Penulis: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menanggapi pernyataan Deputi Penindakan KPK Karyoto yang mempersilakan masyarakat mencari Harun Masiku menggunakan biaya sendiri menunjukkan kegagalan dari lembaga anti rasuah.

Padahal, selama ini, KPK dalam melakukan operasinya seperti tangkap tangan selalu gembar gembor dan mengklaim mendapat informasi dari masyarakat.

Pernyataan Irjen Pol. Karyoto itu disampaikan di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (21 Mei 2022). Prinsipnya, menurut Deputi Penindakan KPK tersebut, seorang buronan atau DPO apabila ada masyarakat siapapun yang mengetahui keberadaan atau paling nggak mirip lah, boleh lapor pada KPK. ‘Kalau tidak percaya boleh ikut juga, tapi biaya sendiri,” ujarnya.

Dengan pernyataan tersebut, Indonesia Police Watch (IPW) menilai apa yang diungkapkan Karyoto mengisyaratkan bahwa KPK telah mengibarkan bendera putih, menyerah untuk mengejar tersangka eks caleg PDIP tersebut. Sehingga, ke depan disarankan aparat penegak hukum lainnya yakni Polri dan kejaksaan yang dibiayai oleh uang rakyat mampu dilibatkan langsung menangkap Harun Masiku.

Jadi jangan diputarbalik, masyarakat harus mencari buronan KPK yang sudah dua tahun tidak dapat ditemukan dengan biaya sendiri. Kalau, memang tidak mampu, harusnya KPK secara terus terang menyatakannya dan meminta bantuan kepada institusi lainnya termasuk TNI. Ketimbang menghimbau masyarakat boleh ikut mencari tapi dengan biaya sendiri.

Desakan untuk menangkap Harun Masiku terus gencar dilakukan oleh elemen masyarakat. KPK telah menetapkan Harun sebagai tersangka pemberi suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, pada Januari 2020. Wahyu sendiri telah divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Vonis itu diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ditingkat banding. Tapi, di tingkat kasasi, Mahkamah Agung memperberat hukuman Wahyu Setiawan menjadi 7 tahun penjara.

Sementara Harun Masiku, tersangka suap agar Wahyu memudahkannya untuk melenggang ke Senayan, resmi menjadi buronan internasional, terhitung sejak 30 Juli 2021. Hal itu dipublikasikan KPK setelah mendapat informasi dari Interpol yang telah menerbitkan red notice untuk Harun Masiku. Namun, hingga kini KPK tidak berhasil menangkap Harun Masiku. Diduga kuat Harun Masiku mendapat perlindungan dari pihak yang memiliki kekuatan besar terkait relasinya dengan partai besar.

DOHA(Jurnalislam.com)–Setelah dari Kazan, Russia, Mantan Ketua Umum Muhammadiyah/Ketua Umum MUI Prof. Din Syamsuddin menghadiri Doha International Interfaith Conference, 24-25 Mei 2022. Konperensi ini adalah event tahunan yg berlangsung sejak 2010, hanya sempat terhenti dua tahun terakhir karena Pandemi Covid.

Pada pertemuan ke-12 tahun ini dibahas sebagai tema utama Religion and Hate Speech: Scripture and Practices (Agama dan Ujaran Kebencian: Kitab Suci dan Praktek). Isu ujaran kebencian menjadi masalah global yg menciptakan ketegangan bahkan konflik baik antar agama maupun antar bangsa. Hadir pada konperensi ini 500 tokoh berbagai agama, akademisi, dan pencipta perdamaian dunia, dari berbagai negara dunia.

Din Syamsuddin ikut hadir pada sesi tentang faktor dan akibat ujaran kebencian. Ia menegaskan bahwa ujaran kebencian adalah bertentangan dengan ajaran agama mana pun. Dalam Islam, kata mantan Ketuan Dewan Pertimbangan MUI, seorang Muslim dianjurkan  mengatakan ucapan yang baik, atau lebih baik diam. Ujaran kebencian yg memenuhi jagad manusia, baik bentuk fobia terhadap sesuatu agama seperti Islamofobia ataupun labelisasi terhadap sesuatu kelompok adalah sumber malapetaka peradaban. Pelaku-pelakunya adala kaum perusak.

Ujaran kebencian, menurut Guru Besar FISIP UIN Jakarta ini, sesunggguhnya lahir dari rasa ketakutan atau inferioritas terhadap kelompok lain. Maka, sejatinya ujaran kebencian, apapun bentuknya, adakah sikap irrasional yang hanya dilakukan oleh orang-orang pengecut yang tidak bertanggung jawab.

Maka, sudah waktunya umat manusia cinta kebenaran dan kedamaian, untuk bangkit bersama melawan kelompok pengecut ini, seperti para buzzer, baik yang bekerja karena kebodohan maupun yang menjadikannya sebagai mata pencaharian. Terhadap mereka, kata Ketua Majelis Permusyawaratan Partai (MPP) Partai Pelita ini, cukup disambut dengan tertawa sambil didoakan untuk mendapat hidayah Ilahi. Terhadap yang keterlaluan memang pantas diadukan ke proses hukum.

MAKASSAR(Jurnalislam com)– Drs. H. Tamsil Linrung, Senator Republik Indonesia ini hadir untuk membuka acara di kegiatan Mukernas PP LIDMI ke IV dengan Tema Transformasi Gerakan Progresif dan Kolaboratif. Acara ini dilaksanakan secara hybrid, Jum’at (14/5/2022).

Dalam sambutannya, Bapak Tamsil Linrung menyampaikan bahwa momentum Musyawarah Kerja Nasional IV LIDMI diharapkan mampu mematahkan problem kebangsaan dan keumatan serta meretas solusi agar bangsa Indonesia segera keluar dari pekatnya masalah yang mendera. Hal ini sebagaimana tema musyawarah yang diusung yaitu Gerakan Progresif dan Kolaboratif.

“Indonesia membutuhkan gerakan anak-anak muda yang progresif, berfikir maju, mau dan rela berkorban tidak hanya untuk kepentingan kelompok organisasinya, namun juga untuk kepentingan bangsa yang lebih besar,” tegasnya.

Beliau menambahkan bahwa mahasiswa selama ini senantiasa menjadi lokomotif gerakan perubahan.

“Bangsa Indonesia punya segudang catatan sejarah yang ditorehkan oleh mahasiswa, di setiap zaman sejak era pra kemerdekaan hingga saat era reformasi bergulir. Mahasiswa selalu di garda terdepan menjadi lokomotif perubahan. Indonesia beradab yang kita impikan hanya bisa diwujudkan oleh anak-anak muda yang berani berperang, tidak bagi mereka yang diam berpangku tangan”, pungkasnya.