Dukung Kedaulatan Pangan Nasional, ACT Luncurkan Lumbung Ternak Wakaf

TASIKMALAYA (Jurnalislam.com) – Lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) meresmikan Lumbung Ternak Wakaf  (LTW) di Desa Cintabodas Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (11/12/2019). Peresmian dilakukan oleh Ketua Dewan Pembina ACT Ahyudin yang disaksikan oleh ratusan warga serta perwakilan Pemkab Tasikmalaya.

Ahyudin mengatakan, ternak memiliki nilai strategis bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Dari sisi sosial, tradisi kultural, acara keagamaan dan ekonomi ternak memegang peranan penting.

Secara kultural, ternak masih dianggap sebagai tambahan atau tabungan pada saat ada keperluan yang besar. Namun dengan pengelolaan ternak yang lebih profesional ternak memiliki peranan penting bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan.

“Program Lumbung Ternak Wakaf ini, bertujuan untuk meningkatkan peternak melalui sistem agrobisnis peternakan berbasis wakaf menuju kedaulatan pangan nasional,” kata Ahyudin kepada wartawan.

Ia menambahkan, LTW menggunakan model filantropi baru melalui wakaf sebagai investasi produktif yang hasilnya terus berputar. Hasil pengelolaan wakaf digunakan untuk membangun dan mengembangkan kesejahteraan peternak agar lebih produktif dan mandiri.

Di Lumbung Ternak Wakaf itu, kata Ahyudin, ada beberapa fungsi diantaranya pembibitan, pusat penggemukan, dan pusat edukasi.

“Ada lebih dari 700 warga yang dilibatkan dengan gaji diatas UMR. Dengan kehadiran Lumbung ini kehidupan masyarakat disini jadi meningkat. Saat ini ada setidaknya 5.000 ekor domba yang merupakan bibit unggul,” ucapnya.

Sementara itu, Manajer Lumbung Ternak Wakaf Muhamad Supriyadi menambahkan tidak hanya pemberdayaan secara ekonomi, namun pemberdayaan secara pendidikan dan spiritualitas diberikan kepada semua peternak dan masyarakat sekitar LTW.

“Mak Oyon misalnya. Beliau salah satu penerima manfaat dari program ini sekaligus warga penyintas bencana banjir bandang dan tanah longsor Tasikmalaya 1 tahun silam. Beliau dan 7 KK lainnya saat ini masih bertahan menempati hunian sementara di Desa Bojongsari, Kecamatan Culamega. Lokasi hunian tidak jauh dari LTW, warga hunian di sini menjadi pekerja harian lepas untuk mengurus lahan odot LTW. Kegiatan pengajian rutin pun diadakan untuk karyawan dan masyarakat umum
hingga fasilitas kegiatan kursus Bahasa Inggris gratis diadakan,” imbuh Supriyadi.

Pada acara tersebut, Global Wakaf-ACT turut mendistribusikan bantuan 10 ton beras kepada 1.400 penerima manfaat. Bantuan beras berkualitas ini disuplai langsung dari Lumbung Beras Wakaf binaan Global Wakaf-ACT.

Sempat Terhenti Tiga Pekan, Warga Gaza Kembali Lakukan Aksi ‘The Great March of Return’

GAZA (Jurnalislam.com) – Komisi Tinggi untuk Pengembalian Besar dan Pemutusan Pengepungan Gaza (Great March of Return and Breaking of Siege of Gaza) memperingatkan Israel agar tidak menargetkan pawai besar, yang dijadwalkan akan dilanjutkan pada hari Jumat (7/12/201) setelah sempat terhenti selama tiga pekan.

Komisi yang dibentuk oleh faksi-faksi Palestina di Gaza ini mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pawai besar akan kembali, memanggil warga Palestina untuk berpartisipasi dalam demonstrasi yang dijuluki “The March Continues”.

Mengkonfirmasi sifat populer dan damai dari demonstrasi, menganggap bahwa pawai merupakan bagian dari perjuangan Palestina melawan pendudukan Israel.

Setelah Israel meningkatkan serangan terhadap Gaza bulan lalu, komisi mengumumkan penangguhan pawai kembali untuk menghindari korban di antara warga Palestina karena Israel akan menargetkan para demonstran.

Sejak unjuk rasa Gaza dimulai pada Maret tahun lalu, hampir 270 pengunjuk rasa telah mati syahid – dan ribuan lainnya terluka – oleh pasukan Israel di daerah pagar keamanan di sekitar Gaza.

Demonstran menuntut diakhirinya blokade Israel berusia 13 tahun di sekitar Jalur Gaza, yang telah menghancurkan ekonomi daerah kantong pantai dan merampas dua juta penduduknya dari pergerakan bebas masuk dan keluar dari Gaza, mencegah masuknya banyak fasilitas dasar.

AS Sebut Iran Telah Membunuh Lebih dari 1.000 Demonstran

TEHERAN (Jurnalislam.com) – Seorang pejabat tinggi Departemen Luar Negeri AS mengungkapkan, pasukan keamanan Iran diperkirakan telah membunuh lebih dari 1.000 orang sejak protes dimulai atas keputusan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar.

“Kami tidak bisa memastikan karena rezim memblokir informasi,” kata Perwakilan Khusus AS untuk Iran Brian Hook mengatakan pada konferensi pers di Departemen Luar Negeri, Kamis (5/12/2019).

“Sedikitnya ada selusin anak, termasuk anak-anak berusia 13 dan 14 tahun tewas,” lanjut Hook.

Dia juga mengatakan, Departemen Luar Negeri telah melihat video satu insiden dimana lebih dari 100 orang tewas.

“Ketika itu berakhir, rezim memuat mayat-mayat itu ke dalam truk. Kami belum tahu ke mana mayat-mayat ini dibawa pergi. Tetapi kami semakin banyak belajar tentang bagaimana rezim Iran memperlakukan rakyatnya sendiri,” tambahnya.

Demonstrasi pecah pada 15 November di Iran setelah pemerintah memberlakukan penjatahan bensin dan menaikkan harga bahan bakar setidaknya 50%.

Awal pekan ini, Philip Luther, direktur penelitian dan advokasi untuk Timur Tengah dan Afrika Utara di Amnesty International, mengatakan setidaknya 208 orang tewas sejak protes dimulai.

“Angka kematian yang mengejutkan ini menunjukkan pengabaian memalukan pemerintah Iran atas kehidupan manusia,” kata Luther, Senin.

Sedikitnya 100 bank dan puluhan toko telah dibakar selama protes, kata kantor berita semi-resmi Mehr, mengutip pejabat keamanan.

Meski tidak ada angka resmi tentang penangkapan itu, namun kantor berita Fars mengatakan lebih dari 1.000 pengunjuk rasa telah ditangkap.

Pengawal Revolusi elit Iran mengancam akan mengambil tindakan “tegas” terhadap para demonstran jika mereka “mengganggu perdamaian dan keamanan masyarakat.”

Mantan Pengacara Netanyahu Dituntut dengan Suap dan Pencucian Uang

TEL AVIV (Jurnalislam.com) – Israel mengumumkan bahwa kemungkinan mereka akan mendakwa tujuh mantan pejabat tinggi Israel termasuk mantan pengacara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, David Shimron, dengan tuntutan penyuapan dan pencucian uang sehubungan dengan skandal suap kapal selam senilai $2 milyar.

Di antara mereka yang menghadapi dakwaan dalam kasus ini, dikenal sebagai Kasus 3000, adalah mantan kepala Angkatan Laut Israel, Eliezer Marom, David Sharan – mantan penasihat Netanyahu yang pernah memimpin kantor Netanyahu – dan mantan menteri Eliezer Sandberg.

Kasus ini melibatkan keputusan untuk mendapatkan kapal selam dan kapal dari perusahaan pembuat kapal Jerman Thyssenkrupp Corporation pada tahun 2016, yang menyebabkan penyelidikan diikuti oleh penyelidikan kriminal.

Ini melibatkan dua kesepakatan yang ditandatangani oleh Israel dan pembuat kapal Jerman Thyssenkrupp, satu melibatkan pembelian tiga kapal selam seharga € 1,5 miliar ($ 1,67 miliar), yang lainnya melibatkan pembelian kapal rudal untuk melindungi anjungan pengeboran gas, sebuah kesepakatan senilai € 430 juta ( $ 477 juta).

Jaksa menuduh pejabat Israel disuap untuk mendorong kesepakatan besar-besaran.

Polisi Israel mengumumkan pada November 2018 bahwa mereka memiliki cukup bukti untuk menuntut sejumlah tersangka, termasuk Shimron, yang juga sepupu Netanyahu.

Shimron mewakili perusahaan Jerman yang terlibat dan diduga menggunakan pengaruhnya atas perdana menteri sebagai imbalan atas pemotongan besar dalam kesepakatan.

Miki Ganor, mantan agen di Israel untuk Thyssenkrupp, yang didakwa melakukan penyuapan, pencucian uang, dan pelanggaran pajak, diduga membayar Shimron total $ 75.400 untuk mempromosikan pembelian angkatan laut Israel dari Thyssenkrupp.

Dia juga diduga membayar Sandberg lebih dari $ 27.900 untuk memajukan kepentingan Ganor sebagai perwakilan pembuat kapal di Israel.

Beberapa menyebutnya skandal korupsi terbesar yang dicurigai dalam sejarah negara itu.

Surat dakwaan akan dijatuhkan sambil menunggu sidang, menurut Times of Israel.

Dinilai Kearab-araban, Cina “Renovasi” Semua Masjid di Provinsi Henan

HENAN (Jurnalislam.com) – Pemerintah Komunis Cina terus melakukan sinisisasi terhadap umat Islam di Provinsi Henan. Selain mendoktrin umat Islam dengan komunisme, pemerintah juga menghancurkan simbol-simbol agama di wilayah tersebut.

Sinisisasi atau bisa disebut Cinaisasi adalah pengubahan karakter atau modifikasi oleh budaya Cina.

Pada pertengahan Juli lalu, sebuah tanda bertuliskan “Pusat Pelayanan Kota Guodian untuk Anggota Parta dan Massa” dan simbol komunis dipasang di atas pintu masuk sebuah masjid di Kota Guodian, Xinzheng, provinsi Henan. Tiang bendera Cina pun menjulang tinggi di depan masjid yang telah dialihfungsikan itu.

Menurut seorang Muslim setempat, pengalihfungsian masjid itu sudah dilakukan secara paksa pada Juni 2018. Simbol bulan sabit serta kubahnya dibongkar atas perintah pemerintah. Pada awal Juli tahun ini, empat menara di masjid itu juga dihancurkan.

Plang bertuliskan “Pusat Layanan Kota Guodian untuk Anggota Partai dan Massa” dipajang di atas pintu masuk sebuah masjid di kota Guodian, Provinsi Henan, Cina. Foto: Bitter Winter

Pemerintah mengklaim, “masjid itu dibangun dengan meniru model asing, tidak sesuai dengan kondisi nasional Cina.” Mereka menambahkan bahwa sebagaimana salib dalam agama Kristen, kubah di masjid adalah simbol agama, dan harus dibongkar sebagai bagian dari kebijakan nasional. Setelah perubahan bangunan, para pejabat mengunci masjid dan mencegah umat Islam setempat beribadah di tempat yang dulunya adalah masjid mereka.

Pemerintah Komunis Cina juga menghancurkan menara masjid.

Masjid rusak karena dengan alasan “Kearab-araban”

Masjid Utara, yang terletak di kota Bayannur di Daerah Otonomi Mongolia Dalam, dianggap sebagai masjid termegah dan terindah di daerah itu. Pada bulan Juli, ornamen kubah dan bulan sabit baru dipasang di atapnya dengan biaya satu juta RMB (sekitar $ 140.000) melalui dana sumbangan Muslim setempat.

Namun, pada akhir September, masjid yang indah ini telah benar-benar dirusak. Menurut orang dalam pemerintah, tim inspeksi pusat memerintahkan pemerintah kota untuk menghancurkan semua simbol Islam di atap masjid dengan alasan gayanya terlalu kearab-araban. Mereka mengancam akan memecat walikota jika perintah tidak dilaksanakan. Beberapa minggu kemudian, semua simbol hilang.

Masjid Utara sebelum dan sesudah ‘direnovasi’ pemerintah Cina.

“Kami, orang biasa, menyumbangkan uang hasil jerih payah kami ke masjid untuk membangun simbol-simbol itu, tetapi pemerintah menghancurkannya. Benar-benar tanpa hukum,” kata seorang Muslim setempat dengan marah.

“Pemerintah juga menuntut untuk memasang bendera nasional dan menyanyikan lagu kebangsaan, PKC menghancurkan simbol-simbol agama untuk membuat orang patuh dan mengikuti Partai. Tujuannya adalah untuk menghapus kepercayaan agama orang,” sambungnya.

Masjid dirubah agar terlihat “lebih Cina”

Dua masjid -satu untuk pria dan yang lainnya untuk wanita- telah dibangun hampir 20 tahun yang lalu di kota Goushi, dikelola oleh kota Yanshi di tingkat kabupaten di bawah yurisdiksi kota Luoyang, Henan. Muslim lokal mengumpulkan lebih dari satu juta RMB (sekitar $ 140.000) untuk membangun masjid itu.

Pada bulan September, pemerintah kota Goushi memerintahkan pengelola masjid untuk menghapus simbol-simbol Islam dan merenovasi bangunan agar lebih mirip arsitektur bergaya Cina, tetapi mereka menolak.

Para atasan turun tangan. Pemerintah kota Luoyang mengeluarkan perintah, mengancam akan memecat kepala Biro Urusan Agama Kota Yanshi jika simbol tidak dihancurkan. Karena takut, para pejabat setempat akhirnya segera merenovasi masjid.

Kubah di atap masjid wanita diganti dengan paviliun segi delapan gaya Cina.

Pada akhir September, kubah masjid wanita telah ditutupi dengan paviliun segi delapan yang terbuat dari lembaran besi, tampilannya sudah tidak dapat dikenali lagi. Sementara Masjid untuk laki-laki masih dalam renovasi.

Pada akhir Juli, sepuluh kubah masjid di kota Jinzhai, yang dikelola oleh kota Xingyang di Henan, diubah menjadi struktur yang terlihat seperti paviliun heksagonal, dan lambang bintang serta bulan sabitnya dihilangkan.

Sumber: Bitter Winter

Dituding Anti-Semit, Israel Larang Diplomat Malaysia Masuki Palestina

TEPI BARAT (Jurnalislam.com) – Penjajah Israel telah melarang pejabat Malaysia untuk melintasi perbatasannya dan mengakses wilayah Palestina sebagai balasan nyata atas pernyataan anti-pendudukan yang dibuat oleh Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad.

Maan melaporkan, Menteri Luar Negeri Israel mengatakan bahwa para diplomat Malaysia tidak akan diizinkan masuk ke Israel atau Tepi Barat yang diduduki.

“Malaysia adalah negara yang dipimpin oleh pemimpin anti-Semit,” kata seorang pejabat senior, dilansir surat kabar Israel Yedioth Ahronoth, Rabu (4/12/2019).

Pejabat itu mengatakan, setiap tahunnya sekitar 40.000 warga negara Malaysia dan Indonesia diizinkan memasuki Israel, kata pejabat Kementerian Luar Negeri.

“Tetapi para diplomat Malaysia tidak akan bisa datang. Jika mereka mengubah kebijakan mereka, kami akan mengubah kebijakan kami,” tegasnya.

Pada akhir Oktober, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad mengumumkan bahwa negaranya akan membuka kedutaan terakreditasi ke Palestina.

“Kami tahu bahwa Israel tidak akan mengizinkan Malaysia membuka kedutaan di Wilayah Pendudukan. Karena itu, kami akan membuka kedutaan di Yordania,” Tegas Mahathir Mohammad.

Ketua PBNU: Jangan Takut Dengan Syariah

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Marsudi Syuhud mengatakan, bangsa Indonesia tidak perlu takut dengan syariah karena segala sesuatu yang membawa kemaslahatan itulah syariah Islam.

“Kita tidak perlu takut dengan kata-kata syariah, tapi juga jangan menakut-nakuti dengan kata-kata syariah,” katanya dalam Forum ILC, Selasa (3/12/2019).

Ia menyampaikan sebuah kaidah ushul fiqh, “Ainama maslahah fatsamma syar’ullah, Dimana saja ada kemaslahatan untuk mengatur kehidupan, maka disitulah ada Syariat Allah,” ujarnya.

Dia mengilustrasikan peraturan lalu lintas yang mewajibkan pengendara sepeda motor mengenakan helm untuk keselamatannya dan kewajiban untuk mentaati lampu lalu lintas.

“Kalau merah berhenti, kuning hati-hati, kalau hijau jalan, ini adalah untuk kemaslahatan bersama, kemaslahatan untuk hidup manusia, ini pun sudah syariah,” kata dia.

Panitia Sebut Reuni 212 Akan Dihadiri Peserta dari Luar Negeri

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Steering Committee Reuni Akbar 212, Slamet Ma’arif mengatakan, reuni 212 tak hanya dihadiri oleh umat Islam Indonesia tapi juga umat Islam dari luar negeri seperti Hong Kong dan Malaysia.

“Insya Allah tamu dari luar negeri hari Ahad sudah berada dan menginap di hotel sekitar Monas,” katanya Slamet dalam konferensi pers di Gedung Dewah Dakwah, Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Para peserta dari luar negeri ini nantinya ada tempat khusus di sebelah panggung utama. Mereka berangkat bersama dari masing-masing lobi hotel sekitar Monas.

“Kawan dari luar negeri memang sangat banyak dan ada juga tanpa koordinasi, sehingga mereka ada di berbagai penjuru Monas,” ujarnya.

Selain itu, untuk keamanan panitia telah menyiapkan 8.000 laskar yang tersebar di seluruh lokasi reuni.

“Juga ada 3.000 laskar FPI dan 5.000 laskar campuran yang bekerja sama dengan Polda Metro Jaya,” imbuhnya.

Sobri Lubis: Demi Nasib Bangsa, Penista Agama Harus Dihukum

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Penanggung Jawab Reuni Akbar 212, KH Ahmad Sobri Lubis mengatakan Aksi 212 adalah ajang besar seluruh masyarakat yang masih mencintai agamanya dan menentukan nasib agama di masa depan. Ia menegaskan, penistaan terhadap agama harus mendapat pengadilan hukum.

“Kalau saat ini banyaknya penista agama dibiarkan dan tidak ditegakkan hukum, maka kita yang berakal waras sudah bisa melihat seperti apa nasib agama ke depan,” katanya usai konferensi pers di Gedung Dewan Dakwah, Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Sobri meminta pemerintah sebagai pemangku amanat rakyat harus mampu menjaga dan melindungi agama. Agama apapun wajib terlindungi dari pelecehan dan penistaan.

Sebab, lanjut dia, agama pulalah yang membawa Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Apalagi dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa kemerdekaan bangsa ini adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

“Artinya karena peranan agama dan bantuan Allah kita dapat menikmati kemerdekaan berbangsa dan bernegara, karena jihad,” imbuhnya.

Panitia Reuni 212: Persiapan Sudah 90%

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Panitia Reuni Akbar 212, Awiet Masyhuri mengatakan, persiapan acara Reuni Akbar 212 2 Desember mendatang telah mencapai 90 persen. Sejumlah perizinan dan rekomendasi pun telah dikantongi panitia.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah mempermudah urusan ini, khususnya Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya,” katanya dalam konferensi pers di Gedung Dewan Dakwah, Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Sejak awal, pihak panitia meyakini, tidak ada persoalan dalam menggelar acara ini. Karena tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka merekatkan kembali persatuan dan kesatuan bangsa pada umumnya, serta ukhuwah Islamiyah pada khususnya.

“Acara ini terbuka untuk anak bangsa, semua kalangan, Sehingga tak ada alasan untuk menghalang-halangi, apalagi bertindak berlebihan, melakukan aksi-aksi menggalang opini dan kekuatan public untuk menggagalkan acara ini,” katanya.

Awiet mengimbau kepada peserta Reuni 212 untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathoniyyah, menjaga persatuan dan kesatuan. “Jika tidak sependapat dengan kegiatan ini,” ujar dia.