SOLO (Jurnalislam.com) – Ketua Tim Advokasi Reaksi Cepat (TARC), Dr Muhammad Taufiq mengatakan, Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang belum lama ini membantai puluhan pekerja proyek di Kabupaten Nduga, Papua sudah memenuhi unsur-unsur tindakan separatisme dan pemberontakan.
Taufiq menjelaskan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada pasal 104 hingga 107 telah menjelaskan kriteria-kriteria sebuah gerakan dikatakan pemberontakan atau separatisme.
“Pembunuhan sudah, pekerja trans Papua 20 orang dibunuh, itu juga yang teridentifikasi, sebelumnya kan belum pernah diberitakan, kemudian pasal pemberontakan pasal 107 kan jelas jelas dia memberontak, kemudian separatisme memisahkan diri, benar dia membawa bendera OPM, dia kan berniat mengulingkan, jadi semua pasal-pasal sudah terbukti,” katanya kepada Jurnalislam.com saat ditemui di Solo, Jum’at (7/12/2018).
Oleh sebab itu, kata Taufiq, penyebutan pemberontakan lebih tepat daripada dinamakan KKB, dan aparat TNI lah yang menjadi garda terdepan untuk menjaga kedaulatan NKRI.
“Kalau pemberontak maka ukuran bukan lagi ketertiban umum, tapi melawan kekuasaan yang sah, siapa yang menjalankan? Tentara. Menjaga ketertiban sipil adalah polisi, tapi menjaga dari ancaman separatisme adalah domainnya tentara,” ujarnya.
Taufiq juga membandingkan penyebutan makar kepada bebeberapa tokoh yang ikut aksi bela Islam 212 pada tahun 2016. Ia menilai, sebutan tersebut lebih tepat dialamatkan kepada OPM yang hingga saat ini terus melakukan upaya untuk melakukan makar terhadap negara.
“Yang belum terjadi kan penggulingan, karena dia kelompok kecil, tapi 3 unsur yang lain seperti dia memberontak, dia membunuh, dia memisahkan diri semua sudah terpenuhi dan inilah sebenarnya yang layak diadili, dengan pasal makar ancaman hukumannya minimal 20 tahun dan maksimalnya adalah hukuman mati,” paparnya.
