KTT Liga Arab ke-34 Hasilkan Deklarasi Baghdad: Dukung Palestina Merdeka, Hentikan Kejahatan Perang Israel

BAGHDAD (jurnalislam.com)– Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab ke-34 dan KTT Pembangunan Ekonomi dan Sosial ke-5 resmi ditutup di Baghdad pada Sabtu (17/5/2025), menghasilkan Deklarasi Baghdad yang mencerminkan sikap kolektif negara-negara Arab terhadap konflik Gaza, Suriah, Lebanon, hingga isu keamanan dan pembangunan kawasan.

Diselenggarakan oleh Presiden Irak Abdul Latif Rashid dan Perdana Menteri Mohammed Shia al-Sudani, forum ini dihadiri oleh para kepala negara, menteri luar negeri, serta utusan senior dari seluruh dunia Arab.

Solidaritas Penuh untuk Palestina

Deklarasi Baghdad dibuka dengan seruan gencatan senjata segera di Gaza dan desakan pengiriman pasukan penjaga perdamaian PBB ke seluruh wilayah Palestina. Para pemimpin Arab menuding Israel melakukan kejahatan perang, termasuk pemindahan paksa, penggunaan kelaparan sebagai senjata, dan pemboman tanpa pandang bulu.

KTT ini juga menegaskan kembali dukungan terhadap negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Para pemimpin memuji keputusan Majelis Umum PBB pada Mei 2024 yang mendukung keanggotaan penuh Palestina dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengesahkan langkah tersebut.

Negara-negara Arab sepakat membentuk dana gabungan Arab-Islam untuk mendukung rekonstruksi Gaza dan Lebanon, dengan Irak memberikan kontribusi awal. Program “Pemulihan Harapan” dari Yordania bagi korban luka di Gaza juga mendapat apresiasi khusus.

Deklarasi tersebut turut menyuarakan penolakan terhadap segala upaya mengubah status hukum dan sejarah Yerusalem secara sepihak, serta mendukung hak asuh Yordania atas situs Islam dan Kristen di kota suci itu, bersama kepemimpinan Maroko dalam Komite Al-Quds.

Mereka juga menyambut baik gugatan genosida Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional dan memuji negara-negara seperti Spanyol, Irlandia, dan Norwegia atas pengakuan resmi terhadap negara Palestina.

Isu Regional: Dari Suriah hingga Libya

Deklarasi Baghdad juga membahas krisis di Suriah, memuji pencabutan sanksi AS terhadap negara itu serta upaya Arab Saudi dalam mendorong rekonsiliasi regional. Para pemimpin mendorong transisi politik inklusif dan dialog nasional yang diusulkan berlangsung di Baghdad di bawah pengawasan Liga Arab.

Serangan Israel di wilayah Suriah dikutuk sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan, dan PBB didesak untuk bertindak. Dukungan penuh juga diberikan bagi kedaulatan Lebanon serta pelaksanaan Resolusi PBB 1701, termasuk penarikan Israel dari wilayah yang disengketakan.

Untuk krisis di Sudan, Yaman, dan Libya, para pemimpin menyerukan penyelesaian damai, reformasi politik, serta pemilu yang kredibel, sambil mendorong penarikan seluruh pasukan asing dan tentara bayaran.

Kerja Sama Keamanan, Ekonomi, dan Isu Global

Deklarasi tersebut menetapkan keamanan air sebagai prioritas regional, menjanjikan dukungan terhadap Irak, Mesir, Sudan, dan Suriah dalam mengelola sumber daya air bersama. Para pemimpin Arab juga menegaskan komitmen mereka terhadap Timur Tengah bebas senjata nuklir dan mendorong semua negara bergabung dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir.

Terorisme dalam berbagai bentuk, termasuk dari ISIS, dikutuk keras. Dukungan diberikan pada pendirian Pusat Nasional Penanggulangan Terorisme dan Ekstremisme Kekerasan di Irak serta usulan Saudi mengenai pembentukan Dewan Keamanan Siber Regional. Isu kejahatan terorganisir, narkoba, dan ancaman siber juga menjadi sorotan.

Kampanye melawan ujaran kebencian, sektarianisme, dan ekstremisme menjadi bagian dari komitmen Arab untuk mempromosikan toleransi, dialog antaragama, dan kohesi sosial.

Diplomasi, Perubahan Iklim, dan Visi Masa Depan

Para pemimpin menegaskan komitmen terhadap pendekatan diplomatik dalam isu global, menyambut negosiasi nuklir baru antara AS dan Iran, serta menghargai peran Oman sebagai mediator.

KTT juga memberikan penghormatan kepada mendiang Paus Fransiskus atas upayanya dalam membangun perdamaian, dan menyambut penggantinya, Kardinal Robert Francis Prevost.

Sebagai penutup, Deklarasi Baghdad menegaskan tekad bersama negara-negara Arab untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDGs), inisiatif iklim regional, keamanan pangan dan air, serta penggunaan energi nuklir secara damai—sebagai bagian dari visi Arab yang bersatu menuju stabilitas dan ketahanan jangka panjang. (Bahry)

Sumber: Shafaq

KTT Liga Arab ke-34, Presiden Palestina Abbas: Hamas Harus Serahkan Gaza

BAGHDAD (jurnalislam.com)– Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyampaikan peringatan keras mengenai masa depan perjuangan bangsa Palestina yang kini menghadapi “ancaman eksistensial.” Hal ini disampaikannya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab ke-34 yang digelar di Baghdad pada Sabtu (17/5/2025).

Dalam pidatonya, Abbas menuduh Israel menjalankan strategi “pembunuhan dan pemindahan paksa” yang secara sistematis menghancurkan harapan atas solusi dua negara. Ia menekankan pentingnya penyatuan otoritas dan kekuatan keamanan di bawah Otoritas Palestina.

“Harus ada satu otoritas yang sah dan satu aparat keamanan. Saya menyerukan kepada Hamas dan seluruh faksi untuk menyerahkan senjata kepada Otoritas Palestina,” ujarnya.

Abbas juga mengusulkan penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna membiayai rekonstruksi Jalur Gaza yang hancur akibat agresi Israel, serta menyerukan dukungan negara-negara Arab untuk program reformasi dan pembangunan di Tepi Barat dan Yerusalem.

Ia mendesak penghentian tindakan sepihak Israel, termasuk perluasan permukiman dan pemindahan paksa warga Palestina, serta menyerukan peluncuran proses politik yang terikat waktu untuk mewujudkan solusi dua negara.

Dalam pernyataan penting lainnya, Abbas mengumumkan kesiapan untuk menyelenggarakan pemilihan legislatif pada tahun 2025, sebagai bentuk komitmen terhadap legitimasi demokrasi.

“Setiap kelompok yang ingin bergabung dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) harus mengakuinya sebagai satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina,” tegasnya.

Sumber: Shafaq

PM Lebanon Desak Dunia Tekan Israel dan Tolak Penghancuran di Gaza

BAGHDAD (jurnalislam.com)– Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam, menyerukan tekanan internasional terhadap Israel agar menarik diri dari seluruh wilayah Lebanon yang masih diduduki. Seruan itu disampaikannya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab ke-34 yang digelar di Baghdad pada Sabtu (17/5/2025).

Dalam pidatonya, Salam juga mengutuk keras operasi militer Israel yang sedang berlangsung di Jalur Gaza. Ia menegaskan bahwa Lebanon berkomitmen penuh terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 dan perjanjian gencatan senjata tahun 2006.

“Keputusan terkait perang dan damai sepenuhnya berada di tangan pemerintah Lebanon yang sah,” ujar Salam, menegaskan kedaulatan nasional di tengah meningkatnya ketegangan di perbatasan selatan.

Pernyataan itu muncul setelah serangan pesawat tak berawak Israel dilaporkan menewaskan seorang warga sipil di Lebanon selatan, menurut data dari Kementerian Kesehatan Lebanon.

Terkait isu Palestina, Salam kembali menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina, serta menyatakan dukungan terhadap Prakarsa Perdamaian Arab 2002 sebagai solusi komprehensif. Ia juga menekankan pentingnya penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina dan menyerukan pembaruan upaya diplomatik internasional.

“Israel terus melakukan pelanggaran dan penghancuran sistematis di Gaza. Ketika tidak ada akuntabilitas internasional, kekerasan akan terus berlanjut,” tegas Salam.

Di akhir pernyataannya, Perdana Menteri Lebanon juga menyatakan kesiapan pemerintahnya untuk bekerja sama dengan Suriah dalam memfasilitasi pemulangan sukarela para pengungsi.

Sumber: Shafaq

Sekjen PBB Desak Penghentian Perang di Gaza dan Tolak Pemindahan Paksa Warga Palestina

BAGHDAD (jurnalislam.com)– Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, menyerukan penghentian segera perang di Gaza, pembebasan seluruh sandera, dan penghentian pengungsian paksa terhadap warga Palestina. Seruan itu disampaikannya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab ke-34 yang berlangsung di Baghdad, Sabtu (17/5/2025).

“Satu-satunya jalan yang layak menuju perdamaian adalah solusi dua negara. Israel dan Palestina harus hidup berdampingan secara damai,” ujar Guterres di hadapan para pemimpin negara Arab.

Ia menyatakan kekhawatiran mendalam terhadap eskalasi operasi militer Israel di Gaza dan menolak tegas segala bentuk pemindahan paksa warga di wilayah tersebut.

Guterres juga menegaskan kembali posisi PBB bahwa aneksasi wilayah pendudukan dan ekspansi permukiman ilegal menurut hukum internasional.

Selain konflik di Palestina, Guterres menyoroti berbagai persoalan krisis di kawasan. Ia menekankan pentingnya menjaga kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas teritorial Suriah. Ia juga menyerukan penghormatan penuh terhadap kedaulatan Lebanon.

Terkait krisis kemanusiaan yang memburuk di Sudan, Sekjen PBB menekankan urgensi kolaborasi multilateral untuk menghentikan kelaparan dan arus pengungsian besar-besaran. Ia juga menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya ketegangan di Libya, dengan menegaskan bahwa PBB terus berupaya menekan kekerasan antar faksi bersenjata dan menjaga independensi lembaga-lembaga negara. (Bahry)

Sumber: Shafaq

Presiden Mesir Kecam Agresi Israel di Gaza dan Serukan Pembentukan Negara Palestina

BAGHDAD (jurnalislam.com)– Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi mengutuk keras operasi militer Israel di Jalur Gaza dan menyerukan pembentukan negara Palestina sebagai satu-satunya jalan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan. Pernyataan ini disampaikannya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab ke-34 yang digelar di Baghdad, Sabtu (17/5/2025).

“Perjuangan rakyat Palestina kini berada pada fase paling berbahaya dan sensitif,” tegas El-Sisi. Ia menuduh Israel melakukan penghancuran besar-besaran di Gaza yang menewaskan banyak warga sipil.

“Mesin perang tidak menyisakan anak-anak, warga sipil, maupun orang tua,” lanjutnya.

El-Sisi menegaskan bahwa Mesir tetap aktif dalam upaya mediasi, bekerja sama dengan Qatar dan Amerika Serikat untuk mendorong gencatan senjata dan meredakan ketegangan.

Ia menekankan bahwa “pembentukan negara Palestina adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan siklus kekerasan ini. Normalisasi tanpa keadilan tidak akan pernah menghasilkan perdamaian.”

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Mesir juga mengumumkan rencana negaranya untuk menjadi tuan rumah konferensi internasional guna membahas rekonstruksi Gaza setelah gencatan senjata tercapai.

Tak hanya fokus pada isu Palestina, El-Sisi juga menyoroti ketidakstabilan yang lebih luas di kawasan. Ia menyerukan pemulihan keamanan maritim di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab, mengacu pada serangan kelompok Houthi Yaman yang mengklaim sebagai bentuk dukungan untuk Gaza.

Lebih dari 60.000 orang dilaporkan tewas sejak agresi Israel di Gaza dimulai pada Oktober 2023.

Terkait konflik lain di kawasan, El-Sisi menyerukan agar pencabutan sanksi Amerika Serikat terhadap Suriah dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyatnya. Ia juga mendesak gencatan senjata segera di Sudan dan menolak pembentukan otoritas tandingan yang berpotensi memecah negara itu.

Untuk Libya, El-Sisi menegaskan dukungan terhadap penyelesaian politik yang mengarah pada pemilihan umum nasional, dan mendesak komunitas internasional untuk memperkuat dukungan bagi pemerintah Somalia yang sah. (Bahry)

Sumber: Shafaq

Sekjen Liga Arab Kecam Houthi dan Kebijakan Ekspansif Israel di KTT ke-34

BAGHDAD (jurnalislam.com)– Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit, menyampaikan peringatan keras terhadap Houthi Yaman dan kebijakan luar negeri yang dianggap memperburuk konflik kawasan, dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab ke-34 yang berlangsung di Baghdad, Sabtu (17/5/2025).

Ia menyoroti konflik yang berlangsung di sejumlah wilayah seperti Yaman, Suriah, Palestina, dan Lebanon, serta mengecam pihak-pihak yang terus mengobarkan kekerasan.

“Kelompok Houthi telah menyeret Yaman ke dalam jurang konfrontasi dan kehancuran,” tegas Aboul Gheit.

Ia menyebut krisis di Yaman telah mencapai “tingkat yang tak terbayangkan,” dan menegaskan tidak akan ada stabilitas sejati di negara itu selama Houthi terus melakukan kekerasan dan perebutan kekuasaan secara ilegal. Ia mendorong dimulainya kembali jalur diplomatik guna mengakhiri konflik.

Terkait Suriah, Aboul Gheit mendesak pencabutan sanksi Amerika Serikat, yang menurutnya menjadi penghalang bagi pemulihan ekonomi dan reintegrasi negara tersebut ke dalam komunitas Arab.

“Pencabutan sanksi akan membantu menciptakan realitas ekonomi baru di Suriah, dan kami akan terus mendukung rakyatnya,” ujarnya.

Di Lebanon, ia menilai negara itu menghadapi “tantangan bersejarah” dan menegaskan pentingnya semua senjata berada di bawah kendali negara untuk memastikan stabilitas dan kedaulatan.

Sementara itu, menanggapi agresi Israel di Jalur Gaza, Aboul Gheit menyebut situasi di Palestina sebagai “luka terdalam bagi dunia Arab.” Ia mengecam keras kebijakan Israel yang disebutnya agresif dan sembrono di Palestina, Suriah, dan Lebanon.

“Dunia tetap diam menyaksikan pembunuhan terhadap perempuan, anak-anak, dan warga sipil yang terjadi setiap hari,” tegasnya. Ia juga menyinggung kebijakan ekspansionis Israel yang dibungkus dengan dalih keamanan, yang menurutnya hanya akan memperpanjang konflik dan mengurung kawasan dalam lingkaran kekerasan tanpa akhir.

Kecaman dari Aboul Gheit ini mempertegas seruan Liga Arab agar negara-negara anggotanya bersatu dalam menghadapi ancaman bersama serta memperkuat diplomasi untuk meredam ketegangan di kawasan. (Bahry)

Sumber: Shafaq

Presiden Irak Serukan Persatuan Dunia Arab dan Kecam Agresi Israel di Gaza

BAGHDAD (jurnalislam.com)– Presiden Irak, Abdul Latif Jamal Rashid, menyerukan persatuan dunia Arab dalam menghadapi krisis regional dan mengecam keras tindakan militer Israel di Jalur Gaza. Pernyataan ini disampaikannya saat berpidato dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab ke-34 yang digelar di Baghdad pada Sabtu (17/5/2025).

“Wilayah kita tengah menghadapi ancaman yang semakin meningkat, yang membahayakan keamanan, kedaulatan, dan masa depan rakyat kita,” ujar Presiden Rashid. Ia menilai kondisi politik di kawasan saat ini semakin tidak stabil dan mendesak agar sengketa diselesaikan melalui dialog damai serta mediasi regional.

“Konflik harus diselesaikan secara diplomatis, bukan melalui paksaan,” tegasnya.

Terkait situasi di Gaza, Rashid mengecam keras operasi militer Israel dan menolak segala upaya pemindahan paksa terhadap warga Palestina. Ia juga memuji keteguhan rakyat Palestina dan menegaskan kembali dukungan penuh Irak terhadap perjuangan dan hak-hak mereka.

“Keamanan Arab tidak bisa dipisah-pisahkan,” tambahnya. “Kita harus menjaganya melalui tindakan kolektif dan kerja sama yang erat antar negara.”

Presiden Rashid mengakhiri pidatonya dengan menyerukan kepada seluruh negara Arab untuk mengesampingkan perbedaan dan memperkuat solidaritas regional.

“KTT ini harus menjadi titik balik menuju posisi bersama dan tanggapan kolektif terhadap agenda luar yang mengancam stabilitas kawasan kita,” tutupnya. (Bahry)

Sumber: shafaq

JSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah Gelar Seminar Kepemimpinan

SEMARANG (jurnalislam.com)- Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia Wilayah Jawa Tengah menggelar Seminar Kepemimpinan bertajuk Meningkatkan Kemampuan Kepemimpinan Kepala Sekolah Islam Terpadu dalam Mewujudkan Islamic Smart Society pada Sabtu, (17/5/2025).

Menghadirkan narasumber Prof. Dr. Hasni Mohammed Al-Haj dari Malaysia. Seorang pendidik dan praktisi pendidik formal, nonformal dan informal. Pencetus Integrated Holistic Education System (IHES). Serta profesor tamu di berbagai perguruan tinggi di dalam dan luar negeri.

Diikuti oleh ratusan peserta yang mengikuti secara online melalui platform ZoomMeeting dan YouTube.

Ketua JSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah, Zaenal Abidin, M.Pd dalam sambutannya mengajak kepada peserta untuk terus mengembangkan diri dan berkontribusi dalam kerja-kerja organisasi.

“Keunikan dan kelebihan yang Allah anugerahkan kepada kita harus disyukuri, dikembangkan, untuk memberikan kontribusi terbaik kepada masyarakat luas. Berkontribusi bersama supaya terasa ringan. Terus bahagia dalam kebersamaan dalam mewujudkan cita-cita mulia bersama,” ajak Zaenal.

Dalam paparannya, Prof Hasni menyampaikan bahwa tool itu penting, hardware itu penting, akan tetapi yang lebih penting, esensi adalah Islamic Smart Society.

“Pendidikan harus mengembangkan, membangun potensi asasi yang ada pada setiap individu manusia. Potensi akal, fisik, dan hati. Ketika ketiga potensi ini dikembangkan secara seimbang, maka akan lahir Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul,” papar Prof. Hasni.

“Kepala Sekolah sebagai seorang leader dan manajer harus mampu menghadirkan Islamic Smart Society. Menghadirkan sistem dan menempatkan SDM dengan tepat. Sehingga organisasi sekolah akan berjalan efektif dalam menjalan peran fungsinya, menghadirkan generasi unggul,” lanjut Prof Hasni.

“Adapun tantangan zaman yang ada, utamanya perkembangan teknologi yang memiliki peluang dan tantangan, harus mampu dihadapi dan disikapi dengan tepat sehingga semakin menambah unggulnya generasi yang terlahir,” pungkas Prof Hasni.

Tolak Usulan Legalisasi Kasino, Ansharu Syariah: Menghilangkan Asas Ketuhanan dan Merusak Moral Bangsa

SOLO (jurnalislam.com)— Usulan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, agar pemerintah menjadikan kasino sebagai sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terus menuai penolakan dari berbagai pihak. Kali ini, tanggapan keras datang dari Jamaah Ansharu Syariah.

Rois Dakwah Jamaah Ansharu Syariah, Ustadz Surowijoyo, menyatakan dengan tegas bahwa pihaknya menolak wacana tersebut. Ia menilai usulan legalisasi kasino bertentangan dengan nilai dasar negara dan akan membawa dampak kerusakan sosial yang luas.

“Jamaah Ansharu Syariah menolak usulan ini. Usulan itu menghilangkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Usulan ini sangat absurd, negeri yang gemah ripah loh jinawi ini banyak potensi, kok punya usulan yang sangat keji,” ujarnya pada Sabtu, (17/5/2025).

Ustadz Rowi, sapaan akrabnya mengingatkan bahwa jika negara mulai menggantungkan anggaran pada uang hasil perjudian, maka tanda-tanda ketimpangan dan kerusakan akan terlihat nyata.

“Kalau negara dikelola oleh uang haram, itu tampak akan adanya ketimpangan dan kerusakan,” tegasnya.

Menurutnya, Indonesia masih memiliki banyak potensi sah dan halal yang bisa dimaksimalkan, seperti kekayaan alam, asalkan tidak dikorupsi atau dimonopoli oleh segelintir elit.

“Negara harus jauh dari pendapatan-pendapatan yang sifatnya memupuk kemaksiatan, perbuatan dosa-dosa, dan penzaliman. Karena masih ada potensi lain yang bisa dikembangkan, contohnya kekayaan alam Indonesia banyak sekali. Kalau tidak pada dikorupsi dan dimonopoli oleh beberapa oligarki ekonomi, tentunya itu bisa menopang APBN,” jelasnya.

Ustadz Rowi juga mengingatkan para wakil rakyat, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar tetap menjaga nilai-nilai moral dan tidak mengorbankannya demi mengejar pendapatan daerah.

“Perlu disampaikan kepada wakil-wakil rakyat dari tingkat pusat sampai daerah, bahwa untuk nilai-nilai moral harus dijaga, walaupun itu untuk mencari pendapatan bagi masing-masing daerah,” katanya.

Ia menutup dengan penegasan bahwa usulan legalisasi kasino bertentangan dengan Pancasila, serta ajaran Islam yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia.

“Jadi kami dari Jamaah Ansharu Syariah sangat menyayangkan usulan itu. Itu nanti akan sangat merugikan bagi moral bangsa Indonesia, dan itu bertentangan dengan Pancasila dan tentunya bertentangan dengan agama Islam,” pungkasnya.

AS Diduga Rancang Pemindahan Paksa Sejuta Warga Gaza ke Libya

WASHINGTON (jurnalislam.com)- Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump dikabarkan tengah mempertimbangkan rencana kontroversial untuk merelokasi secara permanen satu juta warga Palestina dari Jalur Gaza ke Libya. Informasi ini diungkapkan oleh NBC News pada Jumat (16/5/2024) berdasarkan keterangan dari sejumlah sumber yang mengetahui langsung pembahasan tersebut.

Menurut laporan itu, sebagai bagian dari skema relokasi, Washington dikabarkan siap mencairkan miliaran dolar dana yang dibekukan sejak intervensi NATO di Libya pada 2011. Dana tersebut akan diberikan sebagai imbalan kepada Libya jika bersedia menerima pengungsi Palestina.

“Rencana ini sedang dalam tahap pembahasan serius dan bahkan telah disampaikan kepada para pemimpin Libya,” kata dua sumber yang dikutip NBC News, termasuk seorang mantan pejabat AS. Meskipun belum ada kesepakatan final, Israel disebut terus menerima pembaruan dari Washington terkait perkembangan ini.

Libya pasca-intervensi militer NATO dan pembunuhan Muammar Gaddafi telah mengalami kekacauan politik dan keamanan. Negara yang dahulu menjadi salah satu yang paling makmur di Afrika itu kini dikenal sebagai pusat perdagangan manusia.

Laporan dari Chatham House tahun 2025 menyebut bahwa krisis Libya telah mengubah rute perdagangan manusia secara global, menghasilkan hampir 1 miliar dolar AS pada 2016 dari penyelundupan manusia. Sementara itu, laporan Departemen Luar Negeri AS tahun 2022 menyoroti praktik perdagangan seks dan eksploitasi seksual di pusat-pusat penahanan migran di Libya.

Tak hanya Libya, Rwanda juga dilaporkan menjadi salah satu tujuan potensial bagi para migran yang dideportasi dari AS, termasuk mereka yang ditahan oleh ICE dan dipindahkan ke kamp konsentrasi CECOT di El Salvador.

Salah satu pejabat AS yang dikutip menyebut bahwa rencana relokasi warga Palestina ke Libya akan mencakup “insentif finansial”, seperti penyediaan perumahan gratis dan tunjangan hidup bagi mereka yang bersedia dipindahkan.

Laporan ini muncul bersamaan dengan pengumuman militer Israel yang menyatakan dimulainya “langkah pertama” dari Operasi Gideon’s Chariots—operasi militer besar-besaran yang disebut bertujuan menguasai wilayah Gaza dan mencapai apa yang disebut sebagai tujuan akhir perang. (Bahry)

Sumber: Cradle