya, dan lainnya,” kata SIti Aminah.

Kerja sama juga merupakan tindak lanjut hasil koordinasi Menteri Agama dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. Kerja sama ini harus dilaksanakan sesuai kebijakan politik luar negeri Indonesia, ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, dan hukum serta kebiasaan internasional.

“Kerja sama yang berupa saling pengakuan sertifikat halal dilakukan BPJPH dengan lembaga halal luar negeri atau LHLN yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat halal,” lanjut Siti Aminah.

Terkait pengajuan permohonan akreditasi LHLN atau pengakuan sertifikat halal kepada BPJPH, menurut Aminah itu dapat dilakukan melalui aplikasi layanan Sihalal BPJPH yang dapat diakses via ptsp.halal.go.id. Melalui laman tersebut, LHLN membuat akun dan mengupload dokumen pengajuan berikut persyaratannya secara digital.

“Dokumen tersebut selanjutnya akan diproses oleh BPJPH sesuai dengan ketentuan regulasi, termasuk dilakukannya proses assessment hingga penandatanganan Mutual Recognition Agreement atau MRA bersama BPJPH,” pungkasnya.

Waketum MUI Minta BNPT Tak Asal Tuduh, Libatkan Pihak Terkait

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) meminta kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT ) untuk berembug dengan pihak terkait jika ada persoalan terkait umat dan rakyat Indonesia.

 

Sebelumnya, BNPT merilis daftar 198 pesantren terindikasi terafiliasi dengan jaringan teroris. Rilis tersebut kemudian mendapat sorotan banyak pihak dan menjadi polemik. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar bersama jajarannya, Kamis (3/2/2022), mengunjungi Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta maaf atas penggunaan diksi pesantren terafiliasi teroris.

 

“Saya tetap mengharapkan agar dalam hal-hal yang menyangkut umat dan rakyat banyak sebaiknya kita rembugan bersama meskipun secara terbatas. Negeri ini adalah negeri kita bersama,” kata Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya, dikutup, Jumat (3/2/2022).

 

Anwar menginginkan agar jangan ada sedikit pun kebijakan atau tindakan yang dibuat terkesan islamofobia atau merugikan pihak dan lembaga lain. Menurutnya, kerja sama yang baik di antara pemerintah, elemen-elemen umat serta masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting dan diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

“Bukankah sila ketiga dan keempat dalam Pancasila mengamanatkan kepada kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan dan salah satu instrumen untuk itu adalah dialog dan musyawarah, sehingga kita bisa menghindari apa yang disebut dengan kegaduhan yang sama-sama tidak kita inginkan,” katanya.

sumber: sindonews

 

198 Pondok Pesantren Dituding Terafiliasi Terorisme, Data Ngawur BNPT ?

Redaktur: Mazaya

Oleh : Indra Martian Permana

(Direktur Kajian dan Diklat CSIL)

BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) sebagai lembaga resmi pemerintah yang menangani masalah terorisme baru-baru ini melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR dan audiensi dengan Kemenag, yang menarik BNPT menyampaikan temuan terkait 198 pondok pesantren terafiliasi dengan kegiatan terorisme. Membaca data temuan BNPT tersebut  penulis terkejut karena bukan hanya objek kajiannya adalah terkait pondok pesantren namun lebih dari itu terkait data yang disampaikan tidak akurat, tidak valid dan sangat rentan dengan kepentingan politik.  Penulis mempunyai konsentrasi penelitian yang sama terkait terorisme bahkan penulis menulis disertasi terkait gerakan ISIS dan dampaknya di Indonesia, sehingga terkadang datanya beririsan dan bersinggungan, sehingga perlu kiranya penulis meluruskan dan memberikan masukan terhadap BNPT terhadap data 198 Ponpes yang terafiliasi terorisme .

Definisi Pondok Pesantren

  1. Dawam Rahardjo memberikan pengertian pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan dan penyiaran agama Islam, itulah identitas pesantren pada awal perkembangannya (Zamakhsyari Dhofier, 1994). Abdurahman Wahid mantan Presiden RI mendefinisikan pesantren secara teknis, pesantren adalah tempat di mana santri tinggal (2001), Imam Zarkasyi pendiri pondok pesantren Gontor mengatakan bahwa secara definitif mengartikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, di mana kyai sebagai figur sentralnya, mesjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwainya, dan pengajaran agama Islam dibawah bimbingan kyai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya (Amir Hamzah Wirosukarto,1996).
  2. Sedangkan dalam UU Pesantren No 18 2019 pesantren adalah satuan pendidikan Islam yang sekurang-kurangnya terdiri dari unsur kiai, santri mukim,pomdok atau asrama, masjid atau musala dan kajian kitab kuning atau dirasah islamiaih dengan pola pendidikan muallimin. Dengan melhat definisi ini maka pesantren merupakan lembaga penting dalam Islam yang dijiwai dengan nilai-nilai Islami dalam mendidik generasi bangsa menjadi baik, dan sejarah menjadi bukti terkait bagaimana peranan pondok pesantren, kyai dan santri dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia maupun mempertahankannya.

Definisi Terorisme

Istilah terorisme muncul hampir 2 dekade ini tepatnya setelah kejadian serangan World Trade Center (WTC) di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001 atau yang sering disebut sebagai peristiwa Nine Eleven (9/11). Presiden Amerika waktu itu George W. Bush langsung menyuarakan “War On Terrorism” dan langsung di”amin”kan oleh Negara-negara lain termasuk Indonesia tanpa melihat secara adil latar belakang, motivasi, dan alasan terjadinya peristiwa Nine Eleven tersebut. Dan karena pelakunya diduga organisasi Al-Qaida yang beragama Islam maka narasi “War On Terorism” seolah-olah ditujukan kepada agama Islam, Dan narasi “war on terorism”terhadap Islam sendiri sangat dirasakan di negeri ini, negeri para ulama bumi Indonesia.

BNPT melalui buku berjudul Blueprint Pencegahan Terorisme mendefinisikan sebagai tindakan pidana dimana setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain,atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional.

Tidak ada yang salah dengan definisi terorisme dari BNPT dan kita umat Islam sepakat terkait dengan hal itu dan tidak sepakat dengan aksi terorisme, namun perilaku adil dalam mempraktekkan definisi itu yang hari ini jauh panggang dari api. Islam masih menjadi komiditi yang laku untuk dijual dengan Isue terorisme ini.

  

198 Pondok Pesantren Terafiliasi Terorisme, Ngawur BNPT ?

Data yang dikeluarkan BNPT terkait 198 pondok pesantren terafiliasi terorisme mendapat respon dari berbagai tokoh umat Islam seperti Prof Didin Hafidhuddin , tokoh muhammadiyah Buya Anwar Abbas, MS Kaban dan tokoh Islam lainnya.

Data ini tidak saja tidak akurat, tidak valid , sangat jauh dari kebenaran dan terkesan asal-asalan dan ngawur, berikut catatan saya terkait data 198 Pondok Pesantren terafiliasi terorisme :

  1. Penyebutan podok pesantren terafiliasi terrorisme merupakan tindakan tidak fair dan tidak adil dan terkesan menyudutkan Islam dan umat Islam, Kenapa ? bukankah ada pendeta yang memberikan senjata kepada kelompok bersenjata papua, dan jelas kelompok bersenjata di papua adalah teroris kalau melihat definisi dari buku BNPT, lalu yang menjadi pertanyaan kenapa tidak ada penelitian terhadap lembaga pendidikan Kristen atau katolik, kenapa hanya Islam melalui penelitian 198 pondok pesantren terafiliasi terorisme ?
  2. Judulnya 198 pondok pesantren terafiliasi terorisme, namun faktanya dalam data BNPT keliru menyebutkan ormas Islam legal dan berbadan hukum resmi seperti wahdah Islamiyah, Hidayatullah sebagai pondok pesantren, jelas ini data ngawur dan para peneliti yang ada dan memberikan data di BNPT tidak professional dan tidak menguasai data, belum lagi data terkait radio dakta yang dikelompokkan sebagai pondok ?
  3. Penyebutan 2 lembaga yang sudah bubar, penyebutan dua lembaga pendidikan yang dianggap pondok milik petinggi ISIS seperti pondok Anshorullah milik Fauzan Al Anshari dan Pondok Ibnu Mas’ud milik Aman Abdurahman adalah data yang keliru, lembaga pendidikan itu sudah bubar lama semenjak pemiliknya meninggal dan ditangkap oleh densus 88. Dan hasil penelitian saya terhadap dua lembaga ini dalam disertasi saya memang sudah bubar. Sehingga penyebutan dua lembaga ini sudah sangat tidak relevan , tidak valid dan hanya bermotivasi menambah jumlah pondok pesantren biar terlihat banyak dan bombastis.
  4. Penyebutan salah satu radio Dakta di Bekasi, karena dalam sepak terjang radio dakta selalu kritis dan mengkritisi pemerintah terlalu berlebihan dan dipaksakan.Definisi terorisme yang didefinisikan oleh BNPT menjadi hambar dan basi ketika menarik radio dakta menjadi kelompok pondok yang terafiliasi. Apakah kritis dan mengkritisi pemerintah merupakan ciri dan definisi terorisme yang baru ?

Jika dikaitkan dengan Farid Okbah yang menjadi salah satu narasumber kajian Islam di Dakta sebagai asas untuk mengaitkan dakta dengan terorisme, maka istana negara pun bisa jadi lembaga baru terorisme karena pernah disinggahi oleh Farid Okbah ketika memberikan nasihat kepada presiden Joko Widodo.

  1. Penyebutan beberapa pondok besar dibawah kementrian Agama, seperti Pondok Al Mukmin, Ngruki dan pondok lainnya menandakan standar dan definisi terorisme antara BNPT dan Kemenag berbeda. Lembaga-lembaga pondok yang sudah terdaftar resmi dan berada dalam kementrian agama adalah lembaga yang sudah diakui oleh Negara secara kelembagaannya, sehingga menyebutkan dan mengkategorikannya sebagai lembaga pondok yang terafiliasi terorisme sama saja dengan tidak mengakui legalisasi yang sudah diberikan Negara. JIka ada satu atau dua orang lulusan pondok tersebut yang terlibat aksi terorisme maka tidak serta merta bisa menyebutkan pondok tersebut sebagai pondok terafiliasi terorisme, sebagaimana ketika ada satu atau dua orang anggota kepolisan yang melakukan kejahatan korupsi maka kita tidak bisa mengatakan lembaga kepolisian sebagai lembaga yang terafiliasi dengan korupsi

 

Dari data yang sudah terlanjur dilempar dan dketahu public ini, kiranya menjadi pelajaran untuk BNPT untuk lebih berhari-hati dalam mengeluarkan data karena bisa berisi hoax, pencemaran nama baik lembaga. Jika seorang yang menyebarkan berita bohong, hoax dan membuat kegaduhan bisa dikenakan pidana, lalu bagaimana jika itu dilakukan oleh lembaga Negara seperti BNPT ? Cukupkah hanya minta maaf saja dan meralat releasenya atau adakah tindakan proses hukum berkaitan dengannya ?

Staf Khusus Menag Sebut BNPT Sebabkan Kekhawatiran Masyarakat tentang Pesantren

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Staf Khusus Menteri Agama Wibowo Prasetyo menyayangkan pernyataan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang menyebut ada 198 pesantren terafiliasi dengan gerakan terorisme. Hal ini diungkapkan Wibowo saat menjadi narasumber dalam “Ngobrolin Pesantren dengan Media”, di Jakarta.

Menurut Wibowo, diperlukan parameter yang sama untuk menyebut sebuah lembaga sebagai pesantren. Undang-undang pesantren menurut Wibowo telah menyatakan bahwa sebuah lembaga dapat disebut pesantren jika memenuhi apa yang disebut dengan arkanul ma’had(rukun pesantren).

“Maka ketika muncul 198 yang terafiliasi, itu perlu dilihat lagi. Gandeng-gandenglah Kemenag, untuk melihat lagi apakah betul lembaga tersebut (adalah) pesantren,” ujar Wibowo, Kamis (3/2/2022).

“Karena sumber informasi yang kurang jelas itu dapat menjadi distorsi dan menyebabkan kekhawatiran di masyarakat,” imbuhnya.

Menurut Wibowo, ada lima hal yang termasuk dalam arkanul ma’had, yaitu kiai yang menjadi figur teladan sekaligus pengasuh yang membimbing santri, santri mukim, pondok atau asrama, masjid atau musalla, serta kajian kitab kuning.

“Jadi misalnya sebuah lembaga yang menyebut dirinya pesantren, tapi ternyata gak ada kajian kitab kuning, maka tidak terpenuhi rukunnya. Itu tidak bisa disebut pesantren,” ujar Wibowo.

Selain itu, lanjutnya pesantren juga mensyaratkan dimilikinya ruhul ma’had. Ini adalah spirit yang mesti dimiliki pesantren. “Salah satunya mengakui Pancasila dan NKRI. Kalau ini tidak punya, jelas tidak bisa disebut pesantren,” paparnya.

 

Setelah Minta Maaf, Kepala BNPT Dinasehati Langsung MUI Agar Lebih Hati-hati

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) –  Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar beserta jajarannya bersilaturrahim ke Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kamis (3/2/2022).

Dalam pertemuan tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengakui ada kesalahan terkait diksi rilis daftar pondok pesantren yang terafiliasi terorisme. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar pun menyampaikan permohonan maafnya kepada umat Islam bahwa yang terafiliasi tersebut merupakan  oknum bukan pesantren secara kelembagaan.

Kepala BNPT juga menyampaikan dinamika penanggulangan terorisme yang menjadi tugasnya dan  mendengar masukan yang disampaikan pimpinan MUI. Boy menyadari bahwa penyebutan nama pondok pesantren yang terafiliasi dengan terorisme telah melahirkan kegaduhan dan stigma terhadap pondok pesantren, meski tidak diniatkan untuk itu.

Karena itu, BNPT menyampaikan permohonan maaf kepada MUI dan pimpinan pondok pesantren yang merasa terusik dengan penyampaian hal tersebut disertai dengan komitmen untuk mengubah diksi yang bisa dinilai stigma buruk pada pesantren.

“Jangan ada lagi menyebut pondok pesantren,” ujar Boy dengan menunjukkan tangan ke para Deputi dan pimpinan BNPT yang ikut dalam silaturahim.

Ketua MUI Pusat, Kiai Noor Ahmad membenarkan adanya permintaan maaf tersebut bahwa dalam terdapat berita  yang menyebutkan 198 pesantren yang terafiliasi dengan gerakan terorisme. Permintaan maaf terkait dengan diksi pesantren tersebut sangat relevan karena dikhawatirkan mempengaruhi keberadaan pesantren pada umumnya.

Ketua Bidang Fatwa MUI, KH Asrorun Ni’am Sholeh mengapresiasi ketulusan permintaan maaf Kepala BNPT.

“Saya secara khusus melihat ada ketulusan dari Pak Kepala dalam diskusi intensif antara BNPT dengan MUI yang berjalan dari hati ke hati selama dua setengah jam tadi. MUI dan BNPT berada dalam satu barisan dalam penanggulangan terorisme, sesuai dengan wilayah masing-masing. Diskusi tadi semata untuk memperkuat sinergi dan membangun kesepahaman,”  ujar Kiai Niam usai pertemuan.

Niam yang ikut dalam pertemuan menjelaskan, pertemuan tersebut berlangsung sangat baik dan akrab, ada kesamaan pandang mengenai penanggulangan terorisme dengan multipendekatan.

“Dalam hal isu sensitif, perlu ada diskusi intensif agar tidak kontraproduktif dan berdampak pada rusaknya ikhtiar penanggulangan terorisme yang sudah dibangun selama ini. Point ini menjadi komitmen bersama dalam langkah selanjutnya,” ujarnya.

Sementara itu Sekjen MUI, Buya Amirsyah Tambunan menyatakan bahwa penyebutan pesantren yang terafiliasi tersebut mampu memberikan dampak generalisasi terhadap pesantren yang ada di Indonesia.

“Kepala BNPT menyampaikan permohonan maaf, karena menyatakan 198 pesantren terafiliasi dengan kelompok ekstrem dan terorisme. Hal ini mengakibatkan generalisasi pada pesantren, sehingga berdampak negatif kepada seluruh pesantren di Indonesia. Padahal pesantren telah berhasil melahirkan sejunlah tokoh pendiri bangsa dan berkomitmen menjaga kedaulatan bangsa,” kata Buya Amirsyah.

 

Dia mengimbau kedepan BNPT harus lebih hati-hati dan cermat mengeluarkan data terkait lembaga seperti pesantren dan masjid karena sangat sensitif.

Hadir dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu dKetua MUI Bidang Hukum KH Noor Ahmad, Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh, Ketua MUI Bidang Dakwah KH Cholil Nafis, Ketua MUI Bidang Pengkajian Prof Utang Ranuwijaya, Ketua MUI Bidang Seni KH Jeje Zainudin, Sekjen MUI Buya Amirsyah, dua Wakil Sekjen MUI KH Arif Fahruddin dan Abdullah Ichsan, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Amin Suma, dan Ketua BPET MUI Syaukillah. Sementara dari BNPT hadir Kepala BNPT Boy Rafli Amar, Sestama BNPT,  seluruh deputi dan beberapa direktur BNPT.(mui)

 

Sambangi MUI, Kepala BNPT Minta Maaf Soal Pesantren Afiliasi Teroris

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar menyambangi Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta Pusat, Kamis (3/2/2022). Kedatangan Boy ini untuk berdiskusi  dengan pimpinan MUI dan meluruskan terkait masalah data 198 pondok pesantren yang sebelumnya disebutkan terafiliasi jaringan terorisme.

Boy mengatakan, dalam diskusi itu, pihaknya bersama dengan pimpinan MUI mengupayakan adanya kesamaan persepsi di antara perbedaan pendapat yang ada. Selain itu, ia juga secara langsung menyampaikan permohonan maaf atas penyebutan pondok pesantren yang terafiliasi jaringan terorisme.

“Dari beberapa diskusi itu, saya selaku kepala BNPT menyampaikan juga permohonan maaf karena memang penyebutan nama pondok pesantren ini diyakini memang melukai perasaan dari pengelola pondok, umat Islam, yang tentunya bukan maksud daripada BNPT untuk itu,” kata Boy.

Menurut Boy, BNPT dan MUI pun memiliki komitmen yang sama untuk melawan terorisme. Ia menilai, kedua pihak juga harus bekerja sama dalam mencegah dan mengantisipasi ancaman terorisme.

“Jadi, kita adalah sedang bekerja bersama-sama dari sisi yang berbeda tentunya. Tapi, ada irisan kerja sama yang kita harus hadir bersama-sama, yang kita harus saling memberikan kontribusi,” ujarnya.

Selain itu, dia melanjutkan, dalam diskusi tersebut, BNPT dan MUI juga membahas mengenai beberapa istilah tertentu. Namun, dia tidak memerinci istilah yang dimaksud.

“Kita mendiskusikan beberapa istilah yang tentunya ini lebih kepada penyamaan persepsi di antara kami, di antara BNPT dengan para ulama. Sehingga tentunya kita tidak ingin langkah-langkah ini menjadi langkah-langkah yang kontraproduktif,” kata dia.

“Tapi, tentu dengan kesamaan komitmen itu, bagaimana kita memilihkan langkah yang terbaik ke depan. Agar kejahatan terorisme yang berbasiskan kekerasan tidak menyasar pada kalangan anak-anak muda. Karena yang kita harus selamatkan ke depan adalah anak muda,” katanya menjelaskan.

 

Sumber: republika.co.id

Casinos Über 10 Mr Bet No Deposit Bonus Code Mindesteinzahlung 2022

Mr Bet Casino Faktur

Dies basiert auf verschiedenen Stufen, um verlust Boni zu kaufen, von Freispielen solange bis hin zu höherem Cashback – sei es mit dem Bonus Code abgerechnet Einzahlung, oder auch abgerechnet. Wenn Sie jedoch einen Mr. Bet Aktionscode erhalten möchten, dann empfehlen unsereins Ihnen, den Newsletter des Casinos über abonnieren. Auf diese Weise bekommen Sie vielleicht sogar Mr Bet Geld bar Einzahlung für Die nächste Spielerfahrung. Entsprechend der Registrierung sind alle Spiele atomar kostenlosen Demo-Modus verfügbar.

  • Die Kundenbetreuung gewährleistet dieser Glücksspielanbieter rund um die Uhr und stellt verschiedene Kommunikationskanäle in der lage.
  • Cherry spielsaal zeigen hingegen kann zudem vermittelt ihr sagt, selbige seien, sind chip Tippen hinfällig.
  • Lange solltest du nicht finden, um deine neuen Favoriten zu fundieren.
  • Der Mr. Bet Casino Rabatt ohne Einzahlung ist natürlich kinderleicht zu erhalten und bietet einen idealen Einstieg.
  • Beim Black Jack warten als beispiel Black Jack Hoheitsvoll Pairs oder das klassische Black Jack.
  • Mittlerweile hat sich unser geändert symbol Live Casinos Befahrbar sie sind jetzt im deutschsprachigen Sektor letzter schrei, unter anderem der Kreditnehmer diktiere.

Wenn Sie uff (berlinerisch) der Suche entsprechend Live Casino Spielen sind, arbeitet Mr Bet eng qua Evolution Gaming zusammen, dem größten Namen im Live Dealer Sektor. Zu den anderen berühmten Anwendung Anbietern gehören NetEnt, mit Top-Titeln als Mega Fortune, Starburst und Gonzo’s Quest. Obwohl wir niemals großen Fans des Layouts von Mr Bet sind, werden wir mit seinem umfangreichen und abwechslungsreichen Spieleangebot bombastisch zufrieden.

Spielautomaten

So hast du zum Paradebeispiel einen waschechten Zugabe ohne Einzahlung inoffizieller mitarbeiter (der stasi) Wert von 10€, nachdem du dich registriert und deine E-Mail-Adresse verifiziert eilfertigkeit. Darüber hinaus probe neue Spieler 1 großzügiges Willkommenspaket für die ersten drei Einzahlungen. Neue Casinokunden bekommen einen Rabatt von sogar 1. 500€.

  • Verfügbar ist die Mr Bet Casino App für jedes Gerät mit Android oder iPhone.
  • Außerdem präsentiert er allen interessierten Mitglieder ein äußerst ansprechendes Spieleangebot mit reichlich Auswahl, namhaften Providern und sogar dem Live Casino.
  • Besuchen Sie dauernd LoveCoupons. de für die neuesten geldsparenden Rabattcodes und Nachricht bei Mr Bet bevor Sie den richtig ausgestellten Einkauf abschließen.
  • Die maximale Mr Bet Spieltempel Auszahlung pro Woche beträgt 5. 000€ und pro Monat 15. 000€.
  • Gebühren erhebt jener Anbieter nicht.

Mr Bet ist dasjenige Online-Casino für spektakuläre Spieler-Erfahrungen. Als eines der besten seiner Art bietet Mr Bet eine unglaubliche Sammlung an den beliebtesten Video-Slots renommierter Entwickler an. Welche vielen Variationen, interessanten mr bet casino bonus code ohne einzahlung Optionen und alle vielseitige Funktionalität jener Spiele, sorgen für eine mehr wie nur abwechslungsreiche Schulung.

Mr Bet Bonus Ohne Einzahlung

Auch im Live Spielcasino gibt es ein paar riesige Auswahl. Etliche der Games stammen vom Marktführer Evolution Gaming. Auch klassische Tischspiele und Brettspiele ohne Live Dealer gibt es anders großer Vielfalt im rahmen (von) Mr Bet. Obacht geben Sie darauf, dass in der nahen URL das richtige Länderkürzel auftaucht (also zum Beispiel AT für Österreich und DE für Deutschland). Gelegentlich springt die Seite nämlich etwa zu NZ, was für Spieler hierzulande ja keinen großen Informationsgehalt bietet. Darüber hinaus unserem folgenden Konsumgut beschäftigen wir mich mit der Frage, wie hoch dieser Mr Bet Spieltempel Bonus für allesamt neuen Kunden ist und ob die Umsatzbedingungen fair gestaltet sind.

  • Das Kundenserviceteam steht Ihnen allzeit, 7 Tage die Woche zur Verfügung.
  • Ohne Registrierung und ohne Einzahlung könnt ihr alle einzelnen Spielmaschinen in einem Demo-Spiel kurz antesten.
  • Sobald Jene die oben genannte Summe erreicht haben, müssen Sie ein paar 45-fache Umsatzbedingung erfüllen, bevor der Zugabe freigespielt wird.
  • Im Mr Bet Casino gefällt man die große Spielauswahl und die vielseitigen Bonus Angebote.
  • Aber dessen ungeachtet danke….. ich schaue gleich nochmal.
  • Gesuch spielt nicht mit so einem Spielcasino die werden euch bei höheren Gewinnen kein Geld amortisieren und werden jede Möglichkeit nutzen nicht auszuzahlen..

Ins Online Gluecksspieltempel gelangst du über den Webbrowser deines Smartphones und Tablets mit Android- ferner iOS Betriebssystems. Chip Gestaltung des mobilen Portals ähnelt einen Desktop-Angebot – und auch hinsichtlich Navigation musst du euch auf dem Mobilgerät nicht umgewöhnen. Insgesamt betrachtet ergibt sich eine Auszahlungsquote von mehr als 96% und Mr Bet liegt damit über dem Durchschnitt vieler Online Casinos. Als hoch die einzelnen Quoten sind, hängt von Faktoren wie auch der Spielkategorie ab – aber des weiteren bei den Games derselben Kategorie können teils deutliche Unterschiede bestehen. Eine gute Mr Bet Ermittlung haben im Test4 die Bonus Anfragen des Online Casinos verdient.

Großzügige Boni Je Echtgeld Gamer

Die Maximalauszahlung befindlich ist bei Auszahlungen per Banküberweisung bei 100 Euro. Auszahlungsgebühren sind aber nicht. Jedweder leidenschaftlichen Spieler und-zeichen Fans das Verbunden Casinos kontakt innehaben Mr Bet Aktionen. Viabel ihr Nachforschung hinter dem besten Spezielle Spielsaal koennte durch die bank darauf respektieren, jenes Casino via Lizenz dahinter bestimmen. Denn Mindestauszahlungsbetrag wird das Betrag von 20 Euro vorgegeben. Dieser Zeitraum der Wohlstand bewegst sich um 24 und 72 Stunden.

  • Wir haben uns für einen Mr Bet Casino Test3 entschieden, um noch obendrein mehr über dies Online Casino abgeschlossen erfahren.
  • Denn zusätzliches Gimmick offeriert Evolution Gaming verschiedenste Live-Game-Shows wie Monopoly Live, Dream Catcher, Football Studio, Lightning Roulette, Side Bet City oder Lightning Dice.
  • Spielen sieht man im Mr Bet Casino 2022 über bekannten und besten Providern zum Spiel-Spaß und Erlebnis.
  • Die Kartenspieler setzen sich in den Spielen fort, wenn Sie Freespins und Bargeld empfangen, die Ihnen unterstützen, in verschiedene Spielebenen aufzusteigen.

Zudem kann man die freundlichen Mitarbeiter 24 Stunden am Vierundzwanzig stunden, sieben Tage chip Woche im Live-Chat erreichen. Andere Kontakt-Optionen sind Telegram, Facebook und Twitter. Ja wer auch gerne nun mal auf dem Smartphone zockt, der vermag das Spielangebot vom Mr. Bet eigen nicht missen. Umgekehrt die Spielhalle hat ihre eigene App für Android. Außerdem sind alle Spielinhalte problemlos auch inoffizieller mitarbeiter (der stasi) Browser auf einen Mobilgerät abrufbar, denn moderne HTML5-Technologie angewandt wird. Die Spielautomaten bilden die größte Gruppe aller Casino-Games.

Unzweifelhaftigkeit Des Weiteren Ernsthaftigkeit In Mr Bet

Bei dieser genauen Suchen der Seite findest ihr knapp 400 Tischspiele, viele davon auch als Live-Variante. Allein 90 Blackjack-Tische qua angebotenen Spielen wie Atlantic City Blackjack, 3 Hand Blackjack oder Vegas Strip Blackjack stehen dir zur Verfügung. Welcher Klassiker durch der Slot-Schmiede NetEnt sei einheitlich inside erfahrenen wie nebensächlich unerfahrenen Erreichbar-Casino-Spielern repräsentabel. Des weiteren nachfolgende Opportunität, die Gewinnlinien bidirektional zocken zu vermögen, fördert den Wohlgefallen qua den virtuellen Sternen. Echt existireren parece davon selber sonstige als Freispiele exklusive Einzahlung.

  • Einzig für der Banküberweisung können bis zur Wohlstand sogar sieben Tage vergehen.
  • Im rahmen (von) den Zahlungsanbietern und Methoden sieht a ob Mr Bet Casino seriös ist und da werden keine Probleme visuell.
  • Die Live Games sind allesamt in verschiedenen Varianten spielbar – Speed Roulette, Lightning Roulette, Switch Blackjack oder Texas Hold’em Echtgeld Poker.
  • Obwohl hierbei eine enorm große Anzahl an Zocken auf dich wartet, ist keine zusätzliche Casino-Software erforderlich.

Es sind chip Vorteile, die Gluecksspieler motivieren, die umfang Spielkollektion zu verkramen. Die Boni für Mr. Bet okkult von Anmeldeboni bis hin zu Boni, die bei jeglicher Einzahlung gewährt werden. Die Auswahl mit Zahlungsmethoden ist folglich recht üppig ferner sollte die meisten Kartenspieler zufriedenstellen. Fans von Kryptowährungen können dabei sowohl mit Bitcoin, als auch qua Litecoin oder Ethereum bezahlen und vonseiten hohen Limits profitieren. Du bist wohl dafür verantwortlich, durch die Glückspielbestimmungen darüber hinaus deinem Land eingehalten werden.

Mr Bet App

Die Mr Bet Casino Auszahlungen erfolgen immer auf einen gleichen Weg dieser Einzahlung. Durch diese Mr Bet Gluecksspieltempel Review können wir eine schnelle des weiteren sichere Auszahlung von seiten Tagen bestätigen. Bei den Zahlungsanbietern und Methoden sieht man ob Mr Bet Casino seriös ist auch und da sind immer wieder keine Probleme offensichtlich. Mit Bank, Visa, Bitcoin und Neosurf ist man in diesem fall auf der sicheren Seite. Spielen vermag im Mr Bet Casino 2022 qua bekannten und besten Providern zum Spiel-Spaß und Erlebnis. Neukunden erhalten im Mr Bet Casino einen Bonus von bis zu 1. 500 Euro auf die ersten vier Einzahlungen.

  • Dies basiert auf den Stufen, um exklusive Boni zu erhalten, von Freispielen erst wenn hin zu höherem Cashback – sei es mit dem Bonus Code abgerechnet Einzahlung, oder auch abgerechnet.
  • An jedem Tisch sind immer wieder kleine und hohe Beträge einsetzbar, sodass für jedes Budget etwas dabei ist auch.
  • Das kann so sehr manche Supportanfrage umgehen und euch dasjenige Leben vereinfachen.
  • Auch beim Mr Bet Online Spieltempel ist es möglich, auf dem Sofa oder unterwegs abgeschlossen spielen.
  • Kosmos welches ist darüber hinaus bleibt keine große Hindernis, anstelle dauert nur möglicherweise kaum etwas länger inoffizieller mitarbeiter Kollation zur Direktfreischaltung.

Im Gebiet Aktionen erwarten euch derzeit 5 Rabatt Aktionen bei anderen Einzahlungen. Einsteiger jedoch auch Profi Black jack spieler finden hier vom Casino eine sehr gute Auswahl an Spiel, verschiedene attraktive Anfragen und mit Geborgenheit befehlszusammenfassung Spielspaß. Vom Bereich Sportwetten hat ihr fast die meisten Sportarten mit unterschiedliche Events angeboten. Bei dem Kampf der Drehungen gibt es diese eine, Rangliste und ihr könnt bis Platz 15. Hier würde einiges geboten ohne belang ob beim Darstellen, Casino oder Live-Casino.

Menag Mau Penerima Beasiswa LPDP Ikuti Sesi Moderasi Beragama

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan perlu adanya penguatan moderasi beragama bagi seluruh penerima beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan). Hal ini beliau sampaikan saat Persiapan Pemberangkatan Penerima Beasiswa LPDP 2021 angkatan 179 dan 180 melalui daring, Rabu (2/2/2022).

“Bila perlu, ada sesi penguatan moderasi beragama yang wajib diikuti semua penerima beasiswa LPDP untuk me-refresh pandangan dan pemahaman mereka,” ujar Menag Yaqut.

Menag menilai penerima beasiswa LPDP harus memiliki wawasan, kepekaan, serta kemampuan beragama dan bernegara secara seimbang. Terlebih, bagi penerima beasiswa LPDP yang belajar di luar negeri, harus mampu menjadi miniatur masyarakat NKRI yang cinta damai dan membawa kedamaian.

Lebih lanjut, Menag menjelaskan saat ini Kementerian Agama tengah menggencarkan program Moderasi Bergama. Hal tersebut ia anggap penting dalam memasuki era digital bahkan metaverse terkini.

“Saya berharap saudara penerima LPDP  turut andil memelihara negara yang majemuk ini, terlebih bisa mengharumkan bangsa Indonesia di luar negeri,” imbuhnya.

“Semoga melalui Kegiatan Persiapan Pemberangkatan beasiswa LPDP angkatan 179 dan 180 ini akan banyak melahirkan alumni yang berkontribusi dalam memajukan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Amin Yaa Robbal aalamiin,” tutup Menag Yaqut.

Direktur Utama LPDP, Andin Hadiyanto menyampaikan ada 341 penerima LPDP yang akan sekolah di dalam dan luar negeri, mereka akan melanjutkan Magister (S2) dan Doktor (S3).

“Mereka akan turut menyongsong Indonesia maju dengan jenjang pendidikan yang memadai. Mereka akan memiliki wawasan dan pengalaman yang lebih baik. Diharapkan juga mereka bisa selesai study tepat waktu,” kata Andin Hadiyanto.

 

BPJPH Gelar ToT Pendampingan Proses Produk Halal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag kembali menggelar Training of Trainer (ToT) Pendamping Proses Produk Halal (PPH). ToT angkatan ke-2 ini diikuti 215 peserta dari sejumlah ormas Islam atau lembaga keagamaan Islam.

Mereka adalah perwakilan dari perguruan tinggi NU dan Muhammadiyah se-Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Pancasila Jakarta, Universitas Jember. Ada juga perwakilan dari Pengurus Pusat GP Ansor dan Pemuda Muhammadiyah, Pengurus Wilayah (PW) NU DKI Jakarta, PW Fatayat NU Jawa Timur, NU Care Lazisnu Jawa Timur, dan PW ISNU Jawa Timur.

Dirjen BPJPH Muhammad Aqil Irham mengatakan penyelenggaraan ToT adalah upaya pihaknya untuk mempercepat penyiapan tenaga pendamping PPH yang diperlukan dalam sertifikasi halal produk usaha mikro dan kecil (UMK).

“ToT yang melibatkan lembaga pendamping dan para trainer ini adalah terobosan untuk mempercepat penyiapan tenaga pendamping PPH yang kita butuhkan,” kata Aqil Irham secara virtual saat membuka Pelatihan ToT Pendamping PPH yang diadakan Pusat Pembinaan dan Pengawasan BPJPH, Rabu (2/2/2022).

Menurutnya, training dimaksudkan untuk meyamakan standar yang telah ditetapkan oleh BPJPH dalam pendampingan PPH bagi UMK. Juga, untuk melakukan penyegaran akan regulasi-regulasi terkait JPH.

“Dan sekaligus untuk mendiskusikan isu-isu aktual yang mungkin pernah dialami kita semua termasuk (pada) Desember lalu kita melakukan pendampingan PPH bagi 15 ribu pelaku UMK di Jawa dan Lampung,” imbuh Aqil Irham.

Lebih lanjut, Aqil Irham mengatakan bahwa lembaga pendamping dan para trainer merupakan elemen penting dalam pelaksanaan sertifikasi halal dengan mekanisme peryataan pelaku usaha atau self declare. Di dalam sertifikasi halal self declare, pendamping PPH akan memerankan dirinya sebagai pendamping yang bertugas untuk memastikan kehalalan produk UMK melalui pendampingan PPH. Aktivitas tersebut dilaksanakan melalui verifikasi dan validasi.

“Untuk itu maka lembaga pendamping dan para trainer memiliki peran yang signifikan di dalam menentukan rekrutmen dan training pendamping PPH agar mereka nanti betul-betul memiliki kompetensi yang cukup untuk melakukan pendampingan bagi pelaku UMK,” lanjut Aqil Irham.

Aqil Irham juga mengapresiasi sejumlah lembaga pendamping dan para trainer yang berpartisipasi dalam ToT tersebut. Ia bersyukur ToT diikuti para akademisi yang selama ini sudah berkecimpung dalam dunia halal, juga banyak yang telah melakukan riset-riset tentang halal.

Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH, A Umar, mengatakan bahwa ToT Angkatan 2 itu merupakan kelanjutan dari ToT Angkatan 1 yang telah dilaksanakan sebelumnya pada tanggal 15-21 Januari 2022.

“ToT angkatan kedua ini dilaksanakan dari tanggal 2 sampai 8 Februari 2022 secara daring, dan diikuti 215 peserta yang berasal dari sejumlah ormas Islam atau lembaga keagamaan Islam,” kata A Umar.

ToT bagi lembaga pendamping PPH diberikan kepada lembaga yang sudah ditetapkan oleh BPJPH, yang melibatkan unsur Dosen perguruan Tinggi Negeri/ Swasta, serta Pengurus Ormas Islam/Lembaga Keagaamaan Islam. Selanjutnya, Lembaga Pendamping PPH yang sudah ditetapkan oleh BPJPH tersebut dapat melaksanakan pelatihan pendamping PPH sesuai dengan standar dari BPJPH. Pelatihan Pendamping PPH dilakukan untuk 100.000 calon pendamping PPH dari unsur Mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta, Kader Ormas Islam/ Lembaga Islam, dan Penyuluh Agama Islam Non PNS.

Sudah Sebulan, Proses Umrah Dievaluasi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Keberangkatan jemaah umrah Indonesia sudah berlangsung hampir satu bulan. Pertama kali diberangkatkan pada 8 Januari 2022, kini sudah lebih 8.000 jemaah Indonesia yang terbang ke Arab Saudi untuk beribadah umrah.

Sejumlah catatan evaluasi mengemuka, salah satunya terkait dengan pelaksanaan karantina kepulangan dan layanan di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengatakan, pihaknya telah menggelar evaluasi bersama lintas kementerian dan lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah umrah.

Selain Kemenag, evaluasi diikuti juga perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, KBRI Riyadh, KJRI Jeddah, Satgas Penanganan Covid-19, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Soetta, Kantor Imigrasi Soetta, Otoritas Bandara Soetta, Angkasa Pura II Soetta, Persatuan Hotel Republik Indonesia (PHRI), serta delapan Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Asosiasi Asuransi Umrah.

“Skema One Gate Policy (OGP) pemberangkatan jemaah umrah dinilai baik dan berhasil dengan tidak adanya kasus jemaah positif saat berangkat dan tiba di Arab Saudi,” terang Hilman di Jakarta, Rabu (2/2/2022).

Menurutnya, skema OGP akan tetap dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 1332 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah pada Masa Pandemi Covid-19. Adapun untuk pelaksanaan screening kesehatannya, bisa dilakukan di asrama haji atau hotel. “Pelaksanaan di asrama haji agar menjadi standar dan pola penanganan jemaah sebelum keberangkatan umrah di hotel-hotel,” tegas Hilman.

Terkait karantina kepulangan, rapat menyepakati sejumlah masukan penting bagi PHRI dan hotel yang menjadi tempat karantina kedatangan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN), termasuk jemaah umrah. Masukan itu antara lain agar pihak hotel memperhatikan variasi dan kecukupan menu makanan bagi jemaah umrah. Hotel juga diminta melakukan standarisasi fasilitas, sarana, dan prasarana di dalam kamar agar jemaah merasa aman, nyaman, dan tetap dapat memelihara kesehatannya selama masa karantina dengan memperhatikan sirkulasi udara, ruang gerak penghuni kamar, dan kecukupan sinar matahari.

“Hasil evaluasi juga mendorong pihak hotel untuk mengatur flow pergantian antar penghuni kamar agar tidak terlalu dekat antara penghuni yang masuk dengan yang keluar dengan tetap memperhatikan higienitas kamar,” papar Hilman.

“Kami dalam waktu dekat ini akan mengundang hotel-hotel tempat screening kesehatan dan karantina untuk mengkoordinasikan SOP dan teknis pelaksanaan karantina bagi jemaah umrah,” sambungnya.

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, lanjut Hilman, juga meminta seluruh PPIU untuk memastikan sudah memiliki jaminan pemesanan (booking) kamar hotel untuk karantina kepulangan bagi jemaah umrahnya, sejak saat keberangkatan mereka. Hal ini penting agar tidak terjadi kasus jemaah terlantar karena menunggu kepastian tempat karantina.

Rapat evaluasi juga menyepakati kemungkinan dilakukannya Tes PCR pembanding. Dikatakan Hilman, tes PCR pembanding dapat dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan dan dikoordinasikan melalui KKP dengan mengisi formulir yang telah ditentukan. “Tes PCR pembanding hanya dapat dilakukan untuk exit test PCR dan dilaksanakan oleh laboratorium/rumah sakit milik pemerintah,” sebut Hilman.

Terkait kemungkinan digunakannya bandara selain Soekarno-Hatta untuk pemberangkatan dan pemulangan jemaah umrah, Hilman mengatakan bahwa hal itu merupakan kewenangan Satgas Nasional Penanganan Covid-19. Sebab, pembukaan akses kedatangan warga dari luar negeri ke Indonesia juga berkaitan dengan kesiapan fasilitas bandara dan sarana karantinanya.

“Kementerian Agama akan bersurat ke BNPB untuk mengusulkan pembukaan bandara di kota lainnya sebagai tempat pemberangkatan dan pemulangan jemaah umrah dalam rangka mengantisipasi penumpukan dan over load Bandara Soekarno Hatta,” sebut Hilman.

Hilman menambahkan, pihaknya beberapa waktu telah berkunjung ke Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia. Selain membahas penyelenggaraan ibadah haji, dia juga menyampaikan harapan agar kebijakan karantina institusional di Arab Saudi bisa dihapus.

“Mudah-mudahan harapan tersebut dapat segera terwujud dengan adanya kartu vaksinasi covid yang diterbitkan oleh Kemenkes dan integrasi antara aplikasi pedulilindungi dengan tawakalna,” ujarnya.

“Keberangkatan jemaah umrah yang jumlahnya sudah mencapai 8.000 lebih, tanpa adanya kasus jemaah positif covid19 menjadi poin penting bagi Kementerian Luar Negeri RI, melalui perwakilannya di Arab Saudi, untuk berdiplomasi dan melakukan negosiasi terkait kemungkinan dihapusnya keharusan karantina institusional bagi jemaah umrah,” tandasnya.