Ancaman Reshuffle Dinilai Kegagalan Jokowi Tangani Covid

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)—Presiden Joko Widodo (Jokowi) terang-terangan membuka peluang untuk melakukan pengocokan ulang atau reshuffle kabinetnya. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di depan para Menteri Kabinet Indonesia Maju pada Kamis (18/6/2020) dan diunggah ke kanal YouTube, Minggu (28/6/2020).

Jokowi menyampaikan rasa kecewanya atas kinerja para menteri yang dinilai tidak memiliki progres kemajuan yang signifikan.

“Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan,” kata Jokowi dalam sebuah video yang diunggah melalui kanal YouTube sekretariat Presiden.

Menanggapi kemungkinan reshuffle tersebut, Pengamat Komunikasi Politik Telkom University dan Universitas Muhammadiyah Jakarta Dedi Kurnia Syah mengatakan, pilihan reshuffle sebenarnya dilematis bagi Jokowi.

Menurut dia, reshuffle ini bisa dimaknai dua hal. Pertama, ini menunjukkan bahwa Jokowi gagal mengkoordinasi kementerian yang sejak awal terlalu dibangga-banggakan, baik formasi maupun tokoh-tokoh yang dipilih.

Kedua, ada sikap jumawa dari para menteri yang merasa dipilih karena berjasa dalam pemenangan atau merasa dekat dengan lingkaran Jokowi secara politis.

“Dua hal ini memicu lambannya kinerja, atau justru ada pola ketiga, yakni Jokowi gagal mengimplementasikan kepemimpinan kepala negara sehingga kerja kabinet tidak terstruktur dan berjalan sendiri,” ujar Dedi, Senin (29/6/2020).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini mengatakan, wacana reshuffle ini juga memberikan makna bahwa pesan Jokowi kala memulai periode kedua menyebutkan bahwa “tidak ada visi misi menteri”, sama sekali tidak didengar para menteri itu sendiri.

“Meskipun, kerja pemerintah seharusnya kolektif, produktif atau tidaknya bergantung Presiden, kekecewaan Presiden pada menteri, sama saja kecewa pada diri sendiri,” katanya.

Sumber: sindonews.com

Peluncuran Rania Turki, Rumah Besar Perempuan Indonesia di Turki

Redaktur: Mazaya

ANKARA(Jurnalislam.com) – Dengan semakin meningkatnya jumlah WNI terutama perempuan Indonesia yang tinggal di Turki mendapatkan perhatian dari para aktivis yang berinisiatif untuk menghadirkan organisasi perempuan baru. Organisasi tersebut bernama Rumah Muslimah Indonesia (Rania) Turki yang kemudian melaksanakan launching secara virtual melalui aplikasi Zoom pada Minggu (28/06/2020) dengan tema “Menjadi Perempuan Muslimah Berdaya Bersama Rania”.

 

Acara launching virtual Rania Turki menghadirkan Netty Prasetiyani (Anggota Komisi IX DPR RI) sebagai keynote speaker dan juga dihadiri oleh Sinta Agathia (Ketua Dharma Wanita KBRI Ankara) dan Novi Asy’ari (Ketua Dharma Wanita KJRI Istanbul).

 

“Dengan terbentuknya Rania Turki, semoga dapat menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia di Turki. Kedepannya terus maju untuk Rania, kami akan selalu mendukung”, Novi Asy’ari Ketua Dharma Wanita KJRI Istabul menyatakan harapannya kepada Rania.

 

Dukungan terhadap Rania juga datang dari Sinta Agathia Ketua Dharma Wanita KBRI Ankara, “Kami dari Dharma Wanita membuka hati untuk berkolaborasi bersama. Saya melihat Rania selama bulan Ramadhan kemarin telah mengadakan aktivitas positif yang menguatkan semangat para perempuan Indonesia selama masa lockdown di Turki”.

 

“Dengan ini saya nyatakan Rania Turki secara resmi berdiri”, ungkapnya meresmikan peluncuran Rania Turki kepada masyarakat Indonesia yang ada di Turki.

 

Sementara itu pembicara kunci dalam agenda launching tersebut Netty Prasetyani menyatakan, “Saya yakin Rania Turki akan menjadi rumah besar bagi perempuan Indonesia di Turki untuk bisa bersilaturahim, mengumpulkan potensi dan memberikan manfaat kepada masyarakat di Turki”.

 

Anggota Komisi IX DPR RI tersebut juga menyatakan masih banyak masalah yang mendera perempuan seperti isu kesehatan dan tenaga kerja, “Angka kematian ibu masih tinggi, termasuk juga  banyak perempuan yang bekerja keras mempertaruhkan nyawanya menjadi pekerja migran di berbagai negara”.

 

“Hal ini menjadi potret bahwa masalah perempuan harus kita selesaikan bersama. Saya percaya jika perempuan menggabungkan dirinya dalam sebuah organisasi maka puzzle kekuatan dan potensi ini akan terkumpul dan bisa menyelesaikan banyak masalah”, tegasnya.

 

Ketua Umum Rania Turki, Sri Wahyuningsih menyatakan bahwa Rania merupakan wadah bagi seluruh perempuan muslimah Indonesia di Turki.

 

“Kami mendirikan Rania Turki dengan latar belakang anggota yang beragam terdiri dari ibu rumah tangga, mahasiswi dan pelajar. Kami berharap Rania dapat tumbuh mengembangkan anggotanya menjadi perempuan muslimah yang cerdas, mandiri dan berdaya”, pungkasnya.

 

Agenda launching Rania Turki ini diikuti oleh ratusan ibu-ibu, mahasiswi dan pelajar dari berbagai kota di Turki seperti Istanbul, Ankara, Antalya, Izmir, Sakarya, Kayseri, Tekirdag dan Kirklareli.

 

Selain itu juga terdapat tamu undangan dari berbagai organisasi seperti GIA, PCIM Turki, Fatayat NU Turki, KAMMI Turki, FLP Turki, IKPM Turki, Ikamat Turki, Madrasah Fatih, TIH, Rumaisa Sabila Eropa, Baitunna Jannatuna Jerman, Aliansi Keputrian Timur Tengah dan Afrika, dan perwakilan PPI Turki dan PPI Wilayah.

 

Pengamat: Jokowi Kecewa Pada Menteri, Sama Saja Kecewa Diri Sendiri

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pengamat komunikasi politik dari Universitas Telkom Dedi Kurnia mengomentari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merasa kecewa dengan kinerja para menterinya di era pandemi Covid-19.

“Kekecewaan presiden pada menteri, sama saja kecewa pada diri sendiri,” kata Dedi, Senin (29/6).

Ia menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyinggung soal perombakan atau reshufle kabinet sebenarnya akan menunjukkan dilema Jokowi. Dengan mempublikasikan rapat tersebut, Jokowi seolah mengakui dua hal.

“Pertama, gagal mengkoordinasi kementerian yang sejak awal terlalu dibanggakan, baik formasi maupun tokoh-tokoh terpilih,” ujar Dedi saat dihubungi Republika.co.id, Senin (29/6).

Kedua, Jokowi mengatakan, ada sikap jemawa dari para menteri yang merasa dipilih. Menurut dia, ada dua hal yang memicu lambannya kinerja, yakni menteri merasa dipilih karena berjasa dalam pemenangan, atau merasa dekat dengan lingkaran Jokowi secara politis.

Persoalan lainnya, ia mengatakna, Jokowi gagal mengimplementasikan kepemimpinan kepala negara. Akibatnya, kata Dedi, kerja kabinet tidak terstruktur dan berjalan sendiri.

Kondisi tersebut, ia mengatakan, dapat dipicu dua hal, yakni Jokowi yang memulai periode kedua dengan menyatakan bahwa tidak ada visi misi menteri atau para menteri itu sama sekali tidak mendengar pesan Jokowi.

Menurut Dedi, para menteri harus kemukakan prestasi sekurang-kurangnya meyakinkan presiden jika rencana-rencana strategis kementerian segera tercapai paling tidak sebelum agustus. Prestasi para menteri sebenarnya sederhana, yakni menjalankan kebijakan dengan imbas pada publik dan negara.

“Kementerian yang hanya habiskan waktu kunjungan dan pidato, ada baiknya mulai berkemas,” tutur Dedi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa kecewa dengan kinerja para menterinya di era pandemi Covid-19. Bahkan, Jokowi mengancam akan melakukan reshuffle para menterinya tersebut.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet pada 18 Juni lalu tapi baru diunggah di Youtube Sekretariat Presiden, pada hari ini, Ahad (28/6) kemarin. Jokowi menumpahkan kegeramannya atas kelambanan kinerja para menteri dalam penanganan krisis pandemi Covid-19.

Bahkan, Jokowi mengatakan bisa saja dirinya melakuan reshuffle, termasuk membubarkan lembaga. Namun, dia tidak menjelaskan lembaga seperti apa yang berpotensi untuk dibubarkan.

Sumber: republika.co.id

Pakar: Menteri Membebani Patut Direshuffle

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak jengkel dengan para kinerja menteri kabinetnya.

Bahkan dalam rapat kabinet, Jokowi sampai menyinggung reshuffle dan membubarkan lembaga karena tak mampu bekerja cepat menghadapi pandemi Covid-19.

 

Jokowi menyebut sejumlah sektor yang menjadi sorotan. Misalnya, kesehatan yang dianggap tak maksimal dalam menyerap anggaran Rp 75 Triliun, baru keluar 1,35 persen. Kemudian, sektor sosial dalam penyaluran bantuan sosial (bansos), termasuk sektor ekonomi yang belum maksimal keluarkan stimulus ekonomi.

 

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai, bahwa sebenarnya Presiden Jokowi sudah tahu dan memahami mana saja kementerian yang seharusnya di reshuffle.

 

“Dengan kekacauan itu, Jokowi tahu mana Menteri yang malah menjadi beban, bikin tambah kacau arah pemerintahan dan mana yang tidak. Mana yang bisa bekerja di tengah krisis, mana yang tidak,” ujar Ubed, Senin (29/6).

 

“Nampaknya telah jadi tanda menteri yang menjadi beban dan patut untuk direshuffle yakni, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menkum HAM, Menteri ketenagakerjaan, Menteri Ekonomi, dan Menteri Perindustrian,” tambahnya.

Selain para menteri itu, Ubed mengingatkan, nampaknya Presiden Jokowi juga perlu melakukan evaluasi terhadap dua Menteri Koordinator. Yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartanto. .

 

“Selain itu ada dua Menko yang juga jadi beban Jokowi yang perlu dievaluasi dan bahkan direshuffle yaitu Menko Manivest dan Menko Ekuin. Argumennya karena sudah ada Perppu Nomor 1 tahun 2020 yang sudah jadi undang-undang tetapi tidak efektif digunakan oleh dua Menko tersebut. Bahkan justru membuat kegaduhan saja, dari kegaduhan TKA, kegaduhan debat terbuka yang gagal, dan juga kegagalan Kartu Prakerja yang dihandle langsung oleh Menko Ekuin,” sebut Ubed.

Sumber: merdeka.com

 

Pengamat: Jokowi Marah-marah Tanda Gagal Atur Menteri

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat kabinet paripurna pada Kamis (18/6) menuai banyak sorotan.

Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dalam pidatonya mengancam akan membubarkan lembaga dan tak segan melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Analis sosial Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubeidillah Badrun menyebut, kemarahan Jokowi pada pidatonya tersebut merupakan gambaran ekspresi emosional dan kegagalannya dalam menangani virus korona atau Covid-19. Karena sebelumnya, Jokowi menganggap remeh pandemi Covid-19.

“Jadi pidato Jokowi yang marah-marah itu sebenarnya ekspresi emosional dari kegagalanya sekaligus kekacauanya dalam mengendalikan para menterinya dan kegagalanya mengendalikan kondisi ekonomi pada kwartal I dan Kwartal II tahun 2020 ini yang terkonstraksi minus,” kata Ubeidillah dalam keterangannya, Senin (29/6).

Karena kekacauan tersebut, lanjut Ubeidillah, Presiden Jokowi harus mengganti menteri yang menjadi beban dan akan menambah kekacauan kedepannya. Seperti, Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Sosial (Menos), Menkumham, dan Menteri Perindustrian.

sumber: jawapos.com

PKS: Rakyat Butuh Solusi Pemerintah, Bukan Keluhan Jokowi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian menilai arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada anggota Kabinet Indonesia Maju terkait penanganan Covid-19 saat Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Kamis (18/6/2020) menunjukan lemahnya kepemimpinan Jokowi dalam menangani krisis corona.

 

Pipin menyebut, apa yang disampaikan Jokowi lebih banyak keluhan.

“Arahan Presisen Jokowi tersebut lebih banyak berkeluh kesah atas masalah di internal kabinet yang hanya membebani psikologi masyarakat Indonesia.” Kata Pipin kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/6).

Menurutnya, sebagai kepala pemerintahan seharusnya Jokowi memantau langsung setiap hari kebijakan menterinya dalam menangani krisis. Ia meragukan Jokowi melakukan pengawasan terhadap kinerja para menterinya.

“Jika presiden memiliki sense of crisis seharusnya beliau fokus mengawal day by day kinerja menteri-menterinya yang ditugasi khusus menangani Covid-19. Bukan malah berkeluh kesah setelah berbulan-bulan di berikan arahan. Jadi apa yang dikerjakan Presiden Jokowi kemarin-kemarin?” ujarnya.

Ketua Departemen Politik DPP PKS ini menuturkan, beban masyarakat di tengah krisis wabah corona semakin tinggi. Ekonomi masyarakat semakin sulit, banyak yang jadi korban PHK dan kehilangan penghasilan. Sehingga dibutuhkan solusi konkrit dalam mengatasi masalah yang dialami masyarakat, khususnya di kalangan menengah ke bawah.

“Masyarakat butuh solusi konkrit dan progress positif penanganan pandemi dan dampaknya, bukan cerita keluh kesah yang justru akan menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena hanya menunjukkan sebuah pemerintahan yang lemah,” ujarnya.

Pipin juga menilai dari arahan Jokowi tersebut tergambar rapuhnya soliditas Kabinet Indonesia Maju. Bahkan sampai menyatakan misalnya dalam belanja kementerian bidang kesehatan, dari 75 Triliun yang dianggarkan, baru 1,53 persen yang dikeluarkan.

sumber: suara.com

Pembuktian Ucapan dan Leadership, Jokowi Ditantang Reshuffle Luhut

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat kabinet paripurna pada Kamis (18/6) menuai banyak sorotan.

Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dalam pidatonya mengancam akan membubarkan lembaga dan tak segan melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Analis sosial Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubeidillah Badrun menyebut, kemarahan Jokowi pada pidatonya tersebut merupakan gambaran ekspresi emosional dan kegagalannya dalam menangani virus korona atau Covid-19. Karena sebelumnya, Jokowi menganggap remeh pandemi Covid-19.

Karena kekacauan tersebut, lanjut Ubeidillah, Presiden Jokowi harus mengganti menteri yang menjadi beban dan akan menambah kekacauan kedepannya

Selain itu, ada juga dua Menteri Koordiantor (Menko) yang menjadi beban Jokowi untuk dievaluasi dan reshuffle yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Manivest) serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

“Argumenya karena sudah ada Perpu Nomor 1 tahun 2020 yang sudah jadi undang-undang tetapi tidak efektif digunakan oleh dua Menko tersebut. Bahkan justru membuat kegaduhan saja, dari kegaduhan TKA, kegaduhan debat terbuka yang gagal dan juga kegagalan Kartu Prakerja yang dihandle langsung oleh Menko perekonomian,” beber Ubeidillah.

“Tinggal terserah Jokowi mau Menteri mana yang menjadi skala prioritas di reshuflle,” sambungnya.

Kendati demikian, reshuffle dua Menko tersebut menjadi ujian leadership Jokowi. Menurutnya, jika Jokowi berani mencopot dua Menko tersebut artinya lulus dan memiliki kekuatan dalam memimpin negara.

“Kalau tidak berani reshuffle dua Menko tersebut itu artinya membenarkan tesis bahwa Jokowi dikendalikan oleh oligarki ekonomi dan oligarki politik,” ujar Ubeidillah.

Sumber: jawapos.com

Masyarakat Abai Protokol, Muhammadiyah Ingatkan Pandemi Belum Berakhir

Redaktur: Mazaya

YOGYAKARTA (Jurnalislam.com)– Belakangan masyarakat terus bersiap-siap menjalani new normal. Padahal, Indonesia sendiri masih belum terbebas dari Coronavirus Disease 2019, dan angka kasus Covid-19 masih jauh dari penurunan signifikan.

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dr Agus Taufiqurrohman mengatakan, rencana penerapan new normal membuat masyarakat sedikit abai. Termasuk, atas protokol-protokol pencegahan penyebaran utama.

“Yang harus kita pahami dan jelaskan ke masyarakat, saat ini wabah ini belum berakhir, pandemi ini belum terkendali, artinya kita masih berada di suasana wabah Corona,” kata Agus, Ahad (28/6).

Dia menuturkan, kondisi itu bisa dibuktikan dengan data dunia dan Indonesia, yang angka kasus Covid-19-nya terus beranjak naik. Karenanya, kewaspadaan protokol kesehatan pencegahan penularan tetap harus diutamakan masyarakat.

“Sebab, ketika masyarakat lupa jika saat ini kita masih berada dalam suasana pandemi Covid-19 dan lengah, apalagi tidak disiplin, kita takut justru muncul gelombang lanjutan, ini yang harus kita jaga dan waspadai serius,” ujar Agus.

Agus mengingatkan, ada protokol kesehatan utama seperti senantiasa memakai masker. Ia menerangkan, penggunaan masker tidak cuma melindungi diri kita sendiri, tapi justru melindungi orang lain dari resiko penularan virus.

Lalu, harus selalu menjaga jarak minimal 1-2 meter, sehingga potensi untuk penyebaran virus corona bisa dikendalikan. Kemudian, hindari kerumunan karena terbukti kerumunan yang tidak terkendali menjadi potensi penularan serius.

Sumber: republika.co.id

Persis: Aneksasi Israel Picu Konflik Berkepanjangan

Redaktur: Feisal Kartapermana

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) mengecam dan mengutuk keras tindakan Israel yang akan menganeksasi wilayah Tepi Barat di Palestina. Aneksasi Israel atas wilayah Palestina ini akan memutus harapan perdamaian dan solusi perdamaian kedua belah pihak.


“Ini (aneksasi Israel atas Tepi Barat) akan memicu perang berkelanjutan dan berkepanjangan,” kata Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri PP Persis, Ustaz Yusuf Burhanuddin, Jumat (26/6).

Ustaz Yusuf mengatakan, masalah yang akan timbul akibat aneksasi ini akan melibatkan pihak-pihak di kawasan dan di luar kawasan. Karena aneksasi yang dilakukan Israel atas Tepi Barat adalah sikap pelanggaran hukum internasional.

Ia mengatakan, kalau tindakan Israel aneksasi Tepi Barat Palestina dibenarkan akan mengakibatkan konflik-konflik di dalam kawasan dan di luar kawasan, terutama konflik di negara-negara Arab.

 

Ustaz Yusuf mengingatkan, aneksasi Israel terhadap Tepi Barat juga akan semakin membangkitkan perlawanan para Muslim militan di berbagai negara di Timur Tengah. “Sehingga mereka memperunyam konflik di dalam kawasan mereka,” ujarnya.


Menurutnya, isu Palestina dan Israel sangat banyak mempengaruhi negara-negara terutama negara di kawasan Timur Tengah. Sehingga aneksasi Israel terhadap Tepi Barat akan memicu konflik di berbagai kawasan.

 

Sumber: republika.co.id

Hasto Akhirnya Mengaku PDIP Inisiator RUU HIP

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengaku Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) diusulkan oleh fraksi partainya di DPR.

Belakangan usulan RUU HIP ini mengundang pro dan kontra di masyarakat. Sehingga, Hasto menyebut pihaknya membuka dialog dengan siapapun. Menurutnya, RUU HIP saat ini masih berupa rancangan, sehingga bisa diubah.

“Maka dengan adanya rancangan undang-undang yang kami usulkan, PDI Perjuangan tentu saja membuka dialog,” kata dia dalam webinar berjudul “Jas Merah: Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah, Ciptakan Sejarah Positif Bagi Bangsa” dalam Rangka Peringatan Bulan Bung Karno 2020, Minggu malam (28/6)

Pernyataan Hasto ini menjawab teka-teki soal fraksi pengusul RUU HIP. Selama ini fraksi-fraksi di DPR RI, terutama di Badan Legislasi (Baleg), enggan mengungkap fraksi yang mengusulkan aturan itu. Mereka hanya menyebut RUU HIP adalah inisiatif DPR.

Sumber: cnnindonesia.com