JAKARTA (jurnalislam.com)— Penyelenggaraan ibadah haji kembali tercoreng dengan dugaan praktik korupsi. Kali ini, kasus yang disorot berkaitan dengan pengadaan katering jamaah haji yang nilainya ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tengah melakukan penyelidikan atas dugaan penyelewengan dana katering jamaah haji. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebutkan bahwa penyelidikan masih berlangsung di level Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat.

“Ini yang katering mungkin tidak hanya tahun 2025. Kami juga akan mengecek ke tahun 2024, 2023, dan sebelumnya,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Kasus dugaan korupsi katering ini mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan adanya praktik pungutan liar, pemotongan kualitas makanan, hingga lemahnya perencanaan penyediaan konsumsi jamaah. Berdasarkan hasil investigasi ICW, total potensi kerugian akibat praktik tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp300 miliar.

𝗧𝗲𝗺𝘂𝗮𝗻 𝗜𝗖𝗪: 𝗔𝗱𝗮 𝗣𝘂𝗻𝗴𝘂𝘁𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗴𝘂𝗿𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗞𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝘀𝗶

ICW mencatat, setiap jamaah haji semestinya memperoleh tiga kali makan per hari dengan total 72 kali makan selama ibadah. Biaya makan yang ditetapkan adalah SAR 10 (Rp43 ribu) untuk sarapan, SAR 15 (Rp65 ribu) untuk makan siang, dan SAR 15 (Rp65 ribu) untuk makan malam. Total biaya makan per jamaah sekitar Rp173 ribu per hari.

Namun, ICW menduga adanya pungutan sebesar SAR 0,8 (Rp3.400) per kali makan oleh oknum pejabat Kementerian Agama. Jika pungutan terjadi untuk seluruh jamaah haji 2025, potensi kerugian mencapai Rp51,03 miliar.

Selain itu, ICW menemukan adanya pengurangan porsi makanan dari spesifikasi yang telah disepakati. Uji timbang makanan menunjukkan pengurangan nilai konsumsi sekitar SAR 4 (Rp17 ribu) per sekali makan. Jika diterapkan kepada seluruh jamaah, kerugian akibat pemangkasan menu ini diperkirakan mencapai Rp255,18 miliar.

𝗞𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝘀𝗶 𝗝𝗮𝗺𝗮𝗮𝗵 𝗗𝗶𝗻𝗶𝗹𝗮𝗶 𝗧𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗣𝗲𝗻𝘂𝗵𝗶 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿 𝗚𝗶𝘇𝗶

ICW juga menyoroti kualitas gizi makanan jamaah haji. Menu yang disajikan rata-rata hanya terdiri dari 150 gram nasi, 75 gram lauk, dan 80 gram sayur. Dari simulasi yang dilakukan, makanan tersebut hanya memberikan asupan energi sekitar 1.729–1.785 kkal per hari.

Padahal, berdasarkan Permenkes Nomor 28 Tahun 2019, Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dianjurkan untuk individu dewasa adalah 2.100 kkal. Artinya, jamaah haji tidak mendapatkan asupan gizi sesuai standar kesehatan.

𝗞𝗣𝗞 𝗗𝗮𝗹𝗮𝗺𝗶 𝗣𝗲𝗿𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗷𝗮𝗯𝗮𝘁 𝗞𝗲𝗺𝗲𝗻𝗮𝗴

KPK menegaskan penyelidikan masih berlangsung. Dugaan pungutan, pengurangan kualitas konsumsi, dan tidak terpenuhinya standar gizi akan menjadi fokus pemeriksaan lanjutan.

“Ini masih proses penyelidikan. Kami akan kembangkan lebih lanjut dan tidak menutup kemungkinan akan ditarik ke tahun-tahun sebelumnya,” ujar Asep.

Kasus dugaan korupsi katering haji ini menambah daftar panjang persoalan penyelenggaraan haji setelah sebelumnya KPK juga mengusut dugaan korupsi kuota haji 2024 yang merugikan ribuan jamaah.

Sumber: ICW

TIONGKOK (jurnalislam.com)– Investigasi Indonesia Business Post (IBP) mengungkap temuan mengejutkan terkait pengadaan baki makanan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pabrik di Chaoshan, Provinsi Guangdong, Tiongkok, diduga menggunakan minyak lemak babi sebagai pelumas dalam proses pembuatan baki stainless steel yang dipasok untuk program tersebut.

Temuan ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait aspek kehalalan, keamanan pangan, serta dugaan praktik impor ilegal dan pemalsuan label pada produk yang diperuntukkan bagi jutaan siswa sekolah di Indonesia.

𝗗𝘂𝗴𝗮𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗹𝘂𝗺𝗮𝘀 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗟𝗲𝗺𝗮𝗸 𝗕𝗮𝗯𝗶

Dalam penelusuran di 30–40 pabrik di kawasan industri Chaoshan, tim IBP menemukan indikasi kuat bahwa produksi baki tipe 201 maupun 304 menggunakan campuran minyak mineral dan lemak babi sebagai pelumas industri. Pelumas ini digunakan untuk mengurangi gesekan dan meningkatkan performa mesin dalam proses fabrikasi baja tahan karat.

“Satu Lembar Data Keselamatan (LDK) yang kami peroleh mengisyaratkan adanya penggunaan minyak lemak babi. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius soal kepatuhan halal baki makanan sekolah MBG,” ungkap tim investigasi IBP, yang dirilis pada Senin (25/8/2025).

IBP menambahkan, pihaknya kini tengah memantau uji laboratorium di dua fasilitas di Jakarta dan sekitarnya untuk memastikan komposisi kimia baki makanan tersebut.

“Kami sedang menunggu hasil uji laboratorium untuk memverifikasi apakah ada kandungan zat yang berasal dari hewan, termasuk minyak babi, pada baki MBG,” tegas IBP.

𝗦𝗸𝗲𝗺𝗮 𝗣𝗲𝗺𝗮𝗹𝘀𝘂𝗮𝗻 𝗟𝗮𝗯𝗲𝗹 𝗱𝗮𝗻 𝗦𝗡𝗜

Selain persoalan kehalalan, investigasi juga menemukan praktik pemalsuan label. Beberapa pabrik di Chaoshan memproduksi baki makanan dengan tanda “Buatan Indonesia” dan label SNI (Standar Nasional Indonesia), padahal seluruh proses produksi dilakukan di Tiongkok.

Praktik ini tidak hanya menyalahi aturan World Trade Organization (WTO) dan Aturan Asal Barang, tetapi juga berpotensi digunakan untuk menghindari tarif dan kuota impor.

“Penyalahgunaan label SNI dapat menyesatkan konsumen dan melemahkan pengawasan regulasi nasional. Skema semacam ini merupakan bentuk penipuan perdagangan internasional,” kata IBP.

𝗔𝗻𝗰𝗮𝗺𝗮𝗻 𝗛𝘂𝗸𝘂𝗺 𝗱𝗮𝗻 𝗗𝗮𝗺𝗽𝗮𝗸 𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗠𝗕𝗚

Berdasarkan hukum Indonesia, praktik tersebut melanggar Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dapat dikenakan sanksi pidana maupun denda.

Temuan ini menjadi sorotan karena program MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta siswa pada akhir 2025. Jika terbukti, penggunaan baki dengan residu minyak babi bukan hanya melanggar aturan halal, tetapi juga bisa mengguncang kepercayaan publik terhadap program unggulan pemerintah.

“Jika hasil uji laboratorium mengonfirmasi adanya minyak babi, maka ini bukan sekadar persoalan teknis produksi, tetapi menyangkut keamanan pangan dan legitimasi program MBG itu sendiri,” ujar IBP. (Bahry)

Sumber: IBP

JAKARTA (jurnalislam.com) – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, menilai diundangnya akademisi pro-Zionis Israel, Peter Berkowitz, dalam forum orasi ilmiah Universitas Indonesia (UI) sebagai fenomena berbahaya yang mencederai rasa kemanusiaan.

Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan menipisnya sensitivitas dan kritisisme di kalangan pimpinan perguruan tinggi terhadap penjajahan Israel dan genosida di Gaza yang didukung Amerika Serikat.

“Diundangya pembicara pro zionis ke kampus besar UI menunjukkan menipisnya sensitivitas dan kritisisme yang menjangkiti unsur pimpinan perguruan tinggi terkait dengan penjajahan besar Israel yang didukung Amerika dan genosida yang paling mengerikan. Ada kecenderungan pertimbangan pragmatis dalam membust keputusan penting di kampus,” ujarnya kepada Jurnalislam.com, pada Senin, (25/8/2025).

Sudarnoto menilai, keputusan menghadirkan sosok pro-Zionis dalam forum akademik sangat berbahaya, apalagi kampus seharusnya bukan hanya menjadi tempat transfer ilmu pengetahuan, melainkan juga pendidikan karakter dan penguatan kepedulian terhadap kemanusiaan.

“Ini fenomena yang berbahaya. Seharusnya kampus tidak sekedar tempst transfer of knowkedge tapi harus menjadi tempat pendidikan karakter, memperkuat sensitivitas dan peduli kemanusiaan,” ungkapnya.

Ia mengapresiasi langkah UI yang telah menyampaikan permintaan maaf atas “ketidaktelitian” tersebut. Namun demikian, Sudarnoto menegaskan insiden ini sudah sangat melukai rasa kemanusiaan dan kontraproduktif terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.

“Ini preseden buruk yang tidak boleh diulangi oleh UI dan semua perguruan tinggi manapun, dan bahkan oleh lembaga apapun di Indonesia,” tegasnya.

Sudarnoto juga mengingatkan bahwa Zionis Israel senantiasa mencari celah untuk menyebarkan pengaruhnya di Indonesia. Karena itu, ia mengimbau dunia akademik agar tidak mudah silau dengan reputasi intelektual tokoh yang ternyata pro-Zionis.

“Jangan silau dengan kehebatan dan reputasi intelektual seseorang yang ternyata pro-Zionis seperti yang diundang oleh UI. Teguhkan Pancasila, bela Palestina, dan hapuskan penjajahan,” tandasnya.