Penulis: Arie Ristyan

PALESTINA (jurnalislam.com)- Militer Israel pada Rabu (21/5/2025) mengonfirmasi bahwa sistem pertahanan udaranya telah mencegat sebuah roket yang diluncurkan dari wilayah utara Gaza menuju kota Ashkelon. Dalam pernyataan resminya, tentara Israel menyebutkan bahwa proyektil tersebut berhasil dinetralkan di wilayah selatan Tel Aviv dan tidak menyebabkan korban luka.

Brigade Al-Quds, sayap militer dari kelompok Jihad Islam Palestina, mengaku bertanggung jawab atas peluncuran salvo roket tersebut. Mereka menyatakan bahwa serangan itu merupakan balasan atas “pembantaian Zionis terhadap rakyat kami.”

Insiden ini menandai eskalasi terbaru dalam konflik yang tengah memanas antara faksi-faksi perlawanan di Gaza dan militer Israel. Sumber lokal di Gaza melaporkan bahwa lebih dari 100 warga Palestina telah gugur hanya dalam beberapa jam terakhir akibat serangan udara Israel, dengan banyak di antaranya adalah anak-anak.

Sementara itu, operasi perlawanan bersenjata di wilayah selatan Jalur Gaza dikabarkan terus berlanjut, di tengah gempuran militer Israel yang semakin intensif sejak awal pekan ini. (Bahry)

Sumber: Shafaq

WASHINGTON (jurnalislam.com)– Amerika Serikat menerima laporan intelijen terbaru yang menyebut bahwa Israel tengah melakukan persiapan serius untuk menyerang fasilitas nuklir Iran. Informasi ini dilansir dari CNN pada 20 Mei 2025, mengutip sejumlah pejabat AS yang mengetahui langsung perkembangan tersebut.

Menurut laporan itu, jika serangan dilakukan, langkah tersebut akan menjadi titik balik dramatis dalam hubungan antara Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, serta berpotensi memicu konflik regional yang lebih luas di Timur Tengah. Hal ini menjadi perhatian besar, terutama setelah konflik Gaza pada 2023 yang menimbulkan ketegangan global.

Pejabat AS menekankan bahwa belum ada keputusan akhir dari Israel, meskipun ada perbedaan pendapat di internal pemerintahan AS mengenai kemungkinan tindakan Israel. Sumber menyebut bahwa peluang Israel menyerang fasilitas nuklir Iran meningkat drastis dalam beberapa bulan terakhir.

“Peluang serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran telah meningkat secara signifikan,” ungkap seorang sumber yang memahami intelijen AS.

Kekhawatiran itu diperkuat oleh komunikasi Israel yang disadap serta pengamatan atas aktivitas militer seperti pergerakan amunisi dan latihan udara skala besar. Namun, sejumlah analis memperingatkan bahwa langkah tersebut bisa jadi hanyalah strategi tekanan agar Iran menghentikan pengayaan uranium.

Presiden Trump sendiri disebut telah memberikan tenggat waktu 60 hari kepada Iran untuk menerima kesepakatan yang diusulkan AS. Namun, tenggat waktu tersebut telah terlewati dan pembicaraan diplomatik belum menunjukkan kemajuan signifikan. Bahkan, Trump disebut hanya akan memberi waktu beberapa minggu lagi sebelum beralih pada opsi militer.

Situasi ini menempatkan Israel dalam dilema strategis. Netanyahu berada dalam tekanan untuk mencegah terjadinya “kesepakatan buruk” antara AS dan Iran, yang menurut Israel tidak menjamin keselamatan kawasan. Di sisi lain, Netanyahu juga tidak ingin merusak hubungannya dengan sekutu strategisnya di Gedung Putih.

Menurut intelijen AS, Iran kini berada dalam posisi militer terlemah dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini dipicu oleh serangan Israel terhadap fasilitas militer Iran serta dampak berat dari sanksi ekonomi dan kehancuran proksi regionalnya.

Meski demikian, kemampuan Israel untuk menyerang dan menghancurkan seluruh fasilitas nuklir Iran secara mandiri masih diragukan. Mereka dinilai masih membutuhkan dukungan AS dalam bentuk pengisian bahan bakar udara dan bom penghancur bunker bawah tanah.

Sementara itu, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyatakan bahwa ia tidak menaruh harapan besar pada negosiasi dengan AS. Ia menegaskan bahwa Iran tidak akan menyerah pada permintaan AS untuk menghentikan pengayaan uranium, yang menurutnya adalah hak berdasarkan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir PBB.

Putaran pembicaraan lanjutan antara AS dan Iran direncanakan berlangsung di Eropa pekan ini, namun hingga kini belum ada titik temu. Ketidakpastian inilah yang mendorong Israel mempertimbangkan opsi militer sebagai langkah terakhir untuk menghentikan ambisi nuklir Iran. (Bahry)

Sumber: CNN

LONDON (jurnalislam.com)– Inggris, Prancis, dan Kanada mengecam keras eskalasi militer Israel di Jalur Gaza yang menewaskan puluhan warga sipil. Ketiga negara Barat tersebut bahkan mengancam akan mengambil “tindakan konkret”, termasuk sanksi, jika Israel tidak segera menghentikan serangannya dan mencabut pembatasan terhadap bantuan kemanusiaan.

“Kami ngeri dengan eskalasi yang dilakukan Israel. Kami kembali menegaskan tuntutan kami untuk gencatan senjata,” ujar Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di hadapan parlemen pada Selasa (20/5/2025), menyusul laporan bahwa setidaknya 87 warga Gaza tewas dalam 24 jam terakhir akibat serangan terbaru Israel.

Sehari sebelumnya, Starmer bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengeluarkan pernyataan bersama yang menyebut aksi militer Israel di Gaza sebagai “tidak proporsional secara ekstrem.”

“Kami sangat menentang perluasan operasi militer Israel di Gaza. Tingkat penderitaan manusia di sana benar-benar tidak dapat diterima,” tegas ketiga pemimpin, seraya mengecam pula kebijakan Israel di Tepi Barat, termasuk pembangunan permukiman ilegal.

Dalam pernyataan bersama tersebut, Inggris, Prancis, dan Kanada juga menyatakan tidak akan ragu untuk memberlakukan sanksi yang ditargetkan terhadap Israel jika kekerasan terus berlanjut. Mereka juga mengecam keras pernyataan para pejabat Israel, seperti Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang menyerukan pengusiran massal warga Palestina dari Gaza.

“Pernyataan menjijikkan tentang pengusiran paksa warga Gaza adalah pelanggaran hukum internasional,” tegas mereka.

Netanyahu diketahui hanya mengizinkan beberapa truk bantuan masuk ke Gaza pada Senin (19/5) setelah hampir tiga bulan blokade total. Namun, ketiga negara menilai langkah tersebut “jauh dari cukup” dan menilai Israel tengah melanggar hukum humaniter internasional.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot bahkan menyebut kondisi Gaza saat ini sebagai “perangkap maut” akibat kekerasan brutal dan pemblokiran bantuan kemanusiaan oleh Israel.

*Desakan Embargo Senjata dan Pengadilan Internasional*

Duta Besar Palestina untuk Inggris, Husam Zumlot, mendesak negara-negara Barat untuk mengambil tindakan nyata dengan memberlakukan embargo senjata total terhadap Israel.

“Menangguhkan sebagian ekspor senjata saja tidak cukup. Itu harus dihentikan sepenuhnya,” tegasnya, seraya mendorong dukungan penuh terhadap proses hukum internasional di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan Mahkamah Internasional (ICJ).

Sementara itu, Pelapor Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, mempertanyakan efektivitas sanksi yang hanya ditujukan pada individu.

“Ini bukan tentang satu perdana menteri. Ini adalah kebijakan sistematis pemerintah. Sanksi harus dijatuhkan kepada negara,” ujarnya.

Terlepas dari tekanan internasional, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut sikap ketiga negara tersebut sebagai “hadiah besar bagi Hamas”, dan menegaskan bahwa operasi militer akan terus berlanjut hingga mencapai “kemenangan mutlak.”

Laporan dari Al Jazeera di Amman menyebut bahwa pemerintahan Netanyahu bersikukuh menganggap konflik ini sebagai “perang peradaban melawan barbarisme,” dan menilai invasi darat sebagai satu-satunya jalan menuju penyelesaian. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

SANA’A (jurnalislam.com)– Kelompok Houthi Yaman mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan blokade laut terhadap pelabuhan Haifa milik Israel, sebagai bagian dari respons atas agresi militer Israel di Gaza.

Dalam pernyataan resminya dilansir dari Shafaq pada Selasa (20/5), Houthi menyatakan bahwa keputusan ini diambil sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina, khususnya di Gaza, yang terus menjadi sasaran serangan brutal Israel. Mereka menuduh Israel melakukan “pembantaian harian” dan “kejahatan genosida yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern.”

“Pelabuhan Haifa kini telah masuk dalam daftar target kami,” tegas pernyataan tersebut.

Houthi juga memperingatkan kepada seluruh perusahaan pelayaran agar menghindari pelabuhan Haifa, karena pelabuhan tersebut mulai sekarang akan dianggap sebagai target militer yang sah.

“Semua perusahaan dengan kapal yang berada di atau menuju pelabuhan ini dengan ini diberitahukan bahwa, pada saat pengumuman ini, pelabuhan tersebut telah dimasukkan dalam daftar target,” kata juru bicara kelompok itu, Yahya Saree, dalam pidato yang disiarkan televisi.

Pengumuman ini muncul hanya beberapa hari setelah militer Yaman, yang berpihak pada gerakan Houthi (Ansarallah), mengklaim telah berhasil menghentikan aktivitas pelabuhan Eilat—yang disebut dengan nama Arabnya, Umm al-Rashrash—melalui militer gangguan udara dan laut.

Pimpinan militer Yaman menyebut bahwa semua operasi dukungan, termasuk blokade laut dan serangan udara terhadap Israel, akan terus berlanjut selama agresi di Gaza tidak dihentikan dan blokade terhadap wilayah tersebut belum dicabut.

Pada Selasa (13/5), kelompok Ansarallah juga mengonfirmasi peluncuran rudal balistik hipersonik yang menargetkan Bandara Ben Gurion di dekat Tel Aviv. Serangan itu menjadi bagian dari serangkaian serangan rudal dan drone yang diluncurkan ke wilayah Israel dalam beberapa hari terakhir.

Meski Houthi telah menandatangani kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk menghentikan serangan terhadap kapal-kapal AS di Laut Merah, serangan terhadap Israel tetap berlanjut. Mereka menegaskan bahwa kesepakatan dengan AS tidak mencakup operasi militer terhadap Israel, dan Houthi akan tetap melancarkan serangan hingga Israel menghentikan agresinya di Gaza. (Bahry)

Sumber: Shafaq