JAKARTA(Jurnalislam.com)–Sejak awal tahun 2020 pemerintah Indonesia menggelontorkan wacana RUU Cipta Kerja. Pemerintah berharap dengan RUU Cipta Kerja ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, secara angka pengangguran di Indonesia mencapai tujuh juta jiwa dan jumlah angkatan kerja baru setiap tahunnya terus bertambah sekitar dua juta orang.
Dengan adanya RUU Cipta Kerja yang melonggarkan peraturan-peraturan bagi pengusaha diharapkan akan menarik banyak investor dan pengusaha yang membuka lapangan kerja sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja khususnya tenaga kerja produktif.
Latar belakang mulia dari pemerintah yang bertujuan agar tercipta banyak lapangan kerja dengan adanya RUU Cipta Kerja ini rupanya menjadi salah kaprah dan akhirnya menuai kontra dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia terutama para buruh. Karena alih alih ingin membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya namun rupanya dengan mengorbankan hak buruh yang sebelumnya ada. Alih-alih mengurangi pengangguran di Indonesia namun dengan menurunkan kesejahteraan para buruh.
Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), melihat penghapusan UMK (upah minimum kabupaten-kota) yang merupakan salah satu point di dalam RUU Cipta Kerja berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan buruh yang upahnya telah berada diatas UMK.
“Dihapuskannya UMK berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan 12,4 juta pekerja di Jawa yang pada 2019 upahnya telah berada diatas UMK. Pada gilirannya, dihapuskannya UMK akan menekan tingkat upah 39,4 juta pekerja Jawa secara keseluruhan, khususnya pekerja tidak tetap dengan sistem pengupahan mingguan, harian, borongan dan per satuan hasil,” kata Askar Muhammad, dalam diskusi hasil riset IDEASTalk yang bertajuk ‘Nasib Buruh, Pengangguran dan Program Prakerja di Masa Pandemi’ di Jakarta, Rabu (30/09/2020).
Askar menambahkan jika RUU Cipta Kerja tersebut disahkan, upah buruh akan semakin murah dengan hilangnya UMK menyisakan UMP (upah minimum provinsi) yang kenaikannya kini hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi daerah saja, tanpa menyertakan inflasi.
“Dengan UMP umumnya jauh lebih rendah dari UMK, maka kehilangan UMK yang merupakan jaring pengaman upah di tingkat lokal, akan menjadi pukulan keras bagi pekerja,” imbuhnya.
Dari 63,8 juta buruh/karyawan/pegawai di Indonesia, hanya seperlimanya yang berstatus pekerja tetap dengan upah relatif memadai, dengan sisanya adalah pekerja tidak tetap yang terperangkap pada pekerjaan dengan upah rendah.
“Terlihat jelas bahwa, tanpa RUU Cipta Kerja sekalipun, upah pekerja Indonesia secara umum sudah rendah, dimana lebih dari 50 persen pekerja memiliki upah dibawah UMP yang pada 2019 rata-rata di kisaran Rp 2,5 juta,” ujar Askar.
IDEAS menemukan bahwa saat ini upah rata-rata pekerja sudah rendah dan diprediksi akan semakin rendah bila RUU Cipta Kerja diterapkan. Pada 2019, upah rata-rata pekerja di 511 kabupaten-kota adalah lebih rendah dari UMP.
“Hanya 3 daerah yang upah rata-rata pekerja diatas UMP yaitu Bekasi, Depok dan Kab. Bekasi. Dihapuskannya UMK dipastikan akan semakin memperburuk tingkat upah dan kesejahteraan pekerja secara keseluruhan,” ungkap Askar.
Menurut Askar kebijakan upah minimum, ditengah lemahnya serikat buruh dan stagnannya upah kelas menengah, amat bermanfaat tidak hanya untuk penanggulangan kemiskinan, namun juga memperbaiki hubungan industrial dan kinerja makroekonomi. Setidaknya ada tiga manfaat dari kebijakan upah minimun.
“Pertama, Upah yang lebih tinggi akan secara efektif menurunkan perselisihan kerja antara buruh dan majikan sekaligus meningkatkan produktivitas buruh,” tuturnya.
Berikutnya upah yang lebih tinggi juga akan memberi dampak stabilisasi pada pengeluaran konsumen. Perekonomian secara keseluruhan akan lebih sejahtera karena lebih banyak pendapatan yang diterima pekerja akan meningkatkan daya beli mereka, sehingga menciptakan permintaan baru untuk barang dan jasa.
“Ketiga Kebijakan upah minimum memiliki dampak makroekonomi yang besar karena berfokus pada perbaikan tingkat upah kelas pekerja terbawah, yang merupakan mayoritas populasi. Berbagai masalah sosial dari rendahnya upah, seperti kemiskinan dan kriminalitas otomatis terminimalisir,” beber Aska.
Peneliti Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Ahsin Aligori, menilai jika harus ada perbaikan pada sistem ketenagakerjaan maka kebijakan paling berharga bagi para pekerja kelas bawah adalah akses pada pekerjaan yang stabil dengan arus pendapatan yang memadai.
Menurut Ahsin kehadiran RUU Cipta Kerja justru mendorong pasar kerja yang tidak berpihak pada nasib buruh, antara lain melalui diperbolehkannya pekerja kontrak dan outsourcing untuk seluruh jenis pekerjaan dan tanpa batasan waktu kontrak.
“Implikasinya, buruh berpotensi menjadi pekerja tidak tetap selamanya, tanpa hak-hak yang melekat pada pekerja tetap seperti uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak,” ujar Ahsin dalam diskusi hasil riset #IDEASTalk yang bertajuk ‘Nasib Buruh, Pengangguran dan Program Prakerja di Masa Pandemi’ di Jakarta, Rabu (30/09/2020).
Ia menjabarkan tanpa RUU Cipta Kerja saja jumlah pekerja kontrak (PKWT) sangat besar, 17,4 juta orang dengan upah rata-rata Rp 2,5 juta, lebih besar dari jumlah pekerja tetap yang hanya 11,9 juta orang dengan upah rata-rata Rp 4,0 juta.
“Selain upah yang lebih rendah dan tanpa hak-hak pekerja lainnya, pekerja kontrak juga rentan kehilangan pekerjaan. Pada 2019, terdapat 2,2 juta orang yang menganggur karena habis masa kontrak kerja-nya,” papar nya.
Ahsin menilai pada dasarnya, tujuan RUU Ciptaker adalah baik, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya ditengah bonus demografi. Akan tetapi, penciptaan lapangan pekerajaan tidak perlu mengorbankam kesejahteraan pekerja.
“IDEAS menemukan jika RUU Cipta kerja disahkan maka akan menekan tingkat upah pekerja yang pada gilirannya akan menurunkan tingkat kesejahteraan pekerja,” tutup Ahsin.
Reporter : Jumi Yanti Sutisna
