Dialog Mahasiswi 2025 Bulukumba: Menyelami Makna Cinta, Waktu, dan Kehilangan dalam Cahaya Dakwah

BULUKUMBA (jurnalislam.com)– Setiap perjalanan kehidupan, kita selalu dipertemukan dengan tiga hal yang tidak bisa dipisahkan yaitu cinta, waktu, dan kehilangan. Tiga hal ini menjadi guru yang diam-diam menuntun manusia menuju kedewasaan jiwa dan ketenangan hati.

Berlandaskan semangat itulah, kegiatan Dialog Mahasiswi 2025 hadir sebagai ruang silaturahim, tempat berbagi kisah, dan ajang menumbuhkan ukhuwah di antara mahasiswi se-Kabupaten Bulukumba, bertempat di Aula HDR Chiciken pada Ahad (02/11/2025).

Mengangkat tema “The Hidden Light tentang Cinta, Waktu, dan Kehilangan, Lalu Apa yang Tersisa?”, kegiatan ini menghadirkan suasana yang sarat makna. Ia bukan sekedar pertemuan, melainkan perhentian kecil di tengah padatnya aktivitas perkuliahan, tempat di mana para mahasiswi berhenti sejenak untuk menyelami makna kehidupan, menyapa diri sendiri, dan mengingat kembali tujuan perjalanan mereka.

Acara ini terselenggara berkat kerja sama empat lembaga dakwah kampus yaitu Lembaga Dakwah Kampus Darul ‘Ilmi (LDK-DI) Bulukumba, Lembaga Dakwah Kampus Raudhatul Falah (LDK-RF) Bulukumba, Lembaga Dakwah Kampus Al-‘Aafiyah Bulukumba, dan Lembaga Dakwah Kampus Asy-Syifaa’ Bulukumba.

Melalui sinergi ini, kegiatan menjadi simbol persatuan dalam dakwah kampus, menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam mampu merangkul, bukan memisahkan. Mempertemukan para mahasiswi dari berbagai perguruan tinggi di Bulukumba, yakni Universitas Muhammadiyah Bulukumba (UMB), STAI Al-Ghazali Bulukumba, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Panrita Husada Bulukumba, Akademi Kebidanan (AKBID) Tahirah Al-Baeti Bulukumba, serta Institut Teknologi Bina Adinata (ITEB) Bulukumba.

Mewakili Ketua Lembaga Dakwah Kampus Bulukumba, Hasriani, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya kegiatan ini.

“Dialog Mahasiswi bukan hanya ajang berkumpul, tapi ruang untuk saling menguatkan. Di sini, kita belajar bahwa dakwah bukan hanya tentang menyampaikan, tetapi juga tentang mendengarkan dan memahami,” ungkapnya.

Bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting bagi para mahasiswi untuk mempertegas peran mereka sebagai penyeru kebaikan.

“Kita ingin menumbuhkan generasi mahasiswi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual. Semoga dari forum seperti inilah lahir cahaya-cahaya baru yang akan terus membawa dakwah dengan kelembutan dan cinta,” tambahnya.

Kegiatan Dialog Mahasiswi 2025 resmi dibuka oleh Dr. Asnarti Said Culla, S.H., M.H., selaku Ketua Pokja IV TP PKK Kabupaten Bulukumba. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan rasa haru dan kebanggaan melihat semangat para mahasiswi yang dengan penuh kesadaran ingin belajar dan memperdalam nilai-nilai agama.

“Melihat anak-anak muda yang masih mau duduk bersama untuk belajar tentang agama di tengah hiruk-pikuk dunia hari ini sungguh membuat hati ini terharu”, ujarnya dengan penuh rasa syukur.

“Bahwa kegiatan seperti ini menjadi pengingat dalam menuntut ilmu agama bukan sekedar menambah pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan adab, keikhlasan, dan kedekatan dengan Allah. Selama cahaya ilmu dan iman masih dijaga di hati generasi muda, insya Allah masa depan umat akan tetap bercahaya,” tutupnya.

Sebagai pemateri utama, Ustazah Ariani Abbas, S.Pd. menyampaikan materi yang menggugah perasaan dan menyentuh sanubari. Dengan tutur yang lembut namun sarat makna, beliau mengajak para peserta untuk menelusuri hakikat cinta yang sejati, cinta yang bukan sekedar rasa, tapi bentuk ibadah dan penghambaan kepada Allah.

“Setiap manusia pasti akan berhadapan dengan kehilangan. Tapi sesungguhnya, di balik kehilangan itu ada pelajaran yang ingin Allah sampaikan. Kadang, Dia mengambil sesuatu agar kita bisa melihat apa yang selama ini luput kita syukuri,” tuturnya.

Beliau juga menekankan pentingnya menghargai waktu sebagai amanah kehidupan.

“Waktu bukan sekadar detik yang berjalan. Ia adalah saksi. Setiap detik akan menanyakan, untuk apa engkau hidup hari ini? Karena waktu yang terlewat tanpa makna, adalah kehilangan yang paling sunyi,” jelasnya.

Kegiatan dirangkaikan pula dengan pembagian grand prize dan door prize menarik bagi para peserta yang aktif selama kegiatan berlangsung. Suasana semakin hangat ketika peserta menyampaikan kesan dan pesan mereka, menggambarkan rasa syukur dan bahagia bisa menjadi bagian dari kegiatan yang sarat makna ini.

Nur Azizah mahasiswi Universitas Muhammadiyah Bulukumba, mengungkapkan kesannya sepanjang mengikuti Dialog Mahasiswi.

“Di tengah kesibukan kuliah. Saya jadi sadar bahwa kehilangan bukan berarti berakhir, tapi kadang justru menjadi cara Allah mengajarkan arti cinta yang sebenarnya. Setiap kehilangan membawa kita pada cahaya baru, kalau kita mau melihatnya dengan hati. Yang membuat acara ini berbeda adalah suasananya. Semua peserta seperti saudara. Kami datang dengan hati yang mungkin lelah, tapi pulang dengan hati yang lebih tenang,” jelasnya.

Acara diakhiri dengan pembagian kelompok belajar, sebagai bentuk tindak lanjut agar semangat yang tumbuh dari kegiatan ini tidak berhenti di ruang dialog, melainkan terus hidup dalam lingkar-lingkar ilmu dan ukhuwah yang penuh keberkahan.

ICW: Dana Reses DPR dan DPD Dikelola Tertutup, Potensi Korupsi Menganga Lebar

JAKARTA (jurnalislam.com)– Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali menyoroti lemahnya transparansi keuangan lembaga legislatif. Lembaga antikorupsi itu menyatakan bahwa pengelolaan dana reses dan kunjungan daerah pemilihan (dapil) oleh DPR dan DPD RI dilakukan secara tertutup, sehingga membuka potensi besar terjadinya korupsi.

ICW menyampaikan surat keberatan resmi kepada kedua lembaga tersebut pada 28 Oktober 2025. Sebelumnya, ICW telah mengajukan permohonan informasi publik pada 21 Agustus 2025 untuk meminta rincian gaji, tunjangan, dana reses, dana aspirasi, serta laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kunjungan dapil dan reses tahun sidang 2024–2025.

Namun, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPR dan DPD hanya memberikan lampiran peraturan dan data umum tentang gaji serta tunjangan. Tidak ada satupun data yang berkaitan dengan besaran maupun laporan penggunaan dana reses.

Padahal, menurut ICW, dana tersebut sangat besar. “Setiap anggota DPR diperkirakan menerima sekitar Rp2,3 miliar per tahun untuk kunjungan ke dapil selama masa reses,” ungkap ICW.

𝗗𝗮𝗻𝗮 𝗕𝗲𝘀𝗮𝗿, 𝗧𝗮𝗻𝗽𝗮 𝗔𝗸𝘂𝗻𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝘀

ICW menegaskan, dana sebesar itu seharusnya dikelola secara transparan, karena digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Namun, tanpa laporan pertanggungjawaban yang terbuka, dana tersebut justru rentan disalahgunakan.

“Dana reses bisa saja digunakan untuk menutup biaya politik yang dikeluarkan saat pemilu, bahkan dimanfaatkan untuk memperkuat jejaring patronase di daerah menjelang kontestasi berikutnya,” tulis ICW dalam siaran persnya.

Akibatnya, aspirasi rakyat yang seharusnya menjadi dasar penyusunan kebijakan publik justru diabaikan. “Warga dirugikan karena kebijakan yang dibentuk tidak berbasis masalah nyata di lapangan,” lanjut ICW.

𝗞𝗲𝗻𝗮𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗧𝘂𝗻𝗷𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗗𝗣𝗥, 𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗽𝗮𝗿𝗮𝗻𝘀𝗶 𝗗𝗶𝗽𝗲𝗿𝘁𝗮𝗻𝘆𝗮𝗸𝗮𝗻

Selain dana reses, ICW juga menyoroti ketertutupan DPR dalam kebijakan tunjangan rumah dinas. Setelah menuai kritik publik pada Agustus 2025, pimpinan DPR mengumumkan penghentian tunjangan tersebut. Namun, data menunjukkan take-home pay anggota DPR justru meningkat.

ICW menduga ada upaya menipu publik dengan menghapus label “tunjangan rumah dinas” tetapi menambah nominal pada komponen gaji dan tunjangan lainnya.

Ketika diminta membuka catatan rapat konsultasi pimpinan DPR dan fraksi-fraksi pada 4 September 2025 yang membahas hal itu, DPR menolak dengan alasan rapat bersifat tertutup. Padahal, menurut ICW, rapat tersebut tidak memuat informasi rahasia dan seharusnya bisa diakses publik.

𝗗𝘂𝗴𝗮𝗮𝗻 𝗞𝗼𝗿𝘂𝗽𝘀𝗶 𝗥𝘂𝗺𝗮𝗵 𝗗𝗶𝗻𝗮𝘀 𝗗𝗣𝗥

ICW juga mengingatkan bahwa KPK saat ini sedang menyelidiki dugaan korupsi pengadaan rumah dinas DPR di kawasan Ulujami dan Kalibata pada tahun anggaran 2020. Kasus itu diduga merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah akibat penggelembungan harga.

“Masalah tunjangan dan pengadaan rumah dinas harus disikapi serius, karena menyangkut potensi penyalahgunaan dana publik,” tegas ICW.

𝗜𝗖𝗪 𝗗𝗲𝘀𝗮𝗸 𝗞𝗲𝘁𝗲𝗿𝗯𝘂𝗸𝗮𝗮𝗻 𝗣𝘂𝗯𝗹𝗶𝗸

Atas berbagai temuan tersebut, ICW mendesak DPR dan DPD RI untuk segera membuka seluruh informasi terkait besaran dan pengelolaan dana reses, kunjungan dapil, serta dokumen rapat perubahan tunjangan.

ICW menegaskan, informasi tersebut tidak hanya untuk lembaganya, tetapi juga harus dipublikasikan kepada masyarakat melalui situs resmi DPR dan DPD.

“Penolakan DPR dan DPD untuk membuka informasi publik merupakan bentuk pembangkangan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” tutup ICW.

Sumber: Siaran Pers ICW, 29 Oktober 2025

Ratusan Anak Terpisah dari Keluarga saat Serangan RSF di Al Fasher

SUDAN (jurnalislam.com)– Sekitar 750 anak dilaporkan meninggalkan kota Al Fasher di Sudan Barat tanpa keluarga mereka di tengah meningkatnya serangan brutal yang dilakukan oleh milisi Pasukan Dukungan Cepat (RSF), demikian menurut pernyataan Komite Koordinasi Pengungsi dan Pengungsi Darfur pada Sabtu (1/11).

Komite tersebut melaporkan bahwa lebih dari 36.000 warga sipil telah melarikan diri dari Al Fasher, ibu kota negara bagian Darfur Utara, akibat kekerasan yang terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir.

Sebagian besar pengungsi kini terkonsentrasi di Tawila, sekitar 60 kilometer dari Al Fasher, dengan kondisi yang sangat memprihatinkan.

“Keluarga-keluarga yang mengungsi sangat membutuhkan makanan dan bantuan kemanusiaan mendesak,” terang komite itu.

Komite juga menyoroti adanya laporan kekerasan seksual terhadap warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, yang melarikan diri dari wilayah pertempuran.

Sebagian besar pengungsi dilaporkan menderita malnutrisi parah, terutama anak-anak dan lansia, akibat blokade bantuan dan rusaknya infrastruktur dasar di wilayah tersebut.

Sementara itu, pemimpin RSF Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) pada Rabu (30/10) mengakui adanya “pelanggaran” oleh pasukannya di Al Fasher dan mengklaim telah membentuk komite investigasi internal.

Sejak 15 April 2023, Sudan terjerumus dalam perang saudara antara militer nasional dan RSF yang gagal dihentikan oleh berbagai upaya mediasi regional maupun internasional. Konflik ini telah menewaskan sekitar 20.000 orang dan menyebabkan lebih dari 15 juta warga mengungsi, menjadikannya salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. (Bahry)

Sumber: TRT

RSF Serang Kamp Pengungsi di Sudan Selatan, 12 Warga Sipil Tewas

SUDAN (Jurnalislam.com) – Sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka parah setelah milisi Pasukan Dukungan Cepat (RSF) menyerang dua lokasi penampungan warga sipil terlantar di negara bagian Kordofan Selatan, Sudan, pada Sabtu (1/11).

Menurut laporan Jaringan Dokter Sudan (Sudan Doctors Network), tujuh warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, tewas ketika RSF menembaki kamp pengungsi di wilayah al-Abbasiya Tagali.

Serangan itu terjadi tak lama setelah RSF melancarkan serangan drone yang menargetkan kantor pusat Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) di ibu kota provinsi Kadugli, yang menewaskan lima anak.

Jaringan Dokter Sudan mengecam keras aksi tersebut dan menyebutnya sebagai “kejahatan lain yang menambah catatan genosida RSF terhadap rakyat Sudan.”

Hingga kini, RSF belum memberikan tanggapan resmi atas tuduhan tersebut.

Sudan telah terjerumus dalam perang saudara sejak April 2023 antara militer nasional dan kelompok paramiliter RSF. Konflik ini telah menewaskan ribuan orang dan memaksa jutaan lainnya mengungsi, menjadikannya salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. (Bahry)

Sumber: TRT

Sudan Tolak Campur Tangan Asing, Serukan Akhiri Serangan RSF

KHARTUM (jurnalislam.com)– Pemerintah Sudan menyatakan menyambut baik setiap upaya regional dan internasional yang bertujuan mengakhiri perang di negaranya serta menghentikan serangan brutal Pasukan Dukungan Cepat (RSF), kelompok paramiliter yang disebut bertanggung jawab atas kejahatan terhadap rakyat Sudan.

Dalam pernyataannya pada Sabtu (1/11), Kementerian Luar Negeri Sudan menegaskan bahwa pemerintah “menolak segala bentuk campur tangan asing yang tidak menghormati kedaulatan Sudan, lembaga-lembaganya yang sah, serta haknya untuk membela rakyat dan wilayahnya.”

“Pemerintah Sudan menyambut baik segala upaya untuk menghentikan serangan teroris milisi RSF terhadap kota-kota dan infrastruktur, serta mencabut pengepungan agar tragedi dan kejahatan terhadap rakyat Sudan tidak terulang kembali,” demikian isi pernyataan tersebut.

Pernyataan ini disampaikan menanggapi seruan bersama Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat yang meminta diberlakukannya “gencatan senjata kemanusiaan” guna memperlancar masuknya bantuan ke berbagai wilayah Sudan.

Namun, Kementerian Luar Negeri Sudan menyesalkan sikap komunitas internasional yang gagal menekan RSF agar melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2736 dan 1591, termasuk mencabut pengepungan di kota El Fasher dan membuka akses bantuan kemanusiaan bagi warga sipil, terutama perempuan, anak-anak, dan lansia.

Kota El Fasher, yang menjadi pusat kemanusiaan utama bagi lima negara bagian Darfur, telah menjadi medan pertempuran sengit antara tentara Sudan dan RSF sejak Mei 2024, meski ada peringatan internasional soal risiko kekejaman massal di wilayah tersebut.

Konflik antara militer Sudan dan RSF telah berlangsung sejak April 2023 dan menjatuhkan negara itu ke dalam krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Menurut data PBB, lebih dari 20.000 orang tewas dan 15 juta orang terpaksa mengungsi, sementara lembaga penelitian berbasis di Amerika Serikat memperkirakan jumlah korban sebenarnya mencapai 130.000 jiwa. (Bahry)

Sumber: TRT

Hamas Tanggapi Klaim Israel Soal Jenazah Tawanan, Serukan Dukungan untuk Evakuasi di Gaza

GAZA (jurnalislam.com)— Sayap bersenjata Hamas, Brigade Izz ad-Din al-Qassam, pada Sabtu (1/11) mengeluarkan pernyataan menanggapi pengumuman Israel bahwa jenazah yang baru-baru ini diterima Tel Aviv bukanlah milik tawanan Israel. Dalam pernyataannya, Al-Qassam menyerukan dukungan internasional untuk membantu mengevakuasi jenazah tawanan yang masih tertinggal di wilayah Gaza.

Melalui unggahan di kanal Telegram dan beberapa platform lainnya, Brigade Al-Qassam menjelaskan bahwa pada Jumat sebelumnya mereka telah menawarkan untuk menyerahkan tiga sampel jenazah yang belum teridentifikasi. Namun, pihak Israel menuntut agar jenazah-jenazah tersebut diperiksa terlebih dahulu.

Kelompok perlawanan itu menegaskan bahwa penyerahan jenazah dilakukan untuk “mencegah klaim musuh”, yang ditengarai ingin menuduh Hamas melanggar kesepakatan gencatan senjata karena tidak menyerahkan jenazah tawanan.

Brigade Al-Qassam juga menyatakan kesiapannya untuk mengevakuasi jenazah para tawanan Israel yang tersisa, termasuk yang berada di luar “Garis Kuning” wilayah yang kini dikuasai penuh oleh militer Israel. Mereka menyerukan kepada para mediator dan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) agar segera membantu menyediakan peralatan serta tim teknis untuk melakukan evakuasi di bawah pengawasan internasional.

Namun, Al-Qassam menuding Israel justru memblokir masuknya peralatan berat ke Gaza yang diperlukan untuk memindahkan puing-puing bangunan. Tel Aviv juga terus mempertahankan kehadiran militernya di lebih dari 50 persen wilayah Jalur Gaza, yang kini berada di bawah kendalinya.

Sementara itu, militer Israel pada Sabtu pagi mengonfirmasi bahwa jenazah yang diterima melalui Palang Merah pada Jumat malam bukanlah milik dari 11 tawanan Israel yang masih hilang.

Radio Militer Israel melaporkan bahwa otoritas keamanan tidak menganggap penyerahan jenazah tersebut sebagai pelanggaran perjanjian gencatan senjata, karena sebelumnya mereka sudah mengetahui bahwa jenazah itu kemungkinan bukan tawanan Israel.

Seorang sumber Israel yang dikutip oleh Ynet News berbahasa Ibrani mengatakan, “Sejak awal kami menilai kemungkinan bahwa jenazah tersebut adalah milik tawanan [Israel] sangat kecil.” (Bahry)

Sumber: TNA

Anak-anak Gaza Kembali ke Sekolah Setelah Dua Tahun Terhenti Akibat Perang

GAZA (jurnalislam.com)— Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengumumkan pekan ini bahwa sejumlah sekolah di Jalur Gaza mulai dibuka kembali secara bertahap setelah dimulainya gencatan senjata antara kelompok perlawanan dan penjajah Israel. Anak-anak Gaza kini perlahan dapat kembali menikmati kegiatan belajar, meski dalam keterbatasan.

Kepala UNRWA, Philippe Lazzarini, mengatakan pada Selasa (28/10) bahwa lebih dari 25.000 anak telah bergabung dengan ruang belajar sementara yang disediakan UNRWA, sementara sekitar 300.000 siswa lainnya mengikuti kelas daring.

Di Sekolah Al Hassaina di wilayah Nuseirat barat, Gaza tengah, kegiatan belajar mengajar kembali dimulai pada Sabtu, meskipun fasilitas yang tersisa sangat terbatas akibat kehancuran selama agresi Zionis.

“Saya sekarang kelas enam, tetapi saya kehilangan dua tahun sekolah karena pengungsian dan perang,” ujar Warda Radwan, siswi berusia 11 tahun, kepada AFP.

Selama dua tahun serangan brutal Israel di Gaza, Sekolah Al Hassaina seperti banyak sekolah UNRWA lainnya beralih fungsi menjadi tempat penampungan bagi puluhan keluarga pengungsi. Hingga kini, sisa-sisa kehidupan pengungsi masih tampak dari jemuran pakaian yang bergantungan di tiga lantai bangunan sekolah.

Radwan menuturkan, proses belajar dimulai kembali secara perlahan setelah keluarga-keluarga yang mengungsi mulai meninggalkan sekolah. “Sekarang kami bisa belajar lagi seperti dulu,” katanya penuh semangat.

Suasana haru dan semangat tampak di halaman sekolah. Anak-anak perempuan berbaris untuk apel pagi, melakukan peregangan ringan, dan meneriakkan yel-yel, “Hidup Palestina!”

Namun kondisi ruang belajar masih jauh dari layak. Sekitar 50 anak perempuan berdesakan di satu ruangan, duduk di lantai tanpa meja maupun kursi. Mereka menyalin pelajaran dengan penuh antusias dari papan tulis ke buku catatan di pangkuan mereka.

Kelas lain yang diisi para remaja perempuan menghadapi situasi serupa belajar di lantai, dengan semangat yang tak padam.

Jenin Abu Jarad, salah satu kerabat siswa, menyampaikan rasa syukurnya melihat anak-anak kembali bersekolah.
“Sejak 7 Oktober, anak-anak kami tidak lagi masuk sekolah. Mereka hanya bisa mengambil air, membeli makanan, atau bermain di jalan. Alhamdulillah, sekitar seminggu hingga sepuluh hari terakhir ini, sekolah-sekolah mulai dibuka kembali secara bertahap,” ujarnya.

Meski dengan segala keterbatasan, kembalinya anak-anak Gaza ke sekolah menjadi simbol keteguhan mereka dalam menghadapi penjajahan dan kehancuran yang terus menimpa tanah air mereka. (Bahry)

Sumber: TNA

Afghanistan dan Pakistan Sepakati Perpanjangan Gencatan Senjata di Bawah Mediasi Turki dan Qatar

ISTANBUL (jurnalislam.com)— Afghanistan dan Pakistan sepakat memperpanjang gencatan senjata dalam perundingan yang dimediasi oleh Turki dan Qatar di Istanbul, 25–30 Oktober 2025. Kesepakatan itu menjadi langkah lanjutan dari gencatan senjata sementara yang sebelumnya dicapai di Doha awal bulan ini.

Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Turki pada Kamis (30/10), disebutkan bahwa seluruh pihak Afghanistan, Pakistan, Turki, dan Qatar telah mencapai konsensus untuk mempertahankan gencatan senjata serta membentuk mekanisme pemantauan dan verifikasi guna memastikan perdamaian tetap terjaga.

“Para pihak juga sepakat untuk menjatuhkan sanksi kepada siapa pun yang melanggar perjanjian,” bunyi pernyataan tersebut sebagaimana dikutip dari laman resmi mfa.gov.tr.

Pertemuan di Istanbul juga menghasilkan kesepakatan untuk membahas prinsip-prinsip tambahan implementasi yang akan difinalisasi dalam pertemuan tingkat tinggi pada 6 November 2025 mendatang, juga di Istanbul. (Bahry)

Sumber: AA

Dewan Keamanan PBB Kecam Kekejaman RSF terhadap Warga Sipil di Sudan

NEW YORK (jurnalislam.com)– Para anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengecam keras serangan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter terhadap kota Al Fasher di Darfur Utara, Sudan, serta menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya kekerasan terhadap warga sipil.

Dalam pernyataan resmi pada Kamis (30/10), DK PBB mengutuk kekejaman yang dilaporkan dilakukan oleh RSF, termasuk eksekusi di tempat, penahanan sewenang-wenang, serta tindakan kekerasan bermotif etnis terhadap penduduk sipil.

Mereka memperingatkan adanya “risiko serius terjadinya kekejaman berskala besar” di kawasan tersebut.

Merujuk pada Resolusi 2736 (2024), Dewan Keamanan menuntut RSF untuk mencabut pengepungan Al Fasher dan segera menghentikan pertempuran. DK PBB juga menegaskan agar semua pihak yang terlibat konflik melindungi warga sipil serta mematuhi hukum humaniter internasional.

“Semua pihak harus menjamin keselamatan personel kemanusiaan, fasilitas, dan aset mereka, serta memastikan akses bantuan tanpa hambatan,” tegas pernyataan DK PBB.

Dewan juga menyerukan agar setiap pelaku pelanggaran terhadap hukum internasional dimintai pertanggungjawaban.

𝗗𝗲𝘀𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗚𝗲𝗻𝗰𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗻𝗷𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗿𝗼𝘀𝗲𝘀 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗗𝗮𝗺𝗮𝗶

DK PBB menegaskan kembali bahwa prioritas utama saat ini adalah gencatan senjata yang berkelanjutan serta proses politik yang inklusif dan dimiliki oleh rakyat Sudan sendiri.

Selain itu, para anggota dewan meminta semua negara untuk menahan diri dari campur tangan eksternal yang dapat memperburuk konflik dan ketidakstabilan di Sudan.

“Dewan Keamanan menolak pembentukan otoritas pemerintahan paralel di wilayah yang dikuasai RSF,” tambah pernyataan tersebut.

RSF, kelompok paramiliter yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan tentara Sudan, merebut kota Al Fasher pada Ahad (26/10) setelah mengepung kota itu sejak Mei 2024.

Sejumlah laporan lokal dan internasional menyebutkan adanya pembunuhan massal, penyiksaan, serta pembersihan etnis sistematis yang dilakukan oleh pasukan RSF terhadap warga sipil di kota tersebut. (Bahry)

Sumber: TRT

Pasukan RSF Lanjutkan Serangan Brutal, Ribuan Warga Sudan Mengungsi

SUDAN (jurnalislam.com)— Lebih dari 4.500 warga sipil terpaksa mengungsi dari negara bagian Kordofan Utara, Sudan, di tengah meningkatnya serangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF), kelompok paramiliter yang terlibat dalam perang saudara melawan tentara Sudan.

Dalam pernyataannya di platform X (Twitter) pada Jumat (31/10), Jaringan Dokter Sudan (Sudan Doctors Network) menggambarkan adanya “eksodus cepat” dari wilayah Bara menuju El Obeid akibat meningkatnya kekerasan dan pelanggaran terhadap warga sipil.

“Jumlah pengungsi telah melampaui 4.500 orang, termasuk 1.900 yang telah tiba di El Obeid. Sisanya masih dalam perjalanan dalam kondisi sulit dan kekurangan makanan, air, serta tempat tinggal,” tulis organisasi tersebut.

Sementara itu, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) pada Kamis (30/10) melaporkan tambahan 1.100 orang yang mengungsi dari Bara pekan ini, menjadikan total pengungsi baru di seluruh Sudan lebih dari 35.000 orang hanya dalam empat hari.

Pihak berwenang setempat mengonfirmasi adanya korban tewas dan luka-luka akibat serangan drone RSF di wilayah Zareibat Sheikh El Borai, Kordofan Utara. Serangan ini menandai semakin parahnya situasi keamanan di wilayah tersebut.

Sejak April 2023, Sudan terjerumus dalam perang saudara antara tentara nasional dan milisi RSF. Konflik ini telah menewaskan sedikitnya 20.000 orang dan memaksa lebih dari 15 juta orang mengungsi, menurut data PBB.

Di tengah tekanan internasional, RSF mengumumkan telah menangkap sejumlah anggotanya yang dituduh melakukan pelanggaran di Al Fasher, termasuk seorang pria bernama Abu Lulu, yang terekam dalam video terverifikasi AFP sedang mengeksekusi tahanan tak bersenjata dari jarak dekat.

Dalam klip lain yang diverifikasi AFP, Abu Lulu terlihat berdiri di antara milisi bersenjata di dekat puluhan mayat dan kendaraan yang terbakar. RSF kemudian merilis video yang menampilkan Abu Lulu di balik jeruji besi di lokasi yang diklaim sebagai penjara Darfur Utara.

Namun, kesaksian para penyintas yang melarikan diri ke Tawila menggambarkan kebrutalan yang lebih luas: pembunuhan massal, anak-anak ditembak sebelum orang tua mereka, dan perampokan terhadap warga sipil yang melarikan diri, lapor AFP.

Kepala Kemanusiaan PBB, Tom Fletcher, dalam laporannya kepada Dewan Keamanan PBB pada Kamis, menyebut adanya “laporan kredibel tentang eksekusi massal” di Al Fasher, yang menimbulkan keraguan besar terhadap klaim akuntabilitas RSF.

RSF sendiri memiliki akar dari milisi Janjaweed yang didukung pemerintah dalam konflik Darfur awal tahun 2000-an kelompok yang terkenal dengan kejahatan perang terhadap warga sipil. Kini, mereka kembali menghadapi tuduhan baru atas kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran berat terhadap hukum perang internasional. (Bahry)

Sumber: TRT