Penulis: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Perkembangan industri halal di Spanyol begitu dinamis. Sebelum tahun 1990-an, produk halal di Spanyol belum dikenal seperti saat ini. Kondisi masyarakat muslim yang minoritas membuat halal seperti tidak begitu dibutuhkan. Baru pada tahun 1990-an, ketika imigran muslim dari Arab mulai berdatangan ke Spanyol, industri halal mulai tumbuh.

Demikianlah yang disampaikan Peneliti Institute Halal Spanyol, Said Baazoura, saat mengisi Kajian Internasional TV MUI yang dipandu Wakil Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional (HLNKI), Amirah Nahrawi, Rabu (23/03).

Said Bazzaoura menceritakan, kedatangan imigran muslim ke Spanyol ini menimbulkan keresahan karena sedikitnya jumlah makanan halal. Padahal, umumnya orang Arab mengonsumsi daging.

“Mereka pun menjajaki terbentuknya rumah potong hewan maupun memotong hewan sendiri agar hewan tersebut bisa dimakan secara halal dan islami. Ada kebutuhan mendesak untuk menciptakan produk halal, rumah potong hewan secara Islami, dan pangan halal untuk keluarga muslim, ” ujarnya.

Dia menyebutkan, Pemerintah Spanyol sejak awal mendukung inisiatif muslim Spanyol menyediakan makanan halal meskipun jumlahnya minoritas. Muslim di Spanyol tidak sampai 1% dari total jumlah penduduk.

“Pemerintah mengeluarkan peraturan yang menetapkan jaminan produk halal bagi warga Muslim di Spanyol, ” sambung Said Bazzaoura.

Adanya dukungan dari pemerintah berupa aturan tersebut, kata dia, membuat komunitas muslim di Spanyol mulai membentuk organisasi dan perkumpulan untuk memudahkan muslim mendapatkan produk halal.

Kebijakan itu berbuntut pada tumbuhnya rumah potong hewan yang mempekerjakan muslim. Para pedagang hewan dan rumah potong hewan mulai memasang label halal pada setiap produk yang dinyatakan halal.

Perkembangan industri halal di Spanyol ternyata tidak berjalan mulus. Meskipun Pemerintah Spanyol sudah mendukung dengan mengeluarkan peraturan khusus, ternyata yang terjadi di masyarakat justru sebaliknya.

“Tanggapan masyarakat Spanyol kala itu di luar dugaan kami. Masyarakat Spanyol justru mulai menjauh dan memilih berbelanja di toko lain, ” ujarnya.

“Lambat laun, pedagang hewan potong halal mulai ditinggalkan masyatakat. Tidak sedikit dari para pedagang yang kemudian meninggalkan label halal karena usahanya terancam tutup. Sehingga yang bertahan hanya beberapa saja, ” imbuhnya.

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Spanyol tidak membuat produk halal semakin digemari. Masyarakat Spanyol sendiri seperti tidak tertarik dan tidak berkepentingan terkait makanan halal atau haram.

Meski begitu, Pemerintah Spanyol tetap mendukung industri halal berjalan. Melalui Kementerian Kesehatan, mereka mengatakan produk halal dijamin kualitasnya dibandingkan produk lain. Masyarakat Spanyol juga dipaksa memiliki pola hidup sehat. Ini yang pada akhinya menarik perhatian masyarakat Spanyol terhadap produk halal.

“Pada akhirnya, masyarakat Spanyol mengonsumsi juga makanan berlabel halal. Mereka menyebutnya makanan sehat. Artinya, halal itu sama dengan sehat dan higienis. Maka para pedagang yang tidak memasang label dan sehat akhirnya ditinggalkan oleh konsumen yang semakin peduli kesehatan, ” tuturnya.  (mui)

SAUDI(Jurnalislam.com)— Menag Yaqut Cholil Qoumas hari ini, Senin (21/3/2022), menghadiri pembukaan Mu’tamar wa Ma’radl Khidamaatil Hajj wal ‘Umrah atau Conference and Exhibition for Hajj and Umrah Services (Konferensi dan Pameran Layanan Haji dan Umrah) di Jeddah, Arab Saudi.

Pameran ini dibuka Menteri Haji dan Umrah Saudi Tawfiq F Al-Rabiah. Hadir Gubernur Makkah Pangeran Khalid bin Faishal Abdul Aziz, serta lebih 20 menteri agama dari berbagai negara.

Usai pembukaan, Menag Yaqut Cholil Qoumas meninjau stan pameran Indonesia dan juga Liga Muslim Dunia. Stan Pameran Indonesia menyajikan layanan informasi seputar sejarah penyelenggaraan haji dan umrah. Dihadirkan juga sepeda motor astrea tujuh tiga atau Astuti yang biasa digunakan di Mina saat operasional penyelenggaraan ibadah haji. Kendaraan roda dua ini digunakan untuk mengantar jemaah dari tenda misi haji Indonesia ke tenda jemaah.

Menag Yaqut sempat berbincang dengan petugas stan pameran Indonesia, lalu mencoba menghidupkan motor Astuti.

Dari stan pameran Indonesia, Menag meninjau tempat pameran Liga Muslim Dunia. Stan ini menyajikan informasi seputar haji masa lalu, haji masa kini, dan haji masa depan.

Pada bagian haji masa lalu, dihadirkan miniatur Kabah dengan nuansa klasik, lengkap dengan sumur zamzam. Ada juga sketsa tempat-tempat perhajian atau yang dikenal dengan masya’ir, lengkap dengan pohon kurma, batu, unta, dan gurun pasirnya. Dihadirkan juga sejumlah peralatan tradisional, misalnya, kulit wadah air, tembikar, dan peralatan lainnya.

Pada bagian haji masa kini, dipamerkan proses digitalisasi layanan. Semua dikemas dan dipaparkan dalam sisi layar digital. Ada info manasik, keutamaan haji dan umrah beserta dalil-dalilnya. Sekali sentuh layar, pengunjung mendapat beragam informasi seputar haji dan umrah yang dikemas menarik secara digital.

Sementara pada bagian haji masa depan, disediakan layanan manasik metaverse. Pengunjung bisa mencoba layanan tersebut dengan menggunakan kamera khusus yang disiapkan panitia.

Menag Yaqut Cholil Qoumas dan Dubes RI di Saudi Abdul Aziz ikut mencobanya. “Stan pameran ini sangat luar biasa. Pemerintah Saudi Arabia sudah sangat serius dalam terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kepada jemaah haji,” ujar Menag saat dimintai keterangan usai mencoba layanan manasik haji metaverse.

“Teknologi yang dikembangkan sangat bagus. Kami akan mencoba melakukan adaptasi dalam proses transformasi digital layanan haji. Terima kasih Pemerintah Saudi yang telah menginspirasi,” sambung Gus Yaqut, sapaan akrabnya.

“Ini semua dilakukan demi untuk memberi kemudahan bagi jemaah,” tandas Menag Yaqut.

Pameran ini akan berlangsung tiga hari, 21-23 Maret 2022. Sehari sebelumnya, Menag juga bertemu Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi untuk mendiskusikan persiapan penyelenggaraan haji 2022.

JAKARTA (Jurnalislam.com)— Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) sedang menggagas pemberangkatan umrah dengan kapal pesiar. Hal ini disampaikan Ketua Umum IPHI Ismed Hasan Putro saat puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-32 IPHI.

“Keberangkatannya akan menelan waktu sekitar tujuh sampai delapan hari,” kata Ismed dalam pidatonya pada peringatan Harlah ke-32 IPHI, Selasa (22/3).

Sejauh ini, Ismed melanjutkan, banyak daerah yang antusias dengan gagasan ini. Ia menyampaikan, ketika disampaikan bahwa satu kapal pesiar itu hanya berkapasitas 1.200 orang, Jawa Barat mengatakan, jangan dijual ke daerah lain cukup Jawa Barat saja selesai itu sekali berangkat.

“Artinya, sangat luar biasa antusiasmenya, demikian juga Sulawesi Selatan. Katanya kalau cuma 1.200 orang kapasitasnya itu kami sekali berangkat selesai,” ujarnya dalam peringatan bertema “Haji Mabrur Sepanjang Hayat untuk Indonesia Sejahtera dan Berkeadilan” itu.

Ismed sangat optimistis, umrah menggunakan kapal pesiar akan jadi alternatif dan bermanfaat. Khususnya nanti bagi kalangan milenial karena mereka bukan hanya beribadah dalam konteks religius, melainkan juga bisa mendapatkan kegiatan-kegiatan baik di dalam perjalanan itu.

Dalam pidatonya, Ismed juga mengungkapkan, IPHI meluncurkan produk Mie Haji yang dibuat dari bahan baku yang sehat. Mie Haji tersebut sebagai wujud konkret dari penguatan ekonomi umat.

Mie Haji, Ismed melanjutkan, bukanlah produk berbahan baku impor. Produk ini dibuat dari paduan sayur-sayuran, seperti daun kelor dan singkong. Karena itu, Mie Haji merupakan mi yang sehat.

Selain meluncurkan Mie Haji, IPHI juga membagikan 32 ribu paket bantuan kepada anak yatim piatu kalangan dhuafa dan keluarga yang terdampak stunting. “Kalau kita totalkan, dana yang terkumpul Rp 4,8 miliar dari akumulasi 34 provinsi dan 365 kabupaten/kota se-Indonesia. Ini jumlah fantastis,” ujar dia.

Sementara, pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Kehormatan IPHI Jusuf Kalla (JK) menyampaikan selamat dan rasa syukur untuk IPHI yang berulang tahun ke-32. Ia menilai, IPHI selama ini telah memberikan pengabdian kepada masyarakat dan berkumpul untuk mendapat haji mabrur.

“Haji mabrur adalah tujuan kita semua dan ciri-ciri yang menjadi haji mabrur adalah selalu menjaga kedamaian di manapun kehidupannya baik di keluarga dan masyarakat, dan dalam kehidupan selalu santun kepada diri sendiri, keluarga, dan seluruh masyarakat,” kata JK dalam pidatonya pada acara tersebut.

JK menyampaikan, ciri-ciri haji mabrur lainnya adalah kepedulian sosialnya tinggi dan suka membantu.

Ia menerangkan, melaksanakan haji dalam rukun Islam syaratnya mampu. Berarti secara ekonomi semua haji itu harus mampu, mampu untuk berangkat haji tapi bukan sekadar naik haji.

Sebab haji yang mabrur tecermin dalam kepedulian sosialnya. Suka memberi bantuan kepada anak yatim dan piatu serta masyarakat. “Itu sifat-sifat haji mabrur seperti itu, yang paling penting menghindari maksiat,” ujar JK.

JK mengatakan, mungkin dirinya orang Indonesia yang paling tua dalam hal haji. JK bercerita pertama kali berhaji pada 1947 saat masih kecil, tepatnya masih berumur lima tahun. JK bersama keluarganya menunaikan ibadah haji sekitar 75 tahun yang lalu.

“Mungkin di Indonesia tidak ada yang pernah naik haji 75 tahun yang lalu, walaupun sunah, tapi telah melaksanakan ibadah haji sembilan kali,” kata JK.

Sumber: republika.co.id

BANDUNG(Jurnalislam.com)– Jauh sebelum menjadi Wakil Presiden, K.H. Ma’ruf Amin telah dikenal luas sebagai ulama yang aktif menyuarakan keunggulan penerapan ekonomi syariah di lingkungan pesantren. Terlebih saat dirinya terpilih sebagai Wapres sekaligus Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), semangatnya mengampanyekan pemberdayaan ekonomi syariah di lingkungan pesantren khususnya dengan meminta agar tiap pesantren memiliki usaha syariah sendiri kian menggelora.

Hasilnya pun diakui Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, bahwa sejak mengikuti arahan Wapres agar tiap pesantren mengikuti program One Pesantren One Product (OPOP), kini lebih dari 3000 pesantren di Provinsi Jabar telah memiliki usaha syariah sendiri.

“Jadi selama tiga tahun arahan Wapres sudah kami laksanakan sehingga pesantren-pesantren yang punya bisnis itu sudah lebih dari 3000 pesantren,” ungkap Rudwan Kamil saat memberikan keterangan pers usai mendampingi Wapres menghadiri acara Peresmian Peluncuran Digitalisasi Pertanian di Pondok Pesantren Al Ittifaq, Jl. Ciburial, Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (22/03/2022).

Bahkan, lanjut Ridwan, sekitar 17 persen dari 3000 pesantren tersebut telah memanfaatkan teknologi digital dalam bisnisnya.

“(Sekarang) kasih makan ikan pakai _handphone_ (Hp), kasih makan ayam, nyiram tanaman, termasuk (Ponpes) Al Ittifaq juga begitu ya. Jadi semua sudah dengan _internet of things_, itulah masa depan pangan Jawa Barat sesuai arahan Wapres yang akan dikembangkan,” ujarnya.

Untuk itu, kepada awak media yang hadir, Kang Emil begitu ia akrab disapa, meminta agar inovasi-inovasi pemberdayaan ekonomi syariah di lingkungan pesantren dapat diberitakan ke seluruh nusantara.

“Jangan anggap remeh, ekonomi pesantren ini adalah kelas dunia, maka kerjasamanya sudah dengan Jepang, sudah dengan Belanda, teknologi setara dengan mereka, dan diselenggarakan bukan oleh korporasi besar tapi oleh pesantren,” tegasnya.

Lebih jauh, Kang Emil menuturkan bahwa melalui program Digitalisasi Pertanian di Ponpes Al Ittifaq yang diresmikan Wapres hari ini, nantinya pesantren-pesantren kecil yang memiliki usaha sendiri akan dimentori dan difasilitasi penjualan produknya.

“Pesantren yang kecil-kecil nanti dimentori dan difasilitasi penjualannya via (Ponpes) Al Ittifaq ini, karena kadang-kadang kalau dari pesantren langsung ke pasar, itu banyak dinamika yang akhirnya merugikan,” terangnya.

Dengan demikian, kata Kang Emil, pesantren-pesantren kecil sebaiknya bersatu dalam korporasi bisnis yang misalnya dimotori Al Ittifaq, kemudian Al Ittifaq yang bernegosiasi dengan pasar.

“Jadi secara statistik itu dan insya Allah seluruh pesantren diharapkan punya model bisnis mendekati apa yang ada di sini,” harapnya.

Sebelumnya, Wapres pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa modernisasi usaha dan menjadikan pondok pesantren sebagai basisnya seperti dicontohkan Ponpes Al Ittifaq dapat menjadi model pengembangan usaha di pondok-pondok pesantren di seluruh tanah air.

“Dengan teknologi yang tinggi, kualitas produknya yang baik, dan punya pasar terbuka di pasar-pasar modern, permodelan ini (dapat) dijadikan sebagai _pilot project_, yang akan dikembangkan di seluruh pesantren-pesantren di Indonesia,” tuturnya.

Ia pun menegaskan kembali bahwa fungsi pesantren saat ini tidak hanya sebagai pusat pendidikan dan dakwah Islamiyah, tetapi juga harus menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor produksi maupun keuangan.

“Ini produksi pesantren Al Ittifaq menjadi satu model yang ingin kita kembangkan. Berbagai macam komoditi ada, dan sudah mengadopsi teknologi yang ada di berbagai negara (seperti) Belanda (dan) Jepang, sehingga produknya itu punya standar internasional,” pungkasnya.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Musabaqah Hafalan Al-Qur’an dan Al-Hadits (MHQH) Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Alu Su’ud Tingkat Nasional ke-14 digelar di Jakarta. Kegiatan yang rutin diselenggarakan setiap tahun ini merupakan kerjasama Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dengan Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.

Menurut Direktur Jenderal Bimas Islam Kamaruddin Amin, musabaqah ini diikuti 250 penghafal Al-Qur’an dan Al-Hadits dari 34 provinsi, pondok pesantren, dan lembaga keagamaan di Indonesia.  Selama tiga hari, mulai 22-25 Maret 2022, para peserta akan mengikuti musabaqah dan dinilai oleh dewan juri yang berasal dari Indonesia dan Arab Saudi.

“Ini menjadi bukti baiknya kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi,” ungkap Kamaruddin saat Pembukaan MHQH ke-14, di Jakarta, Senin (22/3/2022).

“Musabaqah ini merupakan sarana mempererat persatuan dan kesatuan bangsa serta memperkokoh jalinan persahabatan kedua negara,” sambungnya.

Dirjen berharap, musabaqah tingkat nasional yang dihelat tiap tahun ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk mendekatkan diri kepada Al-Qur’an. Dengan demikian, prinsip Al-Qur’an tentang pola hubungan manusia dengan Tuhan dan sesamanya akan semakin mudah diamalkan dalam keseharian.

“Al-Quran dan Al-Hadits mengajarkan prinsip-prinsip dan tata aturan kehidupan yang harus dijalankan oleh umatnya, tidak hanya terkait dengan hablum minallah (hubungan manusia dengan Allah), tetapi juga hablum minannaas (hubungan dengan sesama manusia),” terang Dirjen.

Hadir dalam Pembukaan MHQH Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Alu Su’ud Tingkat Nasional ke-14 ini, Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Esam Abid Al-Thaqafy, Muhdhir Kantor Atase Agama, Ahmad bin Esa Al-Hazmy serta Dubes perwakilan negara sahabat.

Hadir pula, Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, Sekretaris Ditjen Bimas Islam, M. Fuad Nasar, dan Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag, Syamsul Bahri.

BANDUNG(Jurnalislam.com)– Pesantren selain sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, juga memiliki fungsi sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat. Hal ini terlihat jelas pada Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Kampung Ciburial, Desa Alam Endah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat yang didirikan pada 1 Februari 1934 (16 Syawal 1302 H) oleh K.H. Mansyur. Ditambah lagi dinamika hidup sehari-hari masyarakat di lingkungan sekitar pesantren sangat dipengaruhi oleh sistem pertanian holtikultura.

Pagi ini, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menyambangi langsung kegiatan agribisnis di Ponpes Al Ittifaq yang digagas oleh almarhum K.H. Fuad Affandi sejak 1970 dan hingga kini bahkan menjadi tulang punggung kegiatan pesantren. Setelah menyaksikan langsung kegiatan agribisnis ini, Wapres pun berharap Ponpes Al Ittifaq dapat menjadi contoh dan awal kebangkitan ekonomi umat.

“Saya mengapresiasi koperasi pondok pesantren Al Ittifaq atau Kopotren Alif Mart, yang telah memberdayakan 270 petani dari 9 kelompok tani di 3 kabupaten. Jumlah petani yang bergabung di koperasi ini juga diharapkan akan semakin bertambah,” ucap Wapres dalam sambutannya pada acara Peresmian Peluncuran Digitalisasi Pertanian di Pondok Pesantren Al Ittifaq, Jl. Ciburial, Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (22/03/2022).

Dalam kesempatan itu, Wapres juga menginginkan pesantren selain menjadi lembaga pendidikan juga sebagai tempat untuk mendorong transformasi ekonomi masyarakat dan motor penggerak ekonomi umat.

“Ini yang kita harapkan. Jadi dia menjadi semacam dinamo yang bisa menggerakkan kehidupan ekonomi masyarakat,” pesannya.

Selain itu, Wapres juga menekankan bahwa digitalisasi dalam pertanian perlu diadopsi untuk mengembangkan berbagai inovasi pertanian berbasis teknologi.

“Ketika berbicara tentang korporasi pertanian maka bentuknya adalah pertanian modern yang tidak lepas dari penerapan digitalisasi pertanian berbasis internet,” terangnya.

Oleh karena itu, Wapres meyakini bahwa penerapan digitasilasi pada sektor pertanian akan semakin dibutuhkan. Menurutnya, hal ini selain dapat meningkatkan produktivitas dan profitabilitas, juga bermanfaat dalam mengatasi masalah lingkungan dan pengaruh perubahan iklim yang sangat memengaruhi produk pertanian seperti degradasi tanah, erosi, cuaca ekstrem, kekeringan, dan sebagainya.

“Kita ingin terus membangun sektor pertanian yang lebih tangguh dan memperkuat ketahanan pangan sekaligus mewujudkan transformasi ekonomi yang berkelanjutan,” tekadnya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan dukungannya terhadap pembangunan ekosistem pertanian sebagai bentuk perwujudan pembentukan korporat farming dalam bentuk koperasi.

“Kita harus membangun korporat farming dalam bentuk koperasi. Jadi kita membangun ekosistem pertanian, mulai dari pembiayaan, proses produksi, hingga pemasaran yang terintegrasi,” ungkap Teten.

Ditempat yang sama, Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil juga melaporkan bahwa berdasarkan hasil survei yang dilakukan, tanah Jawa Barat termasuk ke dalam 1 dari 10 tanah tersubur di dunia. Ia juga menyampaikan bahwa hasil analisis yang dilakukan oleh jajarannya, sektor pangan adalah salah satu sektor yang tidak terpengaruh oleh keadaan krisis. Untuk itu, Ridwan meyakini bahwa perpaduan antara pangan dan teknologi, merupakan kolaborasi yang baik dan dapat memberi dampak berkelanjutan.

“Pangan adalah ekonomi yang tidak terpengaruh oleh pandemi. Jadi selama 2 tahun kajian kami, hampir semua ekonomi turun kecuali pangan dan digital. Jadi kalau dua ini digabung yaitu pangan dengan teknologi kami meyakini inilah masa depan,” lapor RIdwan.

Usai meresmikan, Wapres meninjau green hause yang berisi tanaman buah Jeruk, Melon, Stroberi, serta memetiknya.

Menutup kegiatannya, Wapres beranjak ke Kantor Bupati Bandung untuk mengecek penerapan Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Bandung. Di sini Wapres melihat langsung jenis pelayanan publik yang tersedia dan berdialog dengan petugas salah satu stand perijinan di MPP.

Selain Gubernur Jawa Barat dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, hadir pula segenap Forkopimda Provinsi Jawa Barat, Bupati Bandung Dadang Supriatna, dan jajaran pengurus Pondok Pesantren Al Ittifaq.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim, Tim Ahli Wapres Farhat Brachma, Kepala Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Noor Achmad, serta Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan.