Fatah Bantah Lucuti Persenjataan Hamas

Fatah Bantah Lucuti Persenjataan Hamas

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Faksi Palestina Fatah membantah melakukan pelucutan senjata pada sayap militer Hamas, Brigade Qassam, sabagai sebuah kondisi untuk perundingan rekonsiliasi Palestina yang sedang berlangsung.

Osama al-Qawasmi, juru bicara Fatah, mengatakan kepada Al Jazeera pada hari Senin (27/11/2017) bahwa “senjata perlawanan” adalah garis merah.

Menegaskan bahwa hanya Hamas yang telah berbicara dengan media berita mengenai pertanyaan perlucutan senjata tersebut, Qawasmi mengatakan: “Fatah ingin berdiskusi dengan Hamas mengenai masalah keamanan.

Wujudkan Persatuan Palestina, Hamas dan Fatah Sepakati Rekonsiliasi

“Pemerintah Palestina tidak akan bisa mengoperasikan dan melaksanakan proyek dan rencana keamanannya di Jalur Gaza jika tidak memiliki senjata keamanan.”

Pernyataan Qawasmi tersebut menyusul konferensi pers Khalil al-Hayya, seorang pejabat senior Hamas, pada hari Senin di Jalur Gaza, yang menguraikan hasil perundingan rekonsiliasi yang diadakan di Kairo beberapa hari lalu.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh 13 faksi politik Palestina, yang dipimpin oleh Fatah dan Hamas.

Qawasmi mengatakan bahwa pelaksanaan perjanjian rekonsiliasi yang ditandatangani pada 12 Oktober di Kairo berjalan lambat, menambahkan bahwa Fatah sejak awal mempertahankan bahwa “jalan untuk mengakhiri pembagian, yang berlangsung selama 11 tahun, tidaklah mulus.”

Hayya mengatakan bahwa isu “senjata perlawanan” tidak siap untuk didiskusikan, dan bahwa mengakhiri blokade Jalur Gaza oleh Israel dan Mesir yang telah berlangsung lama tetap menjadi prioritas.

Tanggapi Ancaman AS dan Israel, Hamas: Kami Tidak akan Tinggalkan Perlawanan Bersenjata

“Hamas akan mendorong otoritas Palestina untuk mencabut sanksi di Jalur Gaza,” kata Hayya, menambahkan bahwa baik Hamas maupun Palestina tidak dapat menunggu sampai Fatah yakin dengan “pemberdayaan” pemerintah.

Dia juga meminta Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk menghadiri perundingan rekonsiliasi dan untuk menetapkan tanggal pemilihan umum, dimana Hamas telah siap kapanpun diadakan.

Bagikan