GAZA (jurnalislam.com)– Lebih dari 100 organisasi kemanusiaan internasional, termasuk Oxfam dan Doctors Without Borders, menyerukan kepada komunitas internasional untuk menekan Israel agar mengakhiri penggunaan bantuan kemanusiaan sebagai alat tekanan di Gaza dan mencabut persyaratan pendaftaran yang ketat bagi LSM.
Dalam surat terbuka yang dirilis Kamis (13/8/2025) dan ditandatangani oleh kelompok-kelompok seperti Norwegian Refugee Council dan Save the Children, para penandatangan menegaskan bahwa meskipun otoritas Israel mengklaim tidak ada pembatasan bantuan kemanusiaan ke Gaza, sebagian besar LSM besar tidak dapat mengirimkan satu truk pun pasokan penyelamat jiwa sejak 2 Maret.
Mereka menuduh Israel memberlakukan hambatan birokrasi dan fisik yang memperparah krisis kelaparan mematikan di wilayah tersebut. Surat itu menyebutkan bahwa lebih dari 60 permohonan bantuan ditolak pada Juli, dan pada pekan ini Kementerian Diaspora dan Pemberantasan Antisemitisme Israel mencabut izin kerja 10 LSM yang telah mengajukan permohonan.
Menurut laporan Haaretz, hambatan ini mengakibatkan makanan, obat-obatan, air, dan perlengkapan tempat tinggal senilai jutaan dolar menumpuk di gudang-gudang di Yordania dan Mesir. Kebijakan baru yang diberlakukan sejak Maret memungkinkan pejabat Israel melarang LSM berdasarkan pandangan politik, termasuk organisasi yang mendukung boikot atau mempertanyakan pendudukan Israel.
Sepuluh organisasi yang dilarang antara lain Rahma Worldwide Aid and Development, yang diklaim Israel memiliki hubungan dengan Society of the Revival of Islamic Heritage; Catholic Relief Services, yang bekerja sama dengan Islamic Relief Worldwide; dan Gaza Direct Aid, yang disebut menggunakan retorika menolak hak Israel untuk hidup.
Surat tersebut juga mengkritik Gaza Humanitarian Foundation (GHF), sebuah inisiatif yang didukung AS, dengan menuduhnya sebagai bagian dari strategi Israel untuk membatasi bantuan, mengecualikan organisasi Palestina, dan mengganti lembaga kemanusiaan independen dengan mekanisme yang dinilai melayani tujuan politik dan militer.
Para penandatangan mendesak negara-negara donor untuk menolak persyaratan berbagi data sensitif, membuka penyeberangan darat bagi bantuan “segera dan tanpa syarat”, serta menghapus hambatan birokrasi.
Menanggapi tuduhan ini, COGAT badan di bawah Kementerian Pertahanan Israel yang mengawasi bantuan menyatakan bahwa proses pendaftaran LSM “didasarkan pada kriteria profesional dan keamanan yang jelas untuk mencegah infiltrasi unsur teroris.”
Seorang direktur organisasi kemanusiaan Eropa yang diwawancarai media Israel menggambarkan surat tersebut sebagai “tindakan putus asa” di tengah pemblokiran bantuan.
“Ini seperti mengirim suar dari perahu di tengah laut, berharap ada yang melihat dan membantu,” ujarnya. Ia memperingatkan bahwa situasi akan memburuk jika keputusan akhir pendaftaran LSM pada 9 September tidak mengizinkan mereka beroperasi. (Bahry)
Sumber: TNA
