Ketua PWNU DKI Nilai FPI Beramaliyah NU

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta menyatakan keinginan NU untuk terus melebarkan dakwahnya di masyarakat Indonesia yang semakin beragam.

Hal ini termasuk pada organisasi masyarakat, Front Pembela Islam (FPI). “Jadi FPI itu amaliahnya NU tapi harakah dan fikrahnya belum NU bahkan sering berlawanan dengan NU, maka tugas PWNU DKI adalah meng-NU-kan FPI secara kaffah,” kata Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, Dr KH Syamsul Ma’arif,di Jakarta, Kamis (3/12).

Dia menjelaskan selama ini NU senantiasa berdakwah dengan lemah lembut seperti yang dilakukan oleh pendakwahnya terdahulu.

NU secara khusus memang selalu menyampaikan dakwah dengan lemah lembut, sering dituduh tidak tegas, tapi ini pilihan NU.

“Pilihan memang dengan cara-cara yang sudah biasa dilakukan kiai-kiai terdahulu,” kata Kiai Syamsul yang belum lama menjabat sebagai ketua PWNU menggantikan Saefullah, mantan Sekda DKI Jakarta yang wafat akibat Covid-19.

Lebih lanjut dia mengatakan pandemi turut mempengaruhi para dai. Dan hal ini tentunya juga berpengaruh dengan dinamika dakwah.

“Baik itu kondisi situasi sekarang ini, di mata kami Jakarta kelihatan agak menurun. Saya tanya sebagian ustadz karena PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) berkepanjangan, dai juga mengeluh, tapi karena dai suka memberikan nasihat agar sabar mendapatkan musibah, maka mereka gak berani menyampaikan unek-unek,” ucapnya.

Dalam kesempatan ini, Samsul turut menyampaikan keinginan dari PWNU DKI Jakarta untuk menyampaikan catatan akhir tahun pada akhir Desember nanti terkait dinamika keislaman terkini yang terjadi di Ibu Kota, Jakarta.

Sumber: republika.co.id

 

 

IDI: 342 Tenaga Medis Wafat Karena Covid-19, Terbanyak di Jatim

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengumumkan data terbaru tenaga medis yang wafat akibat Covid-19. Total, per Sabtu (5/12), sebanyak 342 tenaga medis wafat dari Maret sampai Desember yang terdiri dari 192 dokter, 14 dokter gigi, dan 136 perawat.

Para dokter yang wafat tersebut terdiri dari 101 dokter umum (4 guru besar), 89 dokter spesialis (7 guru besar), serta dua residen yang keseluruhannya berasal dari 24 IDI Wilayah provinsi dan 85 IDI cabang kota atau kabupaten.

Berdasarkan data provinsi, paling banyak berasal dari Jawa Timur dengan total 39 dokter meninggal, 2 dokter gigi, dan 36 perawat.

Berikutnya, DKI Jakarta (31 dokter, 5 dokter gigi dan 21 perawat), Sumatra Utara (24 dokter dan 3 perawat), Jawa Barat (17 dokter, 3 dokter gigi, dan 18 perawat), Jawa Tengah (17 dokter dan 21 perawat), Sulawesi Selatan (7 dokter dan 3 perawat), Banten (7 dokter dan 2 perawat), Bali (6 dokter), DI Aceh (6 dokter dan 2 perawat), Kalimantan Timur (5 dokter dan 3 perawat), Riau (5 dokter).

Selanjutnya, DI Yogyakarta (5 dokter dan 2 perawat), Kalimantan Selatan (4 dokter, 1 dokter gigi, dan 6 perawat), Sumatra Selatan (4 dokter dan 5 perawat), Kepulauan Riau (3 dokter dan 2 perawat), Sulawesi Utara (3 dokter)

17.Nusa Tenggara Barat 2 dokter, Sumatra Barat 1 dokter, 1 dokter gigi, dan 2 perawat, Kalimantan Tengah 1 dokter dan 2 perawat.

Selanjutnya, Provinsi Lampung 1 dokter dan 1 perawat, Maluku Utara 1 dokter dan 1 perawat, Bengkulu 1 dokter, Sulawesi Tenggara 1 dokter dan 2 dokter gigi, Papua Barat 1 dokter dan Papua 2 perawat, Nusa Tenggara Timur 1 perawat dan Kalimantan Barat 1 perawat.Sementara itu di daerah Penugasan Luar Negeri (DPLN) dua perawat asal Indonesia meninggal di Kuwait.

Divisi Advokasi dan Hubungan Eksternal Tim Mitigasi PB IDI, dr. Eka Mulyana, SpOT(K), MKes, SH,MHKes mengatakan apapun informasi mengenai Covid-19 adalah hoaks atau hasil konspirasi, kenyataannya adalah virus ini benar-benar nyata dan telah memakan nyawa banyak dalam waktu singkat.

“Kami berharap apabila anda termasuk orang yang tidak mempercayai adanya virus ini, janganlah mengorbankan keselamatan orang lain dengan ketidakpercayaan tersebut. Tingginya lonjakan pasien Covid-19, angka kematian tenaga medis, dan tenaga kesehatan menjadi peringatan kepada kita semua untuk tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan (3M),” kata Eka, Sabtu (5/12).

Lebih lanjut, dia mengatakan jika mengabaikan protokol kesehatan, seseorang tidak hanya mengorbankan keselamatan diri melainkan mengorbankan keselamatan keluarga dan orang terdekat termasuk orang di sekitar. Pandemi ini akan berlalu dengan kerja sama seluruh pihak.

“Kami dari tim mitigasi PB IDI secara khusus juga mengingatkan kepada para teman sejawat tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk waspada dan tetap menjalankan SOP seperti dalam pedoman standar perlindungan dokter di saat melakukan pelayanan dan saat berada di keluarga dan komunitas,” ujar dia.

Sementara itu, Anggota Tim Pedoman dan Protokol dari Tim Mitigasi PB IDI, dr. Weny Rinawati SpPK MARS mengingatkan para tenaga kesehatan agar tidak menurunkan kualitas Alat Pelindung Diri (APD) yang dikenakan.

Sumber: republika.co.id

 

Aa Gym Minta Tokoh Jadi Teladan Patuhi Protokol Kesehatan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pendakwah senior sekaligus pendiri Daarut Tauhid, KH Abdullah Gymnastiar (Aa Gym), menyampaikan pentingnya menjaga protokol kesehatan. Beliau pun mengimbau kepada semua elemen, terlebih tokoh, untuk memberikan teladan patuh protokol kesehatan.

“Inilah saatnya kita bahu-membahu, setiap tokoh harus berusaha memberikan yang terbaik minimal keteladanan dan perhatian yang sungguh-sungguh untuk mengingatkan seluruh masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan,” ujarnya, Jumat (4/12).

Beliau mengingatkan seluruh elemen masyarakat di negeri ini jangan sampai lalai menerapkan protokol kesehatan.

Sebab di tengah situasi pandemi dan tren peningkatan penularan yang meningkat, menurutnya, kelalaian menerapkan protokol kesehatan hanya akan memperburuk situasi.

Di sisi lain, ia pun mengingatkan sesungguhnya wabah Covid-19 bisa juga menjadi jalan keberkahan bagi Indonesia.

Asalkan segenap umat dan masyarakatnya mampu bahu-membahu dan bersatu padu untuk berjuang memerangi Covid-19.

“Karena musuh kita yang paling utama saat ini adalah Covid-29,” ujarnya.

sumber: republika.co.id

Pilkada Serentak, Muhammadiyah Minta Masyarakat Jauhi Politik Uang

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Abdul Mu’ti mengimbau masyarakat agar menjauhi politik uang. Imbauan ini disampaikan terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020.

“Saya mengimbau agar masyarakat berpartisipasi aktif dan menggunakan hak pilih sesuai hati nurani, bertanggung jawab, dan menjauhi semua bentuk politik uang,” kata Prof Mu’ti, Sabtu (5/12).

Ia juga mengimbau agar penyelenggara pemilu di semua tingkatan termasuk di tempat pemungutan suara (TPS) agar menunaikan tugas secara profesional, jujur, adil, akuntabel, dan bersih dari segala praktik tercela. Agar bersih dari segala praktik yang dapat merusak kredibilitas penyelenggaraan dan keabsahan pilkada.

“(Mengimbau) semua pasangan calon dan para pendukungnya agar bersikap kesatria, elegan, dan menerima hasil pemilu yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU),” ujarnya.

Prof Mu’ti juga mengimbau agar semua permasalahan diselesaikan sesuai hukum dan peraturan serta menghindari segala bentuk kekerasan. Mengimbau semua pihak mematuhi protokol Covid-19 agar tidak terjadi kerumunan massa dan penularan Covid-19 di arena pilkada, terutama di tempat pemungutan suara.

“Penyelenggara pilkada (diimbau) memastikan semua proses dalam tahapan penyelenggaraan dan alat-alat yang dipergunakan aman dari virus corona dan kemungkinan terjadinya klaster pilkada,” jelasnya.

Sumber: republika.co.id

BI Optimis Ekonomi Indonesia Pulih di Tahun 2021

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Bank Indonesia (BI) optimis pemulihan ekonomi nasional dapat terwujud di tahun 2021. Pemulihan tersebut dapat terjadi asalkan vaksin bisa didistribusikan dan masyarakat tetap disiplin terhadap protokol kesehatan.

Selain itu, pemerintah juga harus melakukan 5 strategi yakni pembukaan sektor produktif dan aman, percepatan stimulus fiskal atau realisasi anggaran, peningkatan kredit dari sisi permintaan dan penawaran, stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial, dan digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya UMKM.

“Pelaksanaan protokol kesehatan harus terus dilakukan dengan disiplin dan terus waspada serta tidak lengah agar tidak muncul pandemi gelombang kedua yang akan merugikan upaya dan pengorbanan yang telah dilakukan,” kata Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Tahun 2020 (03/12/2020).

Pada tahun 2021, ekonomi Indonesia diramalkan akan tumbuh hingga 4,8% hingga 5,8%. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh peningkatan kinerja ekspor, konsumsi swasta dan pemerintah, serta investasi baik dari belanja modal Pemerintah maupun dari masuknya PMA. Selain itu, pertumbuhan juga diprediksi akan terus meningkat, wabilkhusus di wilayah Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

“Stabilitas makroekonomi terjaga dengan inflasi yang akan terkendali sesuai sasaran 3±1% serta nilai tukar Rupiah yang akan bergerak stabil dan berpotensi menguat,” kata Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia menambahkan. Setabilitas eksternal, menurutnya, juga akan tetap terjaga dengan baik dengan surplus neraca pembayaran yang didukung defisit transaksi berjalan yang rendah di sekitar 1,0-2,0% PDB.

Dia menambahkan bahwa stabilitas sistem keuangan juga semakin membaik, dengan rasio permodalan yang tinggi, NPL yang rendah, serta pertumbuhan DPK dan kredit yang masing-masing meningkat ke sekitar 7-9% pada 2021.

Bank central juga mendukung adanya pemulihan ekonomi nasional melalui stimulus kebijakan moneter yang akan dilanjutkan di tahun 2021. Strategi yang akan ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut adalah pertama, stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai fundamental dan mekanisme pasar tetap dijaga. Kedua, suku bunga yang akan tetap rendah, sampai dengan muncul tanda-tanda tekanan inflasi meningkat.

Ketiga, melanjutkan pembelian SBN dari pasar perdana untuk pembiayaan APBN Tahun 2021 sebagai pembeli siaga (non-competitive bidder) dan kebijakan makroprudensial yang juga tetap akan akomodatif pada tahun 2021.

Ke depan, BI akan mengakselerasi implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, mempercepat Pendalaman pasar uang sesuai Blueprint Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2025, mendukung pengembangan ekonomi-keuangan Syariah dan UMKM, dan aktif dalam berbagai forum internasional dari sisi kebijakan internasional.

Sumber: republika.co.id

 

MUI Minta Media Massa Berperan dalam Kemajuan Umat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amany Lubis mengajak media massa di Indonesia untuk semakin berperan dalam pembangunan umat dan bangsa ke arah yang lebih positif.

“Media massa agar ke arah semangat membangun negeri,” katanya dalam “halaqah” dengan pimpinan media massa yang digelar secara virtual, Kamis (3/12).

Hadir secara virtual di antaranya Arief Mujayatno Kepala Redaksi Kesra LKBN ANTARA, Nur Hasan Murtiaji (Wapemred Republika), Erwin Dariyanto (Redaktur Pelaksana detik.com), Jauhari Samalanga (Pemred harianaceh.co.id) dan Suriyanto (Redpel CNN Indonesia), dan Rizal Maulana (Pemred akurat.co).

Insan media tersebut bertukar pikiran mengenai media massa terkini dan berbagai hal terkait MUI. Amany yang juga Rektor UIN Jakarta mengatakan peran media massa sangat penting bagi umat dan bangsa.

Media juga menjadi mitra MUI untuk terus memperkuat nasionalisme dan wawasan keagamaan.

Kemitraan MUI dan media tergolong krusial dalam berbagai bidang. Untuk itu, dia mendorong agar media massa dapat memproduksi berita secara positif. Adapun jika kontennya negatif, maka agar arah pemberitaannya menjadi instrumen untuk memperbaiki keadaan ke arah yang lebih baik.

“Media massa tidak berperan jika hanya menginfokan yang positif. Yang negatif perlu juga tapi untuk memperbaiki bukan memperkeruh suasana,” katanya.

Amany juga mengingatkan perlunya bagi media massa untuk memerangi kabar bohong atau hoaks yang kini mudah ditemui di tengah masyarakat. Dalam memerangi hoaks, MUI akan bersinergi dengan insan media massa.

“Indonesia mau membangun peradaban maka harus bersinergi,” ujar Amany.

Sumber: republika.co.id

Empat Potensi Industri Halal di Indonesia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Indonesia memiliki sejumlah potensi besar yang mendukung industri halalnya menjadi yang terdepan di dunia. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Sukoso menyebut setidaknya ada empat potensi.

Pertama, Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia. Kedua, Indonesia juga merupakan negara dengan jemaah haji dan umrah terbesar. Ketiga, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang besar.

“Dan keempat, posisi kita di area di mana terdapat kebutuhan halal global market sebesar 62% di Asia Pasifik,” terang Sukoso, Kamis (03/12), saat berbicara dalam Webinar Ekonomi dan Keuangan Islam.

Mengangkat tema “Mempersiapkan Standar Halal Menuju Kompetisi Global”, webinar ini diadakan oleh Perkumpulan Urang Banten (PUB).

Dengan potensi tersebut, lanjut Sukoso, maka produk halal Indonesia memiliki peluang terbuka lebarnya captive market atau pangsa pasar yang pasti. Tugas selanjutnya adalah tinggal bagaimana mengambil dan memanfaatkan peluang tersebut dengan berkompetisi sebaik-baiknya.

“Karenanya saya menyambut niat baik PUB dalam mendukung produk halal kita untuk mampu bersaing secara global di acara ini,” kata Sukoso.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PUB dan Presiden Indonesia-Saudi Arabia Business Council (ISABC), Muhammad Hasan Gaido, menyatakan pihaknya mendukung penyelenggaraan JPH dan mendukung program pemerintah dalam memajukan industri halal di tanah air.

“Saat ini Indonesia merupakan konsumen produk halal nomor satu di dunia. Namun ke depan Indonesia akan menjadi halal hub dunia. Dan kita akan menjadi sentra ekonomi syariah dunia. Dan PUB siap mendorong terrealisasiakannya tujuan itu,” ungkap Hasan Gaido.

 

IDI Minta Ibadah Tetap Jaga Jarak dan Terapkan Protokol Kesehatan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pemerintah telah menetapkan libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) akhir tahun nanti selama delapan hari. Meski disarankan tetap di rumah, Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memberikan beberapa tips berlibur aman, termasuk jangan bergabung dalam kerumunan terlalu lama.

“Yang harus amat sangat diupayakan adalah jangan kumpul bersama dengan banyak orang dalam satu ruangan dalam jangka waktu lama,” ujar Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban, Jumat (4/12).

mbauan ini termasuk meminta umat Kristiani yang akan ke gereja saat ibadah Natal jangan terlalu lama berkumpul di ruangan tertutup. Menurutnya satu jam adalah waktu yang paling lama.

Kemudian, dia melanjutkan, saat libur tahun baru 1 Januari 2021 kebetulan bertepatan dengan hari Jumat yang artinya ibadah shalat Jumat digelar. Zubairi meminta para jamaah yang ingin shalat bersama supaya menjaga jarak.

Ia juga meminta ventilasi udara dalam masjid yaitu jendela dan pintu dibuka. Kemudian jamaah diminta tidak memaksa shalat di dalam masjid. Jika penuh, Zubairi meminta, lebih baik shalat dilaksanakan di luar.

Tak hanya mengatur saat ibadah selama periode liburan akhir tahun, Zubairi juga meminta masyarakat yang ingin pergi jalan-jalan selama cuti bersama akhir tahun nanti supaya menerapkan protokol kesehatan. Misalnya menghindari bernyanyi di ruangan tertutup yang memakai pendingin udara (AC). Ia juga meminta masyarakat jangan makan di restoran di dalam ruangan yang menggunakan pendingin udara.

“Cari restoran di luar gedung, karena kadang ada tempat makan yang terbuka tempatnya di teras atau outdoor,” katanya.

Kemudian, Zubairi meminta penyelenggara tempat wisata atau pemerintah melakukan supervisi. Artinya, dia menambahkan, harus ada orang yang memonitor, mengevaluasi dan kemudian membuat pengumuman di mikrofon. Jadi, ada pihak yang mendisiplinkan masyarakat dan menindak tegas kalau terjadi pelanggaran di tempat wisata.

“Tujuannya demi menyelamatkan nyawa manusia. Kalau masyarakat, pemerintah atau penyelenggara tempat wisata tidak melakukannya, kenaikan kasus Covid-19 bisa terlalu cepat,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan kebijakan pengurangan cuti bersama dan libur akhir tahun 2020 yang semula 11 hari menjadi delapan hari. Pada tanggal 28, 29, dan 30 Desember pemerintah memutuskan tidak jadi libur, masyarakat diminta bekerja seperti biasa di tanggal itu.

“Intinya kami sesuai arahan yang memutuskan bahwa libur natal dan tahun baru tetap ada. Adapun liburnya, mulai tanggal 24 sampai 27 adalah libur Natal yang rinciannya 24 adalah cuti bersama Natal, 25 itu hari Natalnya, dan 26 itu Sabtu, 27 adalah hari Ahad, kemudian 28 hingga 30 tidak libur tetapi tetap kerja biasa,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam konferensi pers virtual usai rapat tingkat menteri (RTM) Tindak Lanjut Arahan Presiden Terkait Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2020, Selasa (1/12) petang.

Sumber: republika.co.id

TARC Minta Polisi Adil Usut Dugaan Penistaan Agama Cabup Sukhoarjo Entik Suryani

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO(Jurnalislam.com)- Ketua Tim Advokasi Reaksi Cepat (TARC) Dr Muhammad Taufik menegaskan bahwa perkataan calon Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang menyinggung soal ‘Jilbab’ telah memenuhi unsur penistaan agama dalam KUHP pasal156a.

Dr Taufik juga menyinggung soal laporan dari Aliansi Penistaan dan Diskriminasi (Aspirasi) yang ditolak oleh aparat kepolisian karena dinilai permasalahan tersebut kewenangan Bawaslu.

“Hal yang perlu diketahui adalah, terkait dengan penistaan agama tidak termasuk dalam tindak pidana pemilu. Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018, tentang tata cara penyelesaian tindak pidana pemilihan dan pemelihan umum,” ujarnya.

“Tindak pidana pemilihan umum yang selanjutnya disebut tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” sambungnya.

 

Untuk itu, ia mendesak aparat kepolisian untuk bisa bersikap adil dan transparan terhadap kasus yang menimpa Calon Bupati Sukoharjo dari Partai PDIP tersebut.

“Dia itu bukan apa apa, bukan siapa siapa hanya ibu rumah tangga yang sekarang posisinya nyalon, jadi jangan beralasan dia calon bupati, ndak ada itu. Calon bupati itu tidak kebal hukum,” pungkasnya

Dugaan UU ITE, Maaher At-Thuwailibi Resmi Ditahan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Tersangka kasus ujaran kebencian melalui media sosial, Soni Eranata (28) alias Maaher At-Thuwailibi, ditahan di Rutan Bareskrim Polri, usai menjalani pemeriksaan selama 1×24 jam pasca dia ditangkap penyidik. Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan.

“Ya (ditahan),” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (4/12).

Sebelumnya, Soni ditangkap penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri di kediamannya di Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah sereal, Kota Bogor, Jawa Barat, pada Kamis pukul 04.00 WIB pagi. Soni pun langsung ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam penangkapan tersangka, penyidik menyita sejumlah barang bukti yakni tiga ponsel pintar, satu tablet merek Samsung dan sebuah KTP atas nama Soni Eranata. Tersangka ditangkap untuk menindaklanjuti adanya laporan polisi bernomor LP/B/0677/XI/2020/Bareskrim tertanggal 27 November 2020.

Dalam kasusnya, tersangka Soni diduga melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sumber: republika.co.id