PKS Minta Anggaran Buzzer Digunakan untuk Bantu Masyarakat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Netty Prasetiyani mempertanyakan, manfaat dari penggunaan buzzer oleh pemerintah.

Menurutnya, dana sebesar itu lebih baik disalurkan untuk program yang berdampak langsung ke masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menjelaskan tujuan penggunaan influencer  dalam proses komunikasi publik. “Saya khawatir jika tujuannya untuk memengaruhi opini publik dengan cara instan dan masif agar setuju atau membenarkan  kebijakan pemerintah,” ujar Netty lewat keterangan tertulisnya, Ahad (23/8).

Jika klaim anggaran yang dikeluarkan untuk buzzer itu benar, membuat komunikasi di ruang publik menjadi tidak sehat. Karena mengacaukan proses penyerapan informasi  secara natural.

“Masyarakat jadi bias karena informasi yang diberikan influencer cenderung tendensius, subjektif dan berpihak pada pemerintah,” ujar Netty.

Dia mengimbau, agar pemerintah membuat kebijakan dan program pembangunan yang  benar-benar menjadi solusi atas persoalan rakyat. “Jika kebijakan dan programnya sudah bagus, saya pikir pemerintah harus  percaya diri bahwa rakyat akan mendukung,” ujar Netty.

Sebelumnya, Indonesian Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa pemerintah telah menghabiskan dana Rp 90,45 miliar untuk belanja jasa influencer. Dana puluhan miliar itu digunakan pemerintah pusat mulai dari 2017 hingga 2020.

Angka tersebut didapat dari hasil penelusuran ICW pada situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sejumlah kementerian dan lembaga. Pengumpulan data dilakukan pada 14 hingga 18 Agustus 2020 menggunakan kata kunci media sosial atau social media, influencer, key opinion leader, komunikasi dan Youtube.

“Terdapat 34 Kementerian, 5 LPNK, dan 2 lembaga penegak hukum yakni, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI,” kata peneliti ICW Egi Primayogha.

Sumber: republika.co.id

 

Kampus Indonesia Didorong Gelar Riset Bersama

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Menristek/Kepala BRIN mendorong kerja sama riset dan penelitian
antara universitas di Indonesia dengan Inggris. Sehingga diharapkan akan ada lebih banyak lagi hasil riset yang dihasilkan dari kedua negara tersebut.

Menistek/Kepala BRIN Bambang PS Brodjonegoro mengapresiasi kerja sama riset antara universitas di Indonesia dengan universitas di Inggris yang telah berjalan, yang dilakukan oleh diaspora Indonesia.

“Kami mengharapkan kerja sama inovatif lainnya akan terjalin berdasarkan minat dan kemitraan sejajar Indonesia Inggris,” kata Menristek saat menjadi pembicara kunci pada Inaugural Meeting UK-ICIS (United Kingdom – Indonesia Consortium for Interdisciplinary Science) Founding Universities, Minggu (23/8).

Menurutnya, kemitraan kerja sama riset dan inovasi baik yang akan melalui UK-ICIS, maupun kerangka kerjasama Newton Fund harus seiring dan sinergi dengan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045.

Termasuk, lanjutnya, Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024 Indonesia yang mencakup Pangan dan Pertanian, Energi Baru dan Terbaharukan, Kesehatan dan Obat-obatan, Transportasi, Ketahanan dan Keamanan, Kelautan, Teknik Rekayasa (termasuk Teknologi Informasi dan Komunikasi), Kelautan dan Perikanan; Sosial Humaniora, Pendidikan dan Kebudayaan, serta bidang-bidang ilmu lainnya yang berbasis multi disiplin iptek.

Sumber: sindonews.com

MUI Sesalkan Rapat Tingkat Menteri Tak Patuhi Protokol Covid

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyesalkan peserta Rapat Koordiniasi Tingkat Menteri (RKTM) di Bali, tanggal 21-22 Agustus yang tak menerapkan protokol kesehatan. Seharusnya, masih di masa pandemi ini mereka yang merupakan wakil pemerintah menjadi teladan bagaimana patuh menerapkan protokol kesehatan.

“Saya menyesalkan mereka tidak pakai masker dan tidak melakukan physical distancing lalu dilihat oleh rakyat,” kata Sekjen MUI KH Anwar Abbas, saat dihubungi, Ahad (23/8).

Saat ini, kata KH Anwar, masih ada satu hal yang sangat perlu kita sadari bersama, yaitu bahwa negeri ini belum aman dari Covid-19.

Karena berdasarkan fakta yang ada, jumlah pasien baru di negeri ini masih terus bertambah.

Berdasarkan hasil olah data, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus jumlah pasien Covid-19 di negeri ini sudah mencapai 151.498 orang. Jadi ada kenaikan 2.090 orang dari hari sebelumnya dan hal ini tentu jelas sangat merisaukan kita semua sebagai rakyat Indonesia.

“Untuk itu usaha dan upaya bagi menekan penularannya jelas harus selalu kita usahakan dengan menghindari kerumunan atau berkumpul-kumpul,” katanya.

Langgar Protokol Covid, Para Menteri Disebut Tak Cerminkan Teladan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyesalkan peserta Rapat Koordiniasi Tingkat Menteri (RKTM) di Bali, tanggal 21-22 Agustus yang tak menerapkan protokol kesehatan.

Seharusnya, masih di masa pandemi ini mereka yang merupakan wakil pemerintah menjadi teladan bagaimana patuh menerapkan protokol kesehatan

Sekjen MUI KH Anwar Abbasmengatakan bahwa kalaupun akan tetap melakukan rapat, maka ketentuan tentang protokol medis berupa memakai masker dan menjaga jarak hendaknya benar-benar dihormati dan tegakkan.

Untuk itu  teladan dari pemerintah sebagai pihak yang akan digugu dan ditiru oleh rakyat luas tentu jelas sangat-sangat diharapkan.

“Oleh karena itu kehadiran foto RKTM di atas jelas terasa sebagai sesuatu yang mengganggu,” katanya saat dihubungi, Ahad (23/8).

KH Anwar menegaska, bukannya tidak setuju dengan hal tersebut, akan tetapi kehadirannya di tengah-tengah masa Covid-19 yang sudah sangat melelahkan  ini tentu jelas-jelas sangat memprihatinkan dan sesalkan. Sebaiknya terkait foto tersebut diharapkan ada klarifikasi.

“Karena tidak mencerminkan keteladanan yang baik bagi rakyat dan bangsa dalam upaya kita bersama untuk keluar dari krisis yang ada baik dari krisis kesehatan maupun dari krisis ekonomi yang ditimbulkannya,” katanya.

KH Anwar mengaku, tidak tahu apakah hal tersebut yakni berkumpul tanpa memakai masker dan menjaga jarak dilakukan oleh para menteri tersebut adalah dengan sengaja. Yakni dengan maksud agar rakyat tidak lagi harus takut untuk beraktifitas dan berkumpu dengan pihak lain tanpa harus memakai masker dan menjaga jarak.

“Kalau memang seperti itu saya terus terang belum tahu argument dan rasionalisasinya,” katanya.

Foto RKTM diposting oleh Prof Yuwono di aku Facebooknya dengan ceptoin: “Kabar gembira, boleh berkumpul, deketan, foto bareng tanpa masker. Aku setuju karena ini semua orang sehat. So jangan takut untuk berkumpul di sekolah, pasar, cafe, masjid dll selama semuanya sehat. Foto ini resmi foto para menteri yang sedang meeting di Bali. Para menteri adalah teladan kita #optimistapi waspada”

Sumber: republika.co.id

 

Erdogan Bertemu Pemimpin Hamas di Istanbul

Redaktur: Mazaya

ISTANBUL(Jurnalislam.com)– Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, bertemu dengan delegasi besar kepemimpinan Hamas, termasuk pemimpin kelompok, Ismail Haniyah, dan wakil pemimpin, Saleh al-Arouri, pada Sabtu (22/8). Pertemuan ini dilakukan di Istana Vahdettin Istanbul.

Menurut laporan kantor berita milik Turki TRT, Erdogan juga menerima ketua biro politik Hamas bersama dengan delegasi yang menyertainya.

Pertemuan berlangsung secara tertutup di hadapan Kepala Badan Intelijen Turki, Hakan Fidan, pejabat Komunikasi Kepresidenan Fahrettin Altun, dan juru bicara Istana Kepresidenan Ibrahim Kalin.

Lebih dari seminggu yang lalu, sebuah laporan oleh Telegraph mengkonfirmasi bahwa Turki telah memberikan kewarganegaraan kepada pejabat senior Hamas di dalam sel. Laporan itu menyatakan, telah melihat dokumen yang menunjukkan setidaknya satu dari 12 anggota senior Hamas di Turki telah menerima kewarganegaraan Turki dan nomor identitas.

Dikutip dari media Arab Saudi Al Arabiya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) telah menunjuk Haniyah, pemimpin kelompok Palestina Hamas, sebagai teroris pada 2018. Hamas yang mendominasi Jalur Gaza ini telah mendorong penyerangan terhadap Israel dan ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh AS dan beberapa negara Barat lainnya. Bahkan, Haniyeh dan al-Arouri memiliki hadiah 5 juta dolar AS jika dapat ditangkap.

Sumber: republika.co.id

WHO: Remaja 12 Tahun ke Atas Wajib Kenakan Masker

Redaktur: Mazaya

ZURICH (Jurnalislam.com) — Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan anak-anak berusia 12 tahun ke atas harus memakai masker untuk membantu mengatasi pandemi covid-19 dalam kondisi yang sama seperti orang dewasa. Sementara anak-anak berusia antara enam dan 11 tahun harus memakainya berdasarkan risiko pendekatan.

“Anak-anak berusia 12 tahun ke atas sebaiknya mengenakan masker ketika jarak satu meter dari orang lain tidak dapat terjamin dan ada penularan yang meluas di daerah tersebut,” kata WHO dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) dalam dokumen di situs web WHO tertanggal 21 Agustus.

Apakah anak-anak berusia antara enam dan 11 tahun harus memakai masker, itu bergantung pada sejumlah faktor. Menurut kedua organisasi, ini termasuk intensitas penularan di daerah tersebut, kemampuan anak untuk menggunakan masker, akses ke masker dan pengawasan orang dewasa yang memadai.

Dampak potensial pada pembelajaran dan perkembangan psiko-sosial, dan interaksi yang dimiliki anak dengan orang-orang yang berisiko tinggi mengembangkan penyakit serius, juga harus berperan.

Anak-anak berusia lima tahun ke bawah tidak diharuskan memakai masker berdasarkan keselamatan dan kepentingan keseluruhan anak, kata WHO dan UNICEF.

Studi menunjukkan anak-anak yang lebih tua berpotensi memainkan peran yang lebih aktif dalam penularan virus corona baru daripada anak-anak yang lebih kecil. WHO dan UNICEF mengatakan, menambahkan lebih banyak data diperlukan untuk lebih memahami peran anak-anak dan remaja dalam penularan virus, yang menyebabkan Covid-19.

Sumber: republika.co.id

Kasus Corona Global Tembus 23 Juta, 800 Ribu Meninggal Dunia

Redaktur: Mazaya

WASHINGTON (Jurnalislam.com) — Korban meninggal akibat pandemi Covid-19 telah menembus angka 800 ribu jiwa di seluruh dunia, Ahad (23/8). Sementara itu jumlah kasus tercatat melampaui 23 juta.

Mengutip data yang dihimpun Worldmeters, saat ini terdapat 23.357.450 kasus Covid-19 dengan korban meninggal mencapai 807.679 jiwa. Amerika Serikat (AS) tetap menjadi negara dengan kasus terbanyak di dunia. Ia memiliki 5.838.645 kasus dan 180.142 kematian.

Brasil menyusul di urutan kedua dengan 3.582.698 kasus dan 114.277 kematian. Posisi ketiga ditempati India dengan 3.043.436 kasus dan 56.846 kematian. Rusia menempati urutan keempat dengan 951.897 kasus dan 16.310 kematian.

Kemudian posisi kelima diduduki Afrika Selatan dengan 607.045 kasus dan 12.987 kematian. Selain kelima negara tersebut, masih terdapat beberapa negara lain yang memiliki angka kematian Covid-19 cukup tinggi. Meksiko, misalnya, telah mencatatkan 59.610 kematian.

Ada pula Inggris (41.423 kematian), Italia (35.430 kematian), Spanyol (28.838 kematian), Prancis (30.512 kematian), dan Peru (27.245 kematian).

Sumber: republika.co.id

 

Riset Vaksin Covid-19 Memerlukan Biaya Besar

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat Jusuf Kalla menilai Indonesia membutuhkan kerja sama dengan global dalam membuat vaksin Covid-19. Sebab, pembuatan vaksin membutuhkan biaya yang besar.

“Untuk vaksin sendiri memang kita harus berkerja sama secara global karena biaya riset dan produksinya tidak murah,” ujar JK dalam keterangannya, Ahad (23/8).

Ia mengatakan, negara besar seperti Amerika Serikat saja dalam membuat vaksin membutuhkan biaya yang besar untuk seluruh warga. Karena itu, apalagi Indonesia juga membutuhkan kerja sama dengan pihak lain untuk memastikan pembuatan vaksin tersebut.

Sebelumnya, JK juga menyingung soal hasil riset obat virus Covid-19. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 itu meminta semua pihak menunggu keputusan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM). Sebab, riset obat Covid-19 yang dikembangkan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya bersama TNI AD, Badan Intelijen Negara (BIN) telah melalui uji klinis fase ketiga dan tinggal diregistrasikan ke BPOM.

“Ya tentu akan diperiksa detail oleh instansi terkait kalau di Indonesia BPOM yang menentukan, karena itu obat,” ujar JK dalam siaran pers, Ahad (23/8) saat ia menghadiri acara Donor Darah Ikatan Alumni Universitas Brawijaya di halaman gedung parkir A Gelora Bung Karno, Jakarta. Karena itu, sebelum diproduksi massal dan siap diedarkan maka harus melalui BPOM terlebih dahulu.

Sumber: republika.co.id

Sanksi Pelanggar Protokol Akan Terus Dilakukan

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com) — Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat (Jabar) memperketat pengawasan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19 di objek wisata karena pada masa libur panjang jumlah warga yang berwisata cenderung meningkat.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar Dedi Taufik pada Minggu mengatakan bahwa kegiatan pariwisata mulai menggeliat semenjak pemerintah mulai menjalankan kebijakan mengenai adaptasi pada kebiasaan baru (AKB).

Dedi menjelaskan pula bahwa Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 terus melakukan sosialisasi mengenai sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan di objek wisata seperti Pantai Barat Pangandaran.

Pemerintah juga melakukan pengawasan dan upaya penegakan protokol kesehatan di tempat wisata dengan dukungan aplikasi SiCaplang (Aplikasi Pencatatan Pelanggaran).

“Aplikasi ini memudahkan petugas patroli terutama PPNS Satpol PP dalam mendata pelanggaran dan identitas pelanggar, jenis pelanggaran, waktu dan lokasi pelanggaran berbasis GPS,” kata Dedi.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Rizhanul Ulum menjelaskan bahwa ada tiga tingkatan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, pertama teguran lisan dan tulisan, kedua pencatatan administratif, dan ketiga denda administratif Rp 100 ribu bagi perorangan dan Rp 500 ribu bagi badan usaha.

“Uang hasil denda masuk ke dalam kas pemerintah kabupaten kota masing-masing. Tujuan utamanya bukan meraup PAD (pendapatan asli daerah), namun upaya tegas dalam mendisiplinkan masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19,” katanya.

sumber: republika.co.id

 

Cegah Penularan Covid, Objek Wisata Jabar Akan Diperketat

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com) — Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat (Jabar) memperketat pengawasan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19 di objek wisata karena pada masa libur panjang jumlah warga yang berwisata cenderung meningkat.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar Dedi Taufik pada Minggu mengatakan bahwa kegiatan pariwisata mulai menggeliat semenjak pemerintah mulai menjalankan kebijakan mengenai adaptasi pada kebiasaan baru (AKB).

“Untuk jumlah wisatawan yang datang ke Jawa Barat masih dalam pendataan. Namun, memang terjadi kepadatan terutama sekitar objek wisata karena long weekend,” katanya.

“Sejauh ini, okupansi hotel di Jawa Barat ada di angka rata-rata 40 persen sampai 50 persen. Yang perlu digarisbawahi adalah, semua hotel dan destinasi wisata harus mengikuti aturan protokol kesehatan dan pengurangan dari total kapasitas,” ujar Dedi menambahkan.

Pemerintah provinsi, ia melanjutkan, berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan guna memastikan para pelaku industri wisata serta wisatawan mematuhi protokol kesehatan. “Kita harus tetap waspada dan mengutamakan protokol kesehatan agar tidak terjadi kluster baru penyebaran Covid-19,” kata dia.

Sumber: republika.co.id