Penulis: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)— Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta 2025 dibuka di Sofyan Hotel Cut Meutia, Cikini, Jakarta, Rabu (26/11/2025), dengan penekanan pada urgensi pembaruan fatwa agar mampu menjawab persoalan umat di tengah derasnya perubahan zaman.

Forum yang mengusung tema “Fatwa Sebagai Pilar Peradaban Kota dan Penyangga Keutuhan Bangsa” ini mempertemukan para ulama, mufti, dan pemangku kebijakan untuk merumuskan respons keagamaan yang relevan bagi masyarakat kota metropolitan.

Ketua Bidang Fatwa MUI DKI Jakarta, Habib Ahmad Mujtaba bin Shahab, mengingatkan besarnya tanggung jawab seorang mufti.

Ia menilai posisi fatwa saat ini “tertinggal zaman” karena banyak persoalan baru yang belum terjawab. “Dulu posisi fatwa melampaui zaman, saat ini fatwa ketinggalan zaman,” ujarnya.

Mengutip I’lām al-Muwaqqi‘īn, ia menegaskan mufti adalah wakil Tuhan dalam memberi keputusan hukum, sehingga kesalahan fatwa berisiko secara spiritual. Karena itu, menurutnya, syarat-syarat ketat yang ditetapkan ulama klasik seperti al-Ghazālī harus menjadi rambu bagi siapa pun yang memberi fatwa.

Ketua Umum MUI DKI Jakarta, KH Muhammad Faiz, menambahkan bahwa fatwa harus luwes dan kontekstual. Ia mencontohkan isu zakat fitrah yang kini lebih banyak dibayarkan dengan uang, serta dinamika standar kekayaan yang berbeda dari masa Nabi. “Konteks masyarakat berubah, termasuk persoalan media sosial. Ijtima’ ini perlu memberi jawaban alternatif yang relevan,” katanya.

Ia menekankan agar Komisi Fatwa MUI DKI tidak hanya berpikir lokal, tetapi mampu merespons perkembangan fatwa di tingkat nasional maupun internasional.

Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat Pemprov DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim, menyoroti pentingnya harmonisasi ulama dan pemerintah dalam menjawab persoalan masyarakat. Ia mengibaratkan hubungan ulama–umara seperti orang tua bagi rakyat. “Kalau jalan sendiri-sendiri, anak-anaknya akan bingung,” ujarnya.

Ia menegaskan Jakarta sebagai kota global menghadapi tantangan besar akibat arus globalisasi dan aglomerasi wilayah. Karena itu, menurutnya, fatwa tidak hanya harus menjawab kebutuhan warga Jakarta, tetapi juga kawasan penyangga yang bergantung pada ibu kota.

Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta 2025 dijadwalkan berlangsung hingga Kamis (27/11) dengan pembahasan berbagai isu kontemporer dan rencana penyusunan fatwa yang adaptif terhadap perkembangan sosial-kemasyarakatan.

JAKARTA (jurnalislam.com)– Sebuah Surat Edaran yang menggunakan kop Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) beredar luas dan menyebut bahwa KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU sejak Rabu (26/11/2025) pukul 00.45 WIB.

Surat tersebut bernomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 dan ditandatangani oleh Wakil Rais Aam PBNU KH Afifuddin Muhajir serta Katib Syuriyah KH Ahmad Tajul Mafakhir. Dokumen ini mengatasnamakan tindak lanjut dari Keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU yang disebut berlangsung pada 20 November 2025 di Jakarta.

Berikut rangkuman isi surat edaran tersebut:

1. Penyerahan Risalah Rapat kepada Gus Yahya

Dalam poin pertama disebutkan bahwa pada 21 November 2025, KH Afifuddin Muhajir menyerahkan langsung dokumen Risalah Rapat Harian Syuriyah tanggal 20 November 2025 kepada Gus Yahya di Kamar 209 Hotel Mercure Ancol, Jakarta. Namun, Risalah itu kemudian dikembalikan oleh Gus Yahya.

2. Penerimaan Surat Melalui Sistem Persuratan

Surat menyebut bahwa pada 23 November 2025 pukul 00.45 WIB, melalui sistem Digdaya Persuratan, Gus Yahya telah menerima dan membaca surat bernomor 4779/PB.02/A.1.02.71/99/11/2025 yang berisi Penyampaian Keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU beserta lampiran Risalah Rapat. Dengan demikian, menurut surat tersebut, syarat pengesahan keputusan telah terpenuhi.

3. Gus Yahya Tidak Lagi Menjabat Ketua Umum PBNU

Berdasarkan pertimbangan di atas, surat tersebut menyatakan bahwa Gus Yahya tidak lagi berstatus Ketua Umum PBNU terhitung mulai 26 November 2025 pukul 00.45 WIB.

4. Tidak Lagi Berwenang Menggunakan Atribut Jabatan

Surat itu juga menegaskan bahwa sejak waktu tersebut, Gus Yahya tidak lagi memiliki hak dan kewenangan menggunakan atribut, fasilitas, atau bertindak atas nama Ketua Umum PBNU.

5. PBNU Akan Gelar Rapat Pleno

Surat edaran tersebut menyatakan bahwa PBNU akan segera menggelar Rapat Pleno untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perkumpulan NU terkait mekanisme pemberhentian dan pergantian antar waktu.

Selama kekosongan jabatan Ketua Umum, kepemimpinan PBNU disebut berada sepenuhnya di tangan Rais Aam sebagai pimpinan tertinggi organisasi.

Surat itu juga menyebut bahwa apabila Gus Yahya keberatan terhadap keputusan tersebut, ia dapat mengajukan permohonan kepada Majelis Tahkim NU sesuai peraturan penyelesaian perselisihan internal.

Sumber: NU Online

JAKARTA (jurnalislam.com)– Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPIJ) atau Jakarta Islamic Centre (JIC) menggelar Kajian Remaja Akbar bertema “The Journey of Tauhid: Menjadi Remaja Hebat Aqidah Kuat” di Ruang Convention Hall JIC, Jakarta Utara, Selasa (25/11/2025).

Kegiatan yang berlangsung pukul 08.00–11.30 WIB itu menghadirkan tiga pembicara, yakni Koh Denis Lim, Koh Dondy Tan, serta anggota DPR RI Sigit Purnomo S.AP., S.H. (Pasha Ungu). Acara diikuti ratusan remaja dari berbagai sekolah dan komunitas.

Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari upaya JIC memperkuat aqidah dan karakter remaja di tengah derasnya pengaruh era digital.

Kepala JIC, KH Muhyiddin Ishaq, dalam sambutannya menyoroti gaya penyampaian materi para pembicara yang dianggap lugas dan relevan. Ia memberikan apresiasi khusus kepada Koh Dondy Tan. “Bahasanya lugas betul. Saya bilang diskusi, tapi beliau bilang debat. Dan memang mujadalah itu debat. Jadi Koh Dondy lebih betul dari saya,” ujarnya.

Kiai Muhyiddin juga mengungkapkan ketertarikannya terhadap kajian lintas agama yang disampaikan para narasumber. Ia menyatakan hadir di acara tersebut untuk menimba ilmu.

“Banyak hal yang saya enggak tahu, terutama soal Injil, Bibel, dan Taurat. Saya punya dasar Kristologi sejak tahun 1978, tapi setelah itu hilang. Makanya saya mau belajar lagi sama Koh Dondy,” kata Kiai Muhyiddin.

Asisten Kesejahteraan Rakyat Pemprov DKI Jakarta, Dr. H. Ali Maulana Hakim, S.IP, M.Si., yang turut hadir, menegaskan pentingnya keteguhan aqidah generasi muda dalam menghadapi arus globalisasi. Ia menyampaikan bahwa Jakarta kini mengusung visi sebagai kota global berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. “Kota global itu berarti kota yang sangat terbuka. Karena itu pemahaman tauhid jadi sangat penting agar anak-anak kita tetap teguh,” jelas Ali.

Ali Maulana juga menyoroti fenomena sosial yang memprihatinkan seperti tawuran, narkoba, seks bebas, hingga hilangnya adab remaja. Ia menekankan bahwa pembinaan karakter membutuhkan peran seluruh elemen masyarakat. “Membentuk karakter seorang anak itu butuh orang sekampung. Semua terlibat,” tegasnya.

Salah satu narasumber, Koh Denis Lim, memaparkan kisah hijrahnya dari kehidupan kelam sebagai bandar kasino. Ia menceritakan titik balik yang membuatnya meninggalkan dunia tersebut, termasuk momen ketika ia tersentuh ceramah tentang rezeki.

“Kayak digampar asli,” ujarnya.

Ia kemudian memutuskan pulang, menjadi santri di Daarut Tauhiid, dan melanjutkan pendidikan hingga kini mengambil studi Ekonomi Syariah.

Sementara itu, Pasha Ungu menyoroti pentingnya kualitas generasi muda dalam visi Indonesia Emas 2045. Ia menilai program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis pemerintah.

“Kalau makan bergizi, maka kita akan jadi manusia yang penuh gizi. Kalau tidak, maka dia akan stunting,” katanya.

Narasumber lainnya, Koh Dondy Tan, menyoroti ancaman perang pemikiran terhadap umat Islam. Ia menyampaikan bahwa pemurtadan masih terjadi melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan ayat-ayat Al-Qur’an. Karena itu ia mengembangkan pendekatan yang ia sebut “Krislamologi”.

“Saya ingin menggabungkan ilmu Kristologi dengan Islamologi supaya ketika Islam diserang, kita bisa menjawab dan melakukan counter-attack secara ilmiah,” ujar Koh Dondy.

Acara ditutup dengan ajakan agar para remaja memperkuat tauhid dan terus meningkatkan pemahaman agama sebagai bekal menghadapi tantangan zaman. JIC menyatakan akan terus menghadirkan program edukatif untuk memperkuat karakter generasi muda Jakarta.

JAKARTA (jurnalislam.com)— Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memanggil dan menghadirkan Bobby Nasution sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara. Desakan ini disampaikan ICW dalam siaran pers tertanggal Kamis, 20 November 2025.

ICW menilai sikap KPK yang hingga kini belum memeriksa Bobby terkait proyek Jalan Sipiongot Batas Labuhanbatu dan Jalan Hutaimbaru Sipiongot menjadi sinyal lemahnya komitmen lembaga antirasuah tersebut. ICW bahkan menyebut KPK berpotensi “masuk angin”.

Pada 26 Juni 2025, KPK telah menangkap lima orang tersangka yang diduga bersekongkol untuk memenangkan salah satu pelaku usaha dengan imbalan uang Rp2 miliar. Selain itu, pada 22 dan 23 April 2025, Bobby Nasution diketahui mengunjungi lokasi proyek bersama Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting.

Dengan adanya rangkaian informasi tersebut, ICW menyatakan langkah Hakim Khamozaro Waruru yang meminta KPK menghadirkan Bobby sebagai saksi adalah tepat dan harus segera dijalankan.

𝗗𝘂𝗴𝗮𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗹𝗮𝗻𝗴𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗔𝘁𝘂𝗿𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗲𝗹𝗼𝗹𝗮𝗮𝗻 𝗞𝗲𝘂𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗗𝗮𝗲𝗿𝗮𝗵

ICW juga menyoroti dugaan keterlibatan Bobby dalam penggeseran anggaran APBD Sumut hingga empat kali untuk pembiayaan proyek jalan tersebut. Perubahan anggaran itu disebut dilakukan tanpa sepengetahuan Badan Anggaran DPRD Sumut.

Padahal, Pasal 177–179 PP Nomor 12 Tahun 2019 menegaskan bahwa perubahan APBD wajib melalui persetujuan DPRD. Karena itu, ICW menilai tindakan tersebut patut diduga sebagai perbuatan melawan hukum.

𝗜𝗻𝗱𝗶𝗸𝗮𝘀𝗶 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗱𝗮𝗻 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻 𝗞𝗲𝗯𝗮𝗸𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗥𝘂𝗺𝗮𝗵 𝗛𝗮𝗸𝗶𝗺

ICW juga mengungkap adanya indikasi intervensi politik dalam penanganan perkara ini. Sebelumnya, upaya penyidik KPK untuk memeriksa Bobby disebut kandas karena ditolak oleh Kepala Satgas yang berasal dari unsur kepolisian.

Situasi semakin menguatkan dugaan tekanan politik setelah rumah Hakim Khamozaro Waruru mengalami kebakaran tak lama setelah ia memerintahkan KPK untuk memeriksa Bobby. Meski terduga pelaku telah ditangkap, ICW meminta kepolisian mengungkap aktor intelektual di balik peristiwa itu.

Menurut ICW, apabila terbukti ada kaitan dengan perintah pemeriksaan Bobby Nasutionyang merupakan menantu mantan Presiden RI ke-7 maka insiden tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya teror sekaligus obstruction of justice.

𝗧𝘂𝗻𝘁𝘂𝘁𝗮𝗻 𝗜𝗖𝗪 𝗸𝗲𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗞𝗣𝗞

Melalui pernyataan resminya, ICW meminta KPK untuk:

1. Segera memanggil dan menghadirkan Bobby Nasution dalam persidangan sesuai perintah hakim.

2. Membuka penyelidikan baru terhadap dugaan keterlibatan Bobby dalam proyek pembangunan jalan Sipiongot Batas Labuhanbatu dan Hutaimbaru Sipiongot.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena diduga melibatkan pejabat kunci di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan tokoh politik nasional.

JAKARTA (jurnalislam.com)- Badan Pengurus Pusat Forum Lingkar Pena (BPP FLP) sukses menyelenggarakan acara Musyawarah Kerja Nasional. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Hotel Sofyan Jakarta Pusat, Sabtu-Ahad (22-23 November 2025).

Mengambil tema, ”Mewujudkan Organisasi Profesional Berkeadaban” kegiatan tersebut dihadiri pengurus Dewan Pertimbangan FLP, Asma Nadia, Helvy Tiana Rosa, Irfan Hidayatullah selain tentunya jajaran pengurus lainnya.

Menurut Ketua Umum FLP, Sugiarti Mukernas ini diadakan sebagai upaya untuk membas tentang program kerja FLP selama 4 tahun kedepan.

“Kita fokuskan lima hal, diantaranya adalah kaderisasi penulis, adaptasi digital, membangkitkan karya ke Palestinaan, mengokohkan karya di FLP bagaimana FLP harus membangun jaringan serta bisnisnya harus terus berjalan untuk membiayai seluruh kegiatan dalam berliterasi,” ujarnya, Ahad (23/11/2025).

JAKARTA (jurnalislam.com)- Pengurus Badan Pengurus Pusat Forum Lingkar Pena (BPP FLP) periode 2025-2029 resmi dilantik. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Hotel Sofyan, Jakarta Pusat, Sabtu (22/112025). Seluruh pengurus BPP FLP dilantik oleh Helvy Tiana Rosa wakil dari Dewan Pertimbangan.

Sugiarti terpilih menjadi Ketua Umum FLP, Anugrah Roby Syahputra sebagai Sekjend dan Rully Febrianti sebagai Bendahara Umum.

Sugiarti sendiri ditetapkan sebagai Ketua Umum saat diselenggarakan Musyawarah Nasional FLP yang diselenggarakan di Surabaya, Jumat- Ahad (17-19 Oktober 2025) mengalahkan calon lainnya.

Dalam pelantikan ini juga didirikan divisi baru terkait kemanusiaan yaitu Divisi kePalestinaan. Divisi tersebut nantinya akan fokus dalam sosialisasi dan edukasi tentang informasi Palestina.

“Dalam pelantikan ini ada yang istimewa karena ada divisi baru yaitu Divisi Palestina yang merupakan rekomendasi saat Musyawarah Nasional yang diadakan di Surabaya bulan lalu,” ujarnya.

Helvy Tiana Rosa dalam sambutannya meminta agar seluruh pengurus BPP FLP bersemengat dan berjuang dalam ladang dakwah ini.

“Hari ini FLP harus bangkit dengan karya-karyanya sehingga bisa mengikuti even internasional sehingga terbangun kualitas penulis yang lebih baik tentunya,”ujarnya.

JAKARTA (jurnalislam.com)– Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama memiliki mekanisme organisasi yang tertata dan berlandaskan konstitusi. Karena itu, setiap persoalan internal harus dirujukkan kembali kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Dalam konferensi pers usai acara Silaturahim Alim Ulama di Gedung PBNU, Ahad malam (23/11/2025), Gus Yahya menyampaikan bahwa segala bentuk pernyataan maupun tindakan dari siapapun harus selaras dengan aturan organisasi.

“Semua statemen, baik lisan maupun tulisan, wajib diukur dengan sistem aturan yang berlaku di dalam konstitusi organisasi,” ujarnya.

Menurutnya, para alim ulama yang hadir sepakat bahwa polemik terkait hasil rapat harian Syuriyah harus diselesaikan melalui koridor AD/ART. Bila ditemukan kekurangan atau ganjalan, hal itu mesti dibahas bersama tanpa memperlebar ketegangan di internal kepemimpinan.

“Intinya, semua sepakat bahwa persoalan organisasi dikembalikan ke AD/ART. Jika ada kekurangan, diselesaikan bersama, bukan dengan memperuncing konflik,” terang Gus Yahya.

Pertemuan yang diikuti sekitar 60 kiai—baik hadir langsung maupun secara daring karena faktor usia dan jarak—juga menyepakati rencana menggelar forum yang lebih besar. Pertemuan lanjutan itu akan dipusatkan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, dalam waktu dekat.

“Insya Allah akan ada pertemuan yang lebih luas, dituanrumahi oleh Pesantren Lirboyo,” tambahnya.

Gus Yahya menekankan bahwa inisiatif silaturahim ini datang dari Tanfidziyah PBNU untuk menyerap nasihat para kiai guna merespons perkembangan situasi organisasi.

“Pertemuan ini adalah inisiatif Tanfidziyah. Kami membutuhkan masukan, arahan, dan nasihat para kiai terhadap kondisi yang sedang kita hadapi,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa para kiai yang hadir merupakan satu komunitas yang utuh dan tidak terbagi dalam kelompok tertentu.

“Para kiai ini pada dasarnya satu komunitas. Tidak ada pihak-pihak yang saling berseberangan. Fokus silaturahim malam ini adalah mendengar pandangan dan nasihat para kiai sepuh,” tutup Gus Yahya.

Sumber: NU Online