Fenomena “Confess” di Media Sosial dan Pilihan untuk Tidak Ikut Arus: Sebuah Refleksi

Oleh: Rika Arlianti DM

Beberapa tahun terakhir, konten bertema confess, baik dalam bentuk video, thread, maupun kampanye digital semakin mudah ditemui di berbagai platform media sosial. Ajakan untuk menyatakan perasaan dianggap sebagai bentuk keberanian, langkah dewasa, bahkan cara “mengamankan peluang” sebelum terlambat. Fenomena ini tidak hanya viral secara sesekali, tetapi telah menjadi bagian dari budaya digital generasi muda.

Merujuk pada journal.unnes.ac.id tentang Journal of Social and Industrial Psycology, data from the Indonesian Digital Report dari We Are Social, pada Januari 2023 terdapat sekitar 167 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia, setara dengan 60,4% dari total populasi. Dengan penggunaan media sosial yang sangat besar tersebut, wajar jika banyak interaksi romantis juga bermigrasi ke ranah digital, termasuk ekspresi rasa suka atau “confess”.

Menurut m.kumparan.com, kata confess sendiri dalam konteks media sosial telah mengalami perluasan makna. Secara tradisional, “confess” berarti mengaku akan kesalahan atau dosa, tetapi dalam bahasa gaul media sosial, confess banyak diartikan sebagai pengakuan perasaan romantis.

Perubahan makna ini mencerminkan realitas komunikasi modern, di mana batas antara ranah publik dan privat semakin kabur.

Menolak Confess Bukan Berarti Takut, Melainkan Sebuah Pilihan dengan Penuh Kesadaran

Banyak orang beranggapan bahwa tidak menyatakan perasaan sama dengan pengecut, kurang percaya diri, atau takut ditolak. Padahal, bagi sebagian orang, pilihan itu muncul dari pertimbangan yang jauh lebih matang.

Saya termasuk dalam kelompok kedua. Sejauh ini, saya tidak pernah melakukan confess kepada siapa pun. Bukan sebab gengsi, bukan karena takut ditolak, dan bukan pula karena merasa inferior. Saya tidak terbiasa mudah tertarik pada seseorang, apalagi sampai menaruh kepercayaan hanya berdasarkan penampilan atau kesan pertama. Bagi saya, kedekatan emosional tidak harus diumbar dalam bentuk pernyataan yang seremonial.

Saya lebih nyaman dengan prinsip “jalan saja dulu”. Tidak perlu tergesa-gesa menempelkan label pada sesuatu yang masih cair, tidak perlu mencari kepastian lewat kalimat “aku suka kamu”. Relasi, baik pertemanan maupun ketertarikan, bisa tumbuh secara natural tanpa perlu dipaksa.

Selain itu, saya menghindari situasi canggung yang biasanya muncul setelah confess. Banyak yang berpendapat bahwa hubungan sosial mereka berubah “jadi aneh” setelah salah satu pihak menyatakan perasaan. Dan saya tidak ingin mengalami hal itu, terutama jika kedekatan itu terjadi dengan orang-orang yang sering saya temui dan saya temani dalam keseharian.

Confess sebagai Potensi Aib? Perspektif yang Jarang Dibahas

Di era digital, jejak digital adalah hal yang nyata. Pesan lama bisa muncul kembali, tangkapan layar bisa menyebar, dan cerita masa lalu bisa menjadi bahan gosip atau candaan bertahun-tahun kemudian. Karena itu, bagi sebagian orang, confess justru terasa seperti membuka potensi aib.

Tentunya, bukan karena menyukai seseorang adalah hal memalukan. Melainkan karena kerentanan yang diungkapkan saat confess dapat dengan mudah disalahgunakan, disebarkan, atau diingat oleh orang lain untuk waktu yang terlalu lama. Menyimpan perasaan kadang bukan tindakan pengecut, tetapi bentuk perlindungan diri.

Fenomena Confess dan Tekanan Sosial: Tidak Semua Tren Perlu Diikuti

Jika ditarik ke fenomena yang lebih besar, budaya confess sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu:

1. Narasi media yang menonjolkan keberanian sebagai satu-satunya indikator kedewasaan.

2. Tekanan sosial digital, terutama dari konten viral yang seolah meyakinkan bahwa mengungkapkan perasaan adalah cara untuk “mengambil alih nasib”.

3. Romantisasi hubungan dalam film dan drama Korea yang sering digambarkan dimulai dari momen confess yang dramatis.

4. Fear of missing out (FOMO) terhadap pengalaman emosional yang dianggap penting di usia muda.

Namun, perspektif yang jarang dibahas adalah kedewasaan juga bisa muncul dari menahan diri, mempertimbangkan dampak jangka panjang, dan memahami bahwa tidak semua perasaan perlu diumbar. Tidak confess adalah pilihan valid. Terkadang, itu justru pilihan paling rasional.

Ketika Diam Justru Menjaga Hubungan Tetap Sehat

Pada akhirnya, confess bukanlah ukuran keberanian, begitu pula dengan diam bukanlah tanda ketakutan. Setiap orang memiliki cara masing-masing dalam memaknai hubungan dan perasaan. Bagi saya, tidak confess adalah cara menjaga keseimbangan sosial, menghindari drama yang tidak perlu, dan melindungi diri dari kerentanan yang mungkin menjadi bumerang di kemudian hari.

Di tengah tren yang mendorong kita untuk lebih vokal, berani, dan “go for it”, tidak mengikuti arus justru bisa menjadi bentuk keberanian yang lain. Keberanian untuk mengenal diri sendiri, memegang prinsip, dan memilih jalan yang paling sehat bagi diri kita sendiri.

Krisis Kemanusiaan Kian Memburuk, Lebih dari 30 Juta Warga Sudan Butuh Bantuan

SUDAN (jurnalislam.com)- Lebih dari separuh penduduk Sudan kini membutuhkan bantuan kemanusiaan, menurut Kepala Dewan Pengungsi Denmark, Charlotte Slente, dalam wawancaranya dengan AFP di tengah konflik yang terus melanda negara Afrika timur laut tersebut.

Sejak pecah pada April 2023, perang antara militer Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) kelompok paramiliter yang membelot dari negara telah menewaskan puluhan ribu orang, memaksa hampir 12 juta penduduk mengungsi, dan memicu salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

“Kami melihat situasi di mana lebih dari 30 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Jumlah tersebut setara dengan separuh populasi Sudan,” kata Slente melalui sambungan telepon pekan ini, setelah meninjau wilayah perbatasan Chad yang berbatasan langsung dengan Darfur, Sudan barat. “Penderitaan yang kami saksikan sungguh tak terbayangkan.”

Menurut Bank Dunia, Sudan memiliki populasi sekitar 50 juta jiwa pada tahun 2024.

Kunjungan Slente dilakukan di tengah meningkatnya kekerasan di Darfur. RSF baru-baru ini menguasai kota strategis Al-Fasher benteng terakhir militer Sudan di kawasan tersebut setelah pengepungan selama 18 bulan. Laporan mengenai berbagai bentuk kekejaman terus meningkat.

“Ada pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional,” ujarnya. Slente menyebut lembaganya menemukan bukti pembunuhan massal, kekerasan seksual, penahanan sewenang-wenang, penculikan, pemindahan paksa, hingga penyiksaan. Ia menilai respon komunitas internasional masih jauh dari memadai.

“Pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan belum memberikan dampak berarti terhadap situasi kemanusiaan di lapangan, dan belum mampu menghentikan kekerasan,” tambahnya.

Slente juga memperingatkan bahwa sejumlah kota lain masih dalam kondisi terkepung namun tidak mendapat perhatian global yang memadai. Kota Babanusa di Kordofan Barat, misalnya, telah dikepung selama berbulan-bulan. Kondisi serupa terjadi di Al-Obeid, ibu kota Kordofan Utara, serta Kadugli dan Dilling di Kordofan Selatan.

“Masyarakat internasional harus berhenti hanya mengelola konsekuensi konflik ini. Mereka harus mulai mencegah terjadinya kembali kekejaman,” tegasnya. (Bahry)

Sumber: TNA

Pengungsi Palestina Tiba Tanpa Dokumen, Afrika Selatan Selidiki Penerbangan “Misterius” dari Gaza

PRETORIA (jurnalislam.com)— Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, menyatakan bahwa pihak berwenang tengah menyelidiki kasus “misterius” terkait kedatangan 153 pengungsi Palestina ke negara itu melalui pesawat carteran.

Ramaphosa mengatakan bahwa kelompok tersebut berasal dari Gaza dan tiba di Bandara Internasional OR Tambo pada Kamis setelah transit melalui Nairobi, Kenya. Ia menyebut bahwa banyak dari mereka “tidak memiliki dokumen yang diperlukan.” Badan intelijen Afrika Selatan bersama Kementerian Dalam Negeri kini menyelidiki bagaimana pesawat itu bisa membawa penumpang tanpa stempel keberangkatan di paspor mereka.

Awalnya, para pengungsi ditolak masuk karena gagal dalam wawancara wajib dan kekurangan dokumen formal seperti cap keberangkatan. Setelah lebih dari 10 jam berada di landasan, otoritas akhirnya memberikan visa bebas selama 90 hari. Meski begitu, 23 dari mereka dikabarkan telah melanjutkan penerbangan sebelum izin visa dikeluarkan.

Kedutaan Besar Palestina di Pretoria menyatakan bahwa rombongan ini melakukan perjalanan “tanpa koordinasi sebelumnya” melalui Kenya dan menuding adanya “organisasi yang menyesatkan” di balik pemindahan ini. Mereka juga menuduh organisasi tersebut mengambil uang dari keluarga pengungsi dan menyelenggarakan perjalanan ilegal.

𝗧𝘂𝗱𝘂𝗵𝗮𝗻 𝗞𝗲𝘁𝗲𝗿𝗹𝗶𝗯𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗜𝘀𝗿𝗮𝗲𝗹 𝗱𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗣𝗲𝗺𝗶𝗻𝗱𝗮𝗵𝗮𝗻

Sementara itu, Imtiaz Sooliman, pendiri organisasi kemanusiaan Gift of the Givers, menuduh bahwa Israel turut memfasilitasi penerbangan tersebut. Menurut dia, para pengungsi dibawa ke pangkalan militer Ramon dan dipindahkan dari sana dengan biaya tinggi. Salah satu penumpang, Loay Abu Saif, mengaku tidak tahu kemana tujuan mereka ketika berangkat dan menyebut perjalanannya sebagai “penderitaan lebih dari 24 jam.”

Ia juga menyebut bahwa ia dan keluarganya harus membayar US$ 1.400–2.000 per orang, serta hanya diizinkan membawa dokumen Palestina yang sah tanpa barang bawaan lain. Jika dikonversi ke rupiah dengan kurs sekitar Rp 16.700 per dolar, jumlah ini setara dengan ± Rp 23,4 juta hingga ± Rp 33,4 juta per orang.

Kedatangan rombongan tersebut menimbulkan kemarahan publik di Afrika Selatan, yang selama ini dikenal sebagai pendukung kuat hak-hak Palestina. (Bahry)

Sumber: TRT

Pasukan Israel Tangkap Sembilan Warga Palestina dalam Serangan Dini Hari di Tepi Barat

TEPI BARAT (jurnalislam.com)- Pasukan pendudukan Israel kembali melakukan penangkapan massal di Tepi Barat yang diduduki pada Jumat dini hari (14/11/2025). Sedikitnya sembilan warga Palestina ditahan dalam serangkaian penggerebekan di beberapa kota, menurut sumber keamanan dan media Palestina.

Di Nablus, pasukan Israel menyerbu kamp pengungsi Askar dan menangkap empat warga Palestina. Penggerebekan berlangsung dengan tembakan bom kejut dan gas air mata, disertai penggeledahan sejumlah rumah yang diobrak-abrik. Mereka yang ditahan termasuk seorang ayah bersama dua putranya, serta satu warga lain dari kamp tersebut.

Dalam insiden lain, empat pemuda Palestina ditangkap di kota Silwad, timur Ramallah, setelah militer Israel menyerbu kota itu dan menggerebek rumah-rumah warga. Tentara dilaporkan merusak sebuah kendaraan, memecahkan jendela, dan merusak beberapa toko lokal selama operasi.

Sementara itu, di kota Arraba, selatan Jenin, pasukan Israel menahan seorang warga Palestina setelah menggerebek rumahnya. Rumah tersebut bahkan diubah menjadi pusat interogasi darurat, di mana beberapa penghuni diinterogasi sebelum tentara meninggalkan lokasi.

Pada hari yang sama, beberapa petani Palestina di al-Rashayda, dekat Betlehem, mengalami sesak napas setelah tentara Israel menembakkan gas air mata, peluru tajam, dan granat kejut ke arah mereka. Para tentara memaksa para petani meninggalkan lahan pertanian dan menyita dua traktor milik warga. Menurut kepala Dewan Desa al-Rashayda, serangan terhadap petani telah terjadi selama tiga hari berturut-turut di area Wadi Ayash.

Kekerasan oleh tentara Israel dan pemukim ilegal meningkat tajam sejak agresi Israel di Gaza dimulai pada Oktober 2023. Data Palestina mencatat lebih dari 1.000 warga tewas dan 10.000 lainnya terluka di Tepi Barat sejak saat itu. (Bahry)

Sumber: TRT

Masa Depan Gaza di Meja PBB: Draf AS vs Draf Rusia, Siapa Menang?

GAZA (jurnalislam.com)- Rusia mengajukan draf resolusi baru terkait Gaza sebagai tandingan terhadap upaya Amerika Serikat yang tengah mendorong resolusinya sendiri di Dewan Keamanan PBB. Langkah itu menjadi babak baru persaingan diplomatik antara kedua negara dalam menentukan arah penyelesaian konflik Gaza. Reuters melaporkan bahwa kedua draf tersebut memiliki pendekatan berbeda terhadap masa depan pemerintahan dan pengamanan Gaza.

𝗔𝗦 𝗗𝗼𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗥𝗲𝗻𝗰𝗮𝗻𝗮 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽: 𝗣𝗲𝗺𝗲𝗿𝗶𝗻𝘁𝗮𝗵𝗮𝗻 𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗶𝘀𝗶 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗮𝘀𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗦𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹

AS secara resmi telah mengedarkan draf resolusinya kepada 15 anggota Dewan Keamanan pekan lalu. Washington mengklaim memiliki dukungan regional untuk resolusi yang akan memberikan mandat dua tahun bagi:

– Badan pemerintahan transisi bernama Dewan Perdamaian, dan

– Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).

Kedua instrumen itu dirancang untuk menjalankan tahap awal rencana perdamaian Gaza yang disusun Presiden AS Donald Trump.

Dalam dokumen yang dilihat AFP, draf terbaru AS menyambut pembentukan Dewan Perdamaian, yang secara teori akan dipimpin oleh Trump, dengan mandat hingga akhir 2027. Resolusi itu juga memberi kewenangan kepada negara anggota PBB untuk membentuk ISF yang bekerja sama dengan Israel, Mesir, dan polisi Palestina yang baru dilatih.

Tugas ISF mencakup:
– membantu mengamankan wilayah perbatasan,
– mendemiliterisasi Gaza,
– menonaktifkan senjata kelompok bersenjata,
– melindungi warga sipil, dan
– mengamankan koridor bantuan kemanusiaan.

Draf terbaru itu juga membuka kemungkinan pembentukan negara Palestina di masa depan setelah reformasi dilakukan oleh Otoritas Palestina dan rekonstruksi Gaza berjalan.

Misi AS memperingatkan bahwa penolakan terhadap resolusinya dapat membawa “konsekuensi berat” bagi warga Palestina. Mereka menegaskan bahwa gencatan senjata yang sedang berlangsung masih “rapuh” dan Dewan Keamanan perlu bergerak cepat demi “perdamaian berkelanjutan”.

𝗥𝘂𝘀𝗶𝗮 𝗧𝗮𝘄𝗮𝗿𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗱𝗲𝗸𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗿𝗯𝗲𝗱𝗮: “𝗟𝗲𝗯𝗶𝗵 𝗦𝗲𝗶𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗮𝗻 𝗗𝗮𝗽𝗮𝘁 𝗗𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗺𝗮”

Dalam catatan resmi kepada anggota Dewan, Misi Rusia di PBB menyebut bahwa draf tandingan mereka “terinspirasi oleh draf AS,” tetapi bertujuan menghasilkan pendekatan yang “lebih seimbang, dapat diterima, dan terpadu” untuk mencapai penghentian permusuhan yang berkelanjutan.

Draf Rusia yang juga dilihat Reuters meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk menilai berbagai opsi pembentukan pasukan stabilisasi internasional bagi Gaza, namun tidak menyebut Dewan Perdamaian seperti dalam rancangan AS.

Moskow tampak menolak rancangan pemerintahan transisi yang terlalu didominasi AS dan mengusulkan alternatif yang memberi ruang bagi pembahasan lebih luas di Dewan Keamanan.

Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, pada Oktober lalu menyetujui fase pertama dari rencana 20 poin Trump. Fase awal ini mencakup kesepakatan pertukaran tawanan.

Rencana lengkap 20 poin itu dilampirkan dalam draf resolusi AS, termasuk pengaturan keamanan, tata kelola transisi, dan rekonstruksi Gaza selama dua tahun. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa rencana tersebut juga mengandung elemen yang memicu kontroversi di kalangan pengamat politik, khususnya terkait peran dominan AS dan Israel.

Trump sendiri menegaskan tidak akan mengirim tentaranya ke Gaza, namun pejabat-pejabat AS menyebut bahwa konsep pasukan stabilisasi dapat melibatkan sekitar 20.000 personel internasional. Negara-negara seperti Indonesia, Pakistan, UEA, Mesir, Qatar, Turki, dan Azerbaijan telah disebut dalam diskusi mengenai potensi kontribusi. (Bahry)

Sumber: TRT

Hujan Deras Rendam Puluhan Tenda Pengungsi Palestina di Khan Younis

GAZA (jurnalislam.com)- Hujan deras kembali memperparah kondisi pengungsi Palestina di Khan Younis, Gaza selatan, pada Sabtu (15/11/2025). Pertahanan Sipil Gaza dalam sebuah pernyataan menyebutkan bahwa timnya dikerahkan untuk menangani puluhan tenda yang terendam air di beberapa area Al-Mawasi, wilayah pesisir barat Khan Younis.

Sejak Jumat dini hari, Gaza diguyur hujan akibat sistem tekanan rendah yang membawa udara dingin dan cuaca ekstrem. Kondisi ini semakin memperburuk penderitaan sekitar 1,5 juta pengungsi yang telah kehilangan tempat tinggal akibat agresi Israel.

Menurut kantor media pemerintah Gaza, 93 persen tenda pengungsian sekitar 125.000 dari total 135.000 kini tidak lagi layak huni karena cuaca buruk serta kerusakan parah imbas pemboman Israel.

𝗣𝗕𝗕 𝗗𝗲𝘀𝗮𝗸 𝗜𝘀𝗿𝗮𝗲𝗹 𝗜𝘇𝗶𝗻𝗸𝗮𝗻 𝗠𝗮𝘀𝘂𝗸𝗻𝘆𝗮 𝗠𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹 𝗧𝗲𝗺𝗽𝗮𝘁 𝗧𝗶𝗻𝗴𝗴𝗮𝗹

Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) pada Sabtu mendesak masuknya bahan-bahan tempat tinggal ke Gaza setelah hujan deras membanjiri tenda-tenda warga yang mengungsi.

“Musim dingin telah tiba di Gaza,” tulis UNRWA melalui platform X.

“Hujan musim dingin membuat kondisi semakin memprihatinkan. Keluarga-keluarga berlindung di mana pun mereka bisa, termasuk di tenda-tenda darurat,”

UNRWA menegaskan bahwa mereka memiliki persediaan tempat tinggal yang sangat dibutuhkan untuk membantu warga menghadapi musim dingin. Namun Israel terus memblokir masuknya material seperti tenda dan rumah mobil, meskipun hal itu telah menjadi bagian dari kewajiban dalam perjanjian gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober.

Fase pertama dari kesepakatan gencatan senjata berdasarkan rencana 20 poin Presiden AS Donald Trump mencakup pembebasan sandera Israel dengan imbalan tahanan Palestina, serta tahap awal rekonstruksi Gaza dan pembentukan mekanisme pemerintahan baru tanpa Hamas.

Israel telah menewaskan lebih dari 69.000 warga Palestina di Gaza sejak Oktober 2023. Mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak. Serangan tanpa henti itu telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza menjadi puing-puing, meninggalkan jutaan orang hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. (Bahry)

Sumber: TRT

Indonesia Siapkan 20.000 Personel untuk Dikerahkan ke Gaza, Tunggu Persetujuan Internasional Termasuk dari Israel

JAKARTA (jurnalislam.com)- Indonesia telah menyiapkan 20.000 personel untuk kemungkinan pengerahan ke Jalur Gaza, kata Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada Jumat (14/11/2025).

Pasukan tersebut mencakup unsur medis hingga teknisi, dan dapat segera diberangkatkan setelah seluruh persetujuan internasional terpenuhi. Pernyataan itu ia sampaikan kepada wartawan sebagaimana dikutip kantor berita pemerintah Antara.

Sjafrie menjelaskan bahwa pemerintah tengah mengkaji dua jalur otorisasi. Pertama, pengerahan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kedua, pengerahan berdasarkan persetujuan organisasi internasional yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Opsi kedua, kata dia, membutuhkan keterlibatan diplomatik tingkat tinggi serta kesepakatan antarkepala negara. Ia menegaskan bahwa dukungan dari negara-negara Arab juga sangat menentukan.

“Untuk negara-negara Arab Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab jika mereka memberikan lampu hijau, Indonesia akan dengan senang hati terlibat,” ujarnya. Sjafrie menambahkan bahwa persetujuan Israel juga menjadi faktor yang tidak dapat dihindari.

Rencana pengerahan ini sejalan dengan tahap awal proposal 20 poin Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang Gaza, yang di dalamnya mencakup gencatan senjata bertahap sejak 10 Oktober 2025.

𝗕𝗲𝗿𝗯𝗮𝗴𝗶 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗹𝗶𝗷𝗲𝗻 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗬𝗼𝗿𝗱𝗮𝗻𝗶𝗮

Pernyataan Sjafrie disampaikan saat Raja Yordania Abdullah II melakukan kunjungan ke Jakarta dan bertemu Presiden Indonesia Prabowo Subianto untuk membahas perkembangan Gaza.

Sjafrie mengatakan bahwa Indonesia dan Yordania sepakat untuk bertukar intelijen guna memantau situasi di wilayah kantong tersebut.

Setelah bertemu dengan Kepala Angkatan Bersenjata Yordania, Yousef Ahmed Al-Hunaiti, ia mengatakan:

“Kami akan bersama-sama membentuk komite untuk bertukar intelijen dan informasi terkini. Mengingat kedekatan geografis Yordania dengan Gaza, kami melihat nilai strategis dalam berkolaborasi untuk lebih memahami kondisi di lapangan.”

Ia menegaskan bahwa intelijen tersebut penting bagi Jakarta dalam mempersiapkan potensi pengerahan pasukan penjaga perdamaian.

Selain itu, Indonesia dan Yordania juga membuka kerja sama baru di bidang teknologi drone melalui kemitraan antara PT Pindad dan perusahaan pertahanan Yordania, Deep Element. Kolaborasi ini menjadi bagian dari kerja sama pertahanan yang lebih luas antara kedua negara. (Bahry)

Sumber: TRT

Hamas Tetap Bayar Gaji Pegawai, AS Dorong Pemerintahan Baru Gaza

WASHINGTON (jurnalislam.com)- Menanggapi laporan warga Gaza mengenai Hamas yang memungut biaya atas sejumlah barang impor dan aktivitas lainnya, seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menegaskan bahwa praktik tersebut menjadi alasan mengapa “Hamas tidak dapat dan tidak akan memerintah di Gaza.” Pernyataan itu dikutip dari The New Arab (14/11/2025).

Menurut juru bicara tersebut, pemerintahan baru di Gaza dapat dibentuk setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui rencana Presiden Donald Trump. Ia menambahkan bahwa kemajuan telah dicapai dalam pembentukan pasukan keamanan multinasional yang menjadi bagian dari rencana tersebut.

Kelompok-kelompok Palestina mendorong agar Otoritas Palestina (PA) memiliki peran dalam pemerintahan baru Gaza, meskipun Israel secara tegas menolak kembalinya PA untuk memerintah wilayah tersebut. Fatah dan Hamas juga masih berbeda pandangan mengenai bentuk dan mekanisme pembentukan otoritas pemerintahan yang baru.

Münther al-Hayek, juru bicara Fatah di Gaza, mengatakan tindakan Hamas saat ini “memberikan indikasi jelas bahwa Hamas ingin terus memerintah,”

Di wilayah yang dikuasai Israel, kelompok-kelompok kecil Palestina yang menentang Hamas disebut mulai mendapatkan pijakan sebuah tantangan tersendiri bagi Hamas. Sementara itu, kondisi kehidupan warga Gaza tetap memprihatinkan meskipun jumlah bantuan kemanusiaan yang masuk meningkat sejak gencatan senjata dimulai.

Seorang importir makanan senior di Gaza mengatakan bahwa Hamas belum kembali menerapkan kebijakan perpajakan penuh seperti sebelum perang, namun mereka “melihat dan mencatat semuanya.”

Menurutnya, otoritas Hamas memantau ketat seluruh barang yang masuk melalui pos pemeriksaan, menghentikan truk, serta menginterogasi para pengemudi. Pedagang yang menaikkan harga disebut langsung dikenai denda, yang sempat membantu menurunkan sebagian harga di pasar. Meski demikian, harga barang-barang di Gaza tetap jauh lebih tinggi dibandingkan masa sebelum perang, dan warga mengeluhkan tidak memiliki cukup uang untuk membeli kebutuhan dasar.

Sebelum perang, pemerintahan Hamas mempekerjakan hingga 50.000 orang, termasuk aparat kepolisian. Juru bicara pemerintah Hamas, Ismail Al-Thawabta, mengatakan ribuan pegawai telah gugur, namun mereka yang tersisa siap bekerja di bawah struktur pemerintahan baru jika dibentuk.

Hamas disebut tetap membayar gaji para pegawai sepanjang perang berlangsung, meskipun memotong gaji tertinggi dan menyeragamkan upah menjadi 1.500 shekel (sekitar Rp7.849.000 per bulan). Para diplomat dan ekonom yang mengetahui masalah tersebut menduga Hamas menggunakan cadangan uang tunai untuk membiayai pembayaran gaji.

Sumber-sumber dekat Hamas juga menyebut bahwa kelompok tersebut telah menunjuk empat gubernur baru menggantikan pejabat yang tewas, serta mengganti 11 anggota politbiro Gaza yang gugur selama perang.

Aktivis sekaligus pengamat politik Gaza, Mustafa Ibrahim, mengatakan Hamas tengah memanfaatkan mandeknya implementasi rencana Trump “untuk memperkuat kekuasaannya.” Ia menilai kondisi ini kemungkinan akan terus berlangsung hingga terbentuk pemerintahan alternatif yang disepakati. (Bahry)

Sumber: TNA

Hamas Perluas Kendali di Gaza di Tengah Mandegnya Rencana AS untuk Masa Depan Wilayah Itu

GAZA (jurnalislam.com)- Dari pengaturan harga ayam hingga penarikan biaya atas sejumlah barang impor, Hamas dinilai terus memperluas kendalinya di Gaza, sementara rencana Amerika Serikat untuk masa depan wilayah tersebut masih belum jelas. Warga Gaza mengatakan hal ini menambah keraguan para pesaing Hamas apakah kelompok itu benar-benar akan menyerahkan kekuasaan sebagaimana dijanjikan.

Sejak gencatan senjata dimulai bulan lalu, Hamas dengan cepat membangun kembali kekuasaannya di wilayah yang sebelumnya ditinggalkan Israel. Puluhan warga Palestina tewas setelah dituduh berkolaborasi dengan Israel, terlibat pencurian, atau melakukan kejahatan lainnya. Meski berbagai kekuatan asing menuntut Hamas melucuti senjata dan menyerahkan pemerintahan, hingga kini belum ada kesepakatan mengenai pihak yang akan menggantikannya.

Menurut belasan warga Gaza, mereka kini semakin merasakan pengaruh Hamas dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Otoritas setempat disebut memantau ketat seluruh barang yang masuk ke wilayah Gaza, menarik biaya atas sejumlah impor swasta seperti bahan bakar dan rokok, serta mendenda pedagang yang dianggap menaikkan harga secara berlebihan. Informasi ini disampaikan oleh 10 warga Gaza, termasuk tiga pedagang dengan hubungan langsung terhadap proses distribusi barang.

Ismail Al-Thawabta, Kepala Kantor Media Pemerintah Hamas, membantah laporan tersebut.

“Informasi mengenai pajak rokok dan bahan bakar tidak akurat, serta menegaskan bahwa pemerintah tidak menaikkan pajak apa pun.” katanya.

Menurutnya, otoritas Hamas saat ini hanya menjalankan tugas-tugas kemanusiaan dan administratif mendesak, sekaligus berupaya mengendalikan harga di pasar. Thawabta kembali menegaskan kesiapan Hamas untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan teknokratis demi menghindari kekacauan.

“Tujuan kami adalah agar transisi berjalan lancar,” ujarnya dikutip dari The New Arab (14/11).

Hatem Abu Dalal, pemilik sebuah mal di Gaza, mengatakan lonjakan harga terutama disebabkan oleh minimnya pasokan barang. Ia menyebut para pejabat pemerintah rutin berkeliling memeriksa barang dagangan dan menetapkan harga standar.

Sementara itu, Mohammed Khalifa, seorang warga yang berbelanja di Nuseirat, Gaza tengah, mengatakan harga-harga terus berubah meskipun ada upaya pengendalian.

“Ini seperti bursa saham,” katanya. “Harga tinggi, tidak ada pendapatan, hidup sulit, dan musim dingin akan segera datang.”

Rencana Presiden AS Donald Trump untuk Gaza sebelumnya berhasil mencapai gencatan senjata pada 10 Oktober serta pembebasan tawanan terakhir yang masih hidup dari peristiwa 7 Oktober. Rencana tersebut mencakup pembentukan otoritas transisi, pengerahan pasukan keamanan multinasional, pelucutan senjata Hamas, serta dimulainya upaya rekonstruksi.

Namun, menurut laporan Reuters yang mengutip sejumlah sumber, pekan ini pemisahan de facto Gaza tampaknya semakin mungkin terjadi. Pasukan Israel masih berada di lebih dari separuh wilayah, sementara upaya memajukan rencana transisi berjalan lambat.

Saat ini, hampir seluruh dari 2 juta penduduk Gaza tinggal di wilayah yang dikuasai Hamas.

Ghaith al-Omari, peneliti senior di The Washington Institute, mengatakan langkah-langkah yang dilakukan Hamas bertujuan menunjukkan kepada warga maupun pihak asing bahwa keberadaan mereka tidak dapat dihindari.

“Semakin lama komunitas internasional menunggu, Hamas akan semakin mengakar,” ujarnya. (Bahry)

Sumber: TNA

Era Baru Diplomasi Suriah, Kedutaan di Inggris Kembali Aktif

DAMASKUS (jurnalislam.com)– Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Suriah, Asaad al-Shaibani, meresmikan kembali pembukaan Kedutaan Besar Suriah di Inggris, Kamis (13/11), sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita pemerintah Suriah, SANA.

“Pada Kamis, Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Asaad Hassan al-Shaibani mengibarkan bendera nasional di atas Kedutaan Besar Suriah di London, menandai pembukaan kembali kedutaan tersebut setelah bertahun-tahun ditutup,” tulis SANA dalam laporannya.

Al-Shaibani menyampaikan harapan agar pembukaan kembali Kedutaan Besar Suriah di London menjadi awal dari babak baru dalam hubungan internasional, sekaligus membantu Suriah memulihkan kembali perannya di dunia.

“Setelah bertahun-tahun terisolasi akibat rezim kimia al-Assad, hari ini kami membuka kembali Kedutaan Besar Suriah di London. Suriah kembali hadir di panggung dunia dengan identitas bebasnya,” tulis al-Shaibani melalui akun X miliknya, disertai foto dirinya di balkon kedutaan.

Langkah ini dilakukan setelah Inggris mencabut sanksi terhadap Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa pada pekan lalu. (Bahry)

Sumber: Al Arabiya