Muhammadiyah Ingatkan Agar Pengelolaan Wakaf Transparan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislamn.com) — Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syafiq A. Mughni menyambut positif agenda gerakan wakaf yang digalakkan pemerintah. Dia mengatakan, gerakan tersebut akan mendorong pemanfaatan dana dari umat untuk kepentingan umat.

“Jadi kalau dulu mungkin prosedurnya susah, maka dengan adanya ini diharapkan akan menjadi lebih mudah (dalam berwakaf),” tutur dia, Senin (25/1).

Syafiq melanjutkan, prinsip wakaf tentu bergantung pada wakif yang menunjuk nadzir, dalam hal ini ialah lembaga-lembaga Islam termasuk di dalamnya ormas Islam. “Jadi orang bisa menunjuk nadzir secara langsung, apakah itu misalnya dengan wakaf tunai atau wakaf tanah,” ucapnya.

Pengembangan wakaf, kata Syafiq, tentu harus digerakkan secara bersama-sama. Masyarakat selama ini lebih mengenal wakaf tanah sehingga jenis wakaf yang lain seperti wakaf uang belum banyak diketahui masyarakat sehingga masih dirasa asing.

“Bisa saja wakafnya berupa uang, yang pokoknya masih menjadi milik wakif. Tetapi manfaat atau bagi hasil atau pendapatan yang diperoleh dari uang itu akan dipergunakan untuk wakaf. Untuk kepentingan masyarakat atau umat,” ujarnya.

Syafiq memberi catatan bahwa pengelolaan wakaf harus betul-betul transparan, akuntabel dan jujur. Kebijakan yang dibuat haruslah adil. Misalnya penerima manfaat dari hasil pengelolaan wakaf itu mesti dari kalangan yang paling membutuhkan.

“Ini harus menjadi pertimbangan yang sungguh-sungguh supaya niat dari wakifnya itu benar-benar sampai dan terwujud. Kemudian juga jangan sampai ada penggelapan manipulasi, korupsi, karena ini adalah zona yang benar-benar lillaahi ta’ala yang harus dijauhkan dari segala bentuk ketidakjujuran dalam pengelolaan wakaf dan pemberian dari wakaf itu,” tuturnya.

Sumber: republika.co.id

Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang, Jokowi: Potensi Wakaf Rp2000 Triliun

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar yang perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.

Potensi aset wakaf per tahun bahkan tercatat mencapai Rp 2 ribu triliun; sedangkan potensi wakaf uang menembus angka Rp 188 triliun.

Karena itu, ia ingin pemanfaatan wakaf tak hanya terbatas untuk tujuan ibadah, namun juga dikembangkan untuk tujuan sosial ekonomi yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial masyarakat di seluruh daerah.

“Potensi wakaf di Indonesia sangat besar, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak, termasuk wakaf dalam bentuk uang,” kata Jokowi saat meluncurkan gerakan nasional wakaf uang dan peresmian brand ekonomi syariah tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/1).

Presiden menyampaikan, pengembangan lembaga keuangan syariah yang dikelola berdasarkan sistem wakaf menjadi salah satu solusi mengatasi masalah ketimpangan sosial. Melalui gerakan nasional wakaf uang dapat memperkuat rasa kepedulian dan solidaritas masyarakat untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Jokowi mengatakan, sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia harus mampu menjadi contoh praktek pengelolaan wakaf yang transparan, profesional, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Sehingga memiliki dampak produktif bagi kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat Islam.

Sumber: republika.co.id

Minta Polemik Jilbab Dihentikan, Sekjen MUI: Fokus Tujuan Pendidikan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Amirsyah Tambunan, meminta polemic jilbab di SMKN 2 Padang dihentikan.

Menurutnya, ada hal yang lebih penting untuk dibahas dan diwujudkan, yakni tujuan pendidikan nasional. Isu besar di dunia pendidikan adalah bagaimana membentuk jati diri pelajar sesuai tujuan pendidikan nasional.

Yakni, menyelenggarakan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.

“Tujuan besar ini harus diwujudkan di berbagai sekolah, di antaranya, pelajar Muslim harus memperkuat jati diri dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi,” kata Buya Amirsyah, Senin (25/1).

Terkait aturan mengenakan pakaian Muslim bagi siswi Muslim di suatu daerah, dia mengatakan, pakaian adalah salah satu ciri untuk memperkuat karakter atau jati diri seseorang.

Adab berpakaian itu substansinya membentuk perilaku berakhlak mulia. Soal bagaimana model pakaiannya, tergantung ciri khas daerah masing-masing yang harus dihargai dan dihormati.

“Saya harap, polemik soal pakaian ini sebaiknya dihentikan karena ada tugas besar dunia pendidikan, yakni membentuk jati diri pelajar dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional,” ujarnya.

Sumber: republika.co.id

Pakar: PPKM Tidak Ada Gunanya, Lebih Baik Lockdown

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pemerintah memutuskan memperpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pakar Kebijakan Publik, Agus Pambagio menilai, bahwa PPKM tidak cukup efektif, satu-satunya cara untuk menghentikan peningkatan infeksi covid-19 hanyalah lockdown.

“Tidak ada gunanya itu (PPKM diperpanjang). Kalau lockdown saya setuju. Karena saya, dari awal saya menyarankan pemerintah lockdown tapi kan tidak dilakukan,” kata Agus dalam sambungan telepon, Senin (25/1).

Menurut Agus, dengan lockdown artinya orang dilarang berlalu-lalang, tidak boleh keluar sama sekali.

Sehingga, makanan dan semua kebutuhan dijamin oleh negara. Tapi sayang, kata dia, negara tidak menyanggupi karena ongkosnya yang mahal.

“Makannya harus ditanggung negara, cuma kan enggak mau, katanya mahal, sekarang lebih mahal udah 11 bulan, (kasus) masih naik terus enggak berkurang,” ungkapnya.

Sumber: republika.co.id

Innalillahi, Tokoh Majelis Mujahidin Ustaz Abu Jibriel Meninggal Dunia

Redaktur: Mazaya

PAMULANG(Jurnalislam.com)–Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kabar duka datang dari Wakil Amir Majelis Mujahidin Ustaz Abu Muhammad Jibriel AR pada hari Senin malam (25/1/2021/

“InsyaAllah jenazah Allah-yarham Ustadz Abu Jibril akan dishalatkan di Masjid Al-Munawwarah Witana Harja Pamulang bakda shalat zuhur nanti (26/1) dan jenazah akan dimakamkan di TPU Babakan, Setu, Tangsel,” kata putra almarhum, ustaz Ahmad Isrofiel, dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com.

Ustaz Abu Muhammad Jibriel lahir  17 Agustus 1957 di Lombok Timur dan wafat  25 Januari 2021 di Pamulang.

“Sampai ketemu di Jannah, Abah. Semoga Allah kumpulkan Abah di Surga Firdaus bersama para nabi, shiddiqin, syuhada dan shalihin. Allahumma amien,” pungkas Ahmad Isrofiel.

Buya Gusrizal Sebut Agama dan Tradisi Minang Sudah Menyatu

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Aturan memakai jilbab di SMKN 2 Padang baru-baru ini menjadi polemik dan menuai berbagai komentar. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat (Sumbar), Buya Gusrizal Gazahar, menilai, isu tersebut seperti di-framing dan dibesar-besarkan.

Buya Gusrizal kecewa terhadap orang yang berkomentar ada pemaksaan pakai jilbab terhadap siswi non-Muslim di Padang.

Ia mempertanyakan di mana unsur pemaksaan itu dan dari mana muncul istilah pemaksaan itu.

Padahal, siswi non-Muslim tidak dipaksa memakai jilbab dan tidak ada hukuman untuk mereka yang tidak memakai jilbab.

Buya Gusrizal juga mengatakan, di Sumbar agama dan tradisinya sudah menyatu. Karena itu konsep Adat Basandi Syara jangan ditawar kalau benar Bhineka Tunggal Ika.

Bhineka Tunggal Ika itu bukan menyeragamkan, tapi memahami perbedaan.

“Kita tetap satu, satu bangsa, (tapi) di Sumbar memang itu yang berjalan kearifan lokal itulah perbedaan, jangan ada yang memaksa minta dicabut,” katanya.

Mantan wali kota Padang 2004-2014, Fauzi Bahar mengatakan persoalan aturan memakai jilbab di SMKN 2 Padang yang belakangan menjadi polemik disebabkan adanya miskomunikasi. Yaitu antara pihak guru dan wali murid.

Fauzi menyebut aturan memakai pakaian Muslimah di sekolah negeri di Padang sudah dibuat saat dirinya masih menjabat sebagai orang nomor satu Kota Padang.

Aturan yang dikeluarkan Fauzi pada 2005 lalu kewajiban memakai seragam berjilbab hanya untuk siswi Muslim. Bagi yang non-Muslim hanya bersifat imbauan atau menyesuaikan.

sumber: republika.co.id

 

Disandingkan dengan Foto Gorila, Pigai: Pemerintah Pelihara Rasisme

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai kembali menjadi sasaran rasisme.

Pigai menyebut, selama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), orang Papua kerap menjadi sasaran rasisme. Dia juga menyebut, pembantaian, pembunuhan, dan kejahatan HAM di Papua cenderung didasari rasisme.

“Kita harus hapuskan rasisme. Negara memelihara dan mengelola rasisme sebagai alat pemukul tiap orang yang berseberangan dengan kekuasaan,” kata Pigai, Senin (25/1) pagi WIB.

Pigai mengaku, tidak masalah jika pribadinya yang menjadi korban rasisme. Namun, ia menyebut, seluruh kejahatan di Papua didasari oleh kebencina rasial.

Menurut dia, orang Papua tidak pernah bisa hidup nyaman dengan bangsa rasialis. Sebagai pembela kemanusian, ia berkewajiban secara moral mengingatkan pemerintah terkait semakin maraknya aksi rasialis kepada warga Papua.

“Jakarta harus buka keran demokrasi dengan rakyat Papua. Kalau tidak maka saya khawatir instabilitas bisa terjadi karena konflik rasial di Papua,” ucap Pigai.

Di media sosial (medsos), akun milik Ambroncius Nababan membuat status memajang foto Pigai disandingkan dengan gorila.

Status tersebut viral dan menjadi bahan perbincangan warganet (netizen). Pigai tidak menanggapi foto itu, dan hanya mengirimkan bukti tangkapan layar (screenshoot) seperti lansir Republika.co.id

Sebelum ini, Pigai juga menjadi saran rasisme seorang profesor Universitas Sumateri Utara (USU) dan Permadi Arya alias Abu Janda. Keduanya menyerang Pigai yang menjurus rasisme.

Sumber: republika.co.id

 

Baru Dibuka Tiga Hari, 114 Petak Jenazah Covid-19 TPU Bambu Wulung Sudah Terisi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) —  Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Ivan Nurcahyo, mengatakan, kini tersisa 686 petak makam jenazah Covid-19 di TPU Bambu Wulung, Jakarta Timur. Pemakaman dengan total 800 petak kuburan jenazah Covid-19 itu baru mulai digunakan pada 21 Januari lalu.

“TPU Bambu Wulung terdapat 800 petak makam untuk jenazah Covid-19 Muslim. Berdasarkan data 24 Januari pukul 17.00 WIB, sudah terpakai 114 petak sehingga tersisa 686 petak makam,” kata Ivan, Ahad (24/1).

Ivan menjelaskan, 800 petak makam di atas lahan seluas lebih kurang 3.000 meter persegi itu mulai digunakan untuk pemakaman jenazah Covid-19 pada 21 Januari 2021. Sebab, area pemakaman jenazah Covid-19 di TPU Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, sudah hampir penuh.

Per 24 Januari pukul 17.00 WIB, kata dia, di TPU Srenseng Sawah hanya tersisa empat petak makam jenazah Covid-19 dari total 560 yang disiapkan. TPU Srengseng Sawah diperuntukkan bagi jenazah Covid-19 Muslim.

Sedangkan untuk pemakaman jenazah Covid-19 non-Muslim, kata dia, masih dilakukan di TPU Tegal Alur. Namun, dia tidak menjelaskan secara rinci mengenai jumlah lahan makam non-Muslim yang masih tersisa di sana.

Sumber: republika.co.id

Kasus Aktif Covid-19 DKI Naik 34 Persen

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mencatat, per tanggal 24 Januari 2021, jumlah kasus aktif Covid-19 di Ibu Kota meningkat sebesar 34 persen menjadi 24.224 kasus.

Dengan jumlah kasus konfirmasi secara total di Jakarta sebanyak 249.815 kasus.

“Jumlah kasus aktif sebesar 24.224 ini melampaui dari titik tertinggi kasus aktif yang ada di Jakarta. Sehingga, ini merupakan pesan kepada kita semua bahwa pandemi belum berakhir,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti, dalam keterangan tertulis resminya, Ahad (24/1).

Selain itu, Widyastuti juga mengungkapkan, dalam periode yang sama, kondisi ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi, hanya menyisakan 14 persen. Ia merinci, jumlah tempat tidur isolasi 8.055 unit dan telah terisi sebanyak 6.954 unit.

Hal ini, jelas dia, membuat Pemprov DKI Jakarta menyiapkan rencana untuk menambah kapasitas tempat tidur isolasi sebanyak 1.941 unit. Sehingga nantinya total tempat tidur isolasi sebanyak 9.996 unit.

“Hal yang sama juga terjadi pada ICU kita, di mana kapasitas ICU kita telah terisi sebesar 84 persen dengan jumlah 1.097 tempat tidur ICU dan telah terpakai 921 tempat tidur ICU. Kami juga nantinya akan menambah kapasitas ICU hingga 1.362 tempat tidur ICU,” ungkap Widyastuti.

Dia menuturkan, penambahan fasilitas kesehatan (faskes) dan para tenaga kesehatan di Jakarta memang akan terus dilakukan untjm menekan angka kematian serta meningkatkan angka kesembuhan. Sebab, per 24 Januari 2021, dari total kasus tersebut, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 221.567 dengan tingkat kesembuhan 88,7 persen.

Kemudian, jelas Widyastuti, total pasien yang meninggal dunia akibat Covid-19 sebanyak 4.024 orang dengan tingkat kematian 1,6 persen. Sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 2,8 persen.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengajak seluruh pihak untuk menjaga Jakarta, dengan menggalang seluruh sumber daya guna menekan laju paparan virus Covid-19. Salah satunya, kata dis, dengan semakin memperkuat Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di tingkat paling kecil, yakni Rukun Warga (RW).

Menurut Anies, Satgas Covud-19 di tingkat RW ini memegang peranan penting. Khususnya untuk menekan laju penyebaran virus di tingkat keluarga, serta menyiapkan langkah lanjutan jika ada yang terpapar.

“Satgas Covid-19 terutama pada tingkat RW yang sudah ada akan lebih kami maksimalkan, terlebih mereka telah berpengalaman selama hampir setahun,” ujar Anies.

“Nantinya, mereka juga akan fokus menjangkau dan menekan terjadinya klaster keluarga karena klaster keluarga menyumbang 566 klaster, setelah klaster perkantoran sebesar 312 klaster,” sambung dia menjelaskan.

Sumber: republika.co.id

Dinkes DKI Sudah Siapkan 21 RS Jika Ada Efek Samping Vaksin Sinovac

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Guna mitigasi atau merawat warga yang mengalami efek samping vaksin corona Sinovac, Dinas Kesehatan DKI telah menyiapkan 21 rumah sakit.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti mengatakan, sejumlah dokter penyakit dalam dan dokter penyakit anak juga bakal disiagakan di 21 rumah sakit tersebut.

“Upaya mitigasi itu akan dilakukan oleh Tim Komisariat Daerah Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (Komda KIPI). Kami juga sudah siapkan 21 rumah sakit untuk rujukan KIPI,” kata Widyastuti kepada wartawan, Senin (25/1/2021).

Widyastuti menjelaskan, upaya mitigasi ini dilakukan karena setiap kegiatan vaksinasi memang harus disertakan upaya mitigasinya.

Hal itu lantaran, beberapa jenis vaksin memang bisa menimbulkan keluhan yang sifatnya ringan hingga keluhan yang butuh perawatan.

“Tapi tentunya fokus kita bukan berharap pada KIPI. Poinnya adalah mitigasinya bahwa kita mengantisipasi,” tambahnya.

Sekadar informasi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan vaksin sinovac memiliki efek samping.

Sumber: sindonews.com