Forum Me-DAN Gelar Pengobatan Gratis di Mojokerto

MOJOKERTO (Jurnalislam.com) – Forum Medis dan Aksi Kemanusiaan (Me-DAN) Cabang Mojokerto mengadakan bakti sosial pengobaran gratis di Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an Al-Hijrah Desa Brayung, Kecamatan Puri, Mojokerto, Jawa Timur, Ahad (30/9/2018).

“Kami Forum Me-DAN Indonesia mendapat undangan dari pondok untuk mengadakan pengobatan gratis. Kami memiliki agenda untuk mengadakan pengobatan gratis sesuai permintaan masyarakat. Karena kami sadar bahwa ini memang tugas kami,” kata Ketua Forum Me-DAN pusat dr. Didik Sulasmono.

Pelayanan dibuka pukul 08.00 WIB dan langsung dipenuhi oleh warga sekitar yang rela antri untuk mendapatkan pelayanan pengobatan gratis.

Kepala desa Brayung H. Hadi Prasetyo dalam sambutannya berharap pelayanan ini bisa diadakan secara rutin. “Kami berharap pengobatan ini dilakukan setiap bulan sekali,” terangnya dihadapan warga.

Kegiatan ini merupakan program rutin Forum Me-DAN, dimana sehari sebelumnya acara yang sama telah digelar di Lumajang.

Kiriman: Hab/Me-DAN

Komunikasi Putus, Empat Mesin Genset Diantar ke Palu dan Donggala

MAKASSAR (Jurnalislam.com) – Salah satu cabang Pertamina di kota Makassar, Sulawesi Selatan memberikan bantuan mesin genset untuk korban gempa dan tsunami di Donggala dan Palu, Ahad (30/9/18).

Seperti diketahui, jaringan komunikasi di Kota Palu dan Kabupaten Donggala hingga kini belum kembali stabil akibat guncangan gempa 7,7 SR dan tsunami yang melanda wilayah tersebut, Jumat, (28/9/18) lalu. Gangguan tersebut disebabkan terputusnya pasokan listrik.

“Kita ingin menghidupkan lagi listrik di Donggala dan Palu, karena salah satu kendala terputusnya nkomunikasi disana tidak adanya pasokan listrik, ” kata salah satu staf pertamina Makassar di pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Makassar, Ahad (30/9/18).

PT Pertamina memberikan 4 buah mesin genset dan ribuan tabung gas LPG untuk memenuhi kebutuhan para korban.

“Kita memberikan 4 buah genset, 1000 tabung LPG 12 kilo, dan 100 tabung LPG 50 kilo, total dengan air mineral tiga truk,” tutur Rasid

Reporter: SAIFAL/INA

FOZ Bergerak Cepat Bantu Korban Gempa dan Tsunami Sulteng

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sedikitnya 32 lembaga amil zakat (LAZ) di bawah koordinasi Forum Zakat (FOZ) telah terjun ke lokasi bencana dan melakukan aksi tanggap darurat untuk membantu para korban gempa dan tsunami di Donggala, Sulawasi Tengah sampai Sabtu (29/9/2018).

Ketua Umum FOZ, Bambang Suherman menyatakan fokus FOZ adalah memastikan adanya koordinasi yang baik antara anggota FOZ yang ada di lapangan.

“Koordinasi ini penting dilakukan, karena dengan kordinasi yang baik tiap tahapan respon tanggap bencana ini akan lebih efektif, merata dan menjangkau lebih banyak daerah terdampak”, katanya melalui siaran pers yang diterima Jurnalislam.com, Ahad (30/9/2018).

Bambang menambahkan bahwa jumlah lembaga amil zakat di bawah koordinasi FOZ yang terjun membantu korban akan terus bertambah.

Berdasarkan pemutakhiran data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Kota Palu, Sulawesi Tengah, meningkat drastis dari 48 orang menjadi 384 orang meninggal.

Selain ratusan korban meninggal, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tercatat 29 orang hilang dan 540 luka berat.

BAZNAS Bantu Program Tahfiz Al-Quran Internasional

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyalurkan bantuan pendidikan untuk United Islamic Cultural Centre of Indonesia (UICCI) atau Yayasan Pusat Persatuan Kebudayaan Islam di Indonesia.

“Semoga program ini semakin banyak melahirkan para penghafal Al-Quran Indonesia yang lebih profesional. Sehingga mereka bisa menjadi guru bagi dakwah Al-Quran di kancah global,” ujar Ketua BAZNAS, Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA, CA, usai menandatangani naskah kerja sama bantuan Program Tahfiz Al-Quran Internasional bersama pimpinan UICCI Hakan Soydemir, di Istanbul, Turki, Rabu lalu.

Turut hadir anggota BAZNAS, Nana Mintarti; Direktur Utama (Dirut) BAZNAS, M. Arifin Purwakananta; dan Direktur Puskas BAZNAS, Irfan Syauqi Beik.

Menurut Bambang, kerja sama dengan lembaga yang dikenal sebagai Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah ini, dimaksudkan untuk melahirkan tahfiz-tahfiz Al-Quran dari Indonesia yang profesional, menjadi ustaz dan guru bagi dakwah Al-Quran yang mendunia.

“Santri-santri kita akan diajarkan tahfiz Al-Quran di Indonesia, dilanjutkan dengan belajar di Turki untuk selanjutnya disebarkan ke berbagai penjuru dunia sebagai ustaz. Banyak santri Sulaimaniyah dari Indonesia,” ucapnya melalui rilis yang diterima Jurnalislam.com, Kamis (27/9/2018).

Kedatangan rombongan pimpinan BAZNAS ke Turki merupakan bagian dari rangkaian perjalanan menuju Bosnia. Di negara Balkan tersebut, BAZNAS akan menerima penghargaan Global Islamic Finance Award (GIFA) dari Presiden Bosnia Bakir Izetbegovic.

Selama di Turki, delegasi BAZNAS menjalankan sejumlah agenda seperti, rapat dengan International Fraternity Association (IFA), pertemuan dan diskusi dengan Sekretaris Jenderal D8, yang merupakan kelompok 8 negara Muslim terbesar yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Sebelum melanjutkan penerbangan ke Sarajevo, rombongan Prof. Bambang bersilaturahmi dengan Konsulat Jenderal RI (KJRI) Istanbul.

Walikota Solo Tolak Jalan Sehat Bersama Jokowi di CFD Slamet Riyadi

SOLO (Jurnalislam.com) – Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo ikut menolak kegiatan jalan sehat bersama calon presiden nomor urut 01 Jokowi di Jalan Slamet Riyadi depan Taman Sriwedari, Solo pada Ahad (30/9/2018) nanti.

Menurut Rudy, Car Free Day (CFD) merupakan white area yang bebas dari kegiatan berbau politik apapun.

Sebelumnya, 60 ormas Islam dan elemen masyarakat Surakarta juga menolak kegiatan jalan sehat yang rencananya akan menghadirkan puluhan ribuan massa dari luar kota Solo itu.

“Untuk kegiatan politik capres cawapres maupun parpol peserta pemilu serta organisasi-organisasi berbau politik tidak diperbolehkan bergiatan di CFD,” katanya dalam konferensi video di Balai Kota Surakarta, Jumat (28/9/2018).

Rudy yang juga mantan pasangan Jokowi saat menjadi Walikota Solo itu mengaku tak mengetahui penyelenggara kegiatan tersebut, ketua DPC PDIP Surakarta ini menegaskan partainya sama sekali tidak terlibat dalam acara jalan sehat itu.

“PDIP tidak menyelenggarakan. PDIP yang membuat aturan (larangan berpolitik di CFD) kok, masa dilanggar sendiri,” ungkapnya

“Tapi katanya akan dialihkan. Yang penting tidak berada di delapan titik white area di jalan protokol-protokol itu. Tidak boleh untuk kegiatan politik,” pungkas Rudy yang saat ini sedang berada di Yerusalem.

Sebelumnya beredar pamflet kegiatan jalan sehat bersama Jokowi sejak beberapa hari yang lalu, dalam pamflet tersebut, tertulis Solidaritas Merah Putih (SMP) sebagai panitia, SMP juga mengajak peserta yang berada di Jawa Tengah untuk turut hadir dalam kegiatan tersebut. (Arie Ristyan).

Hari Tani Nasional, Ratusan Mahasiswa Solo Unjuk Rasa Tolak Impor Beras

SOLO (Jurnalislam.com) – Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Soloraya berunjuk di Bundaran Gladak, Surakarta, Senin (24/9/2018). Mereka menyampaikan beberapa tuntutan, diantaranya mendesak pemerintah untuk menghentikan impor beras yang akan menyengsarakan petani lokal.

Aksi ini juga sebagai bentuk solidaritas mereka atas aksi mahasiswa di Bengkulu yang mendapat tindakan represif dari aparat kepolisian hingga membuat beberapa diantara mereka terluka beberapa waktu lalu.

Aksi yang bertepatan dengan Hari Tani ini dimulai Taman Sriwedari Surakarta dan dilanjutkan longmarch menuju Bundaran Gladak, Solo. Dalam aksinya, massa membawa spanduk bertuliskan “Copot Kapolda Bengkulu” dan “Petani Miris di negeri Agraris”.

“Tolak aksi represif terhadap aktifis kemanusiaan, Petani kecil, mahasiswa dan penggusuran agraria mengunakan kekuasaan militer dan copot Kapolda Bengkulu,” kata salah seorang orator.

Dalam perjalanan longmacrh menuju Bundaran Gladak, mahasiswa sempat terlibat bentrok dengan pihak aparat di perempatan Novotel dan Ngarsapura dikarenakan mahasiswa menutup akses jalan Slamet Riyadi. Tapi bentrokan dapat dilerai dan massa melanjutkan aksinya di Bundaran Gladak untuk berorasi.

Mereka juga mengecam kebijakan pemerintahan Jokowi yang dinilai tidak pro rakyat kecil. Mahasiswa melampiaskan kekecewaannya dengan mengarak orang-orangan sawah berwajah presiden Jokowi, Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Perdagangan Indonesia Enggartiasto Lukita.

“Disaat para petani sedang panen raya, tapi mereka malah impor yang tanpa ada nalar yang jelas, hari ini kita mewakili rakyat Solo dan Indonesia kita akan terus ada dan berlipat ganda untuk melawan,” kata salah satu orator dari atas mobil komando.

Hingga pukul 16.45 Wib massa masih melakukan orasi di Bundaran Gladak Surakarta, mereka juga melakukan aksi bakar ban dan memperagakan aksi teatrekal tentang kekejaman pemerintah terhadap rakyat kecil terutama petani.

Hingga berita ini diturunkan aksi dari mahasiswa dari HMI, KAMMI, dan lainnya ini masih berlangsung.

Masyarakat Minangkabau Minta Polisi Batalkan Kirab Satu Negeri GP Ansor

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Ormas Paga Alam Minangkabau, Ibnu Aqil D Ghani meminta pihak kepolisian untuk membatalkan Kirab Satu Negeri GP Ansor di Minangkabau. Permintaan tersebut dilayangkan untuk menjaga kondusifitas di Minangkabau.

“Kami meminta Bapak Kapolda Sumbar untuk membatalkan dan mencabut izin agenda mereka di Wilayah Sumatera Barat. Kami khawatir akan terjadi kegaduhan di negeri kami jika kegiatan tersebut tetap dilaksanakan,” katanya dalam keterangan tertulis pada Jumat (21/9/2018) dilansir Kiblat.net

Ia juga menegaskan bahwa Sumbar adalah daerah aman dan tidak ada kerusuhan. Maka, ia menegaskan tidak butuh acara Kirab dari kelompok luar.

Selain itu, Ibnu menekankan bahwa Banser dan GP Ansor telah mempersekusi Ustadz Abdul Somad. Menurutnya, hal itu sudah melukai umat Islam Minangkabau.

“Banser telah melukai umat Islam se-Nusantara, khususnya Minangkabau yang hingga saaat ini masih berdarah karena mempersekusi ulama kondang kami, Ustadz Abdul Somad,” tuturnya.

“Banser dan GP Ansor yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah telah mencederai ahlu sunnah wal jamaah itu sendiri. Karena mereka yang sering dangdutan,” tukasnya.

Acara Kirab Satu Negeri di Sumbar tersebut, kata dia, dimulai pada Ahad 23 September mendatang. Rencananya, Kirab dimulai dari Pasaman Barat.

Mundur sebagai Rais Aam PBNU, Ma’ruf Amin Diganti Wakilnya Miftachul Akhyar

JAKARTA (Jurnalislam.com) – KH Ma’ruf Amin resmi mundur sebagai Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Keputusan tersebut diambil setelah ia ditetapkan sebagai calon wakil presiden Joko Widodo.

Dalam surat pengunduran dirinya, Kiai Ma’ruf menjelaskan semenjak menerima amanah dari Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-33 di Jombang Jawa Timur tahun 2015, dia sudah bertekad (ber’azam) mewakafkan dirinya untuk menjalankan amanah tersebut sebaik-baiknya.

“Namun ternyata Allah berkehendak lain,” kata Kiai Ma’ruf dalam surat yang diterima Jurnalislam.com, Sabtu (22/9/2018).

Ia mengatakan, banyak masyaikh dan para kiai yang meminta ia untuk menerima panggilan (menjadi cawapres) tersebut. Karena hal tersebut merupakan kesempatan terbaik untuk membawa manhajul fikri dan manhajul harakah NU ke ranah yang lebih luas.

Konsekuensinya, ia harus mundur sebagai Rais Aam PBNU sebagaimana diatur dalam AD/ART NU.

“Setelah resmi dinyatakan sebagai cawapres, terhitung mulai hari ini saya mengundurkan diri sebagai Rais Aam,” ujar Kiai Ma’ruf.

Surat mundur itu dibenarkan oleh Ketua PBNU bidang Hukum PBNU Robikin Emhas. Menurutnya melalui rapat pleno PBNU yang digelar sore ini, pengunduran Ma’ruf sebagai Rais Aam sudah diterima langsung oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj.

“KH Ma’ruf pamit menanggalkan jabatan sebagai Rais Aam PBNU. Selanjutnya meminta doa, restu dan dukungan menapaki jalur perjuangan sebagai wakil presiden berpasangan dengan calon presiden Joko Widodo,” kata Robikin dilansir CNNIndonesia.com, Sabtu (22/9/2018).

Menurut Robikin, setelah melepas jabatan sebagai Rais Aam PBNU, Rapat Pleno PBNU menetapkan Ma’ruf Amin sebagai Mustasyar PBNU masa khidmat 2015-2020.

“Keputusan itu berlaku efektif sejak hari ini,” pungkas Robikin.

PBNU kemudian menunjuk Miftachul Akhyar untuk mengisi posisi Rais Aam. Miftach sebelumnya menjabat sebagai wakil Rais Aam PBNU.

“Menetapkan Wakil Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar sebagai Pejabat Rais Aam,” kata Ketua PBNU Said Aqil Siradj dalam rapat pleno PBNU di Kantor PBNU Pusat, Jakarta, Sabtu (22/9/2018).

 

FPR Sulsel Akan Perjuangkan Hak-hak Pengungsi Rohingya di Makasar

MAKASSAR (Jurnalislam.com) – Forum Peduli Rohingya Sulawesi Selatan (FPR Sulsel) akan menindaklanjuti temuan dari tim pencari fakta PBB yang menyebut militer Myanmar melakukan genosida terhadap etnis Rohingya.

Ulil Amri selaku koordinator pengacara FPR Sulsel, mengatakan dari hasil temuan PBB tersebut, sudah dapat disimpulkan bahwa militer Myanmar telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

Sehingga, kata direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ummat Fokus Islam, itu semestinya seluruh pengungsi Rohingya di mana pun berada, termasuk di Indonesia, diberikan perlakukan secara khusus dan berbeda dibanding imigran lainnya.

“Kita sudah dapat menyebut bahwa imigran asal Rohingya yang ada di Indonesia, termasuk di Kota Makassar adalah korban pelanggaran HAM berat, sehingga kita akan berupaya memperjuangkan hak-hak para imigran asal Rohingya ini,” kata Ulil dalam pertemuan di kantor DPRD Kota Makassar, Jumat (21/9/2018) dilansir INA News Agecy.

Ketua FPR Sulsel, HM Iqbal Djalil, menyampaikan langkah yang akan ditempuh sebelum menyuarakan hak-hak imigran Rohingya di tingkat nasional sampai ke forum internasional itu, yakni akan meminta masukan dan pandangan dari praktisi hukum internasional dan HAM.

“Kami akan adakan semacam focus group discussion (FGD) bertema legal opinion baru kita akan melangkah ke tahapan selanjutnya,” ujarnya.

Pertemuan itu dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Ketua Forum Ummat Islam Bersatu (FUIB) Sulsel, Ustad Mukhtar Daeng Lau; Wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah Makassar, Kyai HM Said Abd Shamad; Direktur LAZIS Wahdah, Ustad Syahruddin, serta sejumlah pengungsi Rohingya.

Sekretaris FPR Sulsel, Irfan Abdul Gani, mengaku sangat miris melihat kehidupan pengungsi Rohingya di Makassar.

Selama beberapa tahun lamanya tinggal di sejumlah wisma penampungan pengungsi, ia membeberkan, mereka tidak bisa bebas selayaknya warga pada umumnya. Bahkan sampai sekarang sudah ada pengungsi Rohingya yang tinggal di Makassar selama 11 tahun, namun belum memperoleh kepastian ke negara pihak ketiga atau tujuan suaka.

“Bersama dengan FUIB Sulsel, kita sudah adakan pertemuan selama 2 kali di kantor DPRD Sulawesi Selatan dengan menghadirkan perwakilan PBB, perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan kantor imigrasi, tetapi tidak ada hasil. Pembahasan selalu berulang dan tidak ada kejelasan nasib pengungsi Rohingya,” terang Irfan.

Musa, salah seorang pengungsi asal Rohingya, sangat berharap nasib mereka segera ada kejelasan, sebab tinggal di Kota Makassar bagi semua pengungsi, sama sekali tidak bisa bebas mencari pekerjaan layak dan sebagainya.

Din Syamsuddin Mundur dari Utusan Khusus Presiden Jokowi

JAKARTA (Jurnalislam.com) –  Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin mengajukan surat pengunduran diri sebagai utusan khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban ke Istana Kepresidenan pada Jumat (22/9/2018) kemarin. Ia mengatakan, hal itu karena Jokowi telah resmi menjadi calon presiden dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019.

Menurut Din, Muhammadiyah tidak terlibat dalam politik praktis. Saat ini pun, ia masih menjabat sebagai salah satu ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM).

“Alasan pengunduran diri ini lebih terkait dengan prinsip Muhammadiyah yang pernah saya pimpin dan sekarang pun masih menjadi ketua pimpinan ranting yang tidak terlibat dalam politik kekuasaaan,” kata Din yang juga mantan ketum PP Muhammadiyah, dilansir Republika, Sabtu (22/9/2018).

Din mengatakan, jabatannya sebagai utusan khusus presiden dianggap berkonotasi kuat dan melekat dengan Jokowi. Sehingga, menurut dia, nanti publik bisa menganggap ia sebagai pendukung salah satu pasangan calon presiden (capres). Ia juga menambahkan, tugas dia sebagai utusan khusus sudah tidak kondusif saat ini.

“Dengan definitifnya Presiden Jokowi sebagai capres dan saya sebagai utusan khusus pelaksanaan tugas-tugas saya di dalam negeri khususnya untuk mengembangkan dialog, kerja sama antar agama itu tidak kondusif lagi karena masyarakat termasuk umat islam itu sudah terbelah,” ujar Din.

Din mengaku akan menjadi penengah dan mengembangkan pendekatan wasathiyyah (jalan tengah yang adil). Sehingga, lanjut Din, lebih bijak jika tidak terkait dengan salah satu pasangan capres cawapres dalam kontestasi pilpres 2019 mendatang.

Meski demikian, ini bukan berarti ia tidak menentukan pilihannya kepada salah satu paslon. Hanya saja, ia tidak ingin menyatakan dukungannya kepada publik.

Mengenai sosok pengganti utusan khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dialog dan kerja sama antar agama dan peradaban, Din menyerahkan keputusan itu kepada Presiden Jokowi. Bahkan, ia mengatakan, jabatan utusan khusus tersebut bisa diteruskan atau tidak diteruskan.

Sebelumnya, Din Syamsuddin telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai utusan khusus Presiden Jokowi untuk dialog dan kerja sama antar agama dan peradaban ke Istana Kepresidenan pada Jumat (22/9) kemarin. Akan tetapi, ia mengatakan, tidak bertemu Presiden Jokowi saat menyerahkan surat pengunduran tersebut.

Saat ini pun, Din mengaku belum mengetahui tanggapan Presiden Jokowi atas penguduran dirinya. “Belum tahu. Seharusnya kemarin saya diterima, saya minta empat mata untuk menyerahkan surat secara langsung. Tetapi ada miss komunikasi sehingga tidak terjadi (pertemuan dengan Presiden Jokowi) kemarin,” ujar dia.

Din mengatakan, senin depan akan melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi terkait pengunduran dirinya sebagai utusan khusus presiden jika memang diperlukan. Namun, menurutnya, pengunduran diri itu merupakan keputusan pribadi dan ia telah menyatakan diri berhenti.

“Artinya saya sendiri menyatakan diri berhenti sebagai pribadi. Maksudnya saya sudah memutuskan untuk behenti ya sudah berhenti jadi mau diterima atau tidak diterima kan itu tetapi saya sudah menyatakan sendiri berhenti,” kata Din.