Dalam lapar, mereka menolong kita-Palestina dan hutang solidaritas Indonesia

Oleh: Pizaro Gozali Idrus

Delapan dekade bukan waktu sebentar bagi sebuah bangsa untuk berdiri, tumbuh, dan belajar memaknai kemerdekaannya. Indonesia hari ini telah menapaki usia ke-80 tahun sejak proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945.

Kita mengenang jasa para pahlawan, mengibarkan bendera, menyanyikan lagu perjuangan, dan merayakan kemerdekaan dengan penuh kebanggaan.

Namun di tengah gegap gempita perayaan, ada baiknya kita berhenti sejenak merenung dalam diam. Sebab kemerdekaan Indonesia sejatinya bukan hanya buah dari keringat dan darah anak bangsanya sendiri, tapi juga terbangun dari doa-doa yang lirih, dari tangan-tangan yang tak terlihat, dan dari hati-hati tulus di tanah yang jauh, yang tak pernah lelah berharap kebaikan bagi perjuangan Indonesia.

Salah satunya datang dari Palestina. Pada tahun 1948, ketika Indonesia masih tertatih menghadapi Agresi Militer Belanda dan dunia belum sepenuhnya mengakui kedaulatan negeri ini, sebuah dukungan mengalir dari tanah yang jauh. Syekh Ali Taher, seorang tokoh Palestina, mengirimkan bantuan sebesar USD 150.000 untuk mendukung perjuangan diplomasi Indonesia. Sebuah angka yang sangat besar di zamannya dan menjadi jauh lebih berarti karena datang dari bangsa yang saat itu, dan bahkan hingga kini, belum menikmati kemerdekaannya sendiri.

Dukungan-dukungan inilah yang membuat Wakil Presiden Bung Hatta menemui Mufti Palestina dan tokoh-tokoh Arab lainnya seusai menghadiri Konferensi Meja Bundar tahun 1949. “Beliau mengambil kesempatan itu untuk mengucapkan terimakasih kepada segala pihak yang menyokong perjuangan Indonesia sampai menang,” tulis Zein Hassan dalam Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri.

Namun, dukungan itu tak berhenti di halaman sejarah kemerdekaan. Ia melampaui batas waktu dan terus hadir dalam bentuk kepedulian yang nyata. Jauh setelah Indonesia merdeka, Palestina tetap menunjukkan cintanya.

Ketika Yogyakarta dilanda gempa pada tahun 2006, rakyat Palestina yang hidup di bawah penjajahan dan blokade yang menyesakkan ikut menggalang dana untuk membantu. Di tengah perut yang lapar dan kehidupan yang serba kekurangan, mereka tetap menyisihkan apa yang mereka punya. Sebab bagi mereka, memberi bukan soal mampu, tapi soal peduli.

Ketika Sumatera Barat dilanda gempa pada tahun 2009, mereka kembali hadir mengirimkan bantuan dari negeri yang sendiri masih terluka. Dan saat pandemi COVID-19 melanda dunia pada 2021, mereka kembali menunjukkan kepeduliannya: mengirimkan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis Indonesia.

Padahal mereka sendiri hidup dalam kekurangan, di bawah penjajahan, di tengah krisis kemanusiaan yang tak pernah reda. Tapi bagi mereka, solidaritas bukan soal kelapangan, melainkan soal kemanusiaan. Bukan soal berapa yang bisa diberi, tapi seberapa tulus hati ikut peduli.

Kisah-kisah ini bukan sekadar fragmen sejarah yang patut dikenang ia adalah cermin bagi kita semua. Bahwa kemerdekaan tak pernah lahir sendirian, dan bahwa solidaritas yang paling murni tak selalu datang dari mereka yang kuat, tapi justru dari hati-hati yang penuh empati, meski dalam kesempitan.

Hari ini, saat kita menikmati kemerdekaan penuh selama 80 tahun, Palestina masih berjuang untuk bebas. Mereka belum merdeka, tetapi mereka tak pernah absen untuk Indonesia di tengah genosida, kelaparan, dan kehilangan nyawa. Dari era revolusi hingga reformasi, ada sebuah fakta yang harus terus kita renungkan: Meski belum Merdeka, Palestina tak pernah meninggalkan kita.

Catatan dalam seminar bertajuk Peran Palestina dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Poltekkes II Kementerian Kesehatan, Jakarta pada 16 Agustus 2025.

UBN Pimpin Ribuan Massa di Bogor, Serukan Dukungan untuk Palestina Lewat Indonesia Peace Convoy

BOGOR (jurnalislam.com)– Ribuan masyarakat Bogor dan sekitarnya mengikuti aksi solidaritas Palestina bertajuk Indonesia Peace Convoy (IPC) pada Sabtu (16/8/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ustaz Bachtiar Nasir (UBN) sebagai bentuk pernyataan sikap masyarakat Indonesia yang menolak kekejaman Israel terhadap warga Gaza.

Aksi konvoi ini digelar dalam momen peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Para peserta memulai perjalanan dari Masjid Al-Muttaqin, berkeliling kota dengan menggunakan kendaraan mayoritas sepeda motor dan kembali ke titik awal untuk mengikuti orasi kebangsaan.

“Ini bukan sekadar konvoi. Ini adalah suara hati rakyat Indonesia untuk menegaskan bahwa kemerdekaan bukan hanya hak bangsa kita, tetapi juga hak rakyat Palestina,” kata Ustaz Bachtiar Nasir dalam orasinya yang menjadi puncak acara.

Meski terik matahari menyengat, semangat massa tak surut. Mereka membawa bendera Indonesia dan Palestina, mengumandangkan takbir, serta meneriakkan yel-yel dukungan seperti “Stop starving Gaza!” dan “Palestina merdeka!”. Suasana jalanan Bogor berubah menjadi lautan solidaritas, dengan warga sekitar ikut memberi dukungan.

Dalam orasinya, UBN menegaskan bahwa krisis kemanusiaan di Gaza bukan sekadar akibat perang, melainkan strategi sistematis untuk melemahkan perlawanan rakyat Palestina. “Persoalan kita bukan sekadar melihat Gaza yang kelaparan. Gaza tidak kelaparan. Gaza dilaparkan!” seru UBN disambut pekikan takbir para massa yang hadir.

Ia juga mengkritik sikap dunia internasional yang dinilai lamban. Menurutnya, rakyat Palestina tidak membutuhkan evakuasi massal ke luar negeri, tetapi dukungan konkret agar mereka tetap bertahan di tanah mereka. “Yang mereka butuhkan bukan dievakuasi ke negara lain. Mereka ingin bertahan di tanah airnya. Kita yang harus membantu dengan segala cara,” ujarnya.

UBN mengungkapkan bahwa saat ini tengah digalang gerakan Global Civil Society untuk mematahkan blokade Gaza melalui pengiriman kapal bantuan dari berbagai negara.

Ia juga menyampaikan tekad membangun kembali Gaza menjadi kota metropolitan tanpa bergantung pada bantuan Amerika atau Israel. “14 ribu ton makanan, obat-obatan, air bersih, hingga kendaraan siap kita kirim. Kita akan bangun kembali Gaza, kita tidak butuh bantuan Amerika,” katanya.

Aksi diakhiri dengan pembacaan doa bersama. UBN mengajak seluruh peserta mengangkat tangan, mengucap syahadat, takbir, dan memohon agar Allah menguatkan rakyat Palestina. “Ya Allah, bersama syahadat kami, kirimkan malaikat-Mu mengguncang jiwa-jiwa tentara Israel,” ucapnya dengan suara lantang yang menggema di pelataran Masjid Al-Muttaqin.

Aksi ini menjadi pengingat bahwa perjuangan kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah masa lalu Indonesia, tetapi juga tentang solidaritas terhadap bangsa lain yang masih dijajah. “Kalau kita dulu berjuang untuk merdeka, mengapa kita diam melihat Palestina masih dijajah?” pungkas UBN.

Israel Umumkan Evakuasi Paksa Warga Palestina dari Kota Gaza, Dalih Hancurkan Benteng Hamas

GAZA (jurnalislam.com)– Militer Israel mengumumkan persiapan untuk mengevakuasi paksa warga Palestina dari apa yang disebut sebagai “zona pertempuran” di Kota Gaza menuju wilayah selatan, mulai Ahad (17/8/2025). Langkah ini dilakukan beberapa hari setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan operasi militer baru untuk merebut kendali pusat kota terbesar di Jalur Gaza.

Juru bicara militer Israel berbahasa Arab, Avichay Adraee, mengatakan pada Sabtu (16/8) bahwa warga akan diberikan tenda dan perlengkapan perlindungan yang akan diangkut melalui penyeberangan Karem Abu Salem (Kerem Shalom) dengan dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga bantuan internasional. Namun, hingga kini PBB belum mengonfirmasi perannya dalam rencana tersebut.

Pengumuman ini muncul kurang dari sepekan setelah Netanyahu menyatakan militer mendapat lampu hijau untuk “membongkar” dua benteng Hamas yang tersisa: Kota Gaza di utara dan al-Mawasi di selatan. Belum jelas apakah bantuan penampungan itu ditujukan bagi sekitar satu juta penduduk Kota Gaza serta di mana lokasi relokasi yang disiapkan di Gaza selatan, termasuk kemungkinan ke wilayah Rafah dekat perbatasan Mesir.

PBB sebelumnya telah memperingatkan bahwa ribuan keluarga Palestina berisiko menghadapi kondisi kemanusiaan yang semakin memprihatinkan bila operasi di Kota Gaza berlanjut.

Kelompok Jihad Islam, sekutu Hamas, menyebut rencana evakuasi Israel sebagai bagian dari “serangan brutal untuk menduduki Kota Gaza” dan menilainya sebagai penghinaan terang-terangan terhadap hukum internasional.

“Memaksa orang mengungsi di tengah kelaparan, pembantaian, dan pengungsian adalah kejahatan berkelanjutan terhadap kemanusiaan,” kata kelompok tersebut.

𝗦𝗲𝗿𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗱𝗶 𝗚𝗮𝘇𝗮 𝗨𝘁𝗮𝗿𝗮 𝗱𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗹𝗮𝘁𝗮𝗻

Sementara itu, pasukan Israel terus meningkatkan operasi di pinggiran Kota Gaza. Warga di lingkungan Zeitoun dan Shujayea melaporkan gempuran udara dan tembakan tank. Menurut kantor berita Wafa, sebuah drone Israel menargetkan warga di daerah Asqaula, menewaskan dua orang dan melukai beberapa lainnya.

Serangan lain menghantam sebuah rumah di dekat Masjid al-Alami di Jalan az-Zarqa, timur Kota Gaza, menewaskan satu orang dan melukai tiga lainnya.

Di selatan Gaza, perkemahan pengungsi al-Mawasi yang sebelumnya ditetapkan Israel sebagai “zona kemanusiaan” juga diserang pada Sabtu. Serangan udara menewaskan Motasem al-Batta, istrinya, dan bayi perempuan mereka di dalam tenda. “Dua setengah bulan, apa yang telah dia lakukan?” ujar tetangga keluarga tersebut, Fathi Shubeir, kepada Associated Press.

𝗞𝗿𝗶𝘀𝗶𝘀 𝗞𝗲𝗺𝗮𝗻𝘂𝘀𝗶𝗮𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗚𝗶𝘇𝗶

Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan sedikitnya 61.827 orang tewas sejak perang dimulai pada Oktober 2023. Dari jumlah itu, 251 meninggal akibat malnutrisi, termasuk 11 orang seorang anak di antaranya dalam 24 jam terakhir.

Direktur Rumah Sakit al-Shifa, Mohammed Abu Salmiya, menyebut lebih dari 200 pasien berada dalam kondisi kritis akibat kelangkaan obat dan gizi buruk. WHO melaporkan sekitar 14.800 pasien membutuhkan perawatan medis penyelamat nyawa yang tidak tersedia di Gaza.

Di Pisa, Italia, seorang perempuan Palestina berusia 20 tahun yang dievakuasi dengan penerbangan kemanusiaan meninggal dunia pada Jumat (15/8) akibat kondisi malnutrisi parah.

Menurut Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza, Munir al-Bursh, sekitar 40.000 bayi menderita gizi buruk akut. Hanya 10 persen dari kebutuhan pangan harian yang berhasil masuk ke Gaza akibat pembatasan bantuan Israel, kata Amjad Shawa dari Jaringan LSM Palestina.

𝗧𝗲𝗸𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗞𝗲𝗹𝘂𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗦𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮 𝗜𝘀𝗿𝗮𝗲𝗹

Sementara itu, keluarga dari 50 sandera Israel yang masih ditahan di Gaza merilis video terbaru yang menunjukkan kondisi kerabat mereka yang kurus dan meminta makanan. Mereka menyerukan aksi protes nasional pada Ahad (17/8).

Netanyahu menolak kritik bahwa operasi militer akan mengancam nyawa para sandera, dengan alasan Israel “tidak punya pilihan” selain menyerang Hamas. Mobilisasi pasukan Israel diperkirakan akan berlangsung berminggu-minggu. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

Israel Lancarkan Kampanye Sistematis Hapus Keberadaan Kristen di Palestina

RAMALLAH (jurnalislam.com)– Komite Tinggi Presiden Urusan Gereja di Palestina menuduh Israel tengah melancarkan kampanye sistematis untuk menghapus keberadaan umat Kristen di Tanah Suci. Tuduhan itu disampaikan melalui surat resmi kepada para pemimpin Kristen global pada Jumat (15/8/2025).

Dalam surat tersebut, komite menyoroti meningkatnya serangan terhadap gereja-gereja di Palestina, termasuk serangan langsung terhadap Patriarkat Ortodoks di Yerusalem.

“Serangan ini merupakan bagian dari kebijakan sistematis yang bertujuan menghancurkan keberadaan umat Kristen yang autentik di Palestina dan melucuti tanah dari lembaga-lembaga keagamaan bersejarahnya,” bunyi pernyataan itu.

Komite juga mengungkapkan bahwa tanah milik Gereja Ortodoks di sekitar Biara Santo Gerasimus di Deir Hijleh, dekat Yerikho, menjadi sasaran perluasan permukiman Israel. Sejak Oktober 2023, pos-pos ilegal baru didirikan di wilayah tersebut, yang menurut komite, “mengancam langsung karakter historis dan sakralnya.”

Ramzi Khouri, Ketua Komite Presiden Tinggi untuk Urusan Gereja sekaligus anggota Komite Eksekutif PLO, menegaskan bahwa langkah-langkah Israel tersebut merupakan bagian dari strategi lebih luas untuk mengubah identitas Yerusalem.

“Upaya ini bertujuan menghapus karakter agama dan budaya kota serta pada akhirnya menyingkirkan keberadaan Palestina di Yerusalem,” ujarnya.

Selain itu, otoritas Israel disebut telah membekukan rekening bank Patriarkat dan mengenakan pajak yang dinilai melumpuhkan. Kebijakan tersebut, menurut komite, “sangat mengancam kemampuan Gereja untuk menyediakan layanan spiritual, kemanusiaan, dan komunitas.”

Komite juga mengecam tekanan Israel terhadap gereja-gereja bersejarah di Yerusalem agar membayar pajak, sembari mengizinkan pemukim Israel mengambil alih properti milik gereja. Diamnya komunitas internasional dan gereja-gereja dunia disebut sebagai “lampu hijau bagi kelanjutan tindakan opresif ini.”

“Melindungi gereja-gereja Palestina adalah tanggung jawab kolektif dan amanah bersejarah,” tegas komite.

Serangan Israel terhadap gereja di Gaza turut memperkuat tudingan tersebut. Pada Juli lalu, serangan ke Gereja Keluarga Kudus menewaskan tiga orang, termasuk seorang petugas kebersihan berusia 60 tahun dan seorang perempuan berusia 84 tahun, serta melukai beberapa orang, termasuk pastor paroki. Israel juga disebut menargetkan Gereja Baptis Gaza dan Gereja Saint Porphyrius. (Bahry)

Sumber: TNA

Israel Percepat Pengeboman Gaza, Dunia Kecam Rencana Netanyahu Bentuk “Israel Raya”

GAZA (jurnalislam.com)– Pasukan Israel mempercepat serangan udara di Kota Gaza setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam beberapa pekan terakhir mengumumkan rencana dimulainya pendudukan di wilayah tersebut.

Serangan masif itu memaksa ribuan warga yang sebelumnya telah berulang kali mengungsi kini terjebak tanpa jalan keluar. Laporan menyebutkan pengeboman berlangsung begitu intens hingga tidak ada jalur aman untuk melarikan diri.

Koresponden Al Jazeera di lapangan melaporkan bahwa lingkungan Zeitoun “sedang dihapus dari peta” akibat gempuran tanpa henti Israel. Warga di kawasan itu juga tidak berani meninggalkan rumah karena khawatir menjadi sasaran.

Pada Sabtu pagi (16/8/2025), sedikitnya dua warga Palestina tewas akibat serangan Israel yang menyasar antrean warga di pusat distribusi bantuan dekat Rafah. Sehari sebelumnya, sedikitnya 16 orang juga tewas di dekat lokasi distribusi bantuan yang dikelola Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) yang didukung Israel dan Amerika Serikat.

Sejak fajar Sabtu, delapan warga Palestina dilaporkan tewas di Gaza tengah dan selatan, termasuk empat anak-anak di kamp pengungsi Bureij. Sementara itu, Kantor HAM PBB menyebut sejak akhir Mei saat GHF mulai beroperasi sedikitnya 1.760 warga Palestina meninggal saat menunggu bantuan.

Tragedi juga terjadi di laut, seorang nelayan tewas dan seorang lainnya terluka akibat tembakan Israel ketika mereka berusaha mencari makanan di tengah kelaparan berkepanjangan. Pada Jumat (15/8), satu anak Gaza kembali meninggal akibat malnutrisi, sehingga total korban kelaparan mencapai 240 jiwa, termasuk 107 anak-anak.

Kecaman internasional terus menguat. Sebanyak 31 negara Arab dan Islam, Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), serta Dewan Kerja Sama Teluk menilai rencana Netanyahu membentuk “Israel Raya” sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

Konsep “Israel Raya” dipahami mencakup wilayah Tepi Barat, Gaza, Dataran Tinggi Golan di Suriah, bahkan sebagian Semenanjung Sinai di Mesir dan Yordania.

Selain itu, 10 penerima Hadiah Nobel juga mengirimkan surat terbuka kepada Netanyahu. Mereka mendesak Israel menghentikan rencana pendudukan Gaza dan membuka akses bantuan kemanusiaan. Di antara penandatangan surat itu terdapat ekonom terkemuka Edmund S. Phelps, Christopher A. Pissarides, dan Joseph E. Stiglitz. Mereka menyoroti kelaparan paksa di Gaza serta data PBB yang mencatat lonjakan harga pangan di wilayah tersebut.

Sementara itu, media Israel melaporkan para mediator tengah mengintensifkan upaya untuk mencapai kesepakatan di Kairo. Namun, sumber diplomatik Israel menyebut pemerintah tidak menaruh harapan besar terhadap proses tersebut. (Bahry)

Sumber: TNA

Peringati 4 Tahun Kemerdekaan, Pemimpin Tertinggi IEA Tegaskan Afghanistan Miliki Sistem Syariah yang Sah

KABUL (jurnalislam.com)– Pemimpin Tertinggi Emirat Islam Afghanistan (IEA), Sheikh Haibatullah Akhundzada, pada Jumat (15/8/2025) menyampaikan pidato dalam rangka peringatan empat tahun kemerdekaan Afghanistan sejak berakhirnya pendudukan Amerika Serikat dan sekutunya pada 15 Agustus 2021. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa Afghanistan kini memiliki sistem pemerintahan berbasis Syariah yang sah dan mendesak seluruh pejabat untuk bekerja demi kesejahteraan serta stabilitas rakyat.

Sheikh Haibatullah juga memerintahkan para menteri dan anggota kabinet untuk menghapus istilah “pejabat sementara” dari jabatan resmi mereka.

“Empat tahun kemenangan besar pembebasan Afghanistan dari pendudukan AS dan sekutunya kini telah berlalu,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa terbentuknya sistem Syariah yang murni merupakan buah dari perjuangan panjang rakyat Afghanistan yang telah menanggung lebih dari 50 tahun penderitaan dan pengorbanan besar.

“Setelah berakhirnya pendudukan, Afghanistan menjadi pemilik sistem Syariah yang sejati,” tegasnya.

Sheikh Haibatullah menuturkan, keamanan kini telah pulih di seluruh negeri. Sesuai hukum Syariah, Afghanistan telah terbebas dari korupsi, penindasan, perampasan tanah, narkotika, pencurian, dan penjarahan. Kondisi tersebut, menurutnya, menciptakan lingkungan kondusif bagi pembangunan dan rekonstruksi negara, serta mengakhiri perpecahan berdasarkan bahasa, etnis, regional, dan partai politik.

“Ini adalah berkah ilahi yang luar biasa yang tidak boleh dilupakan. Di hari kemenangan, hendaknya kita memanjatkan rasa syukur sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala agar berkah ini semakin bertambah. Namun, jika kita lalai, niscaya kita akan menghadapi azab berat dari Allah,” katanya.

Ia juga menginstruksikan seluruh pejabat untuk mengabdi pada sistem Syariah dan komunitas Muslim, serta memprioritaskan kesejahteraan rakyat. Selain itu, ia menekankan pentingnya perawatan dan perlindungan anak yatim. (Bahry)

Sumber: pajhwok

Peringatan 4 Tahun Kemerdekaan, Afghanistan Pastikan Sistem Islam Telah Berlaku

KABUL (jurnalislam.com)– Pada peringatan empat tahun kembalinya Emirat Islam Afghanistan (IEA) berkuasa, para pejabat menegaskan bahwa Afghanistan tidak menimbulkan ancaman bagi negara lain dan tidak akan membiarkan pihak mana pun mengancamnya. Mereka juga menekankan komitmen untuk menjalin hubungan yang seimbang dan saling menghormati dengan seluruh negara.

IEA kembali memimpin Afghanistan pada 15 Agustus 2021. Peringatan hari bersejarah tersebut digelar setiap tahun di Kabul dan berbagai provinsi. Tahun ini, acara utama berlangsung pada Jumat (15/8/2025) di tenda Loya Jirga, Kabul.

Penjabat Menteri Luar Negeri, Mawlawi Amir Khan Muttaqi, dalam sambutannya memaparkan sejumlah capaian IEA selama empat tahun terakhir. Di antaranya adalah pemberlakuan amnesti umum, penerapan syariat Islam, pembentukan keamanan yang stabil dan pemerintahan terpusat, pembentukan pasukan militer terpadu, penghapusan “pulau-pulau kekuasaan”, upaya pemberantasan narkotika, pembiayaan anggaran dari pendapatan domestik, menjaga stabilitas mata uang Afghanistan, serta pembangunan berbagai proyek infrastruktur.

Muttaqi menyatakan bahwa dengan kembalinya IEA ke tampuk kekuasaan, penindasan dan ketidakadilan berakhir. Menurutnya, melalui pengorbanan besar, rakyat Afghanistan berhasil mengamankan kemerdekaan, di mana syariat Islam kini ditegakkan sepenuhnya.

“IEA tidak memiliki permusuhan dengan negara mana pun. Kami mengupayakan hubungan yang dilandasi saling menghormati dan kebijakan yang seimbang. Tujuan kami adalah membangun keterlibatan, kepercayaan, dan kerja sama dengan dunia, bukan perselisihan atau konfrontasi,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Khalifa Sirajuddin Haqqani, mengajak warga Afghanistan di luar negeri untuk kembali dan hidup bermartabat di tanah air.

“Demi kepentingan pribadi, ada pihak yang menuduh Afghanistan sebagai pusat terorisme internasional. Kami tetap berkomitmen pada Perjanjian Doha. Jika ada yang memiliki masalah dengan sistem saat ini, pintu kami terbuka, namun mereka harus menyelesaikan masalah pribadinya sendiri,” ujar Haqqani.

Ia menambahkan bahwa sistem Islam yang utuh kini telah diterapkan di Afghanistan dan tidak ada seorang pun yang akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan masa lalunya.

“Kemerdekaan adalah berkah besar yang hanya dipahami oleh mereka yang pernah merasakan penderitaan. Ini bukan sekadar mengibarkan bendera,” katanya.

Haqqani menegaskan bahwa perayaan kemerdekaan harus dilakukan tanpa menyinggung pihak mana pun dan tanpa kesombongan.

“Kami mengupayakan hubungan diplomatik dengan semua negara. Sebagaimana dijanjikan di Doha, kami bukan ancaman bagi siapa pun dan tidak akan membiarkan siapa pun mengancam kami. Kepada semua pihak asing, kami tegaskan bahwa kami telah teruji dan tidak akan membiarkan keamanan negara diganggu,” ujarnya.

Ia juga menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk bersatu mendukung rakyat Gaza.

Wakil Perdana Menteri Urusan Administrasi, Mawlawi Abdul Salam Hanafi, dalam kesempatan yang sama mengungkapkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, lebih dari tiga juta pengungsi Afghanistan telah dideportasi dari negara-negara tetangga, kawasan regional, maupun Eropa, dan kembali ke Afghanistan.

Sekitar 35 kotamadya telah dibangun di 25 provinsi untuk menampung para pengungsi yang kembali.

“Selama tiga tahun terakhir, lebih dari tiga juta warga Afghanistan kembali ke tanah air setelah dideportasi dari luar negeri,” kata Hanafi. (Bahry)

Sumber: pajhwok

Militer Israel Setujui Rencana Pendudukan Gaza, Hamas Kecam Penghancuran Rumah Warga

GAZA (jurnalislam.com)– Kepala militer Israel pada Rabu (13/8/2025) mengumumkan bahwa pihaknya telah menyetujui rencana untuk “menduduki Gaza”, sementara Hamas mengecam serangan darat yang menghancurkan rumah warga sipil di Kota Gaza.

Persetujuan atas perluasan operasi ini muncul beberapa hari setelah kabinet keamanan Israel menyerukan perebutan kota terbesar di wilayah Palestina tersebut, di tengah perang yang telah berlangsung selama 22 bulan dan menciptakan krisis kemanusiaan yang parah.

“Pagi ini kami menyetujui rencana untuk pendudukan Gaza,” kata Kepala Angkatan Bersenjata Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, dalam pernyataan yang dirilis militer.

Pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu belum menentukan jadwal pasti kapan pasukan akan memasuki Kota Gaza, yang kini menjadi tempat berlindung ribuan warga setelah melarikan diri dari serangan sebelumnya.

Direktur Kantor Media Pemerintah Hamas di Gaza, Ismail Al-Thawabta, mengatakan pasukan Israel “terus melakukan serangan agresif di Kota Gaza”,

“Serangan-serangan ini merupakan eskalasi berbahaya yang bertujuan untuk memaksakan realitas baru di lapangan dengan kekerasan, melalui kebijakan bumi hangus dan penghancuran total properti sipil,” katanya.

Warga melaporkan ledakan besar di wilayah Tal al-Hawa dan pergerakan tank di bagian selatan kota tersebut.

Sabah Fatoum (51) yang tinggal di sebuah tenda di lingkungan Tal al-Hawa di kota itu, mengatakan kepada AFP melalui telepon bahwa “ledakannya sangat besar” di daerah tersebut.

“Ada banyak serangan udara dan tank-tank bergerak maju di wilayah selatan Tal al-Hawa dengan drone di atas kepala kami”, katanya.

Abu Ahmed Abbas (46), warga Zeitoun, menyebut tank-tank Israel telah menghancurkan rumah-rumah di wilayahnya sejak beberapa hari terakhir.

“Tank-tank telah bergerak maju ke bagian tenggara Zeitoun dan selatan Tal al-Hawa selama beberapa hari dan menghancurkan rumah-rumah.” katanya.

“Serangan udara sangat intens, semakin intensif, dan terkadang terjadi penembakan artileri sejak Ahad lalu,” sambung Abbas.

Badan Pertahanan Sipil Gaza melaporkan sedikitnya 75 orang tewas akibat serangan Israel pada Rabu. Rekaman AFP menunjukkan warga melarikan diri dari permukiman Zeitoun dan Asqoola menggunakan gerobak, van, dan sepeda.

“Saya tidak membawa kasur atau apa pun, dan kami baru saja lolos dari maut dan sekarang kami melarikan diri dan tidak tahu harus ke mana,” kata Fidaa Saad, seorang pengungsi Palestina.

Diplomasi untuk mencapai gencatan senjata dan pembebasan tawanan masih buntu setelah perundingan terakhir pada Juli gagal. Mesir, bersama Qatar dan Amerika Serikat, berupaya menengahi gencatan senjata 60 hari dengan pertukaran tahanan serta pembukaan akses bantuan kemanusiaan tanpa batasan. Delegasi senior Hamas dilaporkan tiba di Kairo untuk pembicaraan awal dengan pejabat Mesir.

Rencana Israel memicu kecaman internasional dan penolakan dari dalam negerinya. Sejumlah pilot cadangan dan pensiunan angkatan udara Israel berunjuk rasa di Tel Aviv, memperingatkan bahwa perluasan perang akan meningkatkan korban jiwa, termasuk sandera dan warga sipil di Gaza.

“Perang dan perluasan ini hanya akan menyebabkan kematian para sandera, kematian lebih banyak tentara Israel, dan kematian lebih banyak lagi warga Palestina tak berdosa di Gaza,” kata Guy Poran, seorang mantan pilot angkatan udara.

Situasi kemanusiaan semakin memburuk. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat setidaknya 235 orang, termasuk 106 anak, tewas akibat kelaparan sejak Oktober 2023. Israel secara ketat membatasi masuknya bantuan kemanusiaan, sementara ribuan warga diyakini masih terperangkap di bawah reruntuhan bangunan.

Sejak awal perang, serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 61.722 warga Palestina dan melukai 154.525 lainnya, menurut data Kementerian Kesehatan Gaza. (Bahry)

Sumber: TNA

Lebih dari 100 LSM Internasional Desak Israel Akhiri Pembatasan Bantuan ke Gaza

GAZA (jurnalislam.com)– Lebih dari 100 organisasi kemanusiaan internasional, termasuk Oxfam dan Doctors Without Borders, menyerukan kepada komunitas internasional untuk menekan Israel agar mengakhiri penggunaan bantuan kemanusiaan sebagai alat tekanan di Gaza dan mencabut persyaratan pendaftaran yang ketat bagi LSM.

Dalam surat terbuka yang dirilis Kamis (13/8/2025) dan ditandatangani oleh kelompok-kelompok seperti Norwegian Refugee Council dan Save the Children, para penandatangan menegaskan bahwa meskipun otoritas Israel mengklaim tidak ada pembatasan bantuan kemanusiaan ke Gaza, sebagian besar LSM besar tidak dapat mengirimkan satu truk pun pasokan penyelamat jiwa sejak 2 Maret.

Mereka menuduh Israel memberlakukan hambatan birokrasi dan fisik yang memperparah krisis kelaparan mematikan di wilayah tersebut. Surat itu menyebutkan bahwa lebih dari 60 permohonan bantuan ditolak pada Juli, dan pada pekan ini Kementerian Diaspora dan Pemberantasan Antisemitisme Israel mencabut izin kerja 10 LSM yang telah mengajukan permohonan.

Menurut laporan Haaretz, hambatan ini mengakibatkan makanan, obat-obatan, air, dan perlengkapan tempat tinggal senilai jutaan dolar menumpuk di gudang-gudang di Yordania dan Mesir. Kebijakan baru yang diberlakukan sejak Maret memungkinkan pejabat Israel melarang LSM berdasarkan pandangan politik, termasuk organisasi yang mendukung boikot atau mempertanyakan pendudukan Israel.

Sepuluh organisasi yang dilarang antara lain Rahma Worldwide Aid and Development, yang diklaim Israel memiliki hubungan dengan Society of the Revival of Islamic Heritage; Catholic Relief Services, yang bekerja sama dengan Islamic Relief Worldwide; dan Gaza Direct Aid, yang disebut menggunakan retorika menolak hak Israel untuk hidup.

Surat tersebut juga mengkritik Gaza Humanitarian Foundation (GHF), sebuah inisiatif yang didukung AS, dengan menuduhnya sebagai bagian dari strategi Israel untuk membatasi bantuan, mengecualikan organisasi Palestina, dan mengganti lembaga kemanusiaan independen dengan mekanisme yang dinilai melayani tujuan politik dan militer.

Para penandatangan mendesak negara-negara donor untuk menolak persyaratan berbagi data sensitif, membuka penyeberangan darat bagi bantuan “segera dan tanpa syarat”, serta menghapus hambatan birokrasi.

Menanggapi tuduhan ini, COGAT badan di bawah Kementerian Pertahanan Israel yang mengawasi bantuan menyatakan bahwa proses pendaftaran LSM “didasarkan pada kriteria profesional dan keamanan yang jelas untuk mencegah infiltrasi unsur teroris.”

Seorang direktur organisasi kemanusiaan Eropa yang diwawancarai media Israel menggambarkan surat tersebut sebagai “tindakan putus asa” di tengah pemblokiran bantuan.

“Ini seperti mengirim suar dari perahu di tengah laut, berharap ada yang melihat dan membantu,” ujarnya. Ia memperingatkan bahwa situasi akan memburuk jika keputusan akhir pendaftaran LSM pada 9 September tidak mengizinkan mereka beroperasi. (Bahry)

Sumber: TNA

Rusia Kecam Rencana Israel Duduki Seluruh Jalur Gaza

MOSKOW (jurnalislam.com)– Rusia pada Rabu (13/8/2025) mengecam rencana Israel untuk memperluas operasi militer dan menduduki seluruh Jalur Gaza, memperingatkan bahwa langkah tersebut akan berdampak luas bagi kawasan Timur Tengah.

“Kami yakin bahwa pelaksanaan rencana semacam itu sangat berisiko karena dapat memperburuk situasi di wilayah pendudukan, dengan konsekuensi negatif yang sangat serius, baik bagi keamanan Israel sendiri maupun bagi seluruh kawasan Timur Tengah,” ujar Wakil Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Alexey Fadeyev, menjawab pertanyaan Anadolu dalam jumpa pers di Moskow.

Fadeyev menyebut upaya negara-negara mediator belum membuahkan hasil nyata, dengan kontak tidak langsung antara Hamas dan Israel yang masih menemui jalan buntu. Ia menegaskan prioritas Rusia adalah mencegah kehancuran total Gaza dan menghindari peningkatan korban sipil.

“Satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui kesepakatan gencatan senjata yang mendesak,” katanya. Ia juga mendesak kedua belah pihak segera mencari solusi yang dapat diterima bersama dan bertransisi menuju gencatan senjata berkelanjutan, yang akan membuka jalan bagi penyelesaian jangka panjang konflik Palestina berdasarkan kerangka hukum internasional solusi dua negara.

Menyoroti pembunuhan koresponden Al Jazeera pada Ahad lalu oleh militer Israel, Fadeyev menyebutnya sebagai “serangan terang-terangan terhadap kebebasan pers” dan bagian dari pelanggaran hukum internasional yang dilakukan secara sistematis di wilayah Palestina yang diduduki.

“Metode seperti ini dalam menangani pihak yang dianggap musuh atau lawan patut dikutuk sekeras-kerasnya,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pembunuhan jurnalis telah menjadi “kenyataan tragis” di Gaza. Menurut data PBB, sejak Oktober 2023 lebih dari 240 jurnalis terbunuh di wilayah kantong tersebut. “Ini merupakan sinyal yang sangat tragis dan mengkhawatirkan,” kata Fadeyev.

Israel saat ini menghadapi kecaman internasional terkait perang di Gaza yang telah menewaskan hampir 61.600 orang sejak Oktober 2023. Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Selain itu, Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional terkait operasi militernya di Gaza. (Bahry)

Sumber: AA