JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai, keputusan pemerintah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai tindakan represif. Pemerintah harus mampu membuktikan apakah HTI benar-benar merongrong Pancasila atau tidak di pengadilan.
“Silahkan Pemerintah membuktikan apakah HTI betul merongrong Pancasila dan silahkan juga HTI membela diri. Jadi, Pemuda Muhammadiyah tetap berpijak melalui cara-cara Konstitusional. Jangan sampai, cara-cara non demokratis dipilih sehingga merusak tatanan kebebasan bersyarikat yang sudah diatur dalam Undang-undang Dasar kita,” katanya dalam pernyataan tertulis kepada Jurnalislam.com, Selasa (9/5/2017).
Menurut Dahnil, negara atau kelompok tidak berhak menjadi hakim terhadap pemikiran yang sejatinya dilindungi oleh demokrasi. Oleh sebab itu, ia menyarankan agar pemerintah menempuh jalan dialog untuk menangkal wacana kekhalifahan yang diusung HTI.
“Secara institusional keinginan Pemerintah membubarkan HTI bisa menutup HTI secara institusional, namun secara hukum mudah bagi mereka berganti baju, maka jalan dialogis memberikan pemahaman tentang pemikiran kebangsaan agaknya perlu dilakukan, pemikiran hanya bisa dikalahkan oleh produk pemikiran lainnya,” jelasnya.
Bag Muhammadiyah sendiri, Dahnil menambahkan, Pancasila dan NKRI sudah final, bahkan menyebutnya sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. “Yakni Pancasila adalah kesepakatan kita bersama sebagai bangsa dan negara menuju cita-cita Indonesia yang sejahtera,” pungkasnya.
Siaran Pers
