JAKARTA(Jurnalislam.com)— Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menyatakan tingkah represif aparat ke warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo tidak sejalan dengan program Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan alias Presisi yang digaungkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Aparat mengepung dan menangkapi warga Desa Wadas dengan alasan pengukuran lahan yang dibebaskan untuk pembangunan proyek Bendungan Bener.
Menurut Taufik, Polri seharusnya menjaga agar warga merasa aman tidak diliputi rasa takut akibat tekanan yang terjadi. Dialog dan langkah persuasif seharusnya dikedepankan oleh aparat.
“Pendekatan represif dalam melakukan pengamanan terkait pelaksanaan pengukuran tersebut tidak sejalan dengan program Presisi dari Kapolri,” ucap pemilik sapaan akrab Tobas itu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/2).
Tobas menyayangkan peristiwa di Desa Wadas terjadi. Menurutnya, setiap upaya paksa yang dilakukan Polri seperti penangkapan, penyitaan, penahanan harus sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Ia pun mendesak polisi memberikan akses bantuan hukum bagi warga karena bantuan hukum merupakan Hak Asasi Manusia dan tindakan menghalangi hak warga mendapatkan bantuan hukum merupakan pelanggaran hukum.
“Meminta kepolisian melakukan dialog dengan para tokoh masyarakat untuk memulihkan keadaan,” ucapnya.
sumber: cnnindonesia
