Mesir Siaga Penuh di Perbatasan, Tolak Pemindahan Paksa Warga Gaza ke Wilayahnya

Redaktur: Arie Ristyan

KAIRO (jurnalislam.com)- Angkatan bersenjata Mesir dilaporkan dalam kondisi siaga penuh di perbatasan dengan Gaza sejak dimulainya serangan terbaru Israel di Kota Gaza. Kairo mengantisipasi gelombang besar pengungsi Palestina yang terdesak ke arah selatan jalur sempit tersebut.

Sejak perang Gaza meletus hampir dua tahun lalu, Mesir berulang kali memperingatkan Israel agar tidak memaksakan pengusiran terhadap 2,3 juta penduduk Palestina. Namun, serangan darat dan udara Israel baru-baru ini telah menggusur paksa sekitar 400 ribu orang, yang kini bergerak menuju bagian selatan Gaza, tepat di dekat perbatasan Mesir.

Laporan tersebut disampaikan media Al-Araby Al-Jadeed pada Jumat (19/9/2025), Kairo khawatir Israel tengah merancang skenario bencana dengan mendorong warga Gaza menyeberang ke Sinai utara. Langkah itu dianggap sebagai upaya untuk menempatkan Mesir dalam posisi sulit, seolah-olah menjadi pihak yang menolak pengungsi, sementara Israel lepas dari tanggung jawab kejahatannya.

“Wacana resmi di Kairo tidak melihat perkembangan ini sebagai sesuatu yang acak, melainkan sebagai rencana yang disengaja yang menargetkan keamanan nasional Mesir dan kawasan,” tulis media tersebut.

Meski krisis semakin parah, Mesir dipastikan tidak akan menangguhkan perjanjian keamanan dengan Israel. Namun hubungan diplomatik kedua negara yang terjalin sejak 1979 semakin memburuk sejak perang Gaza meletus pada Oktober 2023.

Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi sendiri menegaskan bahwa negaranya tidak akan menjadi pintu gerbang bagi pengusiran massal rakyat Palestina. Ia menyebut perang Israel di Gaza sebagai bentuk “genosida sistematis” dan menegaskan pemindahan paksa massal merupakan garis merah.

Awal bulan ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan menuduh Mesir “memenjarakan” warga Gaza, setelah Kairo menolak tegas skenario pemindahan paksa ke wilayah Sinai.

Yordania juga memperingatkan bahwa jika penggusuran rakyat Palestina dipaksakan, maka Amman akan menganggapnya sebagai tindakan perang.

Sejak dimulainya agresi militer Israel hampir dua tahun lalu, lebih dari 65 ribu warga Palestina gugur di Gaza, mayoritas perempuan dan anak-anak, menurut Kementerian Kesehatan setempat.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini menjadi buronan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. (Bahry)

Sumber: TNA

Dekat Pusat Nuklir Tiongkok, AS Ingin Rebut Pangkalan Bagram Afghanistan, Taliban Tegas Menolak

Redaktur: Arie Ristyan

KABUL (jurnalislam.com)– Pemerintah Afghanistan menolak seruan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, agar militer AS kembali ke Afghanistan dan merebut kembali pangkalan udara Bagram.

Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Afghanistan menegaskan pada Jumat (19/9/2025) bahwa Kabul siap berinteraksi dengan Washington, namun tanpa adanya kehadiran militer AS di negara itu.

“Afghanistan dan Amerika Serikat perlu berinteraksi satu sama lain … tanpa Amerika Serikat mempertahankan kehadiran militer di bagian mana pun di Afghanistan,” ujar Zakir Jalal, pejabat Kemenlu Afghanistan, melalui media sosial.

Ia menambahkan bahwa Kabul membuka ruang kerja sama politik dan ekonomi dengan Washington, tetapi hanya atas dasar saling menghormati dan kepentingan bersama.

Sebelumnya, Trump dalam pernyataannya pada Kamis (18/9) mengekspresikan penyesalan atas ditinggalkannya pangkalan Bagram, yang disebutnya sangat strategis karena berdekatan dengan Tiongkok.

“Kami sedang berusaha mendapatkannya kembali,” kata Trump. “Kami memberikannya kepada [Taliban] secara cuma-cuma,” keluhnya, seraya menyebut bahwa Bagram hanya berjarak satu jam dari lokasi Tiongkok memproduksi rudal nuklir.

Bagram, yang terletak di utara Kabul, pernah menjadi pusat operasi militer AS selama dua dekade pendudukan. Ribuan warga Afghanistan pernah ditahan tanpa dakwaan di penjara berkeamanan tinggi di pangkalan itu dan banyak di antaranya disiksa dengan dalih “perang melawan teror”.

Taliban berhasil merebut kembali fasilitas tersebut pada 2021 setelah runtuhnya pemerintah boneka Kabul menyusul penarikan penuh pasukan AS.

Trump berulang kali menyatakan bahwa AS seharusnya mempertahankan Bagram, bukan demi Afghanistan, tetapi untuk mengimbangi Tiongkok dan menguasai potensi sumber daya mineral negara itu.

Pernyataan terbaru Trump muncul bersamaan dengan konfirmasi bahwa pemerintahan AS telah berunding dengan Taliban. Akhir pekan lalu, utusan khusus AS Adam Boehler dan mantan utusan Zalmay Khalilzad bertemu Menteri Luar Negeri Taliban, Amir Khan Muttaqi, di Kabul untuk membicarakan warga negara Amerika yang ditahan di Afghanistan.

Meski tidak mengakui pemerintahan Taliban secara resmi, media AS seperti CNN melaporkan bahwa Washington sejak Maret lalu mempertimbangkan kemungkinan membangun kembali kehadiran di Bagram. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

Al-Qassam Ledakkan Kendaraan Israel, Gaza Jadi Kuburan Tentara Pendudukan

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Brigade Al-Qassam, sayap militer gerakan perlawanan Palestina Hamas, merilis rekaman pada Jumat (19/9/2025) yang memperlihatkan kendaraan pasukan pendudukan Israel terkena ledakan ladang bahan peledak yang telah disiapkan sebelumnya di sebelah timur persimpangan Saftawi, dekat kamp Jabaliya, Jalur Gaza utara.

Brigade Al-Qassam menyebutkan bahwa rekaman tersebut mendokumentasikan operasi yang berlangsung pada Jumat, 5 September 2025.

Video itu dibuka dengan adegan para pejuang Al-Qassam mempersiapkan serta menanam alat peledak rakitan (IED) di jalur yang telah direncanakan. Tak lama kemudian, rekaman menampilkan kendaraan lapis baja Israel memasuki area ladang ranjau, dan dua kendaraan meledak setelah menghantam IED yang ditanam.

Menurut keterangan Al Qassam, ledakan tersebut berhasil mengenai sasaran tepat di sepanjang rute yang telah dipersiapkan.

Al-Qassam mengumumkan bahwa operasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian serangan yang mereka beri nama “Tongkat Musa”, sebagai respons terhadap operasi darat Israel dengan kode “Kereta Gideon 2”, yang diklaim militer Israel bertujuan menduduki Kota Gaza.

Pada Kamis malam sebelumnya, pimpinan Brigade Al-Qassam menegaskan bahwa invasi darat Israel ke Kota Gaza hanya akan memicu perang atrisi jangka panjang.

“Brigade Al-Qassam telah menyiapkan ribuan penyergapan dan alat peledak. Gaza akan menjadi kuburan bagi tentara pendudukan,” demikian pernyataan resmi Al-Qassam.

Mereka menambahkan bahwa buldoser, kendaraan lapis baja, dan pergerakan pasukan Israel menjadi target utama. Selain itu, jumlah tentara Israel yang ditangkap diperkirakan akan bertambah seiring meluasnya pertempuran darat.

Brigade Al-Qassam juga memperingatkan bahwa perluasan operasi darat Israel berarti rezim Zionis “tidak akan menerima tahanan, baik hidup maupun mati”.

Mereka menegaskan bahwa tawanan Israel tersebar di berbagai lokasi di Kota Gaza, dan kelangsungan hidup mereka berada sepenuhnya di tangan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Sumber: PC

Prof. Nadirsyah Hosen: Kasus Korupsi Kuota Haji Bukan Soal Ormas, Segera Tuntaskan!

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Prof. Nadirsyah Hosen, akademisi sekaligus tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang pernah menjabat sebagai Ra’is Syuriah Pengurus Cabang Istimewa NU Australia dan Selandia Baru (2005–2023), ikut menyoroti kasus dugaan korupsi kuota haji yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam unggahannya di akun X, Jumat (19/9/2025), pria yang akrab disapa Gus Nadir ini menegaskan bahwa perkara tersebut bukanlah soal kelompok atau ormas tertentu, melainkan persoalan bangsa dan umat.

“Masalah dugaan korupsi kuota haji ini bukan masalah kelompok atau ormas,” tulisnya.

Gus Nadir kemudian merinci sejumlah nama yang telah diperiksa KPK dari berbagai latar belakang organisasi. Ustaz Khalid Basalamah dari kalangan Salafi, misalnya, sudah mengaku mengembalikan dana ke KPK setelah beberapa kali diperiksa. Sementara itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief, yang juga Bendahara Umum PP Muhammadiyah, juga telah dipanggil penyidik.

Selain itu, KPK berulang kali memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, kader NU sekaligus adik kandung Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

“Sekali lagi, soal kasus kuota haji ini adalah masalah umat dan bangsa. Bukan soal ormas atau aliran. Saya berdiri mendukung keadilan. Siapapun dan dari kelompok/ormas manapun kalau bersalah ya harus diproses secara hukum. Gak masalah. Umat dan bangsa mendukung penegakan korupsi secara adil dan sesuai koridor negara hukum,” tegas Gus Nadir.

Ia juga mengingatkan KPK untuk segera menuntaskan penyidikan perkara ini agar tidak menjadi bola liar yang meresahkan publik.

“Segera tetapkan siapa tersangkanya. Jangan ini menjadi bola liar. Kasus sudah naik ke tahap penyidikan tapi kok tersangkanya belum ada. Justice delayed is justice denied. Segera tuntaskan kerja KPK, jangan sibuk bikin pernyataan,” pungkasnya.

Kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 ini menjadi perhatian publik setelah KPK menduga adanya praktik jual-beli kuota tambahan sebanyak 20 ribu jamaah. Sejumlah pejabat Kemenag, biro travel haji, hingga tokoh agama telah dimintai keterangan.

Kontributor: Bahry

Penyerahan Sertifikat Halal Penggilingan Daging di Jakarta: Menjamin Kehalalan Bakso dan Menguatkan Ekosistem Halal

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Dalam rangkaian kegiatan Jakarta International Trade & Entrepreneur Expo (JITEX) 2025 yang berlangsung di JCC, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama LPPOM DKI secara resmi menyerahkan Sertifikat Halal Penggilingan Daging kepada para pelaku usaha bakso di Jakarta pada Jum’at, (19/9/2025).

Penyerahan sertifikat ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa kehalalan produk bakso semakin terjamin. Pasalnya, proses penggilingan daging merupakan salah satu titik kritis dalam pembuatan bakso yang harus mendapat perhatian khusus.

Ir. Elisabeth Ratu Rante Allo, M.M., M.Si., Kepala Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, yang berkenan menyerahkan sertifikat halal secara langsung, menegaskan bahwa perhatian Pemda DKI terhadap kehalalan makanan di ibu kota sangat serius. “Hari ini kita menyerahkan sertifikat halal untuk para penggiling daging di Jakarta. Pemerintah juga telah menyiapkan 25 unit alat penggilingan daging halal yang ditempatkan di berbagai rumah susun (rusun) di wilayah Jakarta untuk mendukung akses masyarakat,” ujarnya.

Selain penggilingan daging, pada kesempatan yang sama juga diserahkan sertifikat halal kepada perwakilan UMKM yang tergabung dalam program Jakpreneur. Tahun ini, fasilitas yang disiapkan oleh Dinas PPKUKM untuk mendukung sertifikasi halal mencapai 2.125 pelaku usaha, sebagai bentuk komitmen Pemprov DKI dalam mendorong tumbuhnya wirausaha halal di Jakarta.

Menurut Kabid Perindustrian PPKUKM, Juanda, hingga tahun ini PPKUKM telah memberikan sertifikasi halal gratis kepada 13.000 UMKM. Program ini diharapkan bermanfaat untuk membangun daya saing dan menjadikan UMKM Jakarta naik kelas, sehingga mampu memperluas pasar baik domestik maupun global.

Sementara itu, drg. H. Deden Edi Soetrisna, M.M., Direktur LPPOM DKI Jakarta, menyampaikan bahwa LPPOM akan selalu siap mendampingi para pengusaha kuliner di Jakarta dalam memperoleh sertifikat halal. “Langkah ini merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem halal yang kuat di Jakarta, sekaligus menyongsong ibu kota sebagai kota global yang berdaya saing dan terpercaya,” jelasnya.

Melalui penyerahan sertifikat halal penggilingan daging dan dukungan bagi ribuan UMKM Jakpreneur ini, diharapkan para pelaku usaha dapat semakin meningkatkan kualitas produk sekaligus memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam mengonsumsi makanan halal.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Pemprov DKI Jakarta bersama stakeholder terkait untuk terus mendorong perkembangan ekosistem halal, yang tidak hanya berdampak pada aspek religius, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha.

Kekecewaan atas KTT Doha: Baitul Maqdis Institute Desak Tindakan Konkret Hentikan Genosida di Gaza

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Baitul Maqdis Institute, sebuah lembaga yang berfokus pada perjuangan Palestina, menyatakan kekecewaannya terhadap hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Negara-negara Arab dan Islam di Doha, Qatar, pada (17/92025).

Menurut Direktur Utama Baitul Maqdis Institute Ustadz Fahmi Salim Lc. M.A, KTT tersebut belum mampu menghasilkan langkah-langkah konkret untuk menghentikan agresi brutal Israel terhadap Palestina dan wilayah Timur Tengah.

Dalam siaran pers yang diterima redaksi jurnalislam, Ustadz Fahmi Salim Lc. M.A juga menilai KTT Doha hanya menghasilkan kecaman dan kutukan yang bersifat normatif, tanpa diikuti oleh sanksi atau tindakan nyata.

“Hal ini memperkuat keyakinan bahwa Israel telah berhasil mengukur kelemahan sikap politik kolektif negara-negara Islam,” ungkapnya.

Pernyataan ini muncul di tengah semakin intensnya serangan militer Israel yang secara terang-terangan menargetkan warga sipil di Gaza. Ironisnya, di saat yang sama, Israel justru kembali menegaskan komitmennya untuk memburu dan menyerang Hamas “di manapun mereka berada,” sebuah pernyataan yang dinilai sebagai bentuk arogansi kekuasaan militer.

Menanggapi situasi ini, Baitul Maqdis Institute merilis beberapa poin pernyataan sikap, di antaranya:

  1. Baitul Maqdis Institute menyatakan rasa kekecewaan atas hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Doha yang hingga saat ini belum menghasilkan langkah konkret untuk menghentikan genosida yang terus berlangsung di Gaza serta agresi militer Israel di kawasan Timur Tengah.
  2. Kecaman dan kutukan yang disuarakan oleh para pemimpin negara peserta KTT umumnya masih bersifat normatif dan tidak disertai dengan sanksi maupun tindakan nyata. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa Israel telah berhasil mengukur kelemahan sikap politik kolektif negara-negara Islam.
  3. Lebih jauh, di tengah berlangsungnya forum KTT Doha, Israel secara terbuka kembali menegaskan komitmennya untuk terus memburu dan menyerang posisi Hamas “di manapun mereka berada” sebuah pernyataan yang menunjukkan arogansi kekuasaan militer tanpa takut akan tekanan internasional, bahkan dari negara-negara kawasan.
  4. Kami mendukung penuh usulan pembentukan aliansi militer negara-negara Islam yang sebelumnya pernah diusulkan oleh Pemerintah Turki dan kini kembali ditegaskan oleh Irak. Aliansi semacam ini diperlukan sebagai bentuk pertahanan kolektif menghadapi agresi Israel yang terus meluas dan mengancam stabilitas kawasan.
  5. Baitul Maqdis Institute juga mendorong negara-negara anggota Gulf Cooperation Council (GCC) untuk segera membentuk pakta pertahanan bersama yang didukung oleh negara-negara Islam lainnya, sebagai langkah preventif maupun responsif terhadap kemungkinan serangan Israel terhadap salah satu atau beberapa negara anggota.
  6. Boikot ekonomi total terhadap Israel. Sebagai bentuk nyata penolakan terhadap arogansi penjajah, kami mengusulkan agar negara-negara Arab dan Islam melakukan penghentian total hubungan dagang dengan Israel. Ini bukan hanya langkah simbolik, melainkan strategi nyata yang dapat menekan kekuatan ekonomi Israel yang menopang agresi militernya.
  7. Baitul Maqdis Institute akan terus menyuarakan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina dan menyerukan kepada seluruh elemen umat Islam untuk mendesak para pemimpin negara Islam agar tidak berhenti pada retorika, tetapi segera mengambil tindakan nyata, tegas, dan terukur dalam menghadapi agresi Israel.

Filisida Maternal Tumbuh di Tengah Kerusakan Sistemik

Redaktur: Arie Ristyan

Oleh: Djumriah Lina Johan
Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban

Telah terjadi aksi bunuh diri yang dilakukan oleh seorang ibu berinisial EN (34) di Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat setelah diduga meracuni kedua anaknya yang berusia 9 tahun dan 11 bulan. Polisi juga menemukan surat wasiat berisi ungkapan penderitaan dan kekesalan terhadap suami, diduga terkait tekanan ekonomi dan utang keluarga.

Dari perspektif psikologi forensik, kasus ini termasuk dalam kategori maternal filicide-suicide, yaitu ketika seorang ibu mengakhiri hidup anaknya sebelum kemudian mengakhiri hidupnya sendiri. Fenomena ini bersifat multidimensional, dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial-ekonomi, serta minimnya dukungan kesehatan mental.

Pertama, dari faktor psikologis. Banyak ibu yang sudah memiliki anak mengalami depresi, stres berkepanjangan, atau gangguan mental lain yang tidak terdiagnosis. Hal ini menurunkan kemampuan berpikir rasional dan memunculkan distorsi kognitif-pikiran salah yang terasa benar bagi pelaku (Beck, 1976).

Kedua, faktor sosial dan ekonomi. Masalah ekonomi, terutama utang keluarga, menjadi pemicu signifikan. Beban ini bukan sekadar soal materi, tetapi juga menimbulkan rasa malu, tekanan sosial, hingga perasaan gagal menjalankan peran sebagai istri dan ibu.

Ketiga, minimnya dukungan kesehatan mental. Akses layanan kesehatan mental di Indonesia masih sangat terbatas. Data Profil Kesehatan Indonesia 2023 mencatat hanya ada sekitar 450 psikolog klinis untuk populasi lebih dari 270 juta jiwa. Selain keterbatasan tenaga profesional, stigma sosial juga membuat banyak ibu enggan mencari pertolongan. Menurut WHO (2014), stigma merupakan salah satu hambatan terbesar bagi penderita gangguan mental karena adanya ketakutan dianggap lemah atau “gila”.

Fenomena maternal filicide-suicide harus menjadi alarm bagi negara dan masyarakat untuk dapat memperkuat intervensi preventif, memperluas akses layanan psikologi, serta membangun dukungan sosial yang lebih kokoh bagi keluarga rentan.

Luluh Lantaknya Bangunan Keluarga Karena Sistem Rusak

Filisida maternal yang terjadi di atas nyatanya bukan kali pertama terungkap di Indonesia. Kasus serupa sudah pernah terjadi sejak tahun 2012 dan terus ada hingga kini. Ini berarti kasus tersebut sudah menjadi tren solusi ketika seorang ibu sudah tidak sanggup menghadapi beban kehidupan maka ia akan membunuh anak dan dirinya sendiri. Hal ini jelas telah meluluhlantakkan bangunan keluarga. Inilah gejala sakitnya masyarakat dalam sistem kapitalisme sekuler yang rusak dan merusak.

Sekularisme memisahkan kehidupan dan agama telah berhasil memupus fitrah keibuan. Keimanan yang memudar dalam diri seorang ibu serta ketakwaan yang tidak mengakar pada tingkah laku adalah faktor terbesar penyebab ibu kehilangan kewarasan hingga tega membunuh anak-anaknya.

Sekularisme telah mempersempit agama hanya sekadar ibadah ritual semata sehingga tidak menjadikan agama sebagai solusi permasalahan kehidupan. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta’ala. telah membekali manusia untuk hidup di dunia dengan seperangkat aturan yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunah.

Oleh karena itu, hilangnya fitrah ibu sebagai pelindung bagi anak-anaknya dari segala macam marabahaya merupakan dampak sekularisme. Paham inilah yang menyebabkan seorang ibu mengesampingkan peran agama.

Selain itu, sistem ekonomi kapitalis membuat kesejahteraan tak terjangkau dari kehidupan umat. Sistem ini eksploitatif dan diskriminatif hingga membuat kemiskinan merajalela dan gap sosial makin lebar. Walhasil, para ibu juga dituntut untuk membantu mencari nafkah keluarga, ditambah kebutuhan pokok yang serba mahal, membuat stres para ibu hingga berujung melakukan tindakan kriminal. Ini semua tentu akan membentuk lingkaran setan yang sulit dipecahkan.

Itulah sebab fenomena filisida yang tengah mengemuka tidak cukup terselesaikan dengan memperkuat intervensi preventif, memperluas akses layanan psikologi, serta membangun dukungan sosial yang lebih kokoh bagi keluarga rentan. Problem ini seharusnya mendorong negara menghilangkan semua faktor secara sistemis yang memantik masalah kejiwaan kaum ibu.

Islam Menjaga Fitrah Ibu

Sistem Islam dipastikan akan mengeliminasi semua stressor, bahkan menjadi support system bagi kesehatan mental masyarakat khususnya para ibu. Hal ini niscaya, karena akidah yang menjadi asas kehidupan mereka merupakan akidah yang lurus, sesuai akal dan fitrah manusia hingga menenteramkan jiwa. Akidah ini menjadi bekal ketahanan mental yang membuat umat Islam siap menghadapi ujian-ujian kehidupan.

Selain itu, Islam memberikan perhatian besar bagi keberlangsungan generasi, termasuk membangun support system bagi para ibu untuk mengoptimalkan perannya, baik di ranah domestik atau publik (misalnya tempat kerja). Support system tersebut adalah negara sebagai penjaga dan pelindung rakyat. Negara harus memiliki daya dan upaya untuk melakukan aktivasi sistem agar benar-benar terbentuk ketakwaan komunal.

Negara tidak akan membebani para ibu dengan permasalahan ekonomi. Negara akan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar dengan memudahkan para ayah dalam mencari nafkah, seperti membuka lapangan pekerjaan atau memberikan bantuan modal usaha. Negara akan memprioritaskan perekrutan pekerja laki-laki dibandingkan perempuan.

Konsep ini tidak hanya bualan semata namun telah terbukti selama belasan abad berdasarkan sejarah peradaban Islam yang tertulis dengan tinta emas. Sebagaimana sejarawan Barat bernama Will Durant dalam bukunya The Story of Civilization menulis, “Para khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang bagi siapa pun yang memerlukannya dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam keluasan wilayah yang belum pernah tercatat lagi fenomena seperti itu setelah masa mereka. Kegigihan dan kerja keras menyebar luas sehingga berbagai ilmu, sastra, falsafah, dan seni mengalami kejayaan luar biasa; yang menjadikan Asia Barat sebagai bagian dunia yang paling maju peradabannya selama lima abad.”

Sistem Islam yang disebut Khilafah dan peradaban agung yang dilahirkannya ini tentu hanya akan tegak ditopang oleh individu-individu yang beriman dan bertakwa, masyarakat yang sehat fisik, psikis, dan kental dengan budaya amar makruf nahi mungkar, serta oleh negara yang konsisten melindungi dan menegakkan aturan Islam secara kaffah.

Oleh karena itu, mewujudkan kembali sistem ini membutuhkan perjuangan keras dan tersistem dari orang-orang yang sudah paham urgensi dan kewajiban untuk hidup dalam naungan sistem Islam. Itulah orang-orang yang sudah berazam mendarmabaktikan jiwa raganya untuk mewujudkan janji Allah berupa kembalinya Khilafah Rasyidah yang kedua, yang akan akan mengembalikan umat pada kemuliaannya. Wallahu a’lam.

RMI-NU DKI: Nampan Program Makan Bergizi Gratis Terbukti Mengandung Babi

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI-NU) DKI Jakarta mengungkap temuan mengejutkan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasil uji laboratorium yang dilakukan di dua lokasi di China menunjukkan bahwa nampan (food tray) impor untuk MBG terbukti menggunakan minyak atau lemak babi dalam proses pencetakannya.

Wakil Sekretaris RMI-NU DKI Jakarta, Wafa Riansah, menegaskan pihaknya sudah menyerahkan laporan resmi kepada Kementerian Perdagangan. Ia mendesak pemerintah segera menghentikan impor produk yang terbukti tidak halal tersebut.

“Kami meminta Kementerian Perdagangan untuk menyetop impor apabila terbukti menggunakan minyak babi,” kata Wafa di Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Wafa menegaskan, RMI-NU mendukung penuh program Presiden Prabowo Subianto dalam penyediaan MBG untuk rakyat. Namun, penggunaan food tray impor yang terkontaminasi unsur babi tetap ditolak keras.

Ketua RMI-NU DKI Jakarta, Rakhmad Zailani Kiki, menambahkan bahwa pelumas berbahan babi dalam proses pencetakan nampan tidak bisa ditoleransi, meskipun wadah tersebut dicuci dan disterilkan.

“Kalau diproses dengan barang haram seperti babi, itu sudah dikategorikan tidak halal, walaupun hasil akhirnya bersih. Standar halal kita menilai sejak proses produksinya, bukan hanya produk akhir,” tegasnya.

Ia mengingatkan, sesuai aturan di Indonesia, standar halal tidak hanya berlaku untuk produk pangan tetapi juga untuk barang gunaan. Karena itu, food tray MBG termasuk kategori wajib halal.

RMI-NU mendesak Kementerian Perdagangan segera menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib pada produk impor, agar keamanan pangan dan kehalalan tetap terjamin serta produk bermasalah dapat ditarik dari peredaran.

Giliran Pengurus Muhammadiyah Dipanggil KPK Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyorot peran Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, dalam kasus dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan haji tahun 2023–2024. Hilman yang juga menjabat Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2022–2027) itu diperiksa penyidik selama hampir 11 jam di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (18/9/2025).

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan penyidik menduga adanya aliran dana kepada Hilman.

“Kami, penyidik, memiliki dugaan bahwa ada aliran uang ke Dirjen tersebut,” ujar Asep kepada wartawan.

Hilman tiba di gedung KPK pukul 10.22 WIB dan baru keluar sekitar pukul 21.53 WIB. Menurut Asep, pemeriksaan berlangsung lama karena posisi Hilman sangat strategis dalam pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan haji.

“Pemeriksaan kami fokus pada alur kebijakan, termasuk soal penerbitan SK Menteri Agama yang menjadi dasar terjadinya masalah ini,” jelasnya.

Saat keluar gedung KPK, Hilman dicecar wartawan mengenai materi pemeriksaan. Ia hanya menjawab singkat bahwa penyidik mendalami aspek regulasi.

“Kita pendalaman regulasi, tahapan-tahapan, dan lain-lain. Itu saja ya,” kata Hilman.

Namun ketika ditanya tentang isu pengembalian dana sebagaimana dilakukan Ustaz Khalid Basalamah, Hilman menampik tegas.

“Enggak ada,” ujarnya, sembari menggelengkan kepala.

Sebelumnya, Khalid Basalamah mengaku telah mengembalikan sejumlah uang ke KPK dalam perkara yang sama, yang kemudian memunculkan spekulasi adanya aliran dana kuota haji kepada sejumlah tokoh agama maupun pejabat.

Hilman juga memilih bungkam saat disinggung kemungkinan pencekalan terhadap dirinya. Ia hanya menggeleng tanpa memberikan komentar lebih lanjut.

Kasus dugaan korupsi kuota haji ini mendapat sorotan luas setelah sejumlah nama pejabat Kemenag dan tokoh agama disebut-sebut dalam pusaran aliran dana. KPK menegaskan penyidikan akan terus berlanjut untuk membongkar konstruksi perkara secara menyeluruh.

Para Kiai Minta KPK Ungkap Skandal Kuota Haji demi Jaga Marwah NU

Redaktur: Arie Ristyan

KEDIRI (jurnalislam.com)- Kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menuai kegelisahan para kiai di Jawa Timur. Mereka berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menuntaskan perkara ini demi menjaga marwah Nahdlatul Ulama (NU) dari sorotan negatif publik.

Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, KH Abdul Mu’id Shohib, mengaku prihatin karena NU menjadi bahan olok-olok di media sosial. Terlebih nama Yaqut kerap dikaitkan dengan NU sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor.

“Saya terus terang prihatin NU jadi bahan bullying di medsos. Jika ada oknum yang berbuat salah, segera saja (KPK) lakukan tindakan. Saya rasa KPK punya dasar yang kuat untuk bertindak,” ujar Gus Mu’id, Selasa (16/9/2025).

Kasus korupsi kuota haji ini naik ke tahap penyidikan usai KPK memeriksa Yaqut pada 7 Agustus 2025. Lembaga antirasuah menengarai tambahan 20 ribu kuota haji diperjualbelikan oleh sejumlah biro travel untuk memperkaya pejabat Kementerian Agama.

Menurut Gus Mu’id, langkah hukum yang diambil terhadap kader NU tidak akan menimbulkan gejolak di akar rumput. Warga NU dinilai sudah cukup rasional dalam menyikapi dinamika di tingkat elit.

“Kalau akar rumput tidak ada masalah, kalau internal PBNU mungkin iya,” ungkapnya.

Ia menambahkan, banyak kiai menyampaikan keluh kesah kepada Ketua Rais ‘Aam PBNU KH Miftachul Akhyar terkait kondisi NU saat ini. Mereka berharap NU kembali ke khittah perjuangan umat, bukan menjadi alat kepentingan kelompok tertentu.

Keprihatinan serupa datang dari KH Agus Muhammad Ali Syaifullah (Gus Ipul), pengasuh Ponpes Darur Roja’, Blitar. Ia menilai isu korupsi haji sudah menjadi bahan obrolan di warung-warung dan memunculkan citra buruk bagi NU.

“NU kok ngene (NU kok begini),” tutur Gus Ipul.

Menurutnya, masyarakat kecil kecewa karena proses berhaji yang panjang dan sulit, sementara di sisi lain muncul dugaan permainan kuota oleh elit.

“Yang dikeluhkan orang kecil haji terus bagaimana. Haji kok begitu sulit. Orang-orang besar kok malah bermain,” katanya.

Gus Ipul menegaskan, pandangan negatif terhadap NU akibat kasus ini tidak bisa dibiarkan. Ia menekankan perlunya langkah struktural dan kultural agar kepercayaan masyarakat terhadap NU tidak terus tergerus.

Sumber: Tempo