JAKARTA(Jurnalislam.com)— Program kemandirian pesantren disebut ramai peminat. Hal ini digetaskan oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang juga ketua Pokja Kemandirian Pesantren, Waryono Abdul Ghofur.
“Tahun ini, pendaftar bantuan Kemandirian Pesantren sudah mencapai lebih dari seribu proposal. Jadi peminatnya cukup tinggi, meskipun tentu kuota kita terbatas,” ujarnya saat berbicara pada ToT Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan dan Kewirausahaan Program Kemandirian Pesantren, di Jakarta, Minggu (27/3/2022).
Giat ini dikuti para Trainer, Tim Asistensi, Pendamping Implementasi Kemandirian Pesantren, dan pengelola bisnis pesantren. ToT dilaksanakan selama tiga hari, 27-29 Maret 2022.
Menurut Waryono, pelatihan ini bertujuan untuk menyamakan visi-misi serta menguatkan komitmen bersama. Melalui ToT ini, peserta dipersiapkan untuk mempelajari lebih dini tentang skema dan bisnis plan yang disampaikan oleh pengelola pesantren.
“Harapannya pengelolaan Kemandirian Pesantren akan lebih baik lagi dan semakin sistematis, sehingga apa yang menjadi tujuan dari program ini dapat cepat terealisasi,” ujar Waryono.
Program Kemandirian Pesantren telah berjalan sejak akhir 2020 dan kali pertama di 9 pondok pesantren. Tahun 2021, program ini direplikasi pada 105 pondok pesantren binaan Kementerian Agama. Tahun ini, replikasi program kemandirian diperluas,targetnya menyasar 500 pesantren.
Replikasi serupa akan dilakukan di tahun-tahun berikutnya dengan sasaran lebih besar. Sehingga, pada tahun 2024 diharapkan program ini akan mereplikasi model kemandirian pada 5.000 pesantren yang menjalankan unit usaha secara mandiri dan membangun jejaring bisnis baik antar pesantren maupun dengan pihak lain.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Agama M Nuruzzaman mengingatkan para peserta ToT, bahwa membangun pesantren agar memiliki kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan membutuhkan insan-insan penggerak yang siap mendedikasikan diri dalam kerja-kerja ikhlas dan serius. Pria yang akrab disapa Bib Zaman ini menjelaskan, potensi pesantren yang jumlahnya mencapai 36 ribu dengan 17 juta santri, telah lama diabaikan. Padahal, jika potensi ini dikembangkan dengan baik, pesantren dapat memberi kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional.
“Kalau separuh saja dari total pesantren bisa mandiri dan mengembangkan potensi ekonomi bersama masyarakat sekitar, apapun yang terjadi terhadap situasi global, masyarakat kita akan tetap kuat. Ini pentingnya kemandirian pesantren secara strategis dalam arti luas,” kata Bib Zaman.
Zaman yakin, ikhtiar Kementerian Agama melalui Program Kemandirian Pesantren tepat untuk mengungkit potensi yang dimiliki pesantren. Ke depan, program ini tidak sekedar memberi bantuan usaha yang bentuknya stimulant, melainkan juga pendampingan intensif hingga pesantren bisa membangun usaha berkelanjutan.
“Harapan ini besar, maka butuh tenaga yang lebih besar untuk lebih banyak melakukan pengawalan dan pendampingan. Tentu kata kuncinya keikhlasan dan keseriusan,” lanjutnya.
Zaman mengakui, bantuan pemerintah selama ini masih sangat terbatas. Bahkan, anggaran Direktorat PD Pontren belum pernah mencapai Rp1 triliun, maksimal hanya Rp800 miliar, dengan jumlah pesantren lebih 36 ribu.
Nuruzzaman berharap prospek pengembangan ekonomi pesantren dapat menjadi perhatian banyak pihak. Bukan hanya pemerintah, termasuk kalangan perbankan dan dunia usaha. Pada tahap tertentu, kata Nuruzzaman, Pesantren akan menjadi penghubung atau fasilitator bisnis bagi pengembangan ekonomi di masyarakat sekitar, maka akan sangat memberi dampak dan manfaat pada bangsa dan negara.
“Kenapa pesantren ini butuh diafirmasi? Agar ketika ekonominya sudah kuat, akan semakin fokus dalam mengembangkan pendidikan dan dakwah, selain tentu menjalankan fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat. Jadi ini sebenarnya harapan dari Menteri Agama. Bagaimana Pesantren agar mandiri dan kuat, kita dampingi terus sampai mereka mampu mengembangkannya secara berkelanjutan,” tandasnya.
