KUWAIT (Jurnalislam.com) – Para perunding pemerintah Yaman telah memutuskan untuk meninggalkan pembicaraan damai di Kuwait setelah pemberontak Syiah Houthi menolak usulan PBB yang bertujuan mengakhiri perang negara mereka, Aljazeera melaporkan, Senin (01/08/2016).
Menteri Luar Negeri Abdel-Malek al-Mekhlafi mengatakan pada hari Senin bahwa pemerintah tidak meninggalkan proses perdamaian, tetapi menyarankan hanya akan kembali jika Houthi dan sekutu lokal mereka mencabut keberatan mereka terhadap rencana PBB.
“Kami sudah sepakat dengan inisiatif ini… kami sekarang meninggalkan wilayah negara persaudaraan Kuwait tapi kami tidak meninggalkan pembicaraan,” kata Mekhlafi saat mengumumkan langkah mereka.
“Kami akan kembali setiap saat, bahkan satu jam setelah kami pergi, jika pihak lain setuju untuk menandatangani dokumen yang disajikan Utusan (PBB) ini.”
Ismail Ould Cheikh Ahmed, utusan PBB, mengusulkan agar musuh pemerintah di dalam gerakan bersenjata Syiah Houthi melepaskan tiga kota utama yang mereka pegang, termasuk ibu kota Sanaa.
Di bawah rencana ini, pembicaraan baru kemudian akan diselenggarakan untuk membentuk pemerintah baru yang juga akan mencakup Houthi, kata delegasi pemerintah.
Houthi menolak proposal tersebut dan menyebutnya sebagai non-starter pada hari Ahad, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa setiap kesepakatan apapun harus lengkap dan tidak menunda resolusi tentang isu-isu utama.
Mereka mengatakan akan tinggal di Kuwait untuk pembicaraan.
Negosiasi yang dimulai pada bulan April telah memperlambat pertempuran Yaman yang telah menewaskan sedikitnya 6.400 orang dan penyebab salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia.
Deddy | Aljazeera | Jurnalislam
