RAMALLAH (jurnalislam.com)– Kantor Presiden Palestina Mahmoud Abbas mendesak Amerika Serikat untuk membatalkan keputusan pencabutan visa terhadap pemimpin Palestina tersebut, hanya beberapa minggu sebelum Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York.
Kepresidenan Palestina menyatakan “keheranan” atas langkah Washington pada Jumat (30/8) yang mencabut visa Abbas bersama 80 pejabat Palestina lainnya. Padahal, Abbas dijadwalkan memimpin delegasi dan menyampaikan pidato pada forum tingkat tinggi PBB bulan depan.
“Kami menyerukan kepada pemerintah Amerika untuk membatalkan keputusannya,” ujar juru bicara kepresidenan, Nabil Abu Rudeineh, kepada Associated Press, Sabtu (30/8). Ia memperingatkan keputusan itu hanya akan meningkatkan ketegangan dan eskalasi.
Abu Rudeineh menambahkan, pihaknya telah berkomunikasi dengan sejumlah negara Arab dan asing untuk menekan Washington agar membatalkan kebijakan tersebut. Upaya diplomasi, kata dia, akan terus dilakukan, terutama menjelang konferensi internasional mengenai solusi dua negara yang akan digelar di New York pada 22 September. Konferensi itu diselenggarakan bersama oleh Prancis dan Arab Saudi.
𝗧𝘂𝗱𝘂𝗵𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗔𝗦
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio membenarkan pencabutan visa dengan alasan Otoritas Palestina (PA) dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) tidak mematuhi komitmen mereka serta dianggap merusak prospek perdamaian.
Rubio juga menuduh PA melakukan “kampanye lawfare”, termasuk membawa kasus Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait dugaan pelanggaran di Gaza dan Tepi Barat.
Namun, Matt Duss, Wakil Presiden Eksekutif Center for International Policy, menilai langkah pemerintahan Donald Trump itu jelas melanggar protokol diplomatik. Menurutnya, sebagai negara tuan rumah, AS wajib memberikan visa bagi perwakilan resmi negara anggota PBB.
“Apa yang terjadi di sini jelas bermotif ideologis,” kata Duss kepada Al Jazeera. Ia menuding pemerintahan Trump bersekongkol dengan sayap kanan Israel untuk menyingkirkan isu Palestina dari agenda internasional.
𝗥𝗲𝗮𝗸𝘀𝗶 𝗘𝗿𝗼𝗽𝗮
Uni Eropa (UE) turut menyampaikan keprihatinan. Kepala kebijakan luar negeri UE, Kaja Kallas, mendesak Washington mempertimbangkan kembali keputusan tersebut, mengingat adanya perjanjian resmi antara PBB dan negara tuan rumah.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menegaskan, Majelis Umum PBB tidak boleh menghadapi hambatan akses apa pun.
“Markas PBB adalah tempat netralitas dan perdamaian, bukan ruang pembatasan,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari Spanyol. Perdana Menteri Pedro Sanchez menyatakan telah berbicara langsung dengan Abbas untuk menyampaikan solidaritas. Ia menyebut pencabutan visa tersebut sebagai langkah “tidak adil”.
“Palestina berhak menyuarakan pendapatnya di PBB dan semua forum internasional,” tulis Sanchez dalam unggahan di media sosial. (Bahry)
Sumber: Al Jazeera
