SUKOHARJO9(Jurnalislam.com)–FORSITAMA (Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musholla) Desa Cemani bekerjasama dengan Pemerintah Desa Cemani, Grogol, Sukoharjo menyelenggarakan kegiatan Seminar Edukasi, tentang Problematika Generasi Muda, Ahad (30/10/22).

Kegiatan tersebut dimulai pukul delapan pagi hingga menjelang sholat luhur. Acara diselenggarakan mengingat maraknya masalah-masalah yang muncul di kalangan pemuda, khususnya di era globalisasi dan sekaligus dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda.

Seminar yang bertemakan “Dampak Negatif Narkoba, Gadget/Game, Pornografi dan LGBT”, berlokasi di Gedung Graha Sejahtera, Cemani, dihadiri oleh 300-an peserta dari berbagai kalangan, diantaranya Takmir Masjid Musholla, Pengurus Pengajian Putri, Pengurus RT dan RW, serta kalangan Pemuda dan Remaja.

Acara dibuka dengan sambutan dari Kepala Desa Cemani, Hadi Indrianto, S.T. dan keynote speaker acara oleh Kapolres Sukoharjo, AKBP Wahyu Nugroho Setyawan, SIK. M.PICT., M.Krim. Sedangkan pembicara seminar, hadir Agung Sugiarto, atau akrab di panggil Kak Sinyo Egie, dari Yayasan Peduli Sahabat, dan juga seorang konsultan, dan Sri Mulyana, atau yang akrab dipanggil Pakdhe Jabrik, dari Ekspreso (Eks Preman Solo).

Kapolres Sukoharjo dalam sambutannya, memberikan apresiasi kepada FORSITAMA, sebuah lembaga masyarakat yang sangat peduli dengan kondisi masyarakat saat ini.

Pakdhe Jabrik yang juga pernah menjadi tahanan, menceritakan tentang pengalaman di penjara, dan kiat-kiat untuk dapat bertaubat serta istiqomah. Siapa sangka, ustadz yang dikenal dengan ceramah penuh makna yang disertai guyonan itu pernah mendekam di balik jeruji besi. Tak tanggung-tanggung, dia mengaku tujuh kali dibui.

“Tahun 1985 seharusnya saya masuk kuliah tapi saya justru masuk penjara pertama kali. Kuliah saya pindah di penjara, berbagai ilmu kejahatan saya peroleh. Hasilnya, setelah mencuri sepeda, karier melesat, saya dibui karena mencuri sepeda motor masih di usia belasan tahun,” ujarnya.

Sinyo Egie, Pendiri Yayasan Peduli Sahabat, menuturkan, “Awalnya di dunia ini hanya ada identitas heteroseksual yakni ketertarikan antara laki-laki dengan perempuan.” Kemudian, sejak tahun enam puluhan ada gerakan ‘Barat’ seperti liberalisme dan sekulerisme yang menyerukan pernikahan sesama jenis.

“Liberalisme dan sekulerisme sering memberi peluang masuknya LGBT karena memberi makna kebebasan,” jelasnya.

Ketua FORSITAMA, Ustadz Habib Ngadiri menyampaikan bahwa dengan kehadiran mereka (pembicara) sangat banyak memberikan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat. “Pakdhe Jabrik sangat menginspirasi bagi para peserta,” jelas Ustadz Habib Ngadiri

”Kami berharap agar peserta dapat mengambil pelajaran dari kisah Pakde Jabrik dan Ilmu dari Kak Sinyo Egie,” pungkasnya.

YOGYAKARTA(Jurnalislam.com)– Memanasnya suhu politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akhir-akhir ini kian terasa di tanah air. Terlebih setelah beberapa partai politik secara terang-terangan mendeklarasikan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang akan diusung pada Pemilu mendatang.

Hal tersebut tentu mengundang perdebatan tidak hanya di kalangan para elit partai tetapi juga masyarakat yang mulai menentukan pilihannya masing-masing. Agar perdebatan ini tidak menjadi konflik, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengimbau masyarakat untuk menanggapi berbagai perbedaan pilihan politik dengan santai.

“Kalau berbeda Capres, lakum Capresukum, walana Capresuna (untukmu Capresmu, untukku Capresku),” canda Wapres saat menyampaikan Pidato Kebangsaan di Kampus Universitas Alma Ata, Jl. Brawijaya No. 99, Tamantirto, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (24/10/2022).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, selain perbedaan dalam pemilihan Capres-Cawapres, perbedaan juga kerap terjadi pada pemilihan partai serta dengan visi misinya masing-masing. Untuk itu, hal ini juga perlu disikapi dengan baik.

“Saya sering mengatakan kalau kita berbeda partai kita katakan lakum partaiukum, walana partaiuna (untukmu partaimu, untukku partaiku), ya sudah masing-masing partai saja,” ucapnya diikuti tawa tamu undangan yang hadir.

Pada kesempatan yang sama, Wapres juga memaparkan bahwa bangsa Indonesia sejauh ini telah melewati banyak kontestasi politik, sehingga perbedaan yang terjadi menjelang Pemilu merupakan hal yang wajar. Ia menilai, yang paling penting adalah bagaimana menghadapi perbedaan pilihan politik secara damai.

“Oleh karena itu, kita tidak boleh kemudian karena perbedaan menyebabkan perpecahan,” pungkasnya.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Kemenag menggelar review terhadap manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pada Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU). Review dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag bersama tim Juru Sembelih Halal Indonesia (Juleha) dan Direktorat Kesmavet Kementerian Pertanian.

Review berlangsung di Jakarta, Selasa (25/10/2022). Hadir melakukan review, Muhammad Ali Subarkah sebagai Presiden Juleha dan Hendri Indriansyah Sekretaris Juleha. Sementara dari Direktorat Kesmavet, hadir drh. Apriyani serta drh. Ade Kurniasih dari RPH Cibinong Bogor.

Review ini diinisiasi oleh Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal BPJPH. Pelaksana tugas Kepala Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal Muchamad Sidik Sisdiyanto menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan review ini.

Menurutnya, review manual SJPH untuk RPH telah menjadi kebutuhan mendesak bagi pelaku usaha Rumah Potong Hewan. Menurutnya, saat ini masih sedikit RPH yang memiliki sertifikasi halal. “Saya berharap dengan adanya manual SJPH untuk RPH/RPU ini proses sertifikasi halal bagi RPH/RPU semakin mudah dan jelas aturannya,” terang Sidik.

Koordinator Bidang Standar pada BPJPH Muhammad Jamaluddin mengatakan review ini dimaksudkan untuk memperjelas manual SJPH terutama untuk RPH/RPU Ruminansia (hewan berbulu). Menurutnya, manual SJPH untuk RPH/RPU saat ini sudah tersedia. Namun, manual tersebut belum spesifik memberikan pedoman untuk proses penyembelihan yang memenuhi standar kehalalan.

“Kehadiran manual SJPH untuk RPH/RPU ini sudah ditunggu oleh kalangan RPH mengingat tuntutan agar RPH mendapatkan sertifikat halal semakin menguat sejalan dengan akan mulai diberlakukannya kewajiban bersertifikat halal untuk sektor makanan dan minuman Oktober 2024,” jelasnya.

RPH, kata Jamaludin, merupakan hulu dari proses sertifikasi halal. Jika RPH sudah memiliki sertifikat halal, maka produk turunan selanjutnya seperti bakso, sate, sop daging dan seterusnya terjamin kehalalannya. “Ini akan memermudah pelaku usaha dalam memproses sertifikat halal,” kata Jamal, panggilan akrabnya.

Review manual ini diikuti 50 peserta dari BPJPH, Direktorat Kesmavet Kementerian Pertanian, perwakilan RPH/RPU, serta organisasi Juru Sembelih Halal Indonesia (Juleha).

BPJPH terus berpacu memberikan beragam layanan jaminan produk halal kepada masyarakat mengingat tahapan kewajiban sertifikasi halal akan segera dimulai pada Oktober 2024 mendatang.

Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain layanan sertifikasi halal gratis untuk UMK kepada 300 ribuan pelaku usaha, sosialisasi self declare, penyusunan pedoman dan standar, serta membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri.

YOGYAKARTA(Jurnalislam.com)– Usai menyampaikan Pidato Kebangsaan “Kepemimpinan Transformatif untuk Mengawal Terwujudnya Indonesia Emas 2045” di Universitas Alma Ata, Jl. Brawijaya No. 99 Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (24/10/2022), Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin memberikan keterangan pers kepada awak media.

Ketika salah seorang awak media meminta tanggapannya terkait adanya korelasi antara penanganan kasus hukum di Indonesia dengan menurunnya citra dan kepuasan publik terhadap pemerintah, Wapres pun menegaskan agar para pemangku kepentingan terkait dapat mempercepat penegakan kasus hukum di tanah air.

“Saya minta bahwa semua kasus-kasus, justru yang menurunkan persepsi kepada pemerintah itu justru dituntaskan, penegakan hukum dilakukan,” tegas Wapres.

Menurutnya, apabila kasus hukum dapat segera dituntaskan, maka dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan berpengaruh pada citra pemerintah di hadapan publik.

“Saya berharap bahwa justru ini yang nantinya akan membawa persepsi masyarakat kembali menjadi lebih baik lagi karena kita tidak menutupi, tidak melindungi, tetapi justru menuntaskan hal-hal di mana terjadi penyimpangan, sehingga ke depan akan lebih baik lagi,” ujar Wapres.

“Perlu dilakukan reformasi dari dalam, sehingga kepercayaan masyarakat akan kembali,” tambahnya.

Sementara itu, terkait disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 tentang Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua pada 21 Oktober 2022, dimana Wapres ditunjuk sebagai Ketua Badan Pengarah, Wapres menyampaikan, pemerintah akan mendorong percepatan pembangunan di Papua di bidang peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, serta kemajuan infrastruktur.

“Kita akan melakukan langkah-langkah untuk mempercepat pembangunan menuju pembangunan kesejahteraan di Papua, menghilangkan berbagai hambatan dalam rangka menyejahterakan, meminimalisir kemiskinan di sana, juga tentu infrastruktur yang memang dibutuhkan,” jelas Wapres.

“Kemudian kebutuhan dasar, pendidikan, dan tentu keamanan Kita sedang mencoba untuk supaya tidak terjadi gangguan-gangguan keamanan,” imbuhnya.

Terakhir, Wapres mengungkapkan rencana kunjungan kerjanya ke Papua untuk mendorong percepatan koordinasi pembangunan untuk masyarakat Papua.

“Dan berbagai program yang kita sebut dengan program percepatan, semuanya sudah dirancang. Insyaallah kami akan segera datang ke Papua untuk mengoordinasikannya,” pungkas Wapres