Presiden Irak Serukan Persatuan Dunia Arab dan Kecam Agresi Israel di Gaza

Redaktur: Arie Ristyan

BAGHDAD (jurnalislam.com)– Presiden Irak, Abdul Latif Jamal Rashid, menyerukan persatuan dunia Arab dalam menghadapi krisis regional dan mengecam keras tindakan militer Israel di Jalur Gaza. Pernyataan ini disampaikannya saat berpidato dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab ke-34 yang digelar di Baghdad pada Sabtu (17/5/2025).

“Wilayah kita tengah menghadapi ancaman yang semakin meningkat, yang membahayakan keamanan, kedaulatan, dan masa depan rakyat kita,” ujar Presiden Rashid. Ia menilai kondisi politik di kawasan saat ini semakin tidak stabil dan mendesak agar sengketa diselesaikan melalui dialog damai serta mediasi regional.

“Konflik harus diselesaikan secara diplomatis, bukan melalui paksaan,” tegasnya.

Terkait situasi di Gaza, Rashid mengecam keras operasi militer Israel dan menolak segala upaya pemindahan paksa terhadap warga Palestina. Ia juga memuji keteguhan rakyat Palestina dan menegaskan kembali dukungan penuh Irak terhadap perjuangan dan hak-hak mereka.

“Keamanan Arab tidak bisa dipisah-pisahkan,” tambahnya. “Kita harus menjaganya melalui tindakan kolektif dan kerja sama yang erat antar negara.”

Presiden Rashid mengakhiri pidatonya dengan menyerukan kepada seluruh negara Arab untuk mengesampingkan perbedaan dan memperkuat solidaritas regional.

“KTT ini harus menjadi titik balik menuju posisi bersama dan tanggapan kolektif terhadap agenda luar yang mengancam stabilitas kawasan kita,” tutupnya. (Bahry)

Sumber: shafaq

JSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah Gelar Seminar Kepemimpinan

Redaktur: Arie Ristyan

SEMARANG (jurnalislam.com)- Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia Wilayah Jawa Tengah menggelar Seminar Kepemimpinan bertajuk Meningkatkan Kemampuan Kepemimpinan Kepala Sekolah Islam Terpadu dalam Mewujudkan Islamic Smart Society pada Sabtu, (17/5/2025).

Menghadirkan narasumber Prof. Dr. Hasni Mohammed Al-Haj dari Malaysia. Seorang pendidik dan praktisi pendidik formal, nonformal dan informal. Pencetus Integrated Holistic Education System (IHES). Serta profesor tamu di berbagai perguruan tinggi di dalam dan luar negeri.

Diikuti oleh ratusan peserta yang mengikuti secara online melalui platform ZoomMeeting dan YouTube.

Ketua JSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah, Zaenal Abidin, M.Pd dalam sambutannya mengajak kepada peserta untuk terus mengembangkan diri dan berkontribusi dalam kerja-kerja organisasi.

“Keunikan dan kelebihan yang Allah anugerahkan kepada kita harus disyukuri, dikembangkan, untuk memberikan kontribusi terbaik kepada masyarakat luas. Berkontribusi bersama supaya terasa ringan. Terus bahagia dalam kebersamaan dalam mewujudkan cita-cita mulia bersama,” ajak Zaenal.

Dalam paparannya, Prof Hasni menyampaikan bahwa tool itu penting, hardware itu penting, akan tetapi yang lebih penting, esensi adalah Islamic Smart Society.

“Pendidikan harus mengembangkan, membangun potensi asasi yang ada pada setiap individu manusia. Potensi akal, fisik, dan hati. Ketika ketiga potensi ini dikembangkan secara seimbang, maka akan lahir Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul,” papar Prof. Hasni.

“Kepala Sekolah sebagai seorang leader dan manajer harus mampu menghadirkan Islamic Smart Society. Menghadirkan sistem dan menempatkan SDM dengan tepat. Sehingga organisasi sekolah akan berjalan efektif dalam menjalan peran fungsinya, menghadirkan generasi unggul,” lanjut Prof Hasni.

“Adapun tantangan zaman yang ada, utamanya perkembangan teknologi yang memiliki peluang dan tantangan, harus mampu dihadapi dan disikapi dengan tepat sehingga semakin menambah unggulnya generasi yang terlahir,” pungkas Prof Hasni.

Tolak Usulan Legalisasi Kasino, Ansharu Syariah: Menghilangkan Asas Ketuhanan dan Merusak Moral Bangsa

Redaktur: Arie Ristyan

SOLO (jurnalislam.com)— Usulan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, agar pemerintah menjadikan kasino sebagai sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terus menuai penolakan dari berbagai pihak. Kali ini, tanggapan keras datang dari Jamaah Ansharu Syariah.

Rois Dakwah Jamaah Ansharu Syariah, Ustadz Surowijoyo, menyatakan dengan tegas bahwa pihaknya menolak wacana tersebut. Ia menilai usulan legalisasi kasino bertentangan dengan nilai dasar negara dan akan membawa dampak kerusakan sosial yang luas.

“Jamaah Ansharu Syariah menolak usulan ini. Usulan itu menghilangkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Usulan ini sangat absurd, negeri yang gemah ripah loh jinawi ini banyak potensi, kok punya usulan yang sangat keji,” ujarnya pada Sabtu, (17/5/2025).

Ustadz Rowi, sapaan akrabnya mengingatkan bahwa jika negara mulai menggantungkan anggaran pada uang hasil perjudian, maka tanda-tanda ketimpangan dan kerusakan akan terlihat nyata.

“Kalau negara dikelola oleh uang haram, itu tampak akan adanya ketimpangan dan kerusakan,” tegasnya.

Menurutnya, Indonesia masih memiliki banyak potensi sah dan halal yang bisa dimaksimalkan, seperti kekayaan alam, asalkan tidak dikorupsi atau dimonopoli oleh segelintir elit.

“Negara harus jauh dari pendapatan-pendapatan yang sifatnya memupuk kemaksiatan, perbuatan dosa-dosa, dan penzaliman. Karena masih ada potensi lain yang bisa dikembangkan, contohnya kekayaan alam Indonesia banyak sekali. Kalau tidak pada dikorupsi dan dimonopoli oleh beberapa oligarki ekonomi, tentunya itu bisa menopang APBN,” jelasnya.

Ustadz Rowi juga mengingatkan para wakil rakyat, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar tetap menjaga nilai-nilai moral dan tidak mengorbankannya demi mengejar pendapatan daerah.

“Perlu disampaikan kepada wakil-wakil rakyat dari tingkat pusat sampai daerah, bahwa untuk nilai-nilai moral harus dijaga, walaupun itu untuk mencari pendapatan bagi masing-masing daerah,” katanya.

Ia menutup dengan penegasan bahwa usulan legalisasi kasino bertentangan dengan Pancasila, serta ajaran Islam yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia.

“Jadi kami dari Jamaah Ansharu Syariah sangat menyayangkan usulan itu. Itu nanti akan sangat merugikan bagi moral bangsa Indonesia, dan itu bertentangan dengan Pancasila dan tentunya bertentangan dengan agama Islam,” pungkasnya.

AS Diduga Rancang Pemindahan Paksa Sejuta Warga Gaza ke Libya

Redaktur: Arie Ristyan

WASHINGTON (jurnalislam.com)- Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump dikabarkan tengah mempertimbangkan rencana kontroversial untuk merelokasi secara permanen satu juta warga Palestina dari Jalur Gaza ke Libya. Informasi ini diungkapkan oleh NBC News pada Jumat (16/5/2024) berdasarkan keterangan dari sejumlah sumber yang mengetahui langsung pembahasan tersebut.

Menurut laporan itu, sebagai bagian dari skema relokasi, Washington dikabarkan siap mencairkan miliaran dolar dana yang dibekukan sejak intervensi NATO di Libya pada 2011. Dana tersebut akan diberikan sebagai imbalan kepada Libya jika bersedia menerima pengungsi Palestina.

“Rencana ini sedang dalam tahap pembahasan serius dan bahkan telah disampaikan kepada para pemimpin Libya,” kata dua sumber yang dikutip NBC News, termasuk seorang mantan pejabat AS. Meskipun belum ada kesepakatan final, Israel disebut terus menerima pembaruan dari Washington terkait perkembangan ini.

Libya pasca-intervensi militer NATO dan pembunuhan Muammar Gaddafi telah mengalami kekacauan politik dan keamanan. Negara yang dahulu menjadi salah satu yang paling makmur di Afrika itu kini dikenal sebagai pusat perdagangan manusia.

Laporan dari Chatham House tahun 2025 menyebut bahwa krisis Libya telah mengubah rute perdagangan manusia secara global, menghasilkan hampir 1 miliar dolar AS pada 2016 dari penyelundupan manusia. Sementara itu, laporan Departemen Luar Negeri AS tahun 2022 menyoroti praktik perdagangan seks dan eksploitasi seksual di pusat-pusat penahanan migran di Libya.

Tak hanya Libya, Rwanda juga dilaporkan menjadi salah satu tujuan potensial bagi para migran yang dideportasi dari AS, termasuk mereka yang ditahan oleh ICE dan dipindahkan ke kamp konsentrasi CECOT di El Salvador.

Salah satu pejabat AS yang dikutip menyebut bahwa rencana relokasi warga Palestina ke Libya akan mencakup “insentif finansial”, seperti penyediaan perumahan gratis dan tunjangan hidup bagi mereka yang bersedia dipindahkan.

Laporan ini muncul bersamaan dengan pengumuman militer Israel yang menyatakan dimulainya “langkah pertama” dari Operasi Gideon’s Chariots—operasi militer besar-besaran yang disebut bertujuan menguasai wilayah Gaza dan mencapai apa yang disebut sebagai tujuan akhir perang. (Bahry)

Sumber: Cradle

Kepala Bantuan PBB Tolak Rencana Distribusi Bantuan Gaza yang Didukung AS-Israel: “Jangan Buang Waktu”

Redaktur: Arie Ristyan

PBB Tegaskan Sudah Miliki Mekanisme Bantuan yang Siap Dijalankan

Pejabat tertinggi urusan kemanusiaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Tom Fletcher, secara tegas menolak rencana distribusi bantuan kemanusiaan untuk Gaza yang didukung oleh Amerika Serikat dan Israel. Ia menyebut upaya tersebut sebagai pemborosan waktu dan menegaskan bahwa PBB telah memiliki rencana yang sah dan siap dijalankan saat ini juga.

“Bagi mereka yang mengusulkan cara alternatif untuk distribusi bantuan, jangan buang waktu: kami sudah punya rencana,” kata Fletcher dalam pernyataan resmi, Jumat (16/5).

Ia menjelaskan bahwa 160.000 palet bantuan telah disiapkan dan hanya menunggu izin untuk segera dipindahkan ke wilayah Gaza yang tengah menghadapi krisis kemanusiaan akibat blokade Israel yang sudah berlangsung selama lebih dari 76 hari.

Fletcher menegaskan bahwa rencana distribusi PBB dibangun berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang tidak dapat dinegosiasikan, yakni imparsialitas, netralitas, dan independensi. Ia menyebut rencana ini mendapat dukungan luas dari masyarakat internasional.

“Rencana ini siap diaktifkan hari ini jika kami diizinkan untuk melakukan pekerjaan kami,” ujarnya.

Ia mendesak agar pengiriman bantuan dapat dilakukan secara cepat, aman, dan tanpa hambatan kepada warga sipil di Gaza yang sangat membutuhkan.

“Kami menuntut pengiriman bantuan yang cepat, aman, dan tanpa hambatan bagi warga sipil yang membutuhkan. Mari kita bekerja,” tutup Fletcher. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

Serangan Brutal dan Blokade Israel, PBB Sebut Gaza Terancam Musnah

Redaktur: Arie Ristyan

JENEWA (jurnalislam.com)– Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, pada Jumat (16/5/2025) mengeluarkan peringatan keras terkait meningkatnya agresi Israel di Jalur Gaza. Ia menyebut bahwa tindakan militer Israel yang semakin brutal serta upaya menggusur penduduk Gaza secara permanen merupakan bentuk pembersihan etnis yang nyata.

“Serangan bom terbaru ini, ditambah dengan penolakan terhadap masuknya bantuan kemanusiaan, menunjukkan adanya dorongan untuk melakukan perubahan demografis permanen di Gaza. Ini bertentangan dengan hukum internasional dan dapat dikategorikan sebagai pembersihan etnis,” tegas Turk dalam pernyataannya.

Israel sebelumnya telah melanggar gencatan senjata dua bulan dengan Hamas pada awal Maret dan kembali memberlakukan blokade total di Jalur Gaza. Organisasi bantuan internasional telah memperingatkan bahwa kondisi ini memicu krisis kelaparan yang kian memburuk.

Media Israel melaporkan bahwa militer telah meningkatkan operasi serangan di Gaza setelah pemerintah menyetujui rencana perebutan wilayah awal bulan ini, meskipun belum ada pengumuman resmi dari pihak militer terkait eskalasi tersebut.

Turk menyatakan keprihatinannya atas tanda-tanda bahwa Israel sedang memulai serangan berskala lebih luas di Gaza. “Kita harus menghentikan kegilaan ini sekarang juga,” serunya. Ia mendesak semua pihak, termasuk negara-negara berpengaruh, untuk segera menekan Israel agar menghentikan serangan tersebut.

“Tragis dan Biadab”

Dalam keterangannya, Turk juga menyoroti kondisi layanan kesehatan di Gaza yang telah kolaps total. Perintah evakuasi dan penghancuran infrastruktur membuat akses ke tempat-tempat perlindungan semakin menyusut.

“Keluarga-keluarga hidup di tenda-tenda dalam kondisi yang sangat tidak layak, jauh dari standar kemanusiaan yang bermartabat. Kelaparan ekstrem terus meningkat akibat blokade ketat Israel,” ungkapnya.

Sejak Israel kembali melancarkan serangan pada 18 Maret lalu, Kementerian Kesehatan di Gaza mencatat sebanyak 2.876 orang tewas, menjadikan total korban jiwa sepanjang agresi ini mencapai lebih dari 53.010 orang.

Turk juga menyoroti serangan terhadap dua rumah sakit besar di Khan Yunis, Gaza selatan, yakni Kompleks Medis Nasser dan Rumah Sakit Eropa Gaza. Serangan ini membuat rumah sakit terakhir yang masih berfungsi menjadi lumpuh.

“Rumah sakit adalah fasilitas yang dilindungi setiap saat terlebih lagi dalam situasi perang,” ujar Turk. Ia menyebut kematian pasien, keluarga korban, tenaga medis, dan warga sipil yang hanya mencari perlindungan sebagai sesuatu yang “tragis dan menjijikkan.”

“Serangan terhadap fasilitas medis ini harus dihentikan segera,” tegasnya.

Turk juga menegaskan bahwa meskipun Israel mengklaim menargetkan pusat komando Hamas yang berada di bawah tanah, dan meskipun ada keuntungan militer tertentu, hukum internasional tetap mewajibkan upaya maksimal untuk melindungi nyawa warga sipil.

“Itu jelas tidak dilakukan,” pungkas Turk.

Sumber: TNA

MUI Tolak Tegas Usulan Legalisasi Kasino untuk PNBP

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)— Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan penolakan keras terhadap usulan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, yang mendorong pemerintah menjadikan kasino sebagai sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Usulan tersebut disampaikan Galih dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR RI dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada Senin, (12/2025). Dalam rapat itu, Galih mencontohkan Uni Emirat Arab (UEA) yang mulai membuka layanan kasino untuk meningkatkan pendapatan negara. Ia menilai, Indonesia memiliki kesamaan dengan UEA dalam hal ketergantungan terhadap sektor sumber daya alam (SDA) sebagai penopang utama PNBP.

Namun, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, menolak keras wacana tersebut. Ia menegaskan bahwa legalisasi perjudian termasuk kasino tidak bisa dibenarkan dalam konteks hukum dan norma yang berlaku di Indonesia.

“Jangan berpikir melegalkan [kasino] untuk menambah pendapatan negara. Mari berupaya dari maksimalisasi eksplorasi alam. Selain perjudian bertentangan dengan undang-undang, juga menentang dengan norma masyarakat,” tegas Kiai Cholil melalui akun resminya, sebagaimana dikonfirmasi oleh MUIDigital pada Selasa, 13 Mei 2025.

Kiai Cholil juga menanggapi argumen Galih terkait praktik kasino di negara lain, seperti UEA, dengan menekankan bahwa kebijakan negara lain tidak bisa dijadikan landasan untuk melegalkan perjudian di Indonesia.

“Negara yang membuka perjudian bukan dalil untuk melegalkan di Indonesia,” ujarnya.

Hingga kini, usulan legalisasi kasino tersebut masih menjadi perbincangan di ruang publik dan belum masuk dalam tahap kebijakan resmi pemerintah. MUI meminta pemerintah dan DPR tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan moral yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Kontroversi Usulan DPR: Legalkan Kasino untuk Dongkrak Penerimaan Negara

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)- Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Galih Kartasasmita, mengusulkan agar pemerintah mulai mempertimbangkan sumber-sumber baru penerimaan negara bukan pajak (PNBP), termasuk di sektor pariwisata dan sumber daya alam (SDA) non-migas. Salah satu usulan yang cukup mencuri perhatian adalah menjadikan layanan kasino sebagai objek PNBP.

Usulan ini disampaikan Galih dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada (12/5/2025). Menurutnya, Indonesia perlu menggali sumber pemasukan negara yang lebih inovatif dan realistis, di luar ketergantungan pada SDA.

Galih mencontohkan Uni Emirat Arab (UEA) yang berhasil meningkatkan pendapatan negara dengan mengembangkan layanan non-SDA seperti kasino. Indonesia, kata dia, memiliki kesamaan dengan UEA karena sama-sama bergantung pada sektor SDA, namun UEA telah menyadari risiko fiskal dari ketergantungan tersebut dan mulai mendorong sektor-sektor alternatif.

Selain UEA, Thailand juga tengah mengkaji legalisasi perjudian sebagai sumber pemasukan baru negara. Parlemen Thailand bahkan telah membentuk komite ad-hoc yang terdiri dari 60 anggota untuk mempelajari pembukaan kasino dalam bentuk resor hiburan bergaya Singapura serta pengelolaan situs taruhan daring. Komite ini mendapat dukungan lintas fraksi, baik dari partai pemerintah maupun oposisi.

Wacana legalisasi kasino di Indonesia tentu menjadi perdebatan, mengingat kuatnya norma hukum dan sosial yang menolak praktik perjudian. Meski demikian, Galih menilai sudah saatnya pemerintah berpikir lebih realistis dan inovatif dalam menggali potensi PNBP dari sektor non-konvensional.

Usulan tersebut hingga kini masih berada dalam tahap pembahasan awal di DPR dan belum menjadi kebijakan resmi. Pemerintah diharapkan dapat menanggapi secara hati-hati, dengan mempertimbangkan secara matang aspek hukum, sosial, budaya, dan ekonomi sebelum mengambil keputusan.

Sumber: RRI

Israel Gempur Gaza, 120 Tewas dalam Sehari, PBB: Ini Bukan Lagi Perang, Ini Pemusnahan

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)- Serangan brutal Israel di Jalur Gaza kembali memakan korban jiwa. Tim penyelamat Palestina melaporkan sedikitnya 120 orang tewas pada Kamis (15/5), dalam rentetan serangan terbaru yang menghantam wilayah yang sejak lama diblokade.

Sementara itu, sebuah lembaga kemanusiaan yang didukung Amerika Serikat mengumumkan rencana untuk mulai menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza pada akhir bulan ini. Bantuan ke wilayah tersebut telah terhenti sejak 2 Maret 2025—kebijakan yang menurut Israel bertujuan menekan Hamas agar memberikan konsesi dalam perundingan.

Namun, Hamas menegaskan bahwa pemulihan bantuan kemanusiaan adalah “syarat minimum” untuk menciptakan suasana negosiasi yang konstruktif. “Akses terhadap makanan, air, dan obat-obatan adalah hak asasi manusia mendasar—bukan sesuatu yang bisa dinegosiasikan,” tegas pejabat senior Hamas, Basem Naim.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa satu-satunya rumah sakit yang masih melayani pasien kanker dan jantung di Gaza telah berhenti beroperasi, setelah serangan Israel pada Selasa (13/5) menyebabkan kerusakan parah dan membuatnya tak dapat diakses.

Pelapor khusus PBB untuk wilayah Palestina, Francesca Albanese, menyebut tindakan Israel sebagai upaya “membunuh sisa-sisa kemanusiaan”. Rekaman video dari AFP menunjukkan puing-puing bangunan hancur di Deir al-Balah, Gaza tengah.

“Kami memohon kepada seluruh lembaga internasional agar menghentikan perang ini. Cukup sudah,” ujar Maher Ghanem, seorang warga Gaza, dengan lengan diperban.

Menanggapi eskalasi serangan, Hamas menyerukan komunitas internasional untuk memaksa Israel bertanggung jawab atas apa yang mereka sebut sebagai “eskalasi biadab”.

Israel sendiri beralasan bahwa tekanan militer dan penghentian bantuan dimaksudkan untuk memaksa pembebasan sandera yang ditawan Hamas dalam serangan pada Oktober 2023, yang memicu perang ini.

Sementara itu, Yayasan Kemanusiaan Gaza—LSM yang didukung AS—mengatakan akan mulai menyalurkan bantuan kemanusiaan bulan ini setelah menjalin komunikasi dengan otoritas Israel. Namun, PBB menegaskan tidak akan terlibat dalam program tersebut.

“Rencana distribusi ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar kami seperti imparsialitas, netralitas, dan independensi,” kata juru bicara PBB, Farhan Haq.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengakui adanya kritik terhadap rencana itu dan menyatakan Washington “terbuka terhadap alternatif yang lebih baik”.

Mantan Presiden AS, Donald Trump, turut memberikan komentar kontroversial dalam kunjungannya ke Qatar. Ia mengusulkan agar Gaza dijadikan “zona kebebasan” di bawah kendali Amerika Serikat. “Saya punya konsep hebat untuk Gaza… Saya ingin AS mengambil alih dan menjadikannya seperti Riviera Timur Tengah,” ujarnya.

Pernyataan itu langsung ditanggapi pejabat Hamas, Basem Naim, yang menegaskan: “Gaza adalah bagian integral dari tanah Palestina, bukan properti yang bisa dijual di pasar bebas.”

PBB memperkirakan sekitar 70 persen wilayah Gaza kini menjadi zona larangan atau berada di bawah perintah evakuasi oleh militer Israel.

Kementerian Kesehatan Gaza mencatat sebanyak 2.876 warga tewas sejak Israel kembali menggempur wilayah itu pada 18 Maret, sehingga total korban jiwa sejak awal perang mencapai 53.010 orang.

Di pihak Israel, menurut data AFP yang merujuk pada angka resmi, serangan Hamas telah menyebabkan 1.218 orang tewas sejak Oktober 2023. Dari 251 orang yang disandera dalam serangan itu, 57 orang masih berada di Gaza, dengan 34 di antaranya dinyatakan telah tewas.

Sementara itu, di wilayah pendudukan Tepi Barat, ketegangan meningkat setelah seorang wanita Israel yang sedang hamil tewas dalam serangan. Militer Israel bersumpah memburu pelaku, sementara jalan-jalan diblokir dan penggerebekan terus berlanjut.

Di desa Tammun, utara Tepi Barat, pasukan Israel dilaporkan menewaskan lima warga Palestina dalam penggerebekan yang disebut menargetkan bangunan yang diduga digunakan untuk merencanakan serangan. (Bahry)

Sumber: Alarabiya

Setelah Sanksi Dicabut, Investor Mulai Masuk ke Suriah: DP World Gelontorkan Rp12,8 Triliun untuk Pelabuhan Tartous

Redaktur: Arie Ristyan

DAMASKUS (jurnalislam.com)– Pemerintah Suriah menandatangani nota kesepahaman (MoU) senilai sekitar Rp12,8 triliun (setara USD 800 juta) dengan perusahaan logistik asal Uni Emirat Arab, DP World, untuk mengembangkan Pelabuhan Tartous. Kesepakatan ini diumumkan oleh kantor berita pemerintah Suriah, SANA, pada Jumat (16/5/2025), hanya beberapa hari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pencabutan sanksi terhadap Suriah.

Nota kesepahaman tersebut mencakup pengembangan, pengelolaan, dan pengoperasian terminal serbaguna di pelabuhan tersebut. Selain itu, kerja sama juga mencakup pembangunan zona industri dan kawasan perdagangan bebas yang diharapkan mampu mendorong pemulihan ekonomi Suriah.

DP World merupakan anak perusahaan dari Dubai World, perusahaan investasi milik pemerintah Uni Emirat Arab.

Suriah yang saat ini tengah berupaya menarik investasi asing untuk menghidupkan kembali ekonominya yang terpuruk akibat konflik berkepanjangan, menyambut kesepakatan ini sebagai langkah strategis. Penandatanganan dilakukan pada pekan yang sama dengan pengumuman Presiden Trump terkait pencabutan sanksi selama kunjungannya ke Riyadh, Arab Saudi.

Trump mengatakan keputusan tersebut diambil setelah berdiskusi dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang sama-sama mendesak dicabutnya sanksi terhadap Suriah.

Sebelumnya, Trump juga telah bertemu dengan Presiden Suriah, Ahmed al-Sharaa, menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) di Riyadh pada Rabu.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Kamis (15/5) menjelaskan bahwa pencabutan sanksi akan dilakukan melalui mekanisme keringanan di bawah Undang-Undang Perlindungan Warga Sipil Caesar Suriah. Undang-undang tersebut sebelumnya menjadi dasar sanksi keras terhadap pemerintahan mantan Presiden Bashar al-Assad serta sanksi sekunder terhadap pihak-pihak yang menjalin kerja sama dengannya.

Dengan dicabutnya sanksi yang selama ini memutus Suriah dari sistem keuangan global, pintu kini terbuka bagi masuknya kembali organisasi kemanusiaan internasional serta investor asing yang ingin turut serta dalam proses rekonstruksi dan pembangunan ekonomi Suriah. (Bahry)

Sumber: Alarabiya