AMMAN (jurnalislam.com)– Dua pesawat militer Yordania dan satu pesawat Uni Emirat Arab (UEA) menjatuhkan 25 ton bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza pada Ahad (27/7/2025), demikian pernyataan militer Yordania.

“Angkatan Bersenjata Yordania pada Ahad telah melakukan tiga kali pengiriman bantuan melalui udara ke Jalur Gaza, membawa bantuan kemanusiaan dan pangan. Salah satu misi dilakukan bekerja sama dengan Uni Emirat Arab,” bunyi pernyataan resmi tersebut.

Sebelumnya, UEA telah mengumumkan pada Sabtu (26/7) bahwa mereka akan segera melanjutkan pengiriman bantuan ke Gaza. Hal ini didorong oleh memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah yang masih diblokade tersebut.

“Situasi kemanusiaan di Gaza telah mencapai tingkat kritis dan belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Menteri Luar Negeri UEA, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, dalam sebuah unggahan di platform X (sebelumnya Twitter).

“Kami akan memastikan bantuan penting menjangkau mereka yang paling membutuhkan, baik melalui jalur darat, udara, maupun laut. Pengiriman bantuan udara akan segera kembali dilakukan,” tambahnya.

Langkah ini diambil di tengah peringatan dari berbagai lembaga kemanusiaan mengenai potensi terjadinya kelaparan massal di Gaza.

Israel pada Sabtu juga mengumumkan bahwa pihaknya telah memulai pengiriman bantuan udara ke Gaza serta mengambil sejumlah langkah tambahan untuk meredakan krisis kemanusiaan yang terjadi di wilayah tersebut. (Bahry)

Sumber: Alarabiya

YERUSALEM (jurnalislam.com)– Pasukan Israel menyerbu kapal milik kelompok aktivis pro-Palestina, Freedom Flotilla, yang sedang berlayar menuju Gaza pada Sabtu (26/7/2025). Insiden tersebut terjadi di perairan internasional dan disiarkan langsung oleh para aktivis melalui media daring.

Dalam siaran langsung tersebut, para aktivis terlihat duduk di dek kapal sambil mengangkat tangan dan menyanyikan lagu anti-fasis Italia, Bella Ciao, saat tentara Israel mengambil alih kendali kapal. Beberapa menit kemudian, siaran daring tersebut terputus.

Kapal Handala diketahui sedang dalam perjalanan untuk menembus blokade laut Israel dan membawa bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Koalisi Freedom Flotilla menyatakan melalui media sosial bahwa kapal mereka telah dicegat secara ilegal oleh pasukan Israel saat berada di perairan internasional.

“Handala telah dicegat dan dinaiki secara ilegal oleh pasukan Israel saat berada di perairan internasional,” tulis mereka di platform X.

Israel, yang sebelumnya telah menyatakan komitmennya untuk menegakkan blokade laut terhadap Gaza, menyebut bahwa upaya menerobos blokade merupakan tindakan berbahaya dan melanggar hukum.

“Angkatan Laut Israel telah menghentikan kapal Navarn memasuki zona maritim Gaza secara ilegal,” tulis Kementerian Luar Negeri Israel di X.

Pihak Israel menegaskan bahwa seluruh penumpang dalam kondisi selamat dan kapal sedang diarahkan ke pantai Israel.

Berdasarkan pelacakan daring, kapal Handala dicegat saat berada sekitar 50 kilometer dari pantai Mesir dan 100 kilometer sebelah barat Gaza. Kapal tersebut membawa 19 aktivis, termasuk sejumlah politisi Eropa, serta dua jurnalis dari Al Jazeera yang sempat menyiarkan situasi hingga sesaat sebelum kapal dicegat.

Dua anggota parlemen Prancis, Emma Fourreau dan Gabrielle Cathala, termasuk di antara para aktivis yang ditahan. Pemimpin partai mereka, Jean-Luc Mélenchon dari France Unbowed (LFI), mengecam keras tindakan tersebut.

“Preman Netanyahu menaiki Handala. Mereka menyerang 21 orang tak bersenjata di perairan internasional. Ini adalah tindakan penculikan terhadap dua anggota parlemen Prancis,” tulis Mélenchon melalui akun X, sembari mendesak pemerintah Prancis untuk mengambil tindakan.

Kondisi kemanusiaan di Gaza terus memburuk. PBB dan sejumlah organisasi kemanusiaan memperingatkan adanya ancaman kelaparan, sementara otoritas kesehatan setempat melaporkan warga sipil mulai meninggal dunia akibat kekurangan pangan.

Sebelum keberangkatan, awak kapal Handala telah menyatakan akan melakukan mogok makan jika kapal dicegat dan mereka ditahan oleh militer Israel.

Sebelumnya, pada 9 Juni lalu, kapal Madleen milik Freedom Flotilla juga dicegat oleh Israel di perairan internasional. Kapal itu membawa 12 aktivis, termasuk aktivis lingkungan asal Swedia, Greta Thunberg. Seluruh penumpang kemudian dideportasi setelah kapal ditarik ke pelabuhan Ashdod. (Bahry)

Sumber: TNA

GAZA (jurnalislam.com)– Seorang prajurit cadangan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) yang mengalami luka parah dalam serangan bom pinggir jalan di Jalur Gaza selatan, dilaporkan meninggal dunia pada Sabtu (26/7/2025). Dengan demikian, jumlah tentara Israel yang tewas di Gaza sepanjang Juli 2025 bertambah menjadi 16 orang.

Korban terbaru adalah Sersan Mayor (Purn.) Betzalel Yehoshua Mosbacher (32), anggota Batalyon Zeni Tempur ke-749. Ia tumbuh besar di Avnei Eitan, Dataran Tinggi Golan, dan tinggal di Or Yehuda. Mosbacher terluka dalam serangan bom yang menghantam Humvee yang ia kendarai bersama seorang prajurit zeni tempur lainnya di Khan Younis pada 19 Juli lalu.

Keduanya sempat dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Namun, nyawa Mosbacher tak tertolong. Media berbahasa Ibrani melaporkan bahwa Mosbacher bekerja di Otoritas Listrik Israel dan meninggalkan seorang istri, seorang putri berusia dua tahun, orang tua, dan saudara kandung.

Pertempuran di Jalur Gaza masih terus berlangsung. Sementara itu, upaya perundingan gencatan senjata dan pembebasan sandera dilaporkan menemui jalan buntu.

Sejak awal bulan Juli 2025, total 16 tentara Israel tewas di Gaza. Adapun sejak dimulainya invasi darat ke wilayah tersebut dan operasi militer di sepanjang perbatasan Gaza, jumlah korban dari pihak Israel mencapai 457 orang, termasuk dua petugas kepolisian dan tiga kontraktor sipil dari Kementerian Pertahanan.

Secara keseluruhan, jumlah korban tewas dari pihak militer Israel sejak pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 tercatat mencapai 896 orang, termasuk korban dalam pertempuran melawan pejuang Hamas dan serangan mendadak di wilayah Israel selatan. (Bahry)

Sumber: TOI

BANGKOK (jurnalislam.com)– Jumlah korban tewas akibat konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja terus meningkat. Hingga Sabtu (26/7/2025), total korban jiwa dari kedua belah pihak mencapai 32 orang, memicu kekhawatiran akan terjadinya konflik berkepanjangan di kawasan Asia Tenggara.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja, Maly Socheata, melaporkan bahwa 12 warga Kamboja telah tewas — terdiri dari tujuh warga sipil dan lima tentara. Sebelumnya, satu pria Kamboja dilaporkan meninggal dunia setelah roket Thailand menghantam sebuah pagoda Buddha di mana ia berlindung pada Kamis (24/7). Setidaknya 50 warga sipil dan lebih dari 20 tentara Kamboja dilaporkan mengalami luka-luka.

Sementara itu, pihak Thailand melaporkan 13 warga sipil, termasuk anak-anak, serta enam tentara tewas dalam dua hari pertempuran. Selain itu, 30 warga sipil dan 29 tentara mengalami luka-luka akibat serangan pasukan Kamboja.

Pihak berwenang di Provinsi Preah Vihear, Kamboja, kepada surat kabar Khmer Times, menyebutkan bahwa sekitar 20.000 warga telah dievakuasi dari wilayah perbatasan. Di pihak Thailand, lebih dari 138.000 warga telah mengungsi dari empat provinsi perbatasan, dan sekitar 300 pusat evakuasi telah dibuka. Pemerintah Thailand juga telah memberlakukan status darurat militer di delapan distrik di sepanjang garis perbatasan.

Konflik terbaru dipicu oleh ledakan ranjau darat di wilayah perbatasan pada Kamis pagi, yang melukai lima tentara Thailand. Insiden ini memicu aksi saling serang antara kedua negara. Thailand menuduh militer Kamboja melepaskan tembakan pertama dan meluncurkan roket jarak jauh ke sasaran sipil, termasuk sebuah pom bensin yang menewaskan sedikitnya enam orang.

Sebagai balasan, militer Thailand mengerahkan jet tempur F-16 untuk membombardir target di wilayah Kamboja, termasuk serangan yang dilaporkan mengenai kompleks pagoda Buddha.

Kamboja menuduh Thailand menggunakan munisi tandan, senjata yang kontroversial dan telah dikecam luas di dunia internasional karena dampaknya terhadap warga sipil. Kamboja menyebut penggunaan senjata tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.

Di sisi lain, Pelaksana Tugas Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai, menuduh Kamboja telah melakukan kejahatan perang, terutama akibat serangan terhadap fasilitas sipil, termasuk sebuah rumah sakit.

Menanggapi situasi yang memanas, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menggelar pertemuan darurat tertutup pada Jumat malam di New York. Meskipun tidak ada pernyataan resmi yang dikeluarkan pasca-pertemuan, Associated Press melaporkan bahwa seluruh 15 anggota DK menyerukan agar kedua belah pihak segera menghentikan pertempuran, menahan diri, dan menyelesaikan perselisihan melalui jalur damai.

Pertikaian antara Thailand dan Kamboja ini merupakan kelanjutan dari sengketa perbatasan yang telah berlangsung selama puluhan tahun, khususnya di wilayah yang diperebutkan di sekitar Kuil Ta Moan Thom dan kawasan perbatasan lainnya. Situasi saat ini dinilai sebagai yang terburuk dalam lebih dari satu dekade terakhir.

Seruan mediasi dari komunitas internasional pun terus mengalir, dengan harapan krisis ini tidak berkembang menjadi konflik regional yang lebih luas. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

THAILAND (jurnalislam.com)– Konflik bersenjata yang kembali memanas antara Thailand dan Kamboja telah memicu gelombang pengungsian besar-besaran. Lebih dari 100.000 warga Thailand terpaksa meninggalkan rumah mereka sejak pecahnya pertempuran pada Kamis (24/7/2025), menjadikan ini sebagai pertempuran perbatasan terburuk dalam lebih dari satu dekade antara kedua negara bertetangga tersebut.

Suara dentuman artileri dan tembakan senjata berat menggema di sepanjang perbatasan, mendorong ribuan warga dari empat provinsi di Thailand, termasuk Surin, untuk mencari perlindungan ke pusat-pusat evakuasi darurat.

Salah satu lokasi pengungsian terbesar berada di gedung olahraga Universitas Surindra Rajabhat di pusat Kota Surin. Hampir 3.000 pengungsi, sebagian besar dari distrik-distrik perbatasan, memadati gedung tersebut. Mereka tidur berdesakan di atas tikar plastik, dengan selimut seadanya, dan membawa barang-barang yang berhasil diselamatkan dalam kepanikan.

“Saya khawatir tentang rumah kami, hewan-hewan kami, dan tanaman yang telah kami tanam dengan susah payah,” ungkap Thidarat Homhuan (37 tahun) kepada kantor berita AFP. Ia mengungsi bersama sembilan anggota keluarganya, termasuk nenek berusia 87 tahun yang baru saja keluar dari rumah sakit.

Thidarat berada di sebuah sekolah saat suara tembakan terdengar.

“Saya mendengar suara seperti senapan mesin, lalu dentuman keras artileri. Kekacauan melanda, anak-anak ketakutan. Saya langsung membawa mereka ke bunker sekolah,” ujarnya.

Di tempat penampungan, para pengungsi tidur berdampingan di bawah atap tinggi gedung olahraga, di tengah suara kipas angin dan percakapan pelan yang penuh kecemasan. Lansia terbaring dalam selimut, bayi-bayi diayun dalam buaian darurat, sementara anak-anak berusaha bermain dalam keterbatasan ruang. Bahkan kucing-kucing peliharaan ikut dievakuasi, diletakkan dalam kandang di dekat toilet umum.

Menurut Chai Samoraphum, Direktur Kantor Presiden Universitas Surindra Rajabhat, ini merupakan pertama kalinya kampus tersebut diaktifkan sepenuhnya sebagai pusat evakuasi. Perkuliahan dibatalkan, dan dalam waktu satu jam, kampus berubah menjadi tempat perlindungan darurat. Para pengungsi didistribusikan ke enam lokasi berbeda di dalam area kampus.

“Sebagian besar dari mereka pergi dengan tergesa-gesa. Beberapa memiliki kondisi kesehatan kronis tetapi tidak sempat membawa obat-obatan. Ada juga yang hanya membawa satu atau dua tas kecil,” kata Chai. Ia menambahkan, layanan kesehatan dan dukungan psikologis telah disediakan dengan bantuan rumah sakit provinsi.

Meski sudah berada di zona yang lebih aman, para pengungsi tetap diliputi kekhawatiran dan ketidakpastian mengenai kapan mereka bisa kembali ke rumah.

“Kami sekarang jauh dari bahaya, tapi belum tahu sampai kapan di sini,” kata Thidarat.

“Saya ingin pemerintah bertindak tegas. Jangan menunggu hingga ada korban jiwa lebih banyak. Kami sangat bergantung pada negara untuk perlindungan.”

Sementara itu, di pihak Kamboja, sekitar 20.000 penduduk juga telah dievakuasi dari wilayah utara, terutama dari Provinsi Preah Vihear, yang berbatasan langsung dengan Thailand. Informasi ini disampaikan media setempat Khmer Times, mengutip pejabat lokal. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

PALESTINA (jurnalislam.com)- Sejumlah negara Eropa masih terpecah terkait pengakuan terhadap negara Palestina, di tengah krisis kemanusiaan yang terus memburuk di Jalur Gaza.

Perdana Menteri Inggris, Sir Keir Starmer, menolak seruan untuk segera mengakui negara Palestina, meskipun sekitar 221 anggota parlemen telah menandatangani surat yang mendesak pemerintah untuk menyatakan pengakuan tersebut dalam pertemuan Majelis Umum PBB pekan depan.

Meski demikian, Starmer menyatakan dirinya tetap berkomitmen pada solusi dua negara. Ia menekankan bahwa pengakuan Palestina harus menjadi bagian dari “rencana yang lebih luas” yang menjamin solusi damai serta keamanan jangka panjang bagi Israel dan Palestina.

Sikap serupa disampaikan Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni. Dalam wawancaranya dengan harian La Repubblica pada Sabtu (26/7), Meloni menyatakan bahwa pengakuan prematur terhadap negara Palestina justru bisa menjadi kontraproduktif.

“Saya sangat mendukung negara Palestina, tetapi saya tidak mendukung pengakuan sebelum negara itu benar-benar terbentuk,” ujar Meloni.

“Mengakui sesuatu yang belum ada hanya akan menciptakan kesan bahwa masalah telah selesai, padahal kenyataannya belum.”

Sementara itu, pemerintah Jerman menyatakan belum memiliki rencana untuk mengakui negara Palestina dalam waktu dekat. Juru bicara pemerintah pada Jumat (25/7) menyebut bahwa prioritas Berlin saat ini adalah mendorong kemajuan menuju solusi dua negara yang telah lama dinantikan.

Berbeda dengan Inggris, Italia, dan Jerman, Prancis justru menyatakan dukungannya terhadap pengakuan Palestina. Presiden Emmanuel Macron mengumumkan niatnya untuk menyampaikan pengakuan resmi terhadap negara Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB pada September mendatang.

Langkah Macron itu menuai kritik dari Israel dan Amerika Serikat. Namun, dalam surat yang dikirim kepada Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, Macron menegaskan komitmen Prancis untuk terus melangkah maju dalam pengakuan Palestina serta mendorong negara lain agar mengikuti jejak tersebut.

Menurut basis data Agence France-Presse (AFP), hingga kini sedikitnya 142 dari 193 negara anggota PBB termasuk Prancis telah mengakui negara Palestina yang diproklamasikan oleh para pemimpin Palestina di pengasingan pada tahun 1988. (Bahry)

Sumber: The Guardian