KABUL (jurnalislam.com)– Di antara gang-gang sempit dan halaman-halaman tenang di ibu kota Kabul, pemandangan anak-anak laki-laki mengenakan kopiah putih dan tunik tengah melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur’an menjadi simbol kebangkitan pendidikan berbasis agama di Afghanistan. Jaringan madrasah yang terus berkembang kini memainkan peran penting dalam memperkuat sistem pendidikan nasional yang tengah berbenah.

Meskipun sekolah-sekolah negeri masih beroperasi, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan dampak konflik jangka panjang telah mendorong banyak keluarga untuk mencari alternatif. Madrasah hadir sebagai solusi, menawarkan pendidikan yang terstruktur dan berlandaskan nilai-nilai Islam, serta lingkungan belajar yang disiplin dan kondusif.

Pertumbuhan jumlah siswa di madrasah menunjukkan kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat. Di wilayah utara Kabul, sebuah madrasah yang lima tahun lalu hanya memiliki 35 murid, kini telah menampung lebih dari 160 siswa mencerminkan semangat tinggi masyarakat dalam menyekolahkan anak-anak mereka.

Selain fokus pada hafalan Al-Qur’an, fikih, dan bahasa Arab, beberapa madrasah juga mulai mengintegrasikan pelajaran umum seperti matematika dan bahasa Inggris. Langkah ini menjadi jembatan penting untuk memperluas cakrawala para siswa dan menyiapkan mereka menghadapi tantangan masa depan.

Bagi anak perempuan, madrasah juga membuka harapan baru di tengah keterbatasan akses terhadap pendidikan menengah. Meski tantangan masih ada, banyak lembaga berupaya membuka ruang lebih luas bagi anak perempuan untuk terus belajar, menjadikan madrasah sebagai salah satu jalur pendidikan yang tetap tersedia bagi mereka.

Kendati berbagai pandangan mewarnai perkembangan madrasah, tidak bisa dimungkiri bahwa lembaga-lembaga ini kini memikul peran strategis dalam mencerdaskan generasi muda Afghanistan, menjaga nilai-nilai luhur, dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera 

MOSKOW (jurnalislam.com)– Pemerintah Rusia dan Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan prinsip untuk menggelar pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Donald Trump dalam beberapa hari mendatang. Hal ini disampaikan oleh ajudan Presiden Putin, Yuri Ushakov, pada Kamis (7/8/2025).

“Atas usulan dari pihak Amerika, telah dicapai kesepakatan prinsip untuk mengadakan pertemuan bilateral tingkat tinggi dalam waktu dekat,” kata Ushakov kepada wartawan di Moskow.

Ia menambahkan bahwa kedua pihak telah mulai mempersiapkan pertemuan tersebut.

“Secara prinsip, kami juga telah sepakat mengenai lokasi perundingan. Rincian selengkapnya akan diumumkan kemudian,” ujarnya.

Pernyataan Ushakov muncul setelah Donald Trump pada Rabu (6/8) menyatakan bahwa ada “kemungkinan besar” ia akan segera bertemu dengan Presiden Putin.

Sebelumnya dalam pekan ini, Utusan Khusus AS Steve Witkoff dilaporkan bertemu dengan Presiden Putin di Moskow. Pertemuan itu berlangsung hanya dua hari sebelum batas waktu 10 hari yang ditetapkan Trump agar Rusia menyetujui gencatan senjata dengan Ukraina, yang jatuh pada hari Jumat (9/8).

Jika terlaksana, pertemuan tersebut akan menjadi pertemuan langsung pertama antara Presiden Rusia dan Presiden AS yang sedang menjabat sejak pertemuan antara Putin dan Presiden Joe Biden di Jenewa pada Juni 2021. (Bahry)

Sumber: AA

LJUBLJANA (jurnalislam.com)– Pemerintah Slovenia pada Rabu (6/8/2025) mengumumkan larangan impor barang yang berasal dari permukiman ilegal Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Langkah ini disebut sebagai tindakan simbolis yang ditujukan untuk meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Israel atas perang yang berlangsung di Jalur Gaza.

Dalam pernyataannya, pemerintah Slovenia menegaskan bahwa tindakan Israel merupakan “pelanggaran serius dan berulang terhadap hukum humaniter internasional”.

“Slovenia tidak dapat dan tidak boleh menjadi bagian dari rantai pasokan yang memungkinkan atau mengabaikan pelanggaran tersebut,” tulis pemerintah, merujuk pada pembangunan permukiman ilegal, perampasan tanah, dan penggusuran paksa warga Palestina.

Langkah ini, menurut pemerintah, merupakan respons yang jelas terhadap kebijakan Israel yang dinilai merusak prospek perdamaian abadi dan menghalangi solusi dua negara. Meski bersifat simbolis, Menteri Luar Negeri Slovenia, Tanja Fajon, menyebut keputusan ini sebagai respons yang diperlukan atas krisis kemanusiaan dan keamanan yang tengah berlangsung di Gaza.

Larangan ini diumumkan hanya beberapa hari setelah Slovenia menjadi negara anggota Uni Eropa pertama yang memberlakukan embargo senjata secara menyeluruh terhadap Israel.

Pemerintah juga menyatakan sedang meninjau potensi larangan ekspor dari Slovenia yang ditujukan untuk permukiman ilegal Israel, dan akan menetapkan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan hasil peninjauan tersebut.

Menurut kantor berita STA, mengutip data pemerintah dari Januari lalu, Slovenia tidak mengimpor barang apa pun dari permukiman Israel pada tahun 2022 maupun 2024.

Sebelumnya, pada awal Juli 2024, Slovenia juga melarang dua menteri sayap kanan Israel untuk memasuki wilayahnya. Keduanya dinyatakan sebagai persona non grata karena dianggap menghasut kekerasan ekstrem dan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia warga Palestina melalui pernyataan-pernyataan yang dinilai bersifat genosida.

Pada Juni 2024, parlemen Slovenia juga telah mengesahkan dekrit pengakuan terhadap negara Palestina. Keputusan ini mengikuti langkah serupa dari Irlandia, Norwegia, dan Spanyol, yang disampaikan sebagai bentuk protes atas pengeboman intensif Israel di Gaza pascaserangan Hamas pada 7 Oktober 2023. (Bahry)

Sumber: TNA

TEHERAN (jurnalislam.com)— Otoritas Iran mengeksekusi seorang pria yang dihukum karena menjadi mata-mata untuk Israel dan membocorkan informasi tentang seorang ilmuwan nuklir yang tewas dalam konflik 12 hari dengan Israel pada Juni lalu. Informasi tersebut disampaikan oleh pengadilan Iran pada Rabu (6/8/2025).

Menurut laporan Mizan Online situs resmi milik lembaga peradilan Iran terpidana bernama Roozbeh Vadi dieksekusi dengan cara digantung setelah melewati proses hukum dan vonisnya dikukuhkan oleh Mahkamah Agung.

“Roozbeh Vadi… dieksekusi setelah proses peradilan dan konfirmasi hukuman oleh Mahkamah Agung,” demikian pernyataan Mizan. Ia disebut telah membocorkan informasi terkait seorang ilmuwan nuklir yang terbunuh dalam serangan militer Israel baru-baru ini.

Laporan tersebut tidak merinci waktu penangkapan atau proses pengadilan secara spesifik. Namun, disebutkan bahwa Vadi bekerja di salah satu “organisasi kunci dan sensitif” Iran dan memiliki akses terhadap informasi penting. Ia diyakini direkrut secara daring oleh badan intelijen Israel, Mossad, untuk menyebarkan informasi rahasia.

Eksekusi ini terjadi setelah gelombang serangan besar-besaran Israel terhadap Iran pada pertengahan Juni lalu. Serangan udara tersebut, yang diklaim sebagai yang terbesar dalam sejarah konflik keduanya, menargetkan berbagai lokasi militer dan infrastruktur strategis, termasuk situs pengayaan uranium, pangkalan militer, dan permukiman sipil.

Setidaknya selusin ilmuwan nuklir, sejumlah komandan militer senior, dan ratusan orang lainnya dilaporkan tewas dalam serangan itu, menurut media lokal Iran. Serangan tersebut mendorong Iran untuk membalas dengan menembakkan ratusan rudal ke wilayah Israel, yang menewaskan sedikitnya 29 orang dan melukai lebih dari 3.000 lainnya.

Amerika Serikat juga dilaporkan ikut terlibat dengan menghantam tiga lokasi nuklir Iran selama konflik berlangsung. Gencatan senjata akhirnya tercapai setelah dimediasi oleh Washington.

𝗣𝗲𝗻𝗮𝗻𝗴𝗸𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗘𝗸𝘀𝗲𝗸𝘂𝘀𝗶 𝗠𝗮𝘁𝗮-𝗠𝗮𝘁𝗮

Pemerintah Iran sebelumnya telah berjanji akan mengambil tindakan hukum tegas terhadap siapa pun yang terlibat dalam kerja sama dengan Israel. Sejak perang berakhir, sejumlah orang telah ditangkap dengan tuduhan menjadi mata-mata Mossad, dan beberapa di antaranya telah dieksekusi.

Israel sendiri mengklaim keberhasilan operasi intelijen di dalam wilayah Iran, termasuk infiltrasi jaringan internal dan pengoperasian drone dari dalam negeri tersebut. Pemerintah Israel menyebut operasi itu penting untuk mencegah “ancaman nyata” dari Iran yang berencana menghancurkan negara Yahudi tersebut.

Iran kini menghadapi ketegangan dalam negeri pascaperang, dengan pemerintah memperketat pengawasan terhadap pembangkang, tokoh oposisi, dan siapa pun yang dicurigai berhubungan dengan intelijen asing. (Bahry)

Sumber: TOI

MOSKOW (jurnalislam.com)– Kapal-kapal angkatan laut Rusia dan Tiongkok berencana menggelar patroli gabungan di kawasan Asia-Pasifik dalam waktu dekat. Langkah ini diumumkan setelah kedua negara menyelesaikan latihan militer bersama di Laut Jepang, demikian dilaporkan kantor berita Rusia, Interfax, pada Rabu (6/8/2025).

Mengutip keterangan dari Dinas Penerangan Armada Pasifik Rusia, Interfax menyatakan bahwa satuan kapal dari Angkatan Laut Rusia dan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) Tiongkok akan membentuk gugus tugas gabungan untuk melaksanakan misi patroli di kawasan tersebut.

“Setelah pengisian ulang logistik oleh kapal pendukung, awak Angkatan Laut Rusia dan Angkatan Laut Tiongkok akan membentuk detasemen baru guna menjalankan misi patroli gabungan di kawasan Asia-Pasifik,” ujar pernyataan tersebut.

𝗥𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀 𝗮𝘁𝗮𝘀 𝗠𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴𝗸𝗮𝘁𝗻𝘆𝗮 𝗔𝗸𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗠𝗶𝗹𝗶𝘁𝗲𝗿 𝗔𝗦

Rusia dan Tiongkok disebut-sebut mempererat kerja sama militer sebagai respons terhadap meningkatnya kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik. Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia, Valery Gerasimov, pada tahun 2022 menyebut kerja sama ini sebagai bagian dari upaya Moskow mengimbangi ekspansi kekuatan militer AS dan sekutunya di kawasan tersebut.

Kedua negara telah rutin melakukan patroli udara gabungan sejak tahun 2019, yang juga dilaksanakan di kawasan Asia-Pasifik.

Patroli gabungan ini diumumkan setelah Rusia dan Tiongkok menggelar latihan angkatan laut bersama selama lima hari di Laut Jepang. Latihan tersebut difokuskan pada operasi anti-kapal selam dan pertahanan udara.

Dalam tahap akhir latihan, kapal perang Rusia termasuk kapal anti-kapal selam Admiral Tributs dan korvet Gromky bekerja sama dengan kapal perusak milik Tiongkok, Shaoxing dan Urumqi. Mereka melakukan latihan tembak langsung serta simulasi deteksi dan netralisasi kapal selam musuh.

Armada Pasifik Rusia menegaskan bahwa latihan tersebut bersifat defensif dan tidak ditujukan kepada negara mana pun.

𝗧𝗶𝗼𝗻𝗴𝗸𝗼𝗸 𝗣𝗲𝗿𝗸𝘂𝗮𝘁 𝗔𝗿𝗺𝗮𝗱𝗮 𝗟𝗮𝘂𝘁 𝗝𝗮𝗿𝗮𝗸 𝗝𝗮𝘂𝗵

Langkah patroli gabungan ini terjadi di tengah upaya Tiongkok meningkatkan kapasitas angkatan lautnya menjadi kekuatan “air biru” istilah untuk armada laut yang mampu beroperasi secara global di luar perairan teritorial, mirip dengan kemampuan militer Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya.

Rusia dan Tiongkok sebelumnya menandatangani perjanjian kemitraan strategis “tanpa batas” pada awal 2022, sesaat sebelum Rusia melancarkan invasi ke Ukraina. Sejak saat itu, kedua negara semakin intens melakukan latihan militer bersama sebagai bagian dari penguatan koordinasi angkatan bersenjata serta sebagai sinyal pencegahan terhadap pihak-pihak yang dianggap sebagai ancaman bersama. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

TEL AVIV (jurnalislam.com)— Ratusan warga Israel menggelar aksi demonstrasi di dekat markas besar Kementerian Pertahanan di Tel Aviv pada Selasa malam (5/8/2025), menuntut diakhirinya perang di Gaza dan pemulangan para sandera yang masih ditahan oleh kelompok Hamas.

Laporan Channel 12 Israel menyebutkan, para demonstran memblokir Jalan Raya Ayalon jalur utama yang melewati kompleks kementerian dengan membakar ban sebagai bentuk protes.

Dalam aksi tersebut, tampak pula sejumlah keluarga dari sandera Israel yang ikut bergabung untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang terus melanjutkan agresi militer di Gaza.

Aksi protes ini berlangsung di tengah mandeknya upaya perundingan gencatan senjata dan pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas. Pekan lalu, Israel dilaporkan menarik diri dari pembicaraan tidak langsung di Doha karena perbedaan pandangan terkait beberapa isu krusial, seperti:
– Penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza
– Penghentian permanen perang
– Pembebasan tahanan Palestina
– Mekanisme distribusi bantuan kemanusiaan

Hamas, dalam beberapa pernyataannya, menyatakan kesediaan untuk membebaskan semua sandera Israel secara bersamaan dengan imbalan gencatan senjata permanen, penarikan pasukan Israel, serta pembebasan ribuan tahanan Palestina.

Namun, oposisi Israel dan sejumlah keluarga sandera menuding Netanyahu menghalangi tercapainya kesepakatan penuh demi mempertahankan perjanjian parsial. Mereka menilai langkah ini dilandasi kepentingan politik, agar koalisi sayap kanan dalam pemerintahannya tidak runtuh akibat keputusan untuk menghentikan perang.

Pemerintah Israel memperkirakan masih ada sekitar 50 warga negaranya yang ditahan di Gaza, dengan sekitar 20 orang diyakini masih hidup. Di sisi lain, Israel menahan lebih dari 10.800 warga Palestina banyak di antaranya, menurut kelompok hak asasi manusia, mengalami penyiksaan, kelaparan, dan pengabaian medis di dalam penjara.

𝗦𝗲𝗿𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗕𝗿𝘂𝘁𝗮𝗹 𝗱𝗮𝗻 𝗧𝘂𝗱𝘂𝗵𝗮𝗻 𝗚𝗲𝗻𝗼𝘀𝗶𝗱𝗮

Sejak 7 Oktober 2023, militer Israel melancarkan agresi besar-besaran ke Jalur Gaza. Lebih dari 61.000 warga Palestina tewas, hampir separuh di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. Serangan tersebut juga menghancurkan infrastruktur dan memicu krisis kemanusiaan, dengan wilayah tersebut kini berada di ambang kelaparan.

Pada November tahun lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Selain itu, Israel kini juga menghadapi gugatan kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait perang yang berlangsung di Gaza. (Bahry)

Sumber: AA

TEL AVIV (jurnalislam.com)– Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan akan mengumumkan rencana untuk menduduki Jalur Gaza secara penuh, menurut sejumlah media Israel pada Senin (4/8/2025). Langkah ini disebut akan memperluas operasi militer Israel ke seluruh wilayah Gaza, termasuk area yang diyakini menjadi tempat penahanan para sandera oleh Hamas.

Media-media seperti i24NEWS, The Jerusalem Post, Channel 12, dan Ynet mengutip sumber-sumber yang menyatakan bahwa keputusan tersebut telah diambil.

“Keputusan telah dibuat,” kata Amit Sega, kepala analis politik Channel 12, mengutip pernyataan seorang pejabat senior di kantor Netanyahu yang tidak disebutkan namanya.

“Hamas tidak akan membebaskan lebih banyak sandera tanpa penyerahan total, dan kami tidak akan menyerah. Jika kami tidak bertindak sekarang, para sandera akan mati kelaparan, dan Gaza akan tetap di bawah kendali Hamas,” ujar sumber tersebut.

𝗞𝗲𝗰𝗮𝗺𝗮𝗻 𝗣𝗮𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮

Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam rencana tersebut dan mendesak komunitas internasional untuk segera mengambil tindakan guna mencegah implementasinya.

Mereka menyebut langkah itu bisa saja merupakan bentuk tekanan, uji coba untuk mengukur reaksi global, atau bahkan rencana nyata yang serius.

Sementara itu, kantor Netanyahu belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi dari media Al Jazeera.

𝗧𝗲𝗸𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗗𝗼𝗺𝗲𝘀𝘁𝗶𝗸 𝗱𝗮𝗻 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹

Rencana ini muncul menjelang pertemuan kabinet perang Israel yang dijadwalkan pada Selasa, di mana Netanyahu dan para pejabat tinggi militer akan membahas langkah strategis berikutnya dalam konflik yang telah berlangsung hampir dua tahun di Gaza.

Netanyahu saat ini menghadapi tekanan besar baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional. Di satu sisi, masyarakat dunia mendesak Israel untuk membuka lebih banyak akses bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menghentikan agresi militer yang terus menelan korban jiwa. Di sisi lain, warga Israel menuntut pemerintahnya untuk segera membebaskan para sandera yang masih ditahan Hamas.

Pada Senin (4/8), serangan militer Israel kembali menewaskan sedikitnya 74 warga Palestina di Gaza, termasuk 36 orang yang sedang mengantre bantuan, menurut sumber medis setempat.

Netanyahu dalam rapat kabinet hari Senin kembali menegaskan bahwa tujuan utama perang adalah menghancurkan Hamas, membebaskan para sandera, dan menjamin bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel.

“Kita harus tetap bersatu dan terus berjuang untuk mencapai semua tujuan perang: mengalahkan musuh, membebaskan sandera kita, dan memastikan Gaza tidak lagi menjadi ancaman,” kata Netanyahu.

𝗛𝗮𝗺𝗮𝘀: 𝗡𝗲𝘁𝗮𝗻𝘆𝗮𝗵𝘂 𝗕𝗲𝗿𝘁𝗮𝗻𝗴𝗴𝘂𝗻𝗴 𝗝𝗮𝘄𝗮𝗯 𝗮𝘁𝗮𝘀 𝗡𝘆𝗮𝘄𝗮 𝗦𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮

Menanggapi perkembangan terbaru, pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, menuduh pemerintah Israel khususnya Netanyahu bertanggung jawab penuh atas keselamatan para sandera. Ia menyebut bahwa sikap keras kepala, arogansi, serta penolakan Netanyahu terhadap kesepakatan gencatan senjata telah memperburuk penderitaan rakyat Gaza dan mengancam nyawa para tahanan.

“Hanya ada satu pihak yang bertanggung jawab: Netanyahu, karena menghindar dari kesepakatan dan terus melancarkan perang pemusnahan serta kelaparan terhadap rakyat kami,” ujarnya.

Menurut data dari Kementerian Kesehatan Gaza, jumlah korban jiwa akibat agresi militer Israel sejak 7 Oktober 2023 telah mencapai lebih dari 60.930 orang, termasuk setidaknya 18.430 anak-anak.

Sementara itu, otoritas Israel menyatakan masih ada 49 orang sandera yang diyakini masih berada di Gaza. Dari jumlah tersebut, 27 di antaranya diduga telah meninggal dunia. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera