Ini Kata BWI Agar Gerakan Wakaf Uang Bisa Sukses

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyiapkan sejumlah strategi untuk mensukseskan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang telah diluncurkan. Salah satu caranya adalah  peningkatan literasi wakaf masyarakat.

“Selain itu, strategi juga dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas nazir, penguatan aspek regulasi, transparansi dan pengawasan nazir, termasuk di dalamnya pengembangan sistem informasi perwakafan,” kata Wakil Ketua BWI, Imam T Saptono kepada Republika, Rabu (27/1).

Selanjutnya, peningkatan aksesibilitas masyarakat dalam melakukan wakaf uang. Dalam hal ini terkait proses digitalisasi, inovasi produk serta layanan dari Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Sekaligus meluruskan opini yg beredar di masyarakat terkait pengelolaannya.

Pada dasarnya, kata Imam, pengelolaan wakaf sebagaimana tertuang dalam rukun wakaf secara fiqih maupun UU positifnya yakni UU Wakaf No 42 Tahun 2006. Bahwa pengelolaan aset wakaf sepenuhnya ada di tangan nazir.

Dalam wakaf uang, nazir menerima aset wakaf dalam bentuk uang atau investasi. Dengan demikian nazir harus menjaga nilai tunai aset tersebut. Oleh nazir uang tersebut bisa diinvestasikan kedalam beberapa pilihan yang diperkenankan oleh hukum.

“Bisa dalam bentuk produk perbankan syariah, maupun aset produktif lainnya. Dari hasil investasi itulah imbal hasilnya diserahkan oleh nazir kepada penerima manfaat atau mauquf alaih,” kata Imam menjelaskan.

Penerima manfaat ini ditetapkan sebelumnya, saat wakif ingin berwakaf. Masing-masing nazir memiliki mauquf alaih yang berbeda-beda tergantung programnya. Misal nazir BWI dengan pembangunan Rumah Sakit, nazir ACT dengan program Lumbung Ternak, nazir DD dengan pemberdayaan UMKM, dan banyak lainnya.

Intinya, pengelolaan dan kemanfaatan diserahkan kepada masing-masing nazir. Salah satu yang sedang digalakkan pemerintah juga adalah instrumen Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS) yang melibatkan banyak nazir dan LKS-PWU.

CWLS adalah sebuah opsi dari instrument investasi wakaf yang aman karena diterbitkan oleh pemerintah dan memberikan imbal hasil yang kompetitif. Di samping CWLS, kata Imam, tentu saja nazir boleh menginvestasikannya kepada aset-aset produktif yang lain sepanjang aman dan tidak melanggar ketentuan yang ada.

Sumber: republika.co.id

Komisi XI Yakin Gerakan Wakaf Uang Dapat Berdayakan Ekonomi Umat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi mendukung penuh gerakan nasional wakaf uang. Besarnya potensi wakaf uang diyakini bakal menjadi terobosan untuk mengatasi ketimpangan sosial di masyarakat.

“Kami sangat mendukung gerakan nasional wakaf uang karena besarnya potensinya dalam memberikan sumbangan nyata bagi pemberdayaan ekonomi umat. Kami mendorong pondok pesantren, para alim ulama untuk aktif memberikan kesadaran bagi umat Islam akan pentingnya wakaf dalam bentuk uang ini,” ujar Fathan Subchi, Kamis (28/1).

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dan Brand Ekonomi Syariah, di Istana Negara pada Senin (25/1). Gerakan ini diyakini bakal menjadi terobosan bagi pemberdayaan ekonomi mengingat besarnya potensi wakaf di Indonesia. Jokowi menyebut potensi wakaf di Indonesia bisa sampai Rp 2.000 triliun per tahun. Sedangkan potensi wakaf uang mencapai Rp 180 triliun per tahun.

Fathan menjelaskan, selama ini potensi wakaf dari umat Islam sebagian besar disalurkan dalam bentuk harta tak bergerak seperti tanah dan bangunan. Kondisi ini membuat pemanfaatan wakaf menjadi terbatas, sehingga kurang optimal dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat Islam sendiri.

“Jika dirupakan dalam bentuk uang maka pemanfaatan wakaf akan lebih fleksibel terutama dalam menumbuhkan potensi usaha bagi mereka yang menerimanya,” ujarnya.

Fathan mengungkapkan, saat ini kondisi ekonomi masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah mengalami keterpurukan menyusul pandemi Covid-19. Saat ini sebagian besar dari mereka hanya berusaha mempertahankan usaha yang sudah ada supaya tidak tutup. Kondisi ini membutuhkan uluran tangan para pewakaf dari golongan yang berkecukupan agar bisa segera bangkit dari keterpurukan.

“Kami yakin semangat dari para wakif (orang yang wakaf) dari golongan mampu untuk tetap menyalurkan wakaf mereka meskipun dalam kondisi pandemi,” katanya.

Sekretaris Fraksi PKB DPR ini berharap gerakan nasional wakaf uang ini melibatkan para pemangku pesantren di seluruh Tanah Air. Menurutnya, para kiai, ulama, dan ustadz dari kalangan pesantren mempunyai peran besar untuk meyakinkan umat, terutama mengubah kebiasaan para pewakaf agar tidak lagi menyalurkan wakaf mereka dalam bentuk tanah dan bangunan tapi juga dalam bentuk uang.

“Keterlibatan kalangan pesantren dalam gerakan nasional wakaf uang ini sangat krusial karena mereka bisa meyakinkan umat jika wakaf dalam bentuk uang bisa lebih bermanfaat dalam situasi seperti sekarang ini,” katanya.

Kendati demikian, Fathan berharap jika gerakan nasional wakaf dalam bentuk uang ini juga dibarengi dengan kampanye transparansi dalam manajemen pengelolaannya. Menurutnya, masyarakat harus diyakinkan jika wakaf yang mereka salurkan akan dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat guna.

Sumber: republika.co.id

Angka Kesembuhan Covid-19 Naik 12,9 Persen

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, tren perkembangan kasus sembuh Covid-19 di Indonesia saat ini semakin membaik dengan peningkatan kasus selama tujuh minggu berturut-turut.

Pada minggu ini, Satgas mencatat persentase kasus kesembuhan Covid-19 mengalami kenaikan 12,4 persen.

“Peningkatan angka kesembuhan ini melengkapi perkembangan kasus positif yang mengalami penurunan persentase dan angka kematian yang turun dibanding minggu sebelumnya,” kata Wiku saat konferensi pers, Kamis (28/1).

Wiku menyebut, lima provinsi yang mencatatkan peningkatan kasus kesembuhan tertinggi minggu ini yakni DKI Jakarta naik 2.398, Jawa Barat naik 2.051, Jawa Timur naik 683, Sulawesi Selatan naik 377, dan Kalimantan Timur naik 268.

Untuk meningkatkan angka kasus sembuh, Satgas meminta pemerintah daerah memastikan pemberian layanan kesehatan kepada seluruh pasien sesuai dengan standar.

“Koordinasikan juga dengan Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat pusat apabila terdapat kendala,” tambah dia.

Sumber: republika.co.id

Pakar Rekomendasikan Penanaman Bambu Sepanjang DAS Puncak

Redaktur: Mazaya

BOGOR(Jurnalislam.com) — Pakar tata ruang Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Ernan Rustiadi merekomendasi untuk dilakukan penanaman rumpun bambu di sepanjang daerah aliran sungai (DAS). Hal tersebut berkaitan dengan kejadian banjir bandang pada 19 Januari di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, yang kemungkinan terulang kembali di kemudian hari.

Banjir terjadi di Sungai Cisampay, yang mengalir ke Sungai Ciliwung. “Jadi kami rekomendasikan agar dilakukan penanaman bambu di sepanjang DAS untuk mengurangi dampak banjir bandang yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang, terutama di musim hujan yang ekstrem,” ucap Ernan beberapa waktu lalu.

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan setuju untuk melakukan penanaman bambu di sepanjang DAS guna memperkuat dinding dan anak sungai. Langkah itu sekaligus untuk mengatur jalur air agar tak menerjang permukiman.

“Mungkin secara keseluruhan kalau memang saran untuk menanam bambu di DAS ya kita setuju supaya mengatur jalur air. Mungkin nanti kita akan lihat jalur di Ciliwung supaya air tidak salah jalan,” ujar Iwan kepada Republika, Kamis (28/1).

Untuk itu, Iwan siap mendiskusikan saran tersebut kepada dinas terkait. Sekaligus mempresentasikan ide dan saran tersebut sebagai bentuk penanggulanan bencana di kemudian hari.

Bahkan, Iwan menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melakukan penanaman bambu bersama masyarakat. “Kalau memungkinkan, kita dengan pemda dengan masyarakat juga akan adakan gerakan menanam bambu di sepanjang jalur Sungai Ciliwung misalnya,” ucap Iwan.

Selain itu, tim mitigasi dari dinas terkait di Pemkab bakal memberi saran atau arahan kepada perusahaan yang bertanggungjawab atas pemukiman di daerah rawan bencana. Misalnya, PT Perkebunan Nusantara (PN) VIII, untuk melakukan relokasi pemukiman.

Iwan mengatakan, tim mitigasi mengkaji terlebih dahulu apakah daerah tersebut memang rentan atau rawan terhadap adanya bencana susulan. “Jadi itu kan jalurnya itu adalah internal manajemen PTPN VIII. Mungkin dari tim mitigasi akan memberikan saran atau arahan kepada PTPN. Kalau dianggap daerah berbahaya mungkin akan berikan surat untuk relokasi,” jelasnya.

Sumber: republika.co.id

Satgas: Proses Vaksinasi Tanpa Efek Samping Berarti

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta masyarakat agar tak ragu mengikuti program vaksinasi Covid-19.

Wiku yang telah mendapatkan vaksinasi tahap kedua pada Rabu (27/1) kemarin, mengaku tak merasakan efek samping setelah menerima suntikan vaksin Covid-19 Sinovac.

“Saya bersama Presiden dan beberapa penerima vaksin perdana telah menyelesaikan proses vaksinasi tanpa efek samping berarti apapun hingga detik ini,” ujar Wiku saat konferensi pers.

Karena itu, ia meminta masyarakat agar tak ragu mengikuti program vaksinasi gratis dari pemerintah ini. Wiku menegaskan, peran setiap individu dalam program vaksinasi ini sangat penting untuk membentuk kekebalan komunitas di Indonesia.

Saat ini, program vaksinasi masih diberikan kepada penerima prioritas yakni tenaga kesehatan dan akan diberikan secara bertahap ke masyarakat. Satgas mencatat, per 25 Januari sebanyak 193.909 tenaga kesehatan telah menerima vaksinasi Covid-19.

Ia menjelaskan, vaksinasi memiliki sejumlah manfaat, di antaranya yakni mengurangi kerentanan untuk terinfeksi, mengurangi pengembangan gejala penyakit yang parah, hingga mengurangi risiko penularan kepada orang lain. Melalui vaksinasi ini akan terbentuk herd immunity atau kekebalan komunitas.

“WHO menegaskan bahwa kekebalan komunitas seharusnya dicapai melalui vaksinasi, bukan membiarkan penyakit menyebar secara tidak terkendali pada populasi atau masyarakat,” tambah dia.

Sumber: republika.co.id

UMKM yang Manfaatkan Digital Dinilai Mampu Bertahan di Tengah Pandemi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diberlakukan pemerintah untuk memutus mata rantai Virus Covid-19 di masa pandemi ini membuat para perkembangan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) menurun.

Hal itu dibenarkan oleh oleh Sekjen Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia (APJI), Siti Radarwati.
Menurut wanita yang biasa disapa Bunda Ati ini, bisnis katering salah satu yang imbas keganasan akibat pandemi Covid-19. Menurutnya, bisnis katering mengalami penurunan omzet hingga 40 persen. Bisnis katering seperti wedding oginanizer sangat menurun drastis.
“Bisnis kuliner di wedding orginazer dimasa pandemi ini tidak ada kegiatan, berhenti semuanya. Semua drop orderan. Kalau dipukul rata bisnis katering turun 40 persen,” kata Ati dalam webinar Kiat Menjadi UMKM Kuliner yang digelar di Hotel Aston Priority, Simatupang, Jakarta, Kamis (28/1).
Meski ada bisnis kuliner yang menurun drastis tapi, kata sia, ada juga bisnis kuliner yang justru naik di masa pandemi ini. Siti Radarwati, bisnis kuliner UMKM yang omzetnya naik di masa Pandemi ini adalah pelaku UMKM yang mengopimalkan digitalisasi, yakni memasarkan produk secara online.
“Mereka yang bisa memanfaatkan pemasaran secara online mengalami peningkatan omzet untuk produk-produknya. Sebab ada pergeseran perilaku pembeli yang tadinya melakukan tatap muka menjadi secara online,” kata Siti.
Awalnya, ‘Aku Singkong’, kata dia, dijual melalui majelis taklim atau pengajian ibu-ibu. Sebab, produk ‘Aku Singkong’ diproduksi oleh para santri-santri pesantren, yang nantinya keuntungan tersebut digunakan untuk perkembangan atau kemajuan pesantren.
“Produk kami adalah hasil kerja dari para santri. Sebagai mereka yang bercocok tanam singkong. Sebab. Hasil dari penanaman singkong keuntungannya untuk pendidikan di pesantren. Sedangkan untuk pemasaran, kami menjualnya ke para ibu-ibu pengajian atau majelis takilm. Nah, dari ibu-ibu itu, produk kami dipromosikan kepada anak-anaknya yang telah bekerja di kantoran. Secara tidak langsung produk kami melebar ke perkantoran. Jadinya kami minim biaya promosi,” kata Lutfi.
Namun, di masa pandemi ini, penjualan ‘Aku Singkong’ mengalami penurun. Sebab, majelis taklim tidak ada, semua kegiatan yang bertatap muka dihentikan. “Ini berdampak pada penjualan kami,” ucap Lutfi.
Akhirnya, Lutfi mengatakan, pihaknya beralih menggunakan penjualan secara daring. “Agar kita tetap berproduksi. Kami jualannya melalui online, yang awalnya tradisional sekarang mengitu perkembangan digitalisasi,” kata Lutfi.
Director of Marketing Communications Aston Simatupang Paundra Hanutama mengatakan, pihaknya siap membantu para pelaku UMK untuk kembali berjaya di masa pandemi Covid-19 ini.
“Kita selalu siap melakukan kerjasama dengan pelaku UMKM untuk memasarkan peroduk-produknya agar para pelaku UMKM bisa berkembang lagi di masa pandemi ini,” ucapnya.
Sumber: republika.co.id

Mahasiswa KKN UIN Walisongo Gelar Webinar Peningkatan Imun Ketakwaan di Tengah Pandemi

Redaktur: Mazaya

BOJONEGORO(Jurnalislam.com)– Tim KKN mandari inisiatif terprogram dari rumah angkatan ke – 11 kelompok 1 UIN Walisongo Semarang menggelar webinar moderasi beragama dengan tema “Peningkatan Imun Ketaqwaan di Tengah Pandemi Covid-19”.

Acara ini diselenggarakan secara daring melalui aplikasi video conference zoom yang telah diikuti oleh 80 peserta. Pada pelaksanaan webinar moderasi beragama ini, tim KKN MIT DR KE – 11 kelompok 1 menggandeng Dekan Fakultas Sains dan Teknologi sebagai narasumber, yakni bapak Dr. Ismail, M.Ag. Acara ini berlangsung mulai pukul 09.00 – 11.00 WIB.

Webinar moderasi beragama ini dilaksanakan untuk mewujudkan sikap moderasi beragama dalam pentinganya menjaga ketaqwaan dalam menghadapi pandemi covid-19 kepada seluruh kalangan masyarakat, tak terkecuali pada generasi muda.

“Menanamkam sikap moderasi beragama dalam menjaga ketaqwaan diri kepada Allah merupakan salah satu jalan yang membawa dan mengarahkan kita menuju jalan kebaikan. Hal inilah yang mendasari mengapa tim kami mengambil tema Peningkatan Imun Ketaqwaan di Tengah Pandemi Covid-19”. Ungkap wemby singgang B. Y. selaku koordinator kelompok 1 KKN MIT DR KE – 11.

Selama pelaksanaan webinar, bapak Dr. Ismail, M.Ag. selaku narasumber memaparkan, “perlunya peningkatan imunitas ketaqwaan di tengah wabah covid-19. Terdapat bebrapa pilar dalam meningkatan imunitas ketaqwaan, yakni: 1) pilar tasamuh, 2) pilar tawatun dan 3) pilar ta’adul. Dalam menghadapi wabah covid-19, sangat diperlukannya sikap untuk menggantungkan segala sesuatunya hanya kepada Allah serta menjadi seorang muslim yang cinta akan negara kesatuan republik Indonesia”.

Bukan hanya penyampaian materisaja, pada webinar ini juga diberikan sesi tanya jawab bagi seluruh peserta untuk menyampaikan permasalahan yang dialami seputar tema tersebut.

Meskipun peserta yang hadir belum mencapai target yang diharapkan, akan tetapi webinar dengan tema “peningkatan imun ketaqwaan di tengah pandemi covid-19” dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan sambuatan yang baik dari para peserta webinar selama acara berlangsung.

Harapan diadakannya webinar ini, kita semua dapat lebih memahami tentang moderasi beragama khususnya di tengah pandemi covid-19 dan bagaimana menyikapi permasalha yang muncul didalmnya.

Kemenag Klaim Wakaf Diinvestasikan dalam Sektor Keuangan Syariah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Presiden Joko Widodo telah meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) pada Senin, 25 Januari 2021. GNWU ini kemudian mendapat respon beragam dari masyarakat, terutama terkait penggunaan dana wakaf yang dihimpun.

Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin mengklaim mekanisme pengumpulan dan pengelolaan wakaf uang diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah.

Dirjen memastikan bahwa pengelolaan wakaf uang hanya diinvestasikan untuk produk keuangan syariah.

“Secara garis besar, pengelolaan wakaf uang hanya bisa dilakukan melalui investasi produk keuangan syariah,” kata Kamaruddin, di Jakarta, Kamis (28/01).

Ia menjelaskan, pengelolaan wakaf uang akan dipercayakan kepada nazhir (pengelola wakaf) melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang sudah mendapat izin dari Menteri Agama. Pihak yang menjadi nazhir dalam GNWU adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang merupakan lembaga independen.

“Uang wakaf yang terhimpun kemudian akan diinvestasikan ke berbagai macam produk keuangan syariah yang resmi. Misalnya, deposito mudharabah, musyarakah, bahkan sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN),” jelas Dirjen.

Menurut Dirjen, pembiayaan proyek pemerintah hanyalah salah satu bentuk instrumen investasi. Itupun sepanjang instrumen tersebut berbasis syariah, dengan tetap memperhatikan kehendak wakif.

“Jadi, sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara hanyalah salah satu instrumen syariah yang memberikan yield (bagi hasil) tertentu. Terserah nazhir mau diinvestasikan ke instrumen yang mana, sepanjang sesuai dengan ketentuan UU dan aturan Syariah,” sambungnya.

Meski begitu, Kamaruddin Amin mengakui bahwa SBSN atau sukuk saat ini merupakan instrumen investasi unggulan. Sebab, karakteristiknya sangat aman, serta memberikan imbal hasil yang bersaing. “Sehingga, wajar jika nazhir sebagai portofolio manager mempertimbangkan instrumen tersebut,” ujar Dirjen.

Dari hasil investasi syariah wakaf uang itu, apapun jenisnya, sebanyak 90 persennya akan dimanfaatkan untuk program pemberdayaan umat dengan membagikannya kepada penerima manfaat wakaf (mauquf ‘alaih). Sedangkan 10 persen lainnya dapat digunakan oleh nazhir sebagai pengelola aset wakaf.

“Adapun pokok wakafnya tidak akan berkurang sama sekali,” imbuh Dirjen.

“Dalam melakukan pengawasan, pengumpulan dan pengelolaan wakaf uang, Kementerian Agama berpedoman pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2009,” pungkasnya.

 

Ketum MUI: Tanpa Akhlak Bangsa akan Rusak

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Miftachul Akhyar, menyampaikan akhlak adalah inti dari ajaran agama Islam. Ketiadaan akhlak membuat bangsa yang sekalipun banyak orang saleh akan hancur.

Pernyataan itu disampaikan saat memberikan sambutan dalam Istighasah dan Muhasabah untuk Negeri di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (28/01) secara virtual.

Kiai Miftach, begitu akrab disapa mengutip hadits Rasulullah SAW. Sayyidah Zainab pernah datang ke hadapan Rasulullah bertanya, “Adakah kami ini akan rusak, hancur, dan binasa padahal di antara kami masih banyak orang-orang yang soleh? Rasulullah menjawab, “Betul, bisa terjadi manakala akhlak, moral, sudah tidak menjadi sebuah bangsa, sebuah generasi.”

Dia menambahkan, semua peradaban tergantung bagaimana akhlak karimah. Sudah banyak negara yang kuat pada zaman dahulu runtuh karena moral dan akhlaknya. Seperti yang dikatakan sastrawan asal Mesir, Ahmad Syauqi, “Bangsa yang besar ditentukan sebagaimana berdirinya dan tegaknya akhlak. anakala akhlak runtuh, rusak, maka keberdayaan, peradaban, kekuatan sebuah negara akan runtuh pula.”

“Itulah mengapa Rasulullah SAW disifati dalam Alquran dengan sifat yang hakiki ini  dalam surat Al-Qalam ayat 4:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

 

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.”

Kelemahan sebuah bangsa, tutur Kiai Miftach, adalah saat tidak memegang teguh akhlak terpuji. Akhlak adalah hal terpenting untuk menentukan apakah sebuah peradaban akan tergusur atau tidak dari permukaan bumi.

Tidak adanya akhlak tersebut bisa menggerogoti kekuatan anak bangsa, terutama kaum mudanya. Mereka menjadi sulit bersaing dengan negara lain dengan ketiadaan akhlak, tiada pula cita-cita luhur.

“Di pundak para pemudi kita, dalam semangat mengisi kehidupan ini, perlu menunjukkan moralitas yang baik. Karena akhlak penentu kedudukan yang sangat tinggi,” papar Kiai Miftach.

Corona 1 Juta Kasus, IDEAS: Kebijakan Penanganan Pandemi Sangat Mengkhawatirkan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Direktur Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono menilai bahwa saat ini Indonesia memasuki fase kritis pasca episode 1 juta kasus, dimana pengendalian transmisi Covid-19 oleh pemerintah masih sangat mengkhawatirkan.

Transmisi penyebaran Covid-19 terkini cenderung semakin tidak terkendali yang antara lain ditunjukkan dengan semakin besarnya jumlah kematian kasus harian dan pemakaman dengan protap Covid-19.

“Lemahnya kepemimpinan melawan pandemi, terutama di awal krisis, membuat Indonesia kehilangan golden moment mencegah penyebaran wabah ke penjuru negeri,” kata Yusuf Wibisono dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (28/01/2021).

Yusuf menambahkan bahwa Ambisi tinggi memulihkan ekonomi secepatnya, membuat kebijakan menanggulangi pandemi selalu lemah dan lamban, sejak awal hingga kini.

Berdasarkan data yang IDEAS himpun, untuk mencapai 100 ribu kasus yang ke-1, dibutuhkan 148 hari, namun terkini untuk mencapai 100 ribu kasus yang ke-10 hanya dibutuhkan 9 hari saja.

Untuk mencapai 5 ribu kematian kasus positif yang ke-1 dibutuhkan 151 hari, namun untuk mencapai 5 ribu kematian kasus positif yang ke-5 hanya dibutuhkan 24 hari saja.

“Bila kematian kasus suspek dan probable ikut diperhitungkan, maka angka kematian karena Covid-19 akan melonjak tajam,” ujar Yusuf.

Per 26 Januari 2021 atau hari ke-330, terdapat lebih dari 1 juta kasus positif infeksi covid-19 di Indonesia dengan lebih dari 28 ribu orang meninggal dunia.

Dengan tingkat kematian dari kasus infeksi (case fatality rate/CFR) 2,8 persen, Indonesia menjadi yang terburuk diantara negara-negara berkembang dengan kasus besar seperti Turki (1,0 persen), India (1,4 persen), Bangladesh (1,5 persen), Pakistan (2,1 persen) dan Brasil (2,5 persen).

“Data tersebut adalah perhitungan konservatif. Angka kematian resmi yang dilaporkan ini sangat mungkin lebih rendah dari kenyataannya (underreporting),” papar Yusuf.

Lapor Covid-19 pada 20 Desember 2020 melaporkan angka kematian kosnervatif dari seluruh kasus adalah 2,5 kali lipat dari angka resmi yang dilaporkan pemerintah, yang hanya menghitung kematian dari kasus positif saja.

“Temuan tersebut ini dikuatkan oleh data pemakaman di DKI Jakarta. Per 24 Januari 2021, jumlah pemakaman dengan Protap Covid-19 di DKI Jakarta adalah 3,3 kali lipat dari jumlah kematian kasus positif,” ungkap Yusuf.

Mengendalikan Covid-19 secepatnya merupakan hal krusial bagi negeri dengan populasi 270,2 juta orang. Prioritas terbesar adalah menyelamatkan 151,6 juta penduduk Jawa, pulau dengan kepadatan dan mobilitas penduduk tertinggi, diikuti Bali dan Nusa Tenggara Barat dengan 8,7 juta penduduk, destinasi wisata utama dengan keterpaparan eksternal tertinggi.

“Pandemi yang tak terkendali akan mengancam jutaan nyawa anak negeri, sekaligus menciptakan ketidakpastian regional dan bahkan global. Kita membutuhkan kebijakan drastis memerangi pandemi,  PSBB atau terlebih lagi PPKM, saat ini tidak lagi memadai,” ucap Yusuf.

Menurut dia PSBB adalah kebijakan yang paling minimal, setengah langkah menuju kebijakan yang optimal yaitu karantina wilayah. Semakin lambat upaya mencegah eskalasi pandemi, semakin suram prospek perekonomian.

“Turunnya kinerja ekonomi secara drastis dalam jangka pendek adalah pil pahit yang harus dijalani untuk mengatasi pandemi. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” tutup Yusuf.[]