MADRID (Jurnalislam.com) – Tidak puas dengan tanggapan dari pemerintah Catalan tentang apakah mereka memutuskan kemerdekaan atau tidak, pemerintah Spanyol mengumumkan pada hari Kamis (19/10/2017) bahwa pihaknya akan terus mengambil langkah untuk menangguhkan otonomi Catalonia.
Pemerintah akan mengadakan pertemuan luar biasa Dewan Menteri pada hari Sabtu untuk menyampaikan tindakan yang tercantum dalam pasal 155 konstitusi Spanyol, yang akan membawa Madrid lebih dekat untuk menguasai pemerintah dan institusi Catalan.
Tanggapan dari Madrid muncul setelah pemimpin Catalan Carles Puigdemont mengajukan sebuah surat kepada Madrid pada hari Kamis, dengan mengatakan: “Jika pemerintah Spanyol terus menghalangi dialog dan terus melakukan represi, parlemen Catalan, dapat melanjutkan … untuk memberikan suara bagi sebuah deklarasi kemerdekaan formal yang tidak mereka pilih pada pemungutan suara pada 10 Oktober.”
Meskipun Puigdemont mengatakan bahwa pemerintah Catalan tidak memberikan suara untuk kemerdekaan dan bahwa masalah tersebut ditangguhkan, tidak adanya tanggapan “yang jelas dan tepat” mengenai independensi atau tidak, telah memaksa Spanyol melanjutkan rencananya untuk menangguhkan otonomi daerah tersebut, juru bicara pemerintah Inigo Mendez de Vigo mengatakan dalam sebuah konferensi pers pada hari Kamis.
“Pemerintah akan menggunakan semua langkah yang ada untuk mengembalikan legalitas dan menghentikan kemerosotan ekonomi,” tambahnya.
Jika proses berlanjut, ini akan menjadi yang pertama kalinya dalam sejarah demokrasi Spanyol pasal 155 digunakan negara untuk menguasai wilayah Spanyol.
Undang-undang tersebut tidak jelas dan bagaimana penerapannya dapat bervariasi secara luas. UU ini juga harus diloloskan di senat Spanyol tapi sebagian besar partai telah mengumumkan dukungan mereka bagi langkah pemerintah untuk menunda peraturan di dalam negeri.
Penangguhan tersebut bisa mulai berlaku dalam waktu sepekan.
Namun, pemerintah Catalan mengatakan bahwa pasal 155 hanya akan mengobarkan konflik. “Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sadar akan masalah dan tidak mau berbicara,” tulis Puigdemont dalam suratnya, mengancam untuk mengadakan pemungutan suara mengenai kemerdekaan.
Spanyol memiliki 17 “komunitas otonom”, yang diabadikan dalam konstitusi 1978. Tingkat pemerintahan sendiri di masing-masing komunitas berbeda-beda, namun wilayah lain yang bergolak – seperti Negara Basque di utara – selama beberapa dekade telah berjuang untuk otonomi yang lebih luas atau merdeka secara langsung.
