Korban Gempa Afghanistan Meningkat, 2.205 Jiwa Meninggal, 3.640 Terluka

Redaktur: Arie Ristyan

KABUL (jurnalislam.com)– Jumlah korban tewas akibat gempa bumi dahsyat yang mengguncang timur Afghanistan meningkat menjadi 2.205 jiwa, sementara 3.640 orang lainnya dilaporkan terluka. Operasi pencarian dan penyelamatan masih terus dilakukan.

Wakil Juru Bicara Emirat Islam, Hamdullah Fitrat, melalui pernyataan di platform X pada Kamis (4/8/2024), mengatakan bahwa korban terbanyak ditemukan di Provinsi Kunar, terutama di wilayah Mazar Dara (Distrik Nurgal), Diva-Gul Dara (Distrik Chawkay), Chapadara, serta Distrik Manogai.

“Ratusan jenazah sejauh ini telah ditemukan dari reruntuhan rumah yang hancur selama operasi pencarian dan penyelamatan. Dengan demikian, jumlah korban tewas mencapai 2.205 jiwa, dan korban luka mencapai 3.640 jiwa,” ujarnya.

Ia menambahkan, tenda-tenda darurat telah didirikan di berbagai lokasi, sementara bantuan awal terus disalurkan secara terorganisasi kepada para penyintas.

Gempa bumi tersebut terjadi pada Ahad tengah malam, melanda beberapa provinsi termasuk Kunar, Laghman, Nangarhar, Nuristan, dan Panjshir. Namun, Kunar menjadi wilayah dengan jumlah korban jiwa dan kerusakan paling parah. (Bahry)

Sumber: pajhwok

Hamas Desak PBB Hentikan Genosida Israel di Gaza

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)- Hamas mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan komunitas internasional segera turun tangan menghentikan genosida Israel di Gaza, di tengah meningkatnya serangan brutal militer Israel di Kota Gaza dan wilayah sekitarnya.

Sedikitnya 73 warga Palestina, termasuk pencari bantuan, tewas dalam pemboman gencar Israel pada Rabu (3/8). Dari jumlah itu, 43 orang meninggal di Kota Gaza. Banyak korban merupakan keluarga yang terbunuh bersama di tenda maupun tempat perlindungan akibat serangan di kawasan padat penduduk.

“Saudara laki-laki saya terbunuh di kamarnya. Mereka membunuhnya bersama istri dan anak-anaknya; mereka menghabisi mereka semua. Tidak seorang pun yang tersisa,” kata Sabreen al-Mabhuh, seorang pengungsi Palestina, kepada Al Jazeera.

Reuters melaporkan, granat Israel juga membakar tenda pengungsi di sekolah-sekolah Sheikh Radwan. “Sheikh Radwan sedang dijungkirbalikkan,” ujar warga setempat, Zakeya Sami.

Kantor media Gaza menyatakan Israel telah meledakkan sedikitnya 100 robot bermuatan bahan peledak di Kota Gaza dalam tiga pekan terakhir, yang menghancurkan seluruh blok perumahan. Sejak 13 Agustus, sekitar 1.100 warga Palestina tewas di kota itu saja.

Hani Mahmoud, koresponden Al Jazeera, menggambarkan situasi Gaza sebagai “apokaliptik.”

“Rasanya tak berujung dan menguras habis … seluruh lingkungan dihancurkan blok demi blok. Orang-orang kehilangan semua yang telah mereka bangun selama puluhan tahun. Bagi banyak orang, ini seperti mimpi buruk nyata,” ujarnya.

𝗛𝗮𝗺𝗮𝘀 𝗦𝗶𝗮𝗽 𝗚𝗲𝗻𝗰𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗻𝗷𝗮𝘁𝗮 𝗞𝗼𝗺𝗽𝗿𝗲𝗵𝗲𝗻𝘀𝗶𝗳

Dalam pernyataan pada Rabu, Hamas menegaskan kembali kesiapannya menerima gencatan senjata komprehensif di Gaza, termasuk pembebasan seluruh tawanan Israel dengan imbalan tahanan Palestina.

Seruan itu muncul setelah Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan enam kematian baru akibat kelaparan dan malnutrisi dalam 24 jam terakhir, termasuk seorang anak. Total, 367 warga Palestina telah meninggal karena kelaparan selama blokade Israel, di antaranya 131 anak-anak.

Hamas juga mengecam serangan Israel terhadap rumah keluarga al-Jarisi di Gaza utara yang menewaskan sedikitnya 10 orang, menyebutnya sebagai “kejahatan perang” dan bagian dari kampanye sistematis untuk menghancurkan kehidupan warga Palestina.

𝗞𝗿𝗶𝘀𝗶𝘀 𝗞𝗲𝗺𝗮𝗻𝘂𝘀𝗶𝗮𝗮𝗻 𝗠𝗲𝗺𝗯𝘂𝗿𝘂𝗸

Operasi Israel untuk merebut Kota Gaza berpotensi menggusur satu juta warga Palestina. Dari total 2,3 juta penduduk Gaza, mayoritas telah mengungsi berkali-kali. PBB mencatat lebih dari 82.000 kasus baru pengungsian paksa terjadi antara 14–31 Agustus, termasuk 30.000 orang dari wilayah utara ke selatan.

UNICEF memperingatkan 132.000 anak balita berisiko meninggal akibat malnutrisi akut pada pertengahan 2026, sementara lebih dari 320.000 anak menghadapi kelaparan parah. “Dengan kelaparan yang menyebar, anak-anak sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar termasuk produk nutrisi khusus,” tulis UNICEF di platform X.

Laporan Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu (IPC) pada Agustus mengonfirmasi bahwa kelaparan telah melanda Gaza utara dan dengan cepat menyebar ke selatan. Para pekerja bantuan menyebut blokade total Israel telah menjadikan kebutuhan dasar seperti makanan dan air sebagai perjuangan sehari-hari.

Abdullah Al-Arian, profesor madya di Universitas Georgetown Qatar, menilai serangan bumi hangus Israel menunjukkan adanya genosida dengan “impunitas total.” Menurutnya, banyak warga Palestina menolak perintah evakuasi karena lelah berpindah berkali-kali dan tidak adanya zona aman, sebab seluruh area telah menjadi sasaran serangan Israel. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

Pemimpin Faksi Palestina di Luar Negeri Perketat Keamanan Usai Ancaman Israel

Redaktur: Arie Ristyan

PALESTINA (jurnalislam.com)- Para pemimpin faksi Palestina yang tinggal di luar negeri menerapkan langkah-langkah keamanan ketat menyusul ancaman Israel untuk menargetkan tokoh-tokoh senior Hamas.

Menurut laporan Al-Araby Al-Jadeed edisi bahasa Arab dari The New Arab, sejumlah pejabat Hamas dan Jihad Islam di Kairo termasuk di antara mereka yang mengambil tindakan pencegahan. Ancaman itu muncul setelah Kepala Staf Militer Israel, Eyal Zamir, bersumpah akan “menjangkau” para pemimpin Hamas di luar negeri.

Pernyataan Zamir disampaikan tak lama setelah Tel Aviv mengumumkan bahwa Abu Ubaidah, juru bicara Brigade Al-Qassam—sayap militer Hamas—telah meninggal dalam serangan di Gaza.

“Di Jalur Gaza, kami menyerang Abu Ubaidah, salah satu pemimpin tinggi Hamas, setelah sebagian besar kepemimpinan Hamas telah disingkirkan. Tangan kami masih terulur. Sebagian besar dari kepemimpinan Hamas yang tersisa di luar negeri—kami akan menjangkau mereka juga,” kata Zamir dalam pernyataan resmi militer Israel, Ahad (31/8).

Seorang sumber Mesir menyebutkan kepada Al-Araby Al-Jadeed bahwa Kairo memperingatkan Israel agar tidak membahayakan Sekretaris Jenderal Jihad Islam, Ziyad al-Nakhalah. Selama beberapa bulan terakhir, al-Nakhalah diketahui hampir menetap permanen di ibu kota Mesir di tengah meningkatnya ancaman Israel.

Sebagai bagian dari upaya mediasi gencatan senjata di Gaza, Mesir bahkan menerima permintaan regional untuk memberikan izin tinggal semi-permanen bagi al-Nakhalah.

Ancaman Israel juga menimbulkan kekhawatiran bagi pejabat Hamas yang kerap melakukan perjalanan ke Mesir untuk berkoordinasi dengan Badan Intelijen Umum Mesir. Al-Araby Al-Jadeed melaporkan bahwa sejumlah pejabat Hamas telah dipindahkan dari Lebanon menyusul pelanggaran berulang Israel terhadap perjanjian gencatan senjata November 2024.

Hamas disebut telah menerima peringatan dari berbagai negara tempat para pemimpinnya bermukim. Peringatan itu mendorong penerapan keamanan ketat, termasuk penjagaan tambahan selama pergerakan mereka.

Seorang pejabat Hamas mengungkapkan bahwa Turki baru-baru ini memperketat pengamanan di sekitar sejumlah pemimpin Hamas, serta mantan tahanan Palestina yang tinggal di negara itu setelah dibebaskan dalam kesepakatan pertukaran tahanan terakhir.

Di Doha, sumber Hamas menegaskan bahwa sejak pecahnya perang di Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023, para pemimpin kelompok tersebut telah berada di bawah pengawasan keamanan ketat. Situasi itu kini semakin diperketat, dengan kepemimpinan Hamas dan faksi lain yang tersebar di berbagai lokasi luar negeri demi alasan keamanan dan operasional. (Bahry)

Sumber: TNA

Polres Blitar Kota Temukan Ladang Ganja dari Pengembangan Kasus Kerusuhan DPRD

Redaktur: Arie Ristyan

BLITAR (jurnalislam.com)– Polres Blitar Kota berhasil mengungkap adanya ladang ganja di wilayah Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Temuan ini merupakan hasil pengembangan penyidikan dari kasus kerusuhan dan pembakaran Gedung DPRD Kabupaten Blitar beberapa waktu lalu.

Kapolres Blitar Kota, AKBP Titus Yudho Uly, mengatakan pengungkapan tersebut berawal dari tes urine terhadap beberapa orang yang ditangkap dalam kerusuhan. Hasilnya, sejumlah pelaku dinyatakan positif mengonsumsi narkoba.

“Beberapa pelaku ada yang positif narkoba, ada yang positif sabu-sabu, dan ada yang positif ganja. Dari yang ganja ini kita kembangkan lagi, sehingga kemarin sore berhasil menemukan ladang ganja,” ujar Titus kepada wartawan, Selasa (2/9/2025).

Menurutnya, ladang ganja tersebut ditanam dalam jumlah banyak di Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Polisi menduga lahan tersebut telah digunakan untuk membudidayakan ganja selama sekitar dua tahun terakhir.

“Ini luar biasa karena belum pernah ada ladang ganja yang diungkap di Blitar. Saat ini masih terus kami kembangkan, apakah ada lokasi lain atau cukup di situ,” jelasnya.

Selain itu, dari pengembangan kasus narkoba jenis sabu, polisi juga berhasil menangkap seorang bandar. Penyelidikan lebih lanjut masih dilakukan untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba di wilayah Blitar.

Dokumen Bocor Ungkap Kegagalan Besar Operasi Militer Israel di Gaza

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)- Sebuah dokumen rahasia militer Israel yang bocor mengungkapkan bahwa operasi militer bertajuk “Kereta Perang Gideon” dinilai gagal dalam mencapai sebagian besar tujuannya, termasuk mengalahkan Hamas dan membebaskan tawanan di Gaza. Laporan ini pertama kali diberitakan oleh The New Arab, Senin (1/9/2025).

Laporan yang sebagian dipublikasikan oleh Channel 12 Israel itu menyebut operasi tersebut justru memperlihatkan sejumlah kelemahan serius. Para pejabat militer bahkan menilai Israel “telah membuat setiap kesalahan yang mungkin terjadi” selama agresi itu.

Meski mendapat pujian dari sejumlah menteri sayap kanan dan ekstremis Israel, para perwira senior yang meninjau laporan tersebut meragukan militer telah belajar dari kegagalan yang ada. Mereka menuding militer bertindak “bertentangan dengan doktrin militernya sendiri,” termasuk salah urus sumber daya dan menyebabkan kelelahan pasukan.

Selain itu, laporan menyalahkan militer atas “tergerusnya dukungan internasional” akibat blokade bantuan kemanusiaan. Hamas disebut mampu melancarkan kampanye global untuk menuduh Israel membuat warga Gaza kelaparan.

Situasi kemanusiaan di Gaza semakin memburuk. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan sedikitnya tujuh orang kembali meninggal karena kelaparan, sehingga total korban akibat malnutrisi dan kelaparan mencapai 339 jiwa, termasuk 124 anak.

Tragedi ini memicu gelombang kecaman internasional serta mendorong sejumlah negara, seperti Inggris, Prancis, dan Selandia Baru, untuk menyatakan niat mereka mengakui negara Palestina pada Sidang Umum PBB mendatang. Langkah tersebut memantik reaksi keras dari Israel.

Dokumen bocor itu juga mencatat kegagalan lain, seperti manuver militer berulang di wilayah yang sama dengan kecepatan lambat, kelelahan peralatan, hingga ketidaksiapan menghadapi perang gerilya.

Kendati demikian, militer Israel membantah temuan tersebut dan bersikeras bahwa operasi telah mencapai tujuan. Mereka menyebut dokumen yang beredar “tidak memiliki izin distribusi resmi” dan tengah diselidiki.

Sejak agresi militer Israel dimulai pada Oktober 2023, lebih dari 63.000 warga Palestina dilaporkan tewas. PBB dan berbagai organisasi hak asasi manusia menilai Israel melakukan tindakan genosida, mengacu pada fakta lapangan dan pernyataan sejumlah pejabat Israel. (Bahry)

Sumber: TNA

DPP Bakomubin Desak Presiden Prabowo Copot Kapolri

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com) – Dewan Pimpinan Pusat Badan Koordinasi Muballigh Se-Indonesia (DPP Bakomubin) mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera mencopot Kapolri dan menggantinya dengan sosok yang memiliki prestasi, integritas, serta tidak terafiliasi dengan kelompok politik manapun.

Tuntutan tersebut disampaikan Bakomubin melalui surat resmi yang ditujukan kepada Presiden Prabowo pada Senin (1/9/2025) di Jakarta.

Dalam suratnya, Bakomubin menilai situasi politik dan keamanan pasca unjuk rasa masyarakat berada dalam kondisi yang memprihatinkan, bahkan berpotensi menuju kehancuran tatanan kehidupan berbangsa, bernegara, serta nilai kemanusiaan.

“DPP Bakomubin mengapresiasi langkah konkret Bapak Presiden dalam mengatasi situasi agar tidak semakin memburuk. Namun, kami meminta langkah strategis yang lebih komprehensif untuk menenangkan dan meredam kemarahan rakyat,” tulis pernyataan tersebut.

Selain pencopotan Kapolri, Bakomubin juga menyampaikan sejumlah tuntutan lain, di antaranya:

1. Pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset bagi koruptor.

2. Membentuk Badan Ekonomi Nasional untuk mengangkat daya beli masyarakat kecil dan menengah serta meringankan beban pajak rakyat.

3. Pemerintah pusat maupun daerah tidak mengeluarkan pernyataan yang melukai perasaan rakyat.

4. Penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten, adil, dan transparan tanpa pandang bulu.

Bakomubin menegaskan bahwa tuntutan tersebut bersifat konstitusional dan rasional, serta merupakan wujud kecintaan mereka terhadap bangsa dan negara.

“Respons Presiden terhadap tuntutan rakyat akan menunjukkan derajat kepemimpinan, kenegarawanan, serta komitmen pada Pancasila dan UUD 1945,” tegas Bakomubin.

Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP Bakomubin, Dr. KH. MS Suhary AM, MA.

Kontributor: Bram

JIEF 2025 Sajikan Pameran, Seminar, hingga Pentas Seni Islami

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPIJ) menggelar Jakarta Islamic Education Fair (JIEF) 2025 pada 2–3 September 2025 di Convention Hall Jakarta Islamic Centre, Koja, Jakarta Utara. Acara bertema “Pendidikan Berakar Iman, Bertumbuh Inovasi” ini secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana.

Dalam sambutannya, Kepala Pusat PPIJ KH Muhyiddin Ishaq menegaskan pentingnya pendidikan agama sebagai benteng pencegahan kerusuhan sosial. Ia menilai Pameran Pendidikan Islam yang digelar Divisi Pengkajian dan Pendidikan PPIJ menjadi momentum mendorong prioritas pada pembinaan iman dan akhlak.

“Supaya peristiwa (kerusuhan) seperti kemarin tidak terjadi lagi,” ujar Kiai Muhyiddin, Selasa (2/9/2025).

Kiai Muhyiddin juga menyoroti kontribusi pesantren dan madrasah yang telah lama mencerdaskan bangsa, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Namun, ia menyayangkan masih adanya perlakuan tidak adil terhadap lembaga pendidikan keagamaan serta kesenjangan anggaran dengan sekolah negeri.

Karena itu, ia meminta agar melalui forum JIEF 2025 dapat dirumuskan langkah agar pendidikan keagamaan tidak dipandang sebelah mata baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Kepala Divisi Pengkajian dan Pendidikan PPIJ, H. Rasyidi H.Y, menjelaskan JIEF 2025 diramaikan berbagai kegiatan, mulai dari pameran pendidikan, seminar nasional, workshop, kompetisi robotic, bazaar kuliner Islami, hingga pentas seni dakwah.

Sejumlah lembaga pendidikan turut serta, di antaranya Madrasah Istiqlal, Pesantren Sulaimaniyah, Universitas Mercu Buana, Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta, Universitas Sahid, Universitas Al Azhar Indonesia, Universitas Islam Jakarta dan lain sebagainya.

Tokoh pendidikan yang hadir antara lain Ir. Moch. Abduh, Ms.Ed., Ph.D (Staf Ahli Mendikdasmen Bidang Teknologi Pendidikan), Prof. Dr. Ir. Andi Adriansyah, M.Eng (Rektor Universitas Mercu Buana), dan Dr. H. Adib, M.Ag (Kepala Kanwil Kemenag DKI).

Selain itu, hadir pula Deva Rachman, istri almarhum Syekh Ali Jaber, pendongeng Kak Nia, grup nasyid VocaFarabi, Teater ITACI, serta Sanggar Tari 36 yang menampilkan karya seni Islami.

Acara ini terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya.

KPK Dalami Dugaan Aliran Uang dalam Kasus Kuota Haji Tambahan, Gus Yaqut Diperiksa sebagai Saksi

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut terkait dugaan penyimpangan pembagian 20.000 kuota haji tambahan tahun 2024. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (1/9/2025).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan kali ini berfokus pada mekanisme penentuan alokasi kuota tambahan yang dibagi ke jalur reguler maupun khusus. Penyidik, kata dia, juga mendalami dugaan adanya aliran dana dari pembagian kuota tersebut.

“Penyidik mendalami terkait kuota tambahan yang kemudian melalui keputusan menteri dilakukan plotting atau pembagian kuota haji khusus dan reguler. Asal-usul pembagian 50 persen–50 persen itu menjadi fokus penyidik. Selain itu, dugaan-dugaan aliran uang dari pembagian kuota haji tersebut juga didalami dalam pemeriksaan hari ini,” kata Budi.

Ia menambahkan, pemeriksaan terhadap Gus Yaqut kali ini merupakan yang pertama di tahap penyidikan. Sebelumnya, pemeriksaan masih berada di tahap penyelidikan.

𝗕𝗲𝗹𝘂𝗺 𝗔𝗱𝗮 𝗧𝗲𝗿𝘀𝗮𝗻𝗴𝗸𝗮

Menjawab pertanyaan soal mengapa KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus ini, Budi menegaskan bahwa proses masih berjalan.

“KPK masih terus mendalami, menganalisis keterangan dari para saksi, termasuk saksi-saksi lain yang hari ini juga diperiksa. Penyidik mendalami terkait aliran uang yang mengalir dari para travel atau pengelola biro perjalanan haji kepada pihak-pihak terkait di Kementerian Agama,” jelasnya.

Menurut Budi, hingga kini status Gus Yaqut masih sebagai saksi. KPK menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum dalam perkara kuota haji tambahan ini sehingga belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Nanti akan kami sampaikan updatenya jika sudah ada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.

𝗞𝗼𝗻𝘁𝗲𝗸𝘀 𝗞𝗮𝘀𝘂𝘀 𝗞𝘂𝗼𝘁𝗮 𝗛𝗮𝗷𝗶

Tambahan 20.000 kuota haji untuk Indonesia diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi pada tahun 2024. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, pembagiannya seharusnya 92 persen untuk jemaah haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

Dengan aturan tersebut, dari tambahan kuota itu semestinya 18.400 dialokasikan untuk haji reguler dan 1.600 untuk haji khusus. Namun, menurut KPK, pembagian yang dilakukan justru 50 persen untuk reguler dan 50 persen untuk khusus.

Skema ini dianggap menyalahi aturan karena menguntungkan biro travel haji khusus yang mematok biaya jauh lebih tinggi dibandingkan kuota reguler.

Harits Abu Ulya: Label “Makar dan Terorisme” pada Demonstrasi Abaikan Akar Persoalan

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Pengamat terorisme Harits Abu Ulya mengkritik pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyebut aksi demonstrasi beberapa hari terakhir sebagai indikasi ‘makar dan terorisme’. Menurutnya, diksi tersebut menunjukkan lemahnya sensitivitas pemerintah terhadap tuntutan masyarakat sipil.

“Bapak Presiden terkesan gagal paham terhadap aspirasi para demonstran. Respon beliau tidak menyasar persoalan fundamental dengan memadamkan ‘bara dan api’ dari segunung ‘sekam’ persoalan; terkait keadilan bagi rakyat, perlunya evaluasi institusi aparat penegak hukum, kebijakan yang memberatkan rakyat, integritas moralitas oknum pembantu Presiden yang kerap membuat blunder statemen dan kebijakan, UU perampasan aset koruptor, dan sebagainya,” ujar Harits Abu Ulya dalam keterangan tertulis, Senin (1/9/2025).

Harits menilai pemerintah seharusnya fokus pada penyelesaian isu-isu mendasar, seperti keadilan hukum, evaluasi kinerja aparat penegak hukum, kebijakan yang memberatkan rakyat, serta penegakan undang-undang perampasan aset koruptor. Ia menilai framing demonstrasi sebagai aksi makar dan terorisme justru mengaburkan masalah utama yang dihadapi rakyat.

“Dan secara rasional tentu idealnya Presiden prioritaskan solusi pada akar masalah. Bukan stag hanya merespon soal ‘kemewahan hidup’ privilage anggota DPR, oknum anggota DPR yang ‘busuk’ sikap dan lisannya, janji mendengar aspirasi. Justru memberikan legitimasi ‘tongkat’ bagi aparat keamanan Polri dan TNI untuk lebih keras memukul masyarakat sipil dengan alibi anarkisme, penjarahan dan yang lebih ngeri adalah asumsi adanya indikasi aksi ‘makar dan terorisme’,” kata Harits.

Ia mengingatkan bahwa tindak kriminal seperti penjarahan dan aksi anarkisme memang harus ditindak, namun tidak tepat jika langsung dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Menurutnya, tindak korupsi pejabat dan kebijakan yang merugikan rakyat justru lebih layak mendapatkan label tersebut.

“Maka diksi ‘makar dan terorisme’ adalah logika over simplikasi yang sifatnya sangat asumtif, cenderung mengaburkan pokok persoalan dan menunjukkan bebalnya telinga penguasa atas jeritan rakyat yang menuntut keadilan dalam berbagai aspek kehidupan mereka,” tegasnya.

Harits berharap Presiden Prabowo dapat membuktikan komitmennya memimpin demi rakyat, bukan sekadar retorika.

saatnya membuktikan itu semua, atau kalau tidak maka hanya akan menoreh sejarah yang berjudul ‘Paradoks Prabowo’ Presiden RI-8,” pungkasnya.

Palestina Desak AS Batalkan Pencabutan Visa Mahmoud Abbas Menjelang Sidang PBB

Redaktur: Arie Ristyan

RAMALLAH (jurnalislam.com)– Kantor Presiden Palestina Mahmoud Abbas mendesak Amerika Serikat untuk membatalkan keputusan pencabutan visa terhadap pemimpin Palestina tersebut, hanya beberapa minggu sebelum Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York.

Kepresidenan Palestina menyatakan “keheranan” atas langkah Washington pada Jumat (30/8) yang mencabut visa Abbas bersama 80 pejabat Palestina lainnya. Padahal, Abbas dijadwalkan memimpin delegasi dan menyampaikan pidato pada forum tingkat tinggi PBB bulan depan.

“Kami menyerukan kepada pemerintah Amerika untuk membatalkan keputusannya,” ujar juru bicara kepresidenan, Nabil Abu Rudeineh, kepada Associated Press, Sabtu (30/8). Ia memperingatkan keputusan itu hanya akan meningkatkan ketegangan dan eskalasi.

Abu Rudeineh menambahkan, pihaknya telah berkomunikasi dengan sejumlah negara Arab dan asing untuk menekan Washington agar membatalkan kebijakan tersebut. Upaya diplomasi, kata dia, akan terus dilakukan, terutama menjelang konferensi internasional mengenai solusi dua negara yang akan digelar di New York pada 22 September. Konferensi itu diselenggarakan bersama oleh Prancis dan Arab Saudi.

𝗧𝘂𝗱𝘂𝗵𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗔𝗦

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio membenarkan pencabutan visa dengan alasan Otoritas Palestina (PA) dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) tidak mematuhi komitmen mereka serta dianggap merusak prospek perdamaian.

Rubio juga menuduh PA melakukan “kampanye lawfare”, termasuk membawa kasus Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait dugaan pelanggaran di Gaza dan Tepi Barat.

Namun, Matt Duss, Wakil Presiden Eksekutif Center for International Policy, menilai langkah pemerintahan Donald Trump itu jelas melanggar protokol diplomatik. Menurutnya, sebagai negara tuan rumah, AS wajib memberikan visa bagi perwakilan resmi negara anggota PBB.

“Apa yang terjadi di sini jelas bermotif ideologis,” kata Duss kepada Al Jazeera. Ia menuding pemerintahan Trump bersekongkol dengan sayap kanan Israel untuk menyingkirkan isu Palestina dari agenda internasional.

𝗥𝗲𝗮𝗸𝘀𝗶 𝗘𝗿𝗼𝗽𝗮

Uni Eropa (UE) turut menyampaikan keprihatinan. Kepala kebijakan luar negeri UE, Kaja Kallas, mendesak Washington mempertimbangkan kembali keputusan tersebut, mengingat adanya perjanjian resmi antara PBB dan negara tuan rumah.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menegaskan, Majelis Umum PBB tidak boleh menghadapi hambatan akses apa pun.

“Markas PBB adalah tempat netralitas dan perdamaian, bukan ruang pembatasan,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari Spanyol. Perdana Menteri Pedro Sanchez menyatakan telah berbicara langsung dengan Abbas untuk menyampaikan solidaritas. Ia menyebut pencabutan visa tersebut sebagai langkah “tidak adil”.

“Palestina berhak menyuarakan pendapatnya di PBB dan semua forum internasional,” tulis Sanchez dalam unggahan di media sosial. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera