Penulis: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Militer Israel mengumumkan bahwa tiga tentaranya tewas dan satu perwira terluka serius setelah tank yang mereka tumpangi terkena ledakan di Jabalia, Jalur Gaza utara, pada Senin (14/7/2025). Ledakan terjadi di tengah pertempuran yang sedang berlangsung dengan kelompok Hamas.

Ketiga prajurit yang tewas diidentifikasi sebagai:

– Sersan Staf Shoham Menahem (21), asal Yardena

– Sersan Shlomo Yakir Shrem (20), asal Efrat

– Sersan Yuliy Faktor (19), asal Rishon Lezion

Sementara itu, seorang perwira yang tidak disebutkan namanya saat ini tengah dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis. Keempatnya diketahui berasal dari Batalyon ke-52 Brigade Lapis Baja ke-401.

Militer Israel (IDF) menyatakan bahwa penyelidikan awal menduga tank tersebut awalnya terkena tembakan granat berpeluncur roket dari Hamas. Namun, dugaan sementara berubah setelah investigasi menunjukkan kemungkinan kesalahan operasional, dengan ledakan berasal dari peluru yang gagal fungsi dan meledak di dalam menara tank. Penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti insiden tersebut.

Kematian tiga prajurit ini menambah jumlah korban militer Israel yang tewas dalam serangan darat di Gaza dan sepanjang perbatasan menjadi 454 tentara, termasuk dua perwira polisi dan tiga kontraktor sipil Kementerian Pertahanan.

Sejak Israel kembali melanjutkan serangan di Jalur Gaza pada Maret mengakhiri gencatan senjata yang sebelumnya berlaku sedikitnya 44 tentara Israel dilaporkan tewas. Jumlah ini meningkat tajam dalam beberapa bulan terakhir, dengan 13 di antaranya terjadi sepanjang Juli.

Di sisi lain, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, serangan Israel sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan sedikitnya 58.386 warga sipil Palestina. (Bahry)

Sumber: TNA, TOI

GAZA (jurnalislam.com)– Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, melaporkan serangkaian serangan terhadap posisi militer Israel di sejumlah titik di Jalur Gaza pada Sabtu (12/7/2025). Serangan itu mencakup penghancuran kendaraan tempur dan serangan terhadap pos komando militer Israel.

Dalam pernyataan resminya, Al-Qassam menyebut bahwa pejuang mereka berhasil menyerang sebuah tank militer Israel dengan alat peledak berkekuatan tinggi di kawasan timur permukiman Zeitoun, selatan Kota Gaza. Setelah serangan itu, dilaporkan terjadi pendaratan helikopter militer Israel yang diduga untuk evakuasi pasukan.

Selain itu, pos komando dan kendali militer Israel di Qizan al-Najjar, wilayah selatan Khan Yunis, juga diserang menggunakan mortir pada sore hari. Brigade Al-Qassam juga melaporkan aksi penembakan terhadap seorang tentara Israel hingga tewas di daerah Abasan al-Kabira, timur Khan Yunis.

Dalam laporan terpisah, kelompok itu menyatakan telah menghancurkan sebuah ekskavator militer Israel di sebelah timur permukiman Zeitoun pada Rabu (9/7) lalu, dengan alat peledak serupa. Pendaratan helikopter juga dilaporkan terjadi setelah serangan tersebut.

Serangan mortir lainnya dilancarkan ke arah pos komando Israel di permukiman Al-Tuffah, bagian timur Kota Gaza.

Sementara itu, militer Israel (IDF) mengonfirmasi bahwa empat tentaranya terluka dalam insiden terpisah di Gaza pada hari Sabtu (12/7). Dua di antaranya mengalami luka di Gaza utara dan dua lainnya di Gaza selatan. Seluruh korban luka telah dievakuasi ke rumah sakit.

IDF juga menyatakan bahwa mereka telah meluncurkan lebih dari 250 serangan udara ke berbagai target di Gaza sejak Kamis (10/7). Pada Sabtu malam, lebih dari 35 sasaran diserang di Beit Hanoun, wilayah utara Gaza, sebagai bagian dari gelombang baru operasi militer. (Bahry)

Sumber: TOI

GAZA (jurnalislam.com)- Sebanyak 74 persen warga Israel, termasuk 60 persen dari pemilih koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mendukung kesepakatan dengan Hamas untuk membebaskan seluruh sandera sekaligus dengan imbalan penghentian perang di Gaza. Hal itu terungkap dalam survei yang disiarkan Channel 12 pada Jumat (11/7/2025).

Sebaliknya, hanya 8 persen responden mendukung usulan Netanyahu yang menawarkan pembebasan sebagian sandera terlebih dahulu, dilanjutkan dengan negosiasi gencatan senjata permanen dan pembebasan sisanya. Sebanyak 12 persen menolak kesepakatan apa pun yang mensyaratkan diakhirinya perang, dan 6 persen menyatakan tidak tahu.

Ketika ditanya mengapa Netanyahu bersikeras pada kesepakatan bertahap, 49 persen responden menilai alasan tersebut bermotif politik, sementara 36 persen mengatakan pertimbangan keamanan. Sisanya, 15 persen, mengaku tidak tahu.

Dalam pertemuan dengan keluarga para sandera di Washington pada Rabu lalu, Netanyahu menyatakan bahwa kesepakatan menyeluruh untuk memulangkan seluruh sandera sekaligus “tidak pernah menjadi pilihan”, menurut laporan penyiar publik Kan.

Survei juga menunjukkan bahwa 55 persen warga Israel menilai penanganan Netanyahu terhadap perang di Gaza buruk, dibandingkan dengan 41 persen yang menilainya baik, dan 4 persen tidak memberikan penilaian. Untuk Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, 52 persen menilai kinerjanya buruk, 37 persen baik, dan 11 persen tidak tahu.

Satu-satunya pejabat tinggi yang mendapatkan penilaian positif adalah Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel (IDF), Letnan Jenderal Eyal Zamir. Sebanyak 62 persen responden menilai kinerjanya dalam perang baik, 24 persen buruk, dan 14 persen tidak tahu.

Di tengah spekulasi bahwa Netanyahu dapat mengundurkan diri sebagai bagian dari kesepakatan hukum guna mengakhiri proses pengadilan korupsi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, sebanyak 55 persen responden, termasuk 27 persen pemilih koalisi, menyatakan ia sebaiknya mengambil opsi tersebut. Sementara itu, 34 persen ingin Netanyahu tetap menjabat dan maju pada pemilu berikutnya, dan 11 persen tidak memiliki pendapat.

Mengenai isu yang akan menentukan pilihan dalam pemilu mendatang, 27 persen responden menyebut ekonomi dan biaya hidup sebagai faktor utama. Sebanyak 26 persen menyebut perang Gaza dan serangan Hamas yang memicunya, 14 persen menyoroti isu wajib militer bagi warga ultra-Ortodoks (Haredi), 13 persen menyebut perpecahan internal Israel, 8 persen menyoroti program nuklir Iran, dan 12 persen lainnya belum menentukan sikap.

Saat ditanya siapa yang layak memimpin blok oposisi anti-Netanyahu dalam pemilu mendatang, 35 persen pemilih oposisi memilih mantan Perdana Menteri Naftali Bennett. Sementara itu, 13 persen menyebut Benny Gantz (Ketua Partai Biru Putih), 12 persen mendukung Yair Lapid (Ketua Partai Yesh Atid), 12 persen menyebut Avigdor Liberman (Ketua Partai Yisrael Beytenu), 11 persen memilih Gadi Eisenkot (mantan Kepala IDF), dan 6 persen menyebut Yair Golan (Ketua Partai Demokrat).

Partai baru yang dibentuk Bennett, sementara diberi nama Bennett 2026, telah menyelesaikan pendaftaran bulan lalu. Meskipun pernah menjadi sekutu Netanyahu di sayap kanan, Bennett kehilangan dukungan dari kalangan tersebut setelah membentuk pemerintahan pada 2021–2022 yang melibatkan partai sayap kiri dan Arab.

Pemilu Israel berikutnya dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026, kecuali terjadi pembubaran parlemen lebih awal. Tekanan untuk pemilu ulang terus meningkat setelah pemerintah dinilai gagal mencegah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menjadi pemicu perang di Gaza.

Dari dalam koalisi, faksi ultra-Ortodoks mengancam menarik dukungan karena kekecewaan terhadap kebijakan pengecualian wajib militer bagi siswa yeshiva. Sementara itu, partai-partai sayap kanan mengancam menjatuhkan pemerintahan jika perang di Gaza dihentikan.

Meski secara terbuka berjanji akan terus memerangi Hamas hingga organisasi itu dikalahkan, Netanyahu dilaporkan tengah bekerja sama dengan mantan Presiden AS Donald Trump untuk menyusun rencana mengakhiri perang. Rencana tersebut juga mencakup komitmen kembali terhadap solusi dua negara dan normalisasi hubungan diplomatik Israel dengan Arab Saudi dan Suriah.

Survei Channel 12 ini dilakukan oleh perusahaan riset Midgam, bekerja sama dengan iPanel. Namun, ukuran sampel dan margin of error tidak disebutkan dalam laporan. (Bahry)

Sumber: TOI

GAZA (jurnalislam.com)- Militer Israel mengklaim telah melancarkan 250 serangan di Jalur Gaza dalam kurun waktu 48 jam terakhir hingga Sabtu (12/7/2025), di tengah terus bergulirnya rencana kontroversial untuk menggusur dan mengusir paksa jutaan warga Palestina dari wilayah tersebut.

Awal pekan ini, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengumumkan rencana pembangunan sebuah “kota kemanusiaan” yang disebut akan menampung sekitar 2,1 juta warga Palestina di atas reruntuhan Rafah, kota di Gaza selatan yang kini hampir sepenuhnya hancur akibat agresi militer Israel.

Rencana tersebut menuai kecaman luas. Warga Palestina menolak keras gagasan tersebut, menyatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan tanah kelahiran mereka. Sejumlah organisasi hak asasi manusia, lembaga internasional, dan negara-negara dunia menilai rencana itu sebagai bentuk “pembersihan etnis” dan pengusiran paksa terhadap sebuah populasi dari wilayah asalnya.

Analis politik senior Israel, Akiva Eldar, mengatakan kepada Al Jazeera pada Sabtu bahwa rencana tersebut membuat banyak warga Israel terkejut dan marah. Ia menyebut gagasan tersebut sebagai “ilegal dan tidak bermoral”.

“Siapa pun yang terlibat dalam proyek menjijikkan ini akan tercatat dalam sejarah sebagai pelaku kejahatan perang,” tegas Eldar.

Ia menambahkan, pesan yang terkandung dalam rencana ini seolah menyiratkan bahwa “antara sungai dan laut, hanya orang Yahudi yang berhak memiliki negara”, merujuk pada wilayah dari Sungai Yordan hingga Laut Mediterania.

Sementara itu, profesor studi Timur Tengah di Universitas Turin, Lorenzo Kamel, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa kebijakan pengusiran warga Palestina dan pemusatan mereka ke wilayah tertentu bukanlah hal baru.

“Pada tahun 1948, tepat 77 tahun lalu, sekitar 70.000 warga Palestina diusir dari desa Lydda dalam apa yang dikenal sebagai ‘pawai kematian’. Banyak dari mereka berakhir di Jalur Gaza,” ujarnya.

Kamel menilai bahwa selama beberapa dekade, otoritas Israel telah memaksa warga Palestina untuk tinggal di lokasi-lokasi yang menyerupai kamp konsentrasi, dan kondisi tersebut kian memburuk dalam beberapa bulan terakhir.

“Rencana untuk mengumpulkan seluruh penduduk Gaza di atas reruntuhan Rafah tidak lain adalah persiapan untuk deportasi massal dari Jalur Gaza,” pungkasnya. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

GAZA (jurnalislam.com)- Setidaknya 110 warga Palestina tewas dalam serangan udara dan darat yang dilancarkan Israel di Jalur Gaza pada Sabtu (12/7/2025), menurut keterangan sumber medis kepada Al Jazeera. Serangan itu menandai peningkatan intensitas agresi militer Israel di wilayah tersebut.

Dari jumlah tersebut, 34 korban dilaporkan tewas akibat tembakan pasukan Israel di Rafah, Gaza selatan, tepatnya di dekat satu-satunya pusat distribusi bantuan yang masih beroperasi milik Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF). Insiden tersebut memicu kecaman dari berbagai kelompok hak asasi manusia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menyebut lokasi itu sebagai “rumah jagal manusia” dan “jebakan maut”.

Melansir dari Al Jazeera Mubasher, pasukan Israel disebut melepaskan tembakan langsung ke arah warga yang tengah mengantre bantuan di wilayah al-Shakoush, Rafah. Hani Mahmoud, jurnalis Al Jazeera yang melaporkan dari Deir el-Balah, menyebutkan bahwa pasukan Israel menembaki kerumunan warga sipil secara membabi buta dalam salah satu serangan tersebut.

“Banyak keluarga dari wilayah utara yang putus asa melakukan perjalanan berbahaya ke selatan demi mendapatkan bantuan dari satu-satunya titik distribusi yang masih beroperasi di Rafah,” kata Mahmoud. Ia menambahkan bahwa banyak jenazah masih tergeletak di lokasi kejadian, sementara para korban luka telah dibawa ke Rumah Sakit Nasser di Khan Younis.

Serangan lainnya pada hari yang sama dilaporkan menewaskan 14 orang di Kota Gaza, termasuk empat korban dalam serangan di sebuah rumah di Jalan Jaffa, wilayah Tuffah. Sepuluh lainnya mengalami luka-luka.

Di wilayah Jabalia, Gaza utara, dua bangunan tempat tinggal dilaporkan hancur akibat serangan udara, menewaskan sedikitnya 15 orang. Sementara di kamp pengungsi Shati, tujuh orang tewas akibat serangan serupa.

Pada malam hari, militer Israel dilaporkan melancarkan sekitar 40 serangan udara di wilayah Beit Hanoon, Gaza utara, sebagaimana dilaporkan Al Jazeera Arabic.

Sementara itu, Kantor Media Pemerintah Gaza mengungkapkan bahwa sejauh ini sedikitnya 67 anak meninggal akibat malnutrisi, dan lebih dari 650.000 anak di bawah usia lima tahun berada dalam risiko tinggi mengalami malnutrisi akut dalam beberapa pekan ke depan.

“Dalam tiga hari terakhir, puluhan orang meninggal karena kekurangan makanan dan obat-obatan penting. Situasi kemanusiaan saat ini berada dalam kondisi yang sangat brutal,” demikian pernyataan lembaga tersebut.

Kepala Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini, pada Jumat (11/7) menyatakan bahwa Israel sedang melaksanakan “skema yang kejam dan Machiavellian” di Gaza. Ia mencatat bahwa sejak Mei lalu, ketika GHF mulai mendistribusikan bantuan, lebih dari 800 warga Palestina tewas saat mencoba mengakses bantuan kemanusiaan.

“Gaza telah berubah menjadi kuburan massal bagi anak-anak dan warga sipil yang kelaparan, tepat di bawah pengawasan dunia,” ujar Lazzarini. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

TEL AVIV (jurnalislam.com)- Militer Israel memperpanjang masa dinas ribuan prajurit reguler selama satu tahun penuh di tengah meningkatnya kekurangan personel akibat operasi militer di berbagai front. Kebijakan ini menuai kritik tajam dari kalangan oposisi, menurut laporan Channel 12 Israel.

Langkah tersebut disebut sebagai respons atas beban militer yang terus meningkat, khususnya setelah Israel melanjutkan serangan besar-besaran di Jalur Gaza, Tepi Barat, Lebanon, Suriah, hingga konflik singkat dengan Iran.

Channel 12 juga melaporkan bahwa keputusan perpanjangan masa dinas telah mendorong sejumlah pihak di dalam militer untuk mendorong tercapainya kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas guna mengurangi tekanan terhadap para tentara.

Pemimpin oposisi Yair Lapid mengecam kebijakan ini sebagai “memalukan” karena pemerintah tetap memberikan pengecualian wajib militer kepada komunitas Yahudi ultra-Ortodoks. Lapid bahkan terlibat perselisihan dengan Ketua Partai ultra-Ortodoks Shas, Aryeh Deri, awal pekan ini, terkait wacana sanksi terhadap siswa yeshiva (pesantren Yahudi) yang menolak wajib militer.

“Menteri Deri, alih-alih menyerang Jaksa Agung yang hanya menjalankan hukum, tugas Anda seharusnya memberi tahu para siswa yeshiva: ‘Israel tengah berjuang demi eksistensinya. Tidak ada pilihan selain bergabung dengan saudara-saudara kalian di medan perang,’” ujar Lapid seperti dikutip The Jerusalem Post.

“Siapa pun yang duduk di kabinet dan mengirim tentara ke Gaza, tak memiliki legitimasi moral untuk membiarkan penghindaran wajib militer.” tegasnya.

Di tengah meningkatnya ketegangan, militer Israel juga mengumumkan pada Jumat (11/7) bahwa mereka akan mengerahkan dua batalyon tambahan ke wilayah Tepi Barat yang diduduki. Tidak ada rincian lebih lanjut terkait jumlah pasukan atau lokasi spesifik penempatan tersebut.

Perang di Gaza, yang dimulai pada Oktober 2023, hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Upaya mediasi gencatan senjata yang dimediasi sejumlah negara belum membuahkan hasil. Sejumlah pakar PBB dan organisasi hak asasi manusia telah mengklasifikasikan agresi Israel di Gaza sebagai bentuk genosida.

Data terbaru dari Kementerian Kesehatan Gaza menunjukkan, hingga saat ini sedikitnya 57.762 warga Palestina telah tewas dan 137.656 lainnya mengalami luka-luka.

Sementara itu, di Tepi Barat, militer Israel terus melancarkan operasi skala besar, termasuk penggerebekan terhadap kamp-kamp pengungsi. Serangan udara juga terus dilakukan terhadap Lebanon dan Suriah, meski gencatan senjata dengan Hizbullah telah disepakati pada November 2024. (Bahry)

Sumber: TNA