ANKARA (Jurnalislam.com) – Menteri luar negeri Rusia pada hari Senin (15/1/2017) mengecam rencana AS untuk membentuk sebuah pasukan yang dipimpin oleh teroris PKK / PYD, memperingatkan bahwa hal itu dapat membahayakan integritas wilayah Suriah.
Berbicara di konferensi pers tahunannya di Moskow, Sergey Lavrov menunjuk pada kemungkinan masalah yang bisa dilakukan tim AS untuk hubungan Turki dengan warga Kurdi.
Proyek AS “yang sepihak dan penuh ultimatum, untuk mendirikan sebuah kekuatan di Suriah, dapat menimbulkan masalah dalam hubungan antara Turki dan Kurdi,” kata Lavrov.
Dia juga mengatakan langkah AS akan mengarah pada pembentukan wilayah terisolasi yang besar di perbatasan Suriah dengan Turki dan Irak.
Drone Mujahidin Idlib Serang Pangkalan Udara Rusia
“Masalah serius ini membawa kekhawatiran mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk wilayah-wilayah di Suriah ini.”
Pada hari Ahad, koalisi internasional yang dipimpin AS saat melawan IS mengumumkan bahwa mereka akan membentuk kekuatan baru dengan 30.000 anggota SDF – kelompok yang didukung AS, yang sebagian besar dikendalikan dan diawaki oleh organisasi terror PKK / PYD di Suriah.
“Koalisi bekerja sama dengan SDF untuk mendirikan dan melatih Pasukan Keamanan Perbatasan Suriah (Syrian Border Security Force-SBSF) yang baru,” kata Ryan Dillon, juru bicara koalisi pimpinan AS, yang secara resmi dikenal sebagai Pasukan Tugas Gabungan – Operasi Inheren Resolve (OIR), katanya dalam sebuah pernyataan tertulis kepada Anadolu Agency.
“Saat ini, ada sekitar 230 pasukan pelatihan di kelas perdana BSF, dengan jumlah kekuatan terakhir sekitar 30.000,” tambahnya.
Turki mengecam tindakan tersebut, dengan mengatakan bahwa “tidak benar dan tidak pantas” untuk bekerja sama dengan organisasi teroris PKK / PYD di tanah Suriah.
“Apalagi Turki, yang merupakan anggota koalisi, tidak diajak berkonsultasi mengenai pembentukan apa yang disebut ‘Syria Border Protection Force’,” kata sebuah pernyataan Kementerian Luar Negeri.
Lavrov juga mengatakan langkah AS “tidak dapat berfungsi untuk menenangkan situasi” di distrik Afrin, Suriah, yang berbatasan dengan Turki, menambahkan bahwa Rusia mengharapkan Washington untuk menjelaskan keputusannya.
“Seperti rekan Turki dan Iran, kami juga mengharapkan penjelasan dari AS mengenai masalah ini. Kami pikir keputusan ini akan membahayakan integritas teritorial Suriah,” kata Lavrov.
“Tujuan kami di Afrin adalah untuk memberikan gencatan senjata.”
Lavrov mengatakan bahwa pekerjaan sedang dilakukan dengan Turki dan Iran menjelang Kongres Dialog Nasional Suriah, yang akan diadakan pada 29-30 Januari di Sochi, Rusia.
“Kami mengharapkan mitra Turki kami menyelesaikan pembentukan titik pengamatan di zona de-eskalasi di Idlib Suriah sesegera mungkin untuk mencegah provokasi baru. Saat ini, kami memiliki tiga titik pengamatan, dan total 20 akan dibentuk,” Lavrov berkata, mengungkapkan harapan bahwa titik pengamatan ini akan membantu menormalisasi situasi di Idlib.
Bulan Oktober yang lalu, militer Turki mulai menyeberang ke wilayah tersebut untuk menetapkan titik pengamatan guna memantau gencatan senjata rezim Syiah Suriah sebagai bagian dari proses perdamaian Astana.
Jet Tempur Rezim Assad dan Rusia Tembakan 150 Roket ke Pemukiman di Idlib, Puluhan Tewas
Selama perundingan damai di ibukota Kazakhstan, Astana, September lalu, tiga negara penjamin – Turki, Iran dan Rusia – sepakat untuk menetapkan zona de-eskalasi di Idlib dan di beberapa bagian provinsi Aleppo, Latakia, dan Hama.
Unit militer Turki juga ditempatkan di Afrin, sebuah distrik di Aleppo dekat perbatasan Turki-Suriah, yang dikepung oleh organisasi teroris PKK / PYD.
PKK / PYD adalah cabang Suriah dari PKK, yang terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki dan Internasional.
