Gurihnya Dana Bansos

Oleh: Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

 

Anggaran bansos per paket seharga 300 ribu rupiah. Ini angka resminya. Untuk apa saja?

Beras 10 kg harga Rp. 129.390 (Rp. 12.939/kg). Minyak goreng 2 liter harga Rp. 27.800 (Rp.13.900/lt). Sarden 9 kaleng harga Rp. 71.550 (Rp. 7.950/kaleng)
Mie instan 12 bungkus harga Rp. 34.260 (2.855/bks). Sambel kecap harga Rp. 7.000. Goodiebag Rp. 15.000. Keuntungan rekanan Rp. 15.000.

Total: Rp. 299.990 (Genapin jadi Rp. 300.000).

Coba anda lihat harga barang-barang itu di super market, mini market, agen, atau warung biasa. Jauh lebih murah. Apalagi kalau belinya glosiran. Murah banget! Kenapa untuk bansos lebih mahal? Satu alasan: buat bagi-bagi! Untuk bisa berbagi, harus ada selisih. Makin besar selisihnya, makin banyak dapat bagian.

Caranya? Pertama, dimark up harganya. Otak atik cocok, sikat! Kedua, volume barang dikurangi. Dengan cara ini, selisih jadi besar, dan bagi-baginya jadi makin besar. Ini lagu lama bro! Lagu Korupsi!

Coba cek ke penerima bantuan. Kadang berasnya bulukan, kadang 5kg, sarden dan mie instan cuma 5 biji. Kasus seperti ini, kabarnya banyak sekali ditemukan di masyarakat penerima bantuan. Anda bisa cek lapangan. Dari selisih harga saja, sudah untung besar. Kok masih gak puas? Barang dikurangi pula.

Taksiran harga beras 10 kg Rp. 82.000. Minyak goreng 2 liter Rp. 25.000. Sarden 9 kaleng Rp. 22.500. 12 mie instan Rp. 7.200. Sambel kecap Rp. 4.100. Goodie bag Rp. 9.000.

Jadi totalnya Rp. 149.000

Dengan begitu, ada selisih sekitar Rp. 150.000. Kemana saja selisih ini?

Beberapa sumber mengatakan bahwa Rp. 25.000 untuk rekanan. Rp. 25.000 untuk oknum-oknum di kemensos. Yang Rp.100.000 kemana? Ini tugas KPK menelusuri aliran dana Rp.100.000 itu? Adakah dana itu nyasar ke partai dan ke lingkaran istana?

Dengan skema seperti ini, para pengusaha berebut. 1 SPK (Surat Perintah Kerja) minimal dapat 200.000 paket. Silahkan kalikan keuntungan dan bagi-baginya. Gede banget! Itu 1 SPK. Kalau sekian SPK?

Karena itu, para pengusaha gak segan keluarin uang di muka untuk si A, si B, si C, sampai si Z. Bagi-bagi di awal. Uang pelicin!

Bansos jelas dikorup, telanjang mata dan terang-terangan. Gak perlu kepandaian KPK untuk mengungkap ini, karena jenis korupsinya sangat transparan. Dan praktek ini terjadi sejak dari awal. Jadi gosip di warung kopi dan cafe-cafe. Kenapa perampok uang negara ini terkesan dibiarkan?

Anda jangan berpikir KPK hebat telah menangkap Mensos Juliari Batubara. Tidak! Kalau lihat kasus ini dari awal, KPK justru dianggap telat. Mestinya nangkap dari awal. Katanya UU KPK yang baru lebih berorientasi pada pencegahan? Ini harus dibuktikan.

Tugas KPK adalah
membongkar kasus ini seakar-akarnya. Juliari Batubara tidak sendiri. Korupsi uang gede, kecil kemungkinan sendirian. Pasti berjama’ah. Lalu, siapa anggota jama’ahnya?

KPK harus kejar siapa saja yang terlibat. Semua rekanan harus diusut. Tanpa terkecuali. Jangan pakai random sampling. Ini bukan survei!

Penyedia kantongnya harus juga diinvestigasi. Dalam hal ini adalah PT. Sritex. Plus siapa yang merekomendasikan PT. Sritex jadi rekanan mensos. Adakah uang gratifikasi yang mengalir ke orang itu. Gak usah pedulikan siapa dan anak siapa dia. Kalau terlibat, usut!

Semua pihak ketiga yang menjadi mediator dan ikut menikmati bagi-bagi dana bansos juga harus diusut. Jangan berhenti di Juliari Batubara saja. Bawahan, bahkan partai asal Juliari Batubara, semua harus ditelusuri terkait aliran dana bansos ini.

Kasus ini mesti dituntaskan. Adakah kemauan KPK untuk menuntaskan kasus bansos ini sebagai tanda bahwa KPK masih ada dan sudah siuman dari tidur panjangnya? Kita tunggu

MUI Minta Indonesia Tolak Normalisasi Israel

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah secara tegas menolak upaya normalisasi dengan Israel.

MUI mengatakan desakan agar Pemerintah Indonesia segera membuka hubungan diplomatik dengan Israel saat ini berhembus kencang.

Hal tersebut disuarakan oleh negara tertentu dengan iming-iming imbalan masuknya investasi ekonomi di Indonesia.

“Pemerintah Indonesia secara resmi tidak bergeming dengan desakan tersebut dan tetap berpegang pada garis politik bebas dan aktif sesuai amanat Pembukaan UUD 1945,” ungkap Ketua Umum MUI Miftachul Akhyar dalam tausiyah akhir tahun pada Kamis (24/12/2020).

Namun demikian, kata Miftachul Akhyar, masih ada beberapa pejabat Pemerintah yang terus berupaya agar normalisasi dengan Israel dapat terlaksana.

Oleh karena itu, MUI meminta agar Indonesia tetap berpegang teguh pada UUD 1945 yang menolak penjajahan.

“Dewan Pimpinan MUI mendorong pemerintah agar tetap berpegang pada amanat konstitusi dan lebih tegas menyuarakan di dunia internasional tentang posisi bangsa Indonesia yang mendukung perjuangan bangsa Palestina dalam mendapatkan hak kemerdekaannya,” ucap Miftachul Akhyar.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia tidak mau merespon pemberitaan yang menyebut Amerika Serikat akan memberi bantuan miliaran dolar kepada Indonesia jika mau bergabung dengan negara-negara yang menormalisasi hubungan dengan Israel.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah mengatakan sikap Indonesia sangat jelas seperti yang disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi.

Retno, kata Teuku Faizasyah, menegaskan hingga kini Indonesia tidak berniat untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Selain itu, dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina berdasarkan solusi dua negara dan parameter internasional yang telah disepakati secara konsisten akan tetap dijalankan.

“Tidak ada urgensi untuk menanggapi artikel tersebut,” kata Faizasyah kepada Anadolu Agency melalui pesan singkat.

Sebelumnya, seorang pejabat tinggi pemerintahan Trump, Adam Boehler dan CEO US International Development Finance (DFC) mengatakan Indonesia akan mendapatkan bantuan pembangunan senilai 2 miliar dollar AS atau setara Rp28 triliun jika mengakui Israel secara terbuka.

Boehler mengatakan bahwa RI akan mendapat bantuan tersebut jika mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

“Kami sedang membicarakannya dengan mereka (Indonesia),” kata Boehler kepada Bloomberg di Yerusalem.

Sejauh ini, Israel telah membuka hubungan diplomatik dengan beberapa negara Arab seperti Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko.

MUI Gelar Pengukuhan Pengurus Harian dan Dewan Pertimbangan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Majelis Ulama Indonesia hari ini menyelenggarakan Pengukuhan Pengurus Harian dan Dewan Pertimbangan secara lengkap.

Hal ini dilakukan karena sesuai dengan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga (PD/PRT), jajaran pengurus MUI harus sudah dikukuhkan maksimal satu bulan pasca Pimpinan Harian MUI terpilih.

Pimpinan Haran MUI dan Dewan Pertimbangan MUI sendiri terbentuk pada 26 November 2020 di hari terakhir Munas, maka maksimal pada 26 Desember 2020, nama-nama pengurus MUI secara lengkap sudah harus dikukuhkan.

“Alhamdulillah tsumma innaa lillah, kita hari ini resmi menjadi bagian kepemimpinan MUI masa khidmat 2020-2025. amanat yang besar ini, amanat yang karena itu tentu kita semua hadir, semua yang tersusun namanya tadi dibacakan, adalah perwakilan dari berbagai ormas Islam yang ada di MUI. Tentu mereka kader terbaik yang diharapkan menghasilkan produk terbaik, bukan hanya bermaslahat dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia, namun juga bagi dunia,” ungkap Kiai Miftach saat memberikan sambutan sebelum membacakan ikrar pengurus MUI, Kamis (24/12) di Hotel Sultan, Jakarta.

Pengukuhan pengurus dipimpin langsung oleh Ketua Umum MUI KH. Miftachul Akhyar. Beliau mengukuhkan dengan memimpin ikrar  yang kemudian diikuti oleh para hadirin baik itu yang hadir di lokasi maupun melalui zoom.

Sebelum membacakan ikrar tersebut, Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan menyampaikan nama-nama yang menjadi pengurus MUI Pusat. Nama-nama pengurus yang dibacakan tersebut terdiri dari Komisi Fatwa, Komisi Ukhuwah Islamiyah, Komisi Dakwah, Komisi Pendidikan dan Kaderisasi, Komisi Pengkajian dan Penelitian, Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga, Komisi Informasi dan Komunikasi, Komisi Kerukunan antar Umat Bergama, Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional.

Pengurus MUI rata-rata merupakan perwakilan dari ormas Islam. Ini tidak lepas dari peran MUI sebagai tenda besar umat Islam. MUI juga menjadi wadah musyawarah ormas Islam yang jumlahnya mencapai 70-an di Indonesia.

Peserta yang hadir di lokasi, sekitar 120 orang terdiri dari Dewan Pimpinan Harian MUI Pusat seperti Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua Bidang, dan Wakil Sekretaris Bidang, Ketua dan Sekretaris Komisi di MUI, serta perwakilan Pimpinan Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI. Ketua Dewan Pertimbangan MUI KH. Ma’ruf Amin menyampaikan sambutan melalui Zoom. Peserta melalui Zoom sekitar 250 orang.

Selain itu, hadir juga dalam kegiatan tersebut Menteri Agama  Yaqut Cholil Qoumas dan Wakil Menteri Agama Buya Zainut Tauhid Sa’adi.

Sebelum memasuki ruang acara di Hotel Sultan, masing-masing peserta diwajibkan melakukan tes antigen terlebih dahulu. Peserta yang dinyatakan reaktif, maka tidak boleh mengikuti acara.

Menag Yaqut Puji MUI: Khadimul Ummah wa Shadiqul Hukumah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)—Menteri Agama RI yang baru terpilih KH Yaqut Cholil Qoumas meYaqut Puji MUI: Khadimul Ummah wa Shadiqul Hukumahnyatakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mampu menjadi representasi hubungan harmonis antara pemerintah dan ulama.

Hal itu disampaikannya saat pengukuhan Pimpinan dan Pengurus Harian MUI Pusat periode 2020-2025, di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Kamis (24/12).

Yaqut atau yang sering disapa Gus Yaqut menilai, dalam konteks kekinian, tugas itu ternyata belum selesai. Harmoni dalam keragaman bangsa sering menjumpai tantangan yang tak kecil. Beberapa kali kita hampir menyaksikan harmoni itu dirobek-robek.

“Kita pernah lebih suka bertengkar daripada berkelakar, lebih suka memaki daripada memberi solusi, lebih suka berbeda ketimbang bersama,” kata dia.

Dalam konteks inilah, Gus Yaqut berharap peran MUI yang lebih luas dan tegas dalam mengawal kerukunan.

“Kita percaya sosok-sosok di dalam MUI adalah para ulama terpilih yang tidak diragukan lagi komitmen kebangsaannya. Kita percaya MUI merupakan khadimul ummah wa shadiqul hukumah,” imbuhnya.

Menag menambahkan, Kementerian Agama akan terus membuka kemitraan seluas-luasnya bersama MUI dalam membangun dan menjaga harmoni kerukunan itu.

“Kami telah menyiapkan beragam program pembangunan di bidang agama. Tentu kami tidak dapat menjalankannya sendirian,” paparnya.

 

 

Wantim MUI: Perbedaan Furuiyah Ditoleransi, Perbedaan Pokok Diamputasi!

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pengukuhan dan Taaruf Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) Periode 2020-2025 dilaksanakan hari ini, Kamis (24/12). Agenda pengukuhan ini dilakukan melalui offline bertempat di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, dan juga siaran online melalui Zoom dan streaming Youtube.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Prof. Dr. KH. Maruf Amin, dalam sambutannya ia menjelaskan mengenai hal-hal penting yang menjadi tugas terbesar MUI kedepan.

Ia berpesan agar seluruh pengurus MUI tetap memegang teguh hal-hal yang menjadi visi misi MUI dan terus bekerjasama dalam kekompakan meski terdiri dari berbagai latar belakang ormas Islam yang berbeda.

“Walaupun kebenaran MUI terdiri dari berbagai ormas Islam yang berbeda latar belakangnya, namun pengurus MUI harus memiliki kekompakan dalam setiap langkah yang diambil,” ungkapnya.

Ia berkaca kepada keputusan-keputusan atau fatwa-fatwa yang selama ini telah ditetapkan oleh MUI selalu bulat. I

Ini mencerminkan bahwa pengurus MUI harus selalu memiliki kesamaan cara pandang atau berpikir yang sesuai dengan landasan berpikir MUI, tanpa adanya perbedaan pendapat yang sifatnya strategis.

“Sesuai dengan prinsip yang kita anut perbedaan itu harus di tolerir tetapi dalam hal-hal yang sifatnya furuiyyah, namun dalam hal-hal yang sifatnya pokok dan strategis harus satu pandangan. Oleh Karena itu tidak boleh ada keegoisan kelompok, atau inhiraf tidak boleh ditoleransi atau bahkan diamputasi.” jelasnya.

Ia juga menyampaikan fungsi terbesar MUI menurutnya adalah ‘Kalimatun Sawa’ yakni mampu menjadi titik temu dari beragam perbedaan di antara ormas dan kelembagaan Islam di Indonesia, lalu mempersatukannya dalam mozaik kebersamaan sehingga bisa menjadi sebuah kekuatan untuk mewujudkan tanggungjawab MUI dalam melakukan khidmah.

Maka dari itu dalam perannya sebagai Shadiqul Ummah, MUI harus melayani umat dan memenuhi harapan serta aspirasi masyarakat.

Sedangkan dalam perannya sebagai Shadiqul hukumah, MUI harus mampu bekerjasama dengan pemerintah sebagai mitra dalam rangka mendukung pembangunan nasional untuk mensejahterakan rakyat sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

“Bermitra dengan pemerintah merupakan suatu keniscayaan, karena kebanyakan dari yang telah dilakukan oleh MUI adalah bagian dari pelaksanaan Undang-Undang seperti jaminan produk halal, ekonomi syariah, dsb,”ungkap dia.

Menag: MUI Wajah Santun Keberagaman, Representasi Relasi Ulama-Umara

Redaktur: Mazaya

AKARTA(Jurnalislam.com)—Menteri Agama RI yang baru terpilih KH Yaqut Cholil Qoumas menyatakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mampu menjadi representasi hubungan harmonis antara pemerintah dan ulama.

Hal itu disampaikannya saat pengukuhan Pimpinan dan Pengurus Harian MUI Pusat periode 2020-2025, di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Kamis (24/12).

“Izinkan saya atas nama keluarga besar Kementerian Agama mengucapkan selamat atas terpilihnya jajaran kepengurusan Dewan Pimpinan MUI Periode 2020-2025. MUI adalah bagian dari wajah keberagamaan masyarakat Indonesia yang sangat santun. MUI menjadi representasi dari relasi ulama dan umara yang saling menghormati dan mengisi,” ujar Gus Yaqut, begitu akrab disapa.

Gus Yaqut menyampaikan, ada banyak momen ketika ulama dan umara saling mengisi, saling mengoreksi, bahkan saling berbagi peran.

Suasana seperti ini, menurut dia, harus terus dijaga. Dengan begitu, maka keberlangsungan pembangunan nasional dan peningkatan kualitas kehidupan umat beragama tetap berlangsung. Tanpa terbangunya kulitas kehidupan beragama, pembangunan tidak dapat terus dilakukan.

Keberagaman yang rukun, damai, dan sejehtera, tutur dia, merupakan faktor penting tercapainya pembangunan nasional. Selain sumber daya alam yang melimpah ruah, Indonesia memiliki kekayaan lain dalam bentuk keragaman.

Tidak seperti sumberdaya alam yang langsung dimiliki sejak lahir, keberagaman Indonesia  yang harmonis diraih melalui perjuangan beratus-ratus tahun. Sejak lama, Indonesia jatuh bangun merumuskan konsep konsensus kebangsaan terbaik.

PP Muhammadiyah Segera Terbitkan Aturan Dana Amal Usahanya yang Disimpan di Bank Syariah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)--Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan surat edaran no 31/per/i.0/A/2020 terkait penyikapan recana pemerintah menggabungkan bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak kepada pimpinan amal usaha Muhammadiyah dan pimpinan Persyarikatan di semua tingkat hendaknya mengikuti kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

“Dalam waktu dekat, Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan menerbitkan petunjuk teknis yang terkait dengan dana amal usaha dan Persyarikatan yang disimpan di tiga bank syariah pemerintah dan penempatan dana setelah BSI mulai beroperasi,” kata Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam keterangan tertulis yang diterima Jurnalislam.com, Selasa (23/12/2020).

Menurut Haedar, pandangan terkait BSI tidak ada kaitan dengan signifikansi dana pihak manapun yang disimpan di Bank Syariah tersebut.

“Tetapi menyangkut tuntutan akuntabilitas publik terhadap BSI sebagai badan usaha milik negara yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagaimana perintah Undang-undang,” pungkasnya.

Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti Tolak Tawaran Wamen Kabinet Jokowi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, memutuskan mundur dari tawaran posisi Wakil Menteri di Kabinet Indonesia Maju. Menurutnya, keputusan itu muncul setelah melalui berbagai pertimbangan.

“Saya putuskan untuk tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju di jabatan wakil menteri,” ujarnya di akun Twitternya, setelah meminta izin, Rabu (23/12).

Ia mengaku, alasan mundur dari Kabinet yang sudah mencantumkan namanya itu adalah rasa ketidakmampuan pribadi. Ia merasa tanggung jawab yang diemban sangatlah berat.

“Saya bukanlah figur yang tepat untuk amanah tersebut,’’ tuturnya.

Mu’ti mengaku, awalnya memang sempat dihubungi oleh Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Dalam komunikasi itu, ia menyatakan bersedia bergabung di Kabinet Indonesia Maju jika diberi amanah. Tetapi, lanjutnya, setelah mengukur kemampuan diri pribadi, ia berubah pikiran.

“Semoga ini adalah pilihan yang terbaik.’’ tutupnya.

Sebelumnya, dalam undangan yang tersebar, ada 14 nama untuk Calon Menteri, Wakil Menteri serta Calon Kepala BNN hingga Calon Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Dari 14 nama itu, Abdul Mu’ti merupakan salah satu nama yang digadang-gadang menjadi Calon Wakil Menteri di Reshuffle Kabinet Indonesia Maju kali ini.

Berikut adalah daftar calon menteri dan wakil menteri yang akan diundang dan dilantik hari ini (sebelum Mu’ti mundur)
1. Tri Rismaharini sebagai Calon Menteri Kabinet Indonesia Maju
2. Sakti Wahyu Trenggono sebagai Calon Menteri Kabinet Indonesia Maju
3. Yaqut Cholil Qoumas sebagai Calon Menteri Kabinet Indonesia Maju
4. Budi Gunadi Sadiqin sebagai Calon Menteri Kabinet Indonesia Maju
5. Muhammad Luthfi sebagai Calon Menteri Kabinet Indonesia Maju
6. Sandiaga Salahudin Uni sebagai Calon Menteri Kabinet Indonesia Maju
7. Letjen TNI Muhammad Herindra sebagai Calon Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju
8. Edward Komar Syarif sebagai Calon Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju
9. Abdul Mu’ti sebagai Calon Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju
10. Dante Saksono Harbuwono sebagai Calon Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju
11. Harfiq Hasnul Qolbi sebagai Calon Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju
12. Pahala Nugraha Mansyuri sebagai Calon Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju
13. Irjen Pol Petrus Reinhard Golose sebagai Calon Kepala Badan Narkotika Nasional
14. Hartono Prawiraatmadja Sebagai Calon Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove

Haedar:  Bila Umat Islam Kuat, Bangsa Indonesia Juga Kuat dan Maju

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan surat edaran no 31/per/i.0/A/2020 terkait penyikapan recana pemerintah menggabungkan bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

PP Muhammadiyah menilai penggabungan tiga bank syariah yang dikelola pemerintah merupakan kebijakan dan kewenangan penuh pemerintah yang diambil berdasarkan pengkajian yang komprehensif dan mendalam.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menilai merger bank syariah harus mampu memperkuat UMKM.

“BSI sesuai wataknya sebagai bank syariah sangat tepat apabila mendeklarasikan diri sebagai bank yang fokus kepada UMKM untuk percepatan perwujudan keadilan sosialekonomi secara lebih progresif di negeri ini,” kata Haedar Nashir dalam keterangan tertulis yang diterima Jurnalislam.com, Selasa (23/12/2020).

BSI yang berlabelkan syariah secara khusus, tambahnya, penting menaruh perhatian, pemihakan, dan kebijakan imperatif pada program penguatan dan pemberdayaan ekonomi umat Islam yang sampai saat ini masih lemah secara ekonomi.

“Kebijakan khusus tersebut sebagai perwujudan dari keadilan distributif dalam bingkai aktualisasi persatuan Indonesia. Bila umat Islam kuat maka bangsa Indonesia pun akan menjadi kuat dan maju,” pungkasnya.

Jokowi Lantik 6 Menteri dan 5 Wamen

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik enam menteri baru dan lima wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan 2019-2024 di Istana Negara, Rabu (23/12) pagi. Pelantikan diselenggarakan pada pukul 09:30 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Para menteri dan wakil menteri yang dilantik ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2020 tentang pengisian dan penggantian beberapa menteri negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 serta Keputusan Presiden Nomor 76/M Tahun 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan wakil menteri negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju.

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara RI Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Jokowi saat pengambilan sumpah jabatan yang kemudian diikuti oleh para menteri dan wakil menteri.

Usai pelantikan, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin memberikan ucapan selamat diikuti oleh para pejabat lainnya. Pelantikan sejumlah menteri dan wakil menteri ini turut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy.

Berikut keenam menteri baru.

  1. Yaqut Cholil Qoumas menjabat sebagai Menteri Agama
  2. Budi Gunadi Sadikin menjabat sebagai Menteri Kesehatan
  3. Tri Rismaharini menjabat sebagai Menteri Sosial
  4. Muhammad Lutfi menjabat sebagai Menteri Perdagangan
  5. Sakti Wahyu Trenggono menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan
  6. Sandiaga Salahuddin Uno menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Ini lima wakil menteri yang dilantik hari ini.

  1. Letjen TNI Muhammad Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan
  2. Edward Komar Syarif Hiariez sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM
  3. Dante Saksono Harbuwono sebagai Wakil Menteri Kesehatan
  4. Harfiq Hasnul Qolbi sebagai Wakil Menteri Pertanian
  5. Pahala Nugraha Mansyuri sebagai Wakil Menteri BUMN

Sumber: republika.co.id