Israel Lancarkan Kampanye Sistematis Hapus Keberadaan Kristen di Palestina

Redaktur: Arie Ristyan

RAMALLAH (jurnalislam.com)– Komite Tinggi Presiden Urusan Gereja di Palestina menuduh Israel tengah melancarkan kampanye sistematis untuk menghapus keberadaan umat Kristen di Tanah Suci. Tuduhan itu disampaikan melalui surat resmi kepada para pemimpin Kristen global pada Jumat (15/8/2025).

Dalam surat tersebut, komite menyoroti meningkatnya serangan terhadap gereja-gereja di Palestina, termasuk serangan langsung terhadap Patriarkat Ortodoks di Yerusalem.

“Serangan ini merupakan bagian dari kebijakan sistematis yang bertujuan menghancurkan keberadaan umat Kristen yang autentik di Palestina dan melucuti tanah dari lembaga-lembaga keagamaan bersejarahnya,” bunyi pernyataan itu.

Komite juga mengungkapkan bahwa tanah milik Gereja Ortodoks di sekitar Biara Santo Gerasimus di Deir Hijleh, dekat Yerikho, menjadi sasaran perluasan permukiman Israel. Sejak Oktober 2023, pos-pos ilegal baru didirikan di wilayah tersebut, yang menurut komite, “mengancam langsung karakter historis dan sakralnya.”

Ramzi Khouri, Ketua Komite Presiden Tinggi untuk Urusan Gereja sekaligus anggota Komite Eksekutif PLO, menegaskan bahwa langkah-langkah Israel tersebut merupakan bagian dari strategi lebih luas untuk mengubah identitas Yerusalem.

“Upaya ini bertujuan menghapus karakter agama dan budaya kota serta pada akhirnya menyingkirkan keberadaan Palestina di Yerusalem,” ujarnya.

Selain itu, otoritas Israel disebut telah membekukan rekening bank Patriarkat dan mengenakan pajak yang dinilai melumpuhkan. Kebijakan tersebut, menurut komite, “sangat mengancam kemampuan Gereja untuk menyediakan layanan spiritual, kemanusiaan, dan komunitas.”

Komite juga mengecam tekanan Israel terhadap gereja-gereja bersejarah di Yerusalem agar membayar pajak, sembari mengizinkan pemukim Israel mengambil alih properti milik gereja. Diamnya komunitas internasional dan gereja-gereja dunia disebut sebagai “lampu hijau bagi kelanjutan tindakan opresif ini.”

“Melindungi gereja-gereja Palestina adalah tanggung jawab kolektif dan amanah bersejarah,” tegas komite.

Serangan Israel terhadap gereja di Gaza turut memperkuat tudingan tersebut. Pada Juli lalu, serangan ke Gereja Keluarga Kudus menewaskan tiga orang, termasuk seorang petugas kebersihan berusia 60 tahun dan seorang perempuan berusia 84 tahun, serta melukai beberapa orang, termasuk pastor paroki. Israel juga disebut menargetkan Gereja Baptis Gaza dan Gereja Saint Porphyrius. (Bahry)

Sumber: TNA

Israel Percepat Pengeboman Gaza, Dunia Kecam Rencana Netanyahu Bentuk “Israel Raya”

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Pasukan Israel mempercepat serangan udara di Kota Gaza setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam beberapa pekan terakhir mengumumkan rencana dimulainya pendudukan di wilayah tersebut.

Serangan masif itu memaksa ribuan warga yang sebelumnya telah berulang kali mengungsi kini terjebak tanpa jalan keluar. Laporan menyebutkan pengeboman berlangsung begitu intens hingga tidak ada jalur aman untuk melarikan diri.

Koresponden Al Jazeera di lapangan melaporkan bahwa lingkungan Zeitoun “sedang dihapus dari peta” akibat gempuran tanpa henti Israel. Warga di kawasan itu juga tidak berani meninggalkan rumah karena khawatir menjadi sasaran.

Pada Sabtu pagi (16/8/2025), sedikitnya dua warga Palestina tewas akibat serangan Israel yang menyasar antrean warga di pusat distribusi bantuan dekat Rafah. Sehari sebelumnya, sedikitnya 16 orang juga tewas di dekat lokasi distribusi bantuan yang dikelola Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) yang didukung Israel dan Amerika Serikat.

Sejak fajar Sabtu, delapan warga Palestina dilaporkan tewas di Gaza tengah dan selatan, termasuk empat anak-anak di kamp pengungsi Bureij. Sementara itu, Kantor HAM PBB menyebut sejak akhir Mei saat GHF mulai beroperasi sedikitnya 1.760 warga Palestina meninggal saat menunggu bantuan.

Tragedi juga terjadi di laut, seorang nelayan tewas dan seorang lainnya terluka akibat tembakan Israel ketika mereka berusaha mencari makanan di tengah kelaparan berkepanjangan. Pada Jumat (15/8), satu anak Gaza kembali meninggal akibat malnutrisi, sehingga total korban kelaparan mencapai 240 jiwa, termasuk 107 anak-anak.

Kecaman internasional terus menguat. Sebanyak 31 negara Arab dan Islam, Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), serta Dewan Kerja Sama Teluk menilai rencana Netanyahu membentuk “Israel Raya” sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

Konsep “Israel Raya” dipahami mencakup wilayah Tepi Barat, Gaza, Dataran Tinggi Golan di Suriah, bahkan sebagian Semenanjung Sinai di Mesir dan Yordania.

Selain itu, 10 penerima Hadiah Nobel juga mengirimkan surat terbuka kepada Netanyahu. Mereka mendesak Israel menghentikan rencana pendudukan Gaza dan membuka akses bantuan kemanusiaan. Di antara penandatangan surat itu terdapat ekonom terkemuka Edmund S. Phelps, Christopher A. Pissarides, dan Joseph E. Stiglitz. Mereka menyoroti kelaparan paksa di Gaza serta data PBB yang mencatat lonjakan harga pangan di wilayah tersebut.

Sementara itu, media Israel melaporkan para mediator tengah mengintensifkan upaya untuk mencapai kesepakatan di Kairo. Namun, sumber diplomatik Israel menyebut pemerintah tidak menaruh harapan besar terhadap proses tersebut. (Bahry)

Sumber: TNA

Peringati 4 Tahun Kemerdekaan, Pemimpin Tertinggi IEA Tegaskan Afghanistan Miliki Sistem Syariah yang Sah

Redaktur: Arie Ristyan

KABUL (jurnalislam.com)– Pemimpin Tertinggi Emirat Islam Afghanistan (IEA), Sheikh Haibatullah Akhundzada, pada Jumat (15/8/2025) menyampaikan pidato dalam rangka peringatan empat tahun kemerdekaan Afghanistan sejak berakhirnya pendudukan Amerika Serikat dan sekutunya pada 15 Agustus 2021. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa Afghanistan kini memiliki sistem pemerintahan berbasis Syariah yang sah dan mendesak seluruh pejabat untuk bekerja demi kesejahteraan serta stabilitas rakyat.

Sheikh Haibatullah juga memerintahkan para menteri dan anggota kabinet untuk menghapus istilah “pejabat sementara” dari jabatan resmi mereka.

“Empat tahun kemenangan besar pembebasan Afghanistan dari pendudukan AS dan sekutunya kini telah berlalu,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa terbentuknya sistem Syariah yang murni merupakan buah dari perjuangan panjang rakyat Afghanistan yang telah menanggung lebih dari 50 tahun penderitaan dan pengorbanan besar.

“Setelah berakhirnya pendudukan, Afghanistan menjadi pemilik sistem Syariah yang sejati,” tegasnya.

Sheikh Haibatullah menuturkan, keamanan kini telah pulih di seluruh negeri. Sesuai hukum Syariah, Afghanistan telah terbebas dari korupsi, penindasan, perampasan tanah, narkotika, pencurian, dan penjarahan. Kondisi tersebut, menurutnya, menciptakan lingkungan kondusif bagi pembangunan dan rekonstruksi negara, serta mengakhiri perpecahan berdasarkan bahasa, etnis, regional, dan partai politik.

“Ini adalah berkah ilahi yang luar biasa yang tidak boleh dilupakan. Di hari kemenangan, hendaknya kita memanjatkan rasa syukur sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala agar berkah ini semakin bertambah. Namun, jika kita lalai, niscaya kita akan menghadapi azab berat dari Allah,” katanya.

Ia juga menginstruksikan seluruh pejabat untuk mengabdi pada sistem Syariah dan komunitas Muslim, serta memprioritaskan kesejahteraan rakyat. Selain itu, ia menekankan pentingnya perawatan dan perlindungan anak yatim. (Bahry)

Sumber: pajhwok

Peringatan 4 Tahun Kemerdekaan, Afghanistan Pastikan Sistem Islam Telah Berlaku

Redaktur: Arie Ristyan

KABUL (jurnalislam.com)– Pada peringatan empat tahun kembalinya Emirat Islam Afghanistan (IEA) berkuasa, para pejabat menegaskan bahwa Afghanistan tidak menimbulkan ancaman bagi negara lain dan tidak akan membiarkan pihak mana pun mengancamnya. Mereka juga menekankan komitmen untuk menjalin hubungan yang seimbang dan saling menghormati dengan seluruh negara.

IEA kembali memimpin Afghanistan pada 15 Agustus 2021. Peringatan hari bersejarah tersebut digelar setiap tahun di Kabul dan berbagai provinsi. Tahun ini, acara utama berlangsung pada Jumat (15/8/2025) di tenda Loya Jirga, Kabul.

Penjabat Menteri Luar Negeri, Mawlawi Amir Khan Muttaqi, dalam sambutannya memaparkan sejumlah capaian IEA selama empat tahun terakhir. Di antaranya adalah pemberlakuan amnesti umum, penerapan syariat Islam, pembentukan keamanan yang stabil dan pemerintahan terpusat, pembentukan pasukan militer terpadu, penghapusan “pulau-pulau kekuasaan”, upaya pemberantasan narkotika, pembiayaan anggaran dari pendapatan domestik, menjaga stabilitas mata uang Afghanistan, serta pembangunan berbagai proyek infrastruktur.

Muttaqi menyatakan bahwa dengan kembalinya IEA ke tampuk kekuasaan, penindasan dan ketidakadilan berakhir. Menurutnya, melalui pengorbanan besar, rakyat Afghanistan berhasil mengamankan kemerdekaan, di mana syariat Islam kini ditegakkan sepenuhnya.

“IEA tidak memiliki permusuhan dengan negara mana pun. Kami mengupayakan hubungan yang dilandasi saling menghormati dan kebijakan yang seimbang. Tujuan kami adalah membangun keterlibatan, kepercayaan, dan kerja sama dengan dunia, bukan perselisihan atau konfrontasi,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Khalifa Sirajuddin Haqqani, mengajak warga Afghanistan di luar negeri untuk kembali dan hidup bermartabat di tanah air.

“Demi kepentingan pribadi, ada pihak yang menuduh Afghanistan sebagai pusat terorisme internasional. Kami tetap berkomitmen pada Perjanjian Doha. Jika ada yang memiliki masalah dengan sistem saat ini, pintu kami terbuka, namun mereka harus menyelesaikan masalah pribadinya sendiri,” ujar Haqqani.

Ia menambahkan bahwa sistem Islam yang utuh kini telah diterapkan di Afghanistan dan tidak ada seorang pun yang akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan masa lalunya.

“Kemerdekaan adalah berkah besar yang hanya dipahami oleh mereka yang pernah merasakan penderitaan. Ini bukan sekadar mengibarkan bendera,” katanya.

Haqqani menegaskan bahwa perayaan kemerdekaan harus dilakukan tanpa menyinggung pihak mana pun dan tanpa kesombongan.

“Kami mengupayakan hubungan diplomatik dengan semua negara. Sebagaimana dijanjikan di Doha, kami bukan ancaman bagi siapa pun dan tidak akan membiarkan siapa pun mengancam kami. Kepada semua pihak asing, kami tegaskan bahwa kami telah teruji dan tidak akan membiarkan keamanan negara diganggu,” ujarnya.

Ia juga menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk bersatu mendukung rakyat Gaza.

Wakil Perdana Menteri Urusan Administrasi, Mawlawi Abdul Salam Hanafi, dalam kesempatan yang sama mengungkapkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, lebih dari tiga juta pengungsi Afghanistan telah dideportasi dari negara-negara tetangga, kawasan regional, maupun Eropa, dan kembali ke Afghanistan.

Sekitar 35 kotamadya telah dibangun di 25 provinsi untuk menampung para pengungsi yang kembali.

“Selama tiga tahun terakhir, lebih dari tiga juta warga Afghanistan kembali ke tanah air setelah dideportasi dari luar negeri,” kata Hanafi. (Bahry)

Sumber: pajhwok

Militer Israel Setujui Rencana Pendudukan Gaza, Hamas Kecam Penghancuran Rumah Warga

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Kepala militer Israel pada Rabu (13/8/2025) mengumumkan bahwa pihaknya telah menyetujui rencana untuk “menduduki Gaza”, sementara Hamas mengecam serangan darat yang menghancurkan rumah warga sipil di Kota Gaza.

Persetujuan atas perluasan operasi ini muncul beberapa hari setelah kabinet keamanan Israel menyerukan perebutan kota terbesar di wilayah Palestina tersebut, di tengah perang yang telah berlangsung selama 22 bulan dan menciptakan krisis kemanusiaan yang parah.

“Pagi ini kami menyetujui rencana untuk pendudukan Gaza,” kata Kepala Angkatan Bersenjata Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, dalam pernyataan yang dirilis militer.

Pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu belum menentukan jadwal pasti kapan pasukan akan memasuki Kota Gaza, yang kini menjadi tempat berlindung ribuan warga setelah melarikan diri dari serangan sebelumnya.

Direktur Kantor Media Pemerintah Hamas di Gaza, Ismail Al-Thawabta, mengatakan pasukan Israel “terus melakukan serangan agresif di Kota Gaza”,

“Serangan-serangan ini merupakan eskalasi berbahaya yang bertujuan untuk memaksakan realitas baru di lapangan dengan kekerasan, melalui kebijakan bumi hangus dan penghancuran total properti sipil,” katanya.

Warga melaporkan ledakan besar di wilayah Tal al-Hawa dan pergerakan tank di bagian selatan kota tersebut.

Sabah Fatoum (51) yang tinggal di sebuah tenda di lingkungan Tal al-Hawa di kota itu, mengatakan kepada AFP melalui telepon bahwa “ledakannya sangat besar” di daerah tersebut.

“Ada banyak serangan udara dan tank-tank bergerak maju di wilayah selatan Tal al-Hawa dengan drone di atas kepala kami”, katanya.

Abu Ahmed Abbas (46), warga Zeitoun, menyebut tank-tank Israel telah menghancurkan rumah-rumah di wilayahnya sejak beberapa hari terakhir.

“Tank-tank telah bergerak maju ke bagian tenggara Zeitoun dan selatan Tal al-Hawa selama beberapa hari dan menghancurkan rumah-rumah.” katanya.

“Serangan udara sangat intens, semakin intensif, dan terkadang terjadi penembakan artileri sejak Ahad lalu,” sambung Abbas.

Badan Pertahanan Sipil Gaza melaporkan sedikitnya 75 orang tewas akibat serangan Israel pada Rabu. Rekaman AFP menunjukkan warga melarikan diri dari permukiman Zeitoun dan Asqoola menggunakan gerobak, van, dan sepeda.

“Saya tidak membawa kasur atau apa pun, dan kami baru saja lolos dari maut dan sekarang kami melarikan diri dan tidak tahu harus ke mana,” kata Fidaa Saad, seorang pengungsi Palestina.

Diplomasi untuk mencapai gencatan senjata dan pembebasan tawanan masih buntu setelah perundingan terakhir pada Juli gagal. Mesir, bersama Qatar dan Amerika Serikat, berupaya menengahi gencatan senjata 60 hari dengan pertukaran tahanan serta pembukaan akses bantuan kemanusiaan tanpa batasan. Delegasi senior Hamas dilaporkan tiba di Kairo untuk pembicaraan awal dengan pejabat Mesir.

Rencana Israel memicu kecaman internasional dan penolakan dari dalam negerinya. Sejumlah pilot cadangan dan pensiunan angkatan udara Israel berunjuk rasa di Tel Aviv, memperingatkan bahwa perluasan perang akan meningkatkan korban jiwa, termasuk sandera dan warga sipil di Gaza.

“Perang dan perluasan ini hanya akan menyebabkan kematian para sandera, kematian lebih banyak tentara Israel, dan kematian lebih banyak lagi warga Palestina tak berdosa di Gaza,” kata Guy Poran, seorang mantan pilot angkatan udara.

Situasi kemanusiaan semakin memburuk. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat setidaknya 235 orang, termasuk 106 anak, tewas akibat kelaparan sejak Oktober 2023. Israel secara ketat membatasi masuknya bantuan kemanusiaan, sementara ribuan warga diyakini masih terperangkap di bawah reruntuhan bangunan.

Sejak awal perang, serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 61.722 warga Palestina dan melukai 154.525 lainnya, menurut data Kementerian Kesehatan Gaza. (Bahry)

Sumber: TNA

Lebih dari 100 LSM Internasional Desak Israel Akhiri Pembatasan Bantuan ke Gaza

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Lebih dari 100 organisasi kemanusiaan internasional, termasuk Oxfam dan Doctors Without Borders, menyerukan kepada komunitas internasional untuk menekan Israel agar mengakhiri penggunaan bantuan kemanusiaan sebagai alat tekanan di Gaza dan mencabut persyaratan pendaftaran yang ketat bagi LSM.

Dalam surat terbuka yang dirilis Kamis (13/8/2025) dan ditandatangani oleh kelompok-kelompok seperti Norwegian Refugee Council dan Save the Children, para penandatangan menegaskan bahwa meskipun otoritas Israel mengklaim tidak ada pembatasan bantuan kemanusiaan ke Gaza, sebagian besar LSM besar tidak dapat mengirimkan satu truk pun pasokan penyelamat jiwa sejak 2 Maret.

Mereka menuduh Israel memberlakukan hambatan birokrasi dan fisik yang memperparah krisis kelaparan mematikan di wilayah tersebut. Surat itu menyebutkan bahwa lebih dari 60 permohonan bantuan ditolak pada Juli, dan pada pekan ini Kementerian Diaspora dan Pemberantasan Antisemitisme Israel mencabut izin kerja 10 LSM yang telah mengajukan permohonan.

Menurut laporan Haaretz, hambatan ini mengakibatkan makanan, obat-obatan, air, dan perlengkapan tempat tinggal senilai jutaan dolar menumpuk di gudang-gudang di Yordania dan Mesir. Kebijakan baru yang diberlakukan sejak Maret memungkinkan pejabat Israel melarang LSM berdasarkan pandangan politik, termasuk organisasi yang mendukung boikot atau mempertanyakan pendudukan Israel.

Sepuluh organisasi yang dilarang antara lain Rahma Worldwide Aid and Development, yang diklaim Israel memiliki hubungan dengan Society of the Revival of Islamic Heritage; Catholic Relief Services, yang bekerja sama dengan Islamic Relief Worldwide; dan Gaza Direct Aid, yang disebut menggunakan retorika menolak hak Israel untuk hidup.

Surat tersebut juga mengkritik Gaza Humanitarian Foundation (GHF), sebuah inisiatif yang didukung AS, dengan menuduhnya sebagai bagian dari strategi Israel untuk membatasi bantuan, mengecualikan organisasi Palestina, dan mengganti lembaga kemanusiaan independen dengan mekanisme yang dinilai melayani tujuan politik dan militer.

Para penandatangan mendesak negara-negara donor untuk menolak persyaratan berbagi data sensitif, membuka penyeberangan darat bagi bantuan “segera dan tanpa syarat”, serta menghapus hambatan birokrasi.

Menanggapi tuduhan ini, COGAT badan di bawah Kementerian Pertahanan Israel yang mengawasi bantuan menyatakan bahwa proses pendaftaran LSM “didasarkan pada kriteria profesional dan keamanan yang jelas untuk mencegah infiltrasi unsur teroris.”

Seorang direktur organisasi kemanusiaan Eropa yang diwawancarai media Israel menggambarkan surat tersebut sebagai “tindakan putus asa” di tengah pemblokiran bantuan.

“Ini seperti mengirim suar dari perahu di tengah laut, berharap ada yang melihat dan membantu,” ujarnya. Ia memperingatkan bahwa situasi akan memburuk jika keputusan akhir pendaftaran LSM pada 9 September tidak mengizinkan mereka beroperasi. (Bahry)

Sumber: TNA

Rusia Kecam Rencana Israel Duduki Seluruh Jalur Gaza

Redaktur: Arie Ristyan

MOSKOW (jurnalislam.com)– Rusia pada Rabu (13/8/2025) mengecam rencana Israel untuk memperluas operasi militer dan menduduki seluruh Jalur Gaza, memperingatkan bahwa langkah tersebut akan berdampak luas bagi kawasan Timur Tengah.

“Kami yakin bahwa pelaksanaan rencana semacam itu sangat berisiko karena dapat memperburuk situasi di wilayah pendudukan, dengan konsekuensi negatif yang sangat serius, baik bagi keamanan Israel sendiri maupun bagi seluruh kawasan Timur Tengah,” ujar Wakil Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Alexey Fadeyev, menjawab pertanyaan Anadolu dalam jumpa pers di Moskow.

Fadeyev menyebut upaya negara-negara mediator belum membuahkan hasil nyata, dengan kontak tidak langsung antara Hamas dan Israel yang masih menemui jalan buntu. Ia menegaskan prioritas Rusia adalah mencegah kehancuran total Gaza dan menghindari peningkatan korban sipil.

“Satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui kesepakatan gencatan senjata yang mendesak,” katanya. Ia juga mendesak kedua belah pihak segera mencari solusi yang dapat diterima bersama dan bertransisi menuju gencatan senjata berkelanjutan, yang akan membuka jalan bagi penyelesaian jangka panjang konflik Palestina berdasarkan kerangka hukum internasional solusi dua negara.

Menyoroti pembunuhan koresponden Al Jazeera pada Ahad lalu oleh militer Israel, Fadeyev menyebutnya sebagai “serangan terang-terangan terhadap kebebasan pers” dan bagian dari pelanggaran hukum internasional yang dilakukan secara sistematis di wilayah Palestina yang diduduki.

“Metode seperti ini dalam menangani pihak yang dianggap musuh atau lawan patut dikutuk sekeras-kerasnya,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pembunuhan jurnalis telah menjadi “kenyataan tragis” di Gaza. Menurut data PBB, sejak Oktober 2023 lebih dari 240 jurnalis terbunuh di wilayah kantong tersebut. “Ini merupakan sinyal yang sangat tragis dan mengkhawatirkan,” kata Fadeyev.

Israel saat ini menghadapi kecaman internasional terkait perang di Gaza yang telah menewaskan hampir 61.600 orang sejak Oktober 2023. Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Selain itu, Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional terkait operasi militernya di Gaza. (Bahry)

Sumber: AA

Resmi, LAZ Nur Hidayah Mendapat Izin Operasional LAZ Kota

Redaktur: Arie Ristyan

SOLO (jurnalislam.com)- Alhamdulillah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nur Hidayah telah resmi mendapatkan Surat Keputusan (SK) Izin Operasional dari Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). Penyerahan dilaksanakan di Aula NHCC.

Hadir dalam kegiatan ini, Bapak H. Imam Buchori, S.Ag., M.Si. (Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah), H. Dasiri, M.Pd. (Kepala Bidang Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah), Bapak Kasmiyanto, S.Ag., dan Bapak M. Farhan, S.T., dari Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Surakarta.

Ustadz H. Heri Sucitro, S.Pd., Ketua Yayasan Nur Hidayah Surakarta, dalam sambutannya menyampaikan bahwa LAZ Nur Hidayah menyadari pentingnya taat pada regulasi dan berkomitmen untuk senantiasa menepati aturan perundang-undangan dan syariat Islam dalam pelaksanaan operasional LAZ Nur Hidayah, termasuk dalam mengurus izin operasional sebagai LAZ Kota.

“Kami bersyukur atas turunnya SK Izin Operasional LAZ Nur Hidayah sebagai LAZ Kota. Kami mohon bimbingan dari Kemenag agar LAZ Nur Hidayah terus berkembang dan menjadi lembaga yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Ustadz Heri.

SK Izin Operasional LAZ Nur Hidayah diserahkan oleh Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah, Bapak H. Imam Buchori, S.Ag., M.Si., kepada Ketua Yayasan Nur Hidayah Surakarta, Ustadz H. Heri Sucitro, S.Pd., dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara.

Bapak Imam Buchori mengapresiasi upaya LAZ Nur Hidayah yang tertib dalam mengurus izin operasional meskipun melalui proses cukup panjang, baik dari administrasi sampai sarana prasarana.

“Kita berharap semoga LAZ Nur Hidayah terus mendukung program-program dari Kemenag dan berkolaborasi dalam pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan untuk mencapai kesejahteraan umat khususnya di Kota Surakarta,” pesannya.

Barakallah LAZ Nur Hidayah, semoga menjadi langkah baru untuk terus memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Aamiin.

Mesir, Qatar, dan AS Upayakan Gencatan Senjata 60 Hari di Gaza

Redaktur: Arie Ristyan

KAIRO (jurnalislam.com)– Mesir mengumumkan pada Selasa (12/8) bahwa pihaknya bekerja sama dengan Qatar dan Amerika Serikat untuk menengahi gencatan senjata 60 hari sebagai bagian dari upaya baru mengakhiri perang di Gaza.

Ketiga negara tersebut telah memainkan peran utama dalam memediasi perundingan antara Israel dan Hamas sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

“Kami bekerja sangat keras sekarang, dalam kerja sama penuh dengan Qatar dan Amerika,” kata Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty kepada wartawan dalam konferensi pers di Kairo.

“Tujuan utamanya adalah kembali ke proposal awal — gencatan senjata selama 60 hari, pembebasan sejumlah sandera dan tahanan Palestina, serta penyaluran bantuan kemanusiaan dan medis ke Gaza tanpa batasan dan tanpa syarat,” ujarnya.

Abdelatty menambahkan, pihaknya sedang berunding dengan Hamas dan Israel untuk mendorong tercapainya kesepakatan berdasarkan rencana terbaru yang diajukan AS.

Seorang sumber Palestina yang mengetahui negosiasi tersebut mengatakan kepada AFP bahwa para mediator tengah menyusun proposal gencatan senjata komprehensif baru yang mencakup pembebasan seluruh sandera yang tersisa di Gaza “dalam satu tahap”.

Bulan lalu, pembicaraan di Doha yang berlangsung lebih dari dua pekan gagal menghasilkan terobosan. Delegasi Hamas menarik diri beberapa hari setelah AS dan Israel memutuskan menarik tim perunding mereka.

Utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, menyalahkan Hamas atas kegagalan itu dan menyatakan Washington akan “mempertimbangkan opsi alternatif” setelah tidak ada kesepakatan yang tercapai.

Gencatan senjata singkat yang pernah disepakati awal tahun ini juga berakhir tanpa menghasilkan kesepakatan jangka panjang.

Menurut dua sumber Palestina, delegasi senior Hamas dijadwalkan tiba di Kairo untuk melanjutkan pembicaraan dengan para pejabat Mesir. (Bahry)

Sumber: TNA

Israel Bahas Pengusiran Warga Palestina Gaza ke Sudan Selatan

Redaktur: Arie Ristyan

YERUSALEM (jurnalislam.com)– Israel dilaporkan tengah berdiskusi dengan Sudan Selatan mengenai kemungkinan pengusiran warga Palestina dari Jalur Gaza ke negara Afrika Timur yang dilanda perang tersebut. Langkah ini, menurut hukum internasional, akan dianggap sebagai bentuk pembersihan etnis.

Enam sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut membenarkan informasi ini kepada The Associated Press. Belum jelas sejauh mana perundingan telah berlangsung. Namun, jika rencana itu dijalankan, hal tersebut akan setara dengan pemindahan paksa penduduk dari wilayah yang dilanda perang dan kelaparan ke wilayah lain.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya menyatakan ingin mewujudkan visi Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan sebagian besar penduduk Gaza melalui apa yang ia sebut sebagai “migrasi sukarela”. Israel juga telah mengajukan proposal serupa kepada sejumlah negara Afrika, yang oleh para pakar HAM dinilai sebagai pembersihan etnis.

“Saya pikir langkah yang benar, bahkan menurut hukum perang yang saya pahami, adalah membiarkan penduduk pergi, lalu kita masuk dengan kekuatan penuh menghadapi musuh yang masih tersisa di sana,” ujar Netanyahu kepada stasiun TV Israel i24, Selasa (12/8). Ia tidak menyebut Sudan Selatan secara khusus.

Kementerian Luar Negeri Israel menolak berkomentar, sementara Menteri Luar Negeri Sudan Selatan tidak menanggapi pertanyaan terkait pembicaraan tersebut. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS juga menolak memberikan komentar atas percakapan diplomatik tertutup.

Joe Szlavik, pendiri firma lobi di AS yang bekerja sama dengan Sudan Selatan, mengatakan dirinya telah mendapat informasi dari pejabat Sudan Selatan mengenai pembahasan ini. Ia menyebut delegasi Israel berencana mengunjungi Sudan Selatan untuk menjajaki pendirian kamp bagi warga Palestina, meski jadwal kunjungan belum ditentukan. Menurut Szlavik, Israel kemungkinan akan menanggung biaya pembangunan kamp tersebut.

𝗣𝗲𝗻𝗼𝗹𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗠𝗲𝘀𝗶𝗿

Edmund Yakani, pimpinan kelompok masyarakat sipil di Sudan Selatan, juga mengaku telah berbicara dengan pejabat Sudan Selatan terkait rencana ini. Empat sumber lain yang mengetahui perundingan tersebut mengonfirmasi bahwa pembicaraan memang berlangsung, namun meminta identitasnya dirahasiakan.

Dua pejabat Mesir menyatakan kepada AP bahwa mereka telah mengetahui upaya Israel mencari negara penerima warga Palestina, termasuk pendekatan ke Sudan Selatan. Mereka juga mengaku melobi Sudan Selatan agar menolak rencana tersebut. Mesir menentang keras pemindahan warga Gaza karena khawatir akan memicu gelombang pengungsi ke wilayahnya.

AP sebelumnya melaporkan perundingan serupa yang diinisiasi Israel dan AS dengan Sudan, Somalia, serta wilayah Somaliland yang memisahkan diri. Status pembicaraan tersebut hingga kini belum jelas.

𝗦𝘂𝗱𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗹𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗕𝘂𝘁𝘂𝗵 𝗦𝗲𝗸𝘂𝘁𝘂 𝗱𝗮𝗻 𝗗𝘂𝗸𝘂𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝘀𝗶𝗮𝗹

Szlavik, yang direkrut Sudan Selatan untuk mempererat hubungan dengan AS, menyebut Washington mengetahui pembahasan ini namun tidak terlibat langsung.

Menurutnya, Sudan Selatan berharap pemerintahan Trump mencabut larangan perjalanan bagi negaranya dan menghapus sanksi terhadap sejumlah elitnya. Negara tersebut bahkan telah menerima delapan orang yang dideportasi secara massal oleh pemerintah AS, yang kemungkinan merupakan upaya untuk mendapatkan dukungan.

“Sudan Selatan yang kekurangan dana membutuhkan sekutu, keuntungan finansial, dan perlindungan diplomatik apa pun yang bisa diperoleh,” kata Peter Martell, jurnalis sekaligus penulis buku First Raise a Flag tentang Sudan Selatan.

Buku tersebut juga menyebut badan intelijen Israel, Mossad, memberikan bantuan kepada warga Sudan Selatan selama perang saudara puluhan tahun melawan pemerintah Sudan yang didominasi Arab, sebelum kemerdekaan pada 2011.

Departemen Luar Negeri AS, saat ditanya apakah ada kesepakatan imbal balik dengan Sudan Selatan, hanya menyatakan bahwa keputusan penerbitan visa dilakukan “dengan prioritas tertinggi pada keamanan nasional AS, keselamatan publik, dan penegakan hukum imigrasi.” (Bahry)

Sumber: TNA