JAKARTA (jurnalislam.com)– Guru Besar Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Prof. Ir. Daniel Mohammad Rosyid, M.Phil., Ph.D., menyoroti perubahan mendasar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasca reformasi yang dinilainya telah menggeser jati diri bangsa. Hal itu ia sampaikan saat menjadi pemateri kedua dalam Dialog Kebangsaan Jamaah Ansharu Syariah di Hotel Sofyan Cut Mutia, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (13/8/2025).

Menurut Daniel, UUD 1945 yang dirumuskan pada 18 Agustus 1945 oleh para ulama merupakan wujud perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan.

“Islam di Indonesia telah terbukti sebagai kekuatan anti-penjajahan sehingga UUD 1945 dirumuskan para ulama sebagai pernyataan perang melawan segala bentuk penjajahan. Oleh karena itu musuh-musuh Islam, baik elemen kiri maupun kanan liberal, tidak senang dengan UUD 45 ini,” ujarnya.

Ia mengkritik perubahan UUD 1945 menjadi UUD 2002 yang menurutnya mengubah arah negara dari cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

“Sejak reformasi 1998, UUD 1945 bahkan diganti total dengan UUD 2002 yang menjadikan RI berubah dari cita fitrah negara Proklamasi sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa kecuali kaum komunis menjadi negara yang kehilangan jati diri dan tujuan,” tegasnya.

Daniel juga menyoroti pergeseran peran ormas dalam sistem politik Indonesia.

“UUD 45 tidak terlalu memberi posisi penting pada partai politik. UUD 45 itu ormas lebih penting daripada orpol. Tapi pada UUD 2002, organisasi partai politik jadi jauh lebih penting. Ormas seperti NU dan Muhammadiyah tidak bisa mengajukan presiden, harus lewat parpol. Padahal Muhammadiyah, NU, Al Irsyad dan lainnya sudah membina umat begitu lama,” paparnya.

Ia menambahkan bahwa dalam lebih dari satu dekade terakhir, Islam kerap diposisikan sebagai ancaman bagi Pancasila dan NKRI.

“Selama 10 tahun terakhir, Islam selalu dituding sebagai ancaman bagi Pancasila dan NKRI, padahal UUD 45 sudah mati dikubur di bawah kaki kaum sekuler liberal dan kiri radikal dibungkus dengan demokrasi mbelgedhes. Saat ini kita menghadapi kualitas demokrasi yang menurun,” katanya.

Menutup pemaparannya, Daniel mengajak umat Islam untuk mengambil peran dalam menyukseskan transformasi nasional demi menyelamatkan Indonesia di tengah rivalitas global.

“Umat Islam memiliki hak dan peran bersejarah untuk mensukseskan transformasi nasional ini untuk menyelamatkan RI di tengah konflik China-AS,” pungkasnya.

Reporter: Bahri

JAKARTA (jurnalislam.com)– Wakil Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), H.M. Rizal Fadillah, S.H., menegaskan peran penting ulama dan organisasi masyarakat (ormas) Islam dalam pembangunan bangsa. Hal itu disampaikan saat menjadi pemateri pertama dalam Dialog Kebangsaan yang digelar Jamaah Ansharu Syariah di Hotel Sofyan Cut Mutia, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (13/8/2025).

Dalam pemaparannya, Rizal menyebut ulama dan ormas Islam merupakan bagian dari kekuatan masyarakat madani (civil society) yang memiliki potensi besar mendorong kemajuan Indonesia.

“Ulama dan Ormas Islam sebagai kekuatan masyarakat madani potensi bagi Indonesia maju. Kekuatan penyeimbang dan penyempurna dari kedaulatan negara, ulama dan umara, ormas Islam dan pemerintah atau negara,” ujarnya.

Ia menegaskan, ulama dan aktivis ormas Islam tidak boleh diam menghadapi ketidakadilan.

“Ulama dan aktivis ormas Islam harus bersuara ma’rufat terhadap berbagai kondisi, jangan menjadi setan omon-omon kosong atau diam menghadapi kezaliman,” tegasnya.

Rizal juga mengingatkan ancaman yang dihadapi jika ulama dan ormas Islam dipinggirkan di negeri mayoritas Muslim.

“Indonesia cemas jika ulama dan ormas Islam dipinggirkan di negeri mayoritas Islam ini, apalagi jika kebijakan politiknya mengarah pada Islamophobia, sekularisme, pragmatisme, nativisme, kapitalisme, salibisme, dan isme-isme negatif lainnya,” katanya.

Ia menutup pemaparannya dengan menekankan bahwa keberhasilan menuju Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada posisi ulama dan ormas Islam sebagai pilar utama pembangunan bangsa.

“Menuju Indonesia emas di 20 tahun yang akan datang, jika ulama dan ormas Islam menjadi sokoguru pembangunan bangsa, kalau tidak maka Indonesia cemas,” pungkasnya.

Reporter: Bahri 

JAKARTA (jurnalislam.com)– Jamaah Ansharu Syariah menggelar Dialog Kebangsaan pada Rabu (13/8/2025) di Hotel Sofyan Cut Mutia, Cikini, Jakarta Pusat. Kegiatan tahunan ini diadakan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia, dengan tema “Revitalisasi Peran Umat Islam Menuju Indonesia Emas 2045”.

Dialog menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain H.M. Rizal Fadillah, S.H. (Wakil Ketua Umum TPUA), Prof. Ir. Daniel Mohammad Rosyid, M.Phil., Ph.D. (Guru Besar Fakultas Teknologi Kelautan ITS Surabaya), Edy Mulyadi (Forum News Network), dan Ustadz Imron Byhaqi (Juru Bicara Resmi Jamaah Ansharu Syariah). Acara turut dihadiri oleh Amir Jamaah Ansharu Syariah, KH. Mochammad Achwan.

Ketua panitia, Ustadz Abu Al Iz, Lc., M.A., dalam sambutannya menekankan pentingnya kontribusi seluruh elemen bangsa menjelang satu abad Indonesia.

“Indonesia akan memasuki satu abad pada 2045 yang secara simbolis dan strategis disebut Indonesia emas. Dalam perjalanan menuju Indonesia emas, seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi,” ujarnya.

“Kegiatan kita hari ini luar biasa. Kita ingin mengkonsolidasikan buah pikiran, ide, dan gagasan, sehingga dari pertemuan ini lahir pemikiran bersama, ide bersama, dan langkah bersama,” tambahnya.

Keynote speaker, Ustadz Muzayyin Marzuqi, M.A., selaku Rois Majelis Syariah Jamaah Ansharu Syariah, menegaskan bahwa isu kebangsaan tidak dapat dipisahkan dari nilai tauhid.

“Di Islam, isu kebangsaan tidak lepas dari isu tauhid. Itulah yang tertuang di pembukaan UUD 1945, alinea keempat, bahwa negara kita ini adalah berketuhanan Yang Maha Esa. Para pendiri bangsa sadar bahwa kemerdekaan adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa,” jelasnya.

“Kita mewarisi Indonesia dari perjuangan panjang. Maka, bagaimana kita nanti mewarisinya dengan baik. Tema ‘Revitalisasi Peran Umat Islam Menuju Indonesia Emas 2045’ ini sangat istimewa,” tambahnya.

Jamaah Ansharu Syariah secara rutin menyelenggarakan dialog kebangsaan setiap tahun sebagai bentuk kontribusi pemikiran umat dalam menyongsong masa depan Indonesia.

Reporter: Bahri

BONE (jurnalislam.com)– Komunitas nelayan di pesisir Togeo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, menggelar aksi solidaritas untuk Palestina bertajuk Indonesia Peace Convoy (IPC), Ahad siang (10/8/2025). Dengan menggunakan ratusan perahu, para nelayan dan warga berlayar mengelilingi perairan setempat sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Aksi ini dihadiri ulama nasional sekaligus inisiator IPC, Ustaz Bachtiar Nasir (UBN). Pelepasan konvoi dilakukan oleh Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung.

“Undang-undang kita mengamanahkan kepada seluruh warga bangsa Indonesia untuk berjuang dalam mewujudkan Palestina merdeka. Karena konstitusi kita mengamanahkan bahwa penjajahan di atas bumi ini harus dihapuskan,” ujar Tamsil dalam sambutannya.

Ia memberikan apresiasi kepada masyarakat pesisir Togeo yang turut berpartisipasi. “Saya memberikan support dan terima kasih atas apa yang kalian pertontonkan pada hari ini. Suatu konvoi perahu untuk Palestina. Kami dari Dewan Perwakilan Daerah mengucapkan selamat dan terima kasih atas komitmen saudara-saudara sekalian,” ucap anggota DPD RI mewakili Sulawesi Selatan ini.

Suasana penuh semangat mewarnai iring-iringan perahu yang mengibarkan bendera Palestina dan Indonesia. Warga dan nelayan meneriakkan yel-yel dukungan sambil memutari garis pantai. Di akhir aksi, peserta merobek bendera Israel dan menggantinya dengan bendera Palestina yang dipasang di atas keramba bambu.

Aksi konvoi nelayan ini merupakan bagian dari rangkaian Indonesia Peace Convoy (IPC) di sejumlah kota di Sulawesi Selatan yang dipimpin langsung oleh Ustaz Bachtiar Nasir. Pada Jumat (8/8/2025), IPC menempuh rute Sinjai–Bulukumba.

Keesokan harinya, Sabtu pagi (9/8/2025), kegiatan berlanjut di Bone, dilanjutkan sore hari dengan jalan santai santri. Puncak acara digelar Sabtu malam dengan tabligh akbar di Lapangan Merdeka Bone yang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Bone.

Dalam rangkaian tersebut, UBN juga bersilaturahmi dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh Bone, Bulukumba, dan Sinjai.