MYANMAR (Jurnalislam.com) – Citra satelit dari desa Muslim Rohingya di Myanmar bagian barat negara bagian Rakhine menunjukkan 820 struktur baru diidentifikasi hancur di lima lokasi yang berbeda antara 10-18 November, menurut sebuah laporan yang dirilis Senin (21/11/2016).
Human Rights Watch (HRW) meminta pemerintah “tanpa menunda lagi” mengundang PBB untuk membantu dalam penyelidikan tentang penghancuran besar-besaran ini.
Permintaan tersebut menyuarakan pernyataan pelapor khusus PBB tentang Myanmar, yang mengunjungi daerah itu sebagai bagian dari delegasi yang dipimpin pemerintah pada awal November.
“Pasukan keamanan tidak boleh diberikan carte blanche (kekuasaan penuh) untuk meningkatkan operasi mereka di bawah tabir asap untuk mengizinkan akses bagi delegasi internasional,” kata Yanghee Lee dalam sebuah pernyataan 18 November.
“Tindakan yang mendesak dibutuhkan untuk membawa resolusi terhadap situasi.”
Penghancuran telah terjadi sejak kelompok bersenjata melancarkan serangan fatal ke arah kantor polisi Myanmar di Rakhine utara pada 9 Oktober.
Setelah kejadian itu, pemerintah mengatakan bahwa sedikitnya 86 orang – 17 tentara dan 69 diduga “penyerang” (di antara mereka dua perempuan) – tewas, bersama dengan perusakan properti Rohingya.
Namun Muslim Rohingya mengatakan bahwa jumlah warga sipil yang tewas dalam satu pekan awal bulan ini saja bisa mencapai 150.
Belum ada verifikasi independen terhadap serangan yang diduga atau penangkapan karena akses menuju daerah dekat perbatasan Bangladesh berada di bawah kontrol militer sejak awal insiden.
Surat kabar Myawaddy yang dikelola militer mengklaim bahwa pembakaran massa itu dilakukan sendiri oleh warga desa untuk membangkitkan simpati global, sementara kelompok Rohingya mengatakan pembakaran tersebut merupakan taktik militer untuk menghapus properti mereka dan kemudian menyangkal dengan menyalahkan penduduk.
Gambar terbaru memperlihatkan jumlah total bangunan hancur yang didokumentasikan oleh HRW di Rakhine utara berjumlah 1.250.
“Gambar satelit baru ini mengkonfirmasi kekhawatiran bahwa kehancuran di desa-desa Rohingya jauh lebih besar dan terjadi di lebih banyak tempat tidk seperti yang diakui pemerintah,” kata Brad Adams, direktur HRW Asia.
“Serangan pembakaran yang jelas terhadap lima desa Rohingya adalah masalah keprihatinan yang perlu diselidiki pemerintah Burma [Myanmar]dan mengadili mereka yang bertanggung jawab.”
Dia menggarisbawahi partisipasi PBB “penting” agar investigasi tersebut dapat dipercaya.
Pada hari Senin, pemerintah mengatakan bahwa sedikitnya 430 orang juga telah ditahan karena dituduh terlibat dalam serangan awal, bersama dengan dugaan serangan berikutnya terhadap militer saat melakukan operasi pembersihan di daerah tersebut.
Koran milik negara, mengutip pernyataan dari Komite Informasi Kantor Penasihat Negara (the State Counselor Office Information Committee), mengatakan bahwa 60 orang baru-baru ini ditangkap karena keterlibatannya dalam insiden 11 Oktober di mana ia mengatakan lima tentara tewas, sementara 33 orang ditahan Sabtu karena dugaan keterlibatan dalam serangan 12 November terhadap tentara.
Semua penangkapan berlangsung di kota Maungdaw di Rakhine utara yang didominasi Muslim Rohingya.
Sementara itu, permintaan untuk penyelidikan pelanggaran hak-hak Rohingya terus meningkat.
Warga dilaporkan mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang sadis selama operasi militer, termasuk penyiksaan, pemerkosaan dan kekerasan seksual, eksekusi mati, dan penghancuran Masjid dan rumah-rumah.
Dalam pernyataan 18 November, Pelapor Khusus Lee mengkritik pemerintah karena mengunci daerah tersebut selama enam minggu, dan menyatakan keprihatinan tertentu bahwa operasi keamanan telah ditingkatkan sejak delegasi PBB pergi.
“Pemerintah sekarang mengaku menggunakan helikopter untuk mendukung pasukan darat, dan ada klaim yang belum diverifikasi mengenai pembalasan terhadap warga desa yang telah berbagi keluhan mereka dengan delegasi,” katanya.
Kantor Penasihat Negara Aung San Suu Kyi kini telah mengumumkan komisi penyelidikan tingkat nasional akan segera dibentuk untuk menyelidiki serangan yang sedang berlangsung di Maungdaw.
“Komisi akan menyerahkan laporan berdasarkan temuannya dalam penyelidikan dan juga akan memberikan saran untuk pencegahan serangan semacam itu di masa depan,” koran Cahaya Berita Global Myanmar (Global News Light of Myanmar) yang dikelola negara melaporkan.
Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan mengumumkan Sabtu bahwa hingga 30.000 orang kini mengungsi akibat kekerasan yang sedang berlangsung.
Pada hari Senin, Menteri urusan agama Indonesia menyerukan umat Islam untuk berdoa bagi Muslim Rohingya, baik untuk keselamatan orang-orang yang masih hidup maupun penghormatan kepada mereka yang telah meninggal.
“Kami semua sangat prihatin dengan konflik ini. Mudah-mudahan jumlah korban tidak terus bertambah,” kata Lukman Hakim Saifuddin.
Dia mengatakan Indonesia sekarang memantau situasi, dan siap membantu jika diperlukan.
Terkait penanganan polisi yang dianggap amat lamban, Noorsy menganggap hal itu wajar terjadi. Pasalnya, lembaga semisal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saja kata dia, bisa diintervensi dalam kasus sumber waras dan reklamasi, apalagi lembaga kepolisian.
