ACFS Dinilai Wadah Diskusi Akademik Produk  Fatwa MUI

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, resmi menutup jalannya Annual Conference on Fatwa Studies, Rabu (28/07) sore. Pada penutupan tersebut, dia menyampaikan bahwa kegiatan yang sudah berlangsung untuk kelima kalinya ini sangat ideal sebagai forum membincangkan fatwa MUI secara akademis. Sebab, kata dia, selama ini fatwa MUI kerap disalahpahmi karena pemahaman sepenggal dan tidak utuh.

“Komunikasi akademik ini penting untuk menyambungkan silaturahmi dan silatulfikri. Seringkali produk fatwa yang ramai diributkan oleh publik itu justru disebab keterputusan komunikasi. Fatwa kerap hanya dipahami dari kacamata tangkapan judul berita yang sederhana, ” ujarnya.

Dia mengatakan, ACFS ini forum ideal untuk menyambungkan komunikasi yang terputus antara MUI dengan berbagai pihak secara akademis. Proses komunikasi di dalamnya berlangsung secara setara, ideal dan mendalam.

“Komunikasi yang terbangun di ACFS berjalan akademik dan keilmuan yang produktif. Posisi antara penyaji makalah dengan penanggap dari Komisi Fatwa berada pada posisi sejajar. Ini bagian dari otokritik yang kemudian bermanfaat untuk melakukan koreksi dan langkah perbaikan, ” ujarnya.

Dengan komunikasi yang tersambung itu, dia berharap, nantinya semakin berkurang kritik yang salah sasaran ke MUI.

 

“Sebagai peneliti, untuk menjaga objektifitas, kita kerap menjaga jarak. Namun jangan sampai jarak itu membuat kita kehilangan konten dan substansi. Sehingga potret yang kita berikan pada satu objek tidak utuh dan menyeluruh, ” ujarnya.(mui)

 

Kunjungan Delegasi Taliban, China Berjanji Tidak Akan Ikut Campur Urusan Afghanistan

Redaktur: Mazaya

BEIJING(Jurnalislam.com) – Delegasi tingkat tinggi Taliban yang mengunjungi China meyakinkan Beijing bahwa Taliban tidak akan membiarkan Afghanistan digunakan sebagai pangkalan untuk merencanakan menyerang negara lain, kata seorang juru bicara Taliban, Mohammad Naeem kepada AFP, Rabu (28/07/2021).

Tim Taliban beranggotakan sembilan orang dipimpin oleh Mullah Abdul Ghani Baradar. Delegasi itu berada di China untuk melakukan pembicaraan dengan para pejabat Beijing, disaat pejuang Taliban terus melanjutkan serangan besar-besaran di Afghanistan, termasuk daerah-daerah di sepanjang perbatasan bersama mereka.

Perbatasan mereka hanya sepanjang 76 kilometer (47 mil) dan di ketinggian yang terjal tanpa pembatas jalan, tetapi Beijing khawatir Afghanistan dapat digunakan sebagai tempat bagi militan Uyghur di Xinjiang.

“Imarah Islam meyakinkan China bahwa tanah Afghanistan tidak akan digunakan untuk melawan keamanan negara mana pun,” kata Naeem.

“Mereka (China) berjanji untuk tidak ikut campur dalam urusan Afghanistan, melainkan membantu memecahkan masalah dan membawa perdamaian.” imbuhnya.

Para pejabat Taliban telah meningkatkan diplomasi internasional mereka dalam beberapa bulan terakhir untuk mencari pengakuan international ketika mereka kembali berkuasa nantinya.

Taliban telah membuat kemajuan besar di Afghanistan sejak Mei, ketika pasukan asing pimpinan AS memulai tahap terakhir penarikan yang akan selesai bulan depan.

Bagi Beijing, pemerintahan yang stabil dan kooperatif di Kabul akan membuka jalan bagi perluasan proyek Belt Road Initiative (BRI) ke Afghanistan dan melewati kawasan Asia Tengah.

Sementara itu Taliban akan menganggap China sebagai sumber investasi dan dukungan ekonomi yang penting.

“China dapat menangani Taliban, tetapi mereka masih menganggap agenda dan motivasi keagamaan Taliban secara inheren tidak menyenangkan,” kata Andrew Small, penulis “The China–Pakistan Axis”, kepada AFP awal bulan ini.

“Mereka tidak pernah yakin seberapa besar kemauan atau kemampuan Taliban untuk menegakkan kesepakatan tentang isu-isu seperti menyembunyikan militan Uyghur.”

Operasi militer Taliban sejauh ini telah terlihat mereka menguasai sejumlah distrik, penyeberangan perbatasan dan mengepung beberapa ibu kota provinsi.

Pasukan pemerintah telah meninggalkan beberapa distrik pedesaan tanpa perlawanan, tetapi terus berusaha untuk mempertahankan ibu kota provinsi. (Bahri)

Sumber: AFP/ France24

Pemeritah Jalin Komunikasi dengan Saudi, Soal Pembatasan Umrah Jamaah Indonesia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Arab Saudi akan membuka penyelenggaraan ibadah umrah 1443 H mulai 10 Agustus 2021. Ada sejumlah persyaratan yang ditetapkan bersamaan dengan kondisi pandemi yang masih melanda dunia.

Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Khoirizi menegaskan bahwa kebijakan penyelenggaraan umrah saat ini tidak bisa dilepaskan dari konteks pandemi Covid-19. Apalagi, angka positif harian Covid-19 di Indonesia juga masih tinggi.

“Pemerintah saat ini fokus menangani pandemi Covid-19. Insya Allah, jika pandemi terkendali, itu juga akan berdampak pada proses penyelenggaraan umrah, bahkan hajj 1443 H,” jelas Khoirizi di Jakarta, Selasa (27/7/2021).

“Kami juga akan terus menjalin komunikasi dengan pihak Saudi, baik melalui perwakilan Indonesia di Riyad dan Jeddah, maupun melalui Dubes Saudi di Jakarta,” sambungnya.

Khoirizi mengaku sudah mengetahui adanya edaran dari Arab Saudi berikut sejumlah persyaratan yang ditetapkan. Menurutnya, Kemenag dalam waktu dekat akan membahas edaran tersebut dengan Kemenkes, Kemenlu, Satgas Pencegahan Covid, Kemenhub, dan juga asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

“Edaran Saudi akan kita bahas bersama dengan para pihak agar ada pemahaman yang sama, baik yang berkenaan kebijakan penerbangan internasional di Saudi, maupun yang terkait langsung dengan kebijakan penyelenggaraan umrah,” jelasnya.

Khoirizi menilai, kesepahaman para pihak penting, agar bisa dirumuskan langkah yang efektif, solutif, realistis dan kontekstual.

Selain membahas edaran Saudi, rapat bersama para pihak juga akan membahas sejumlah hal, antara lain: menyusun skema vaksinasi + booster, serta skema pemeriksaan PCR jemaah umrah. Ini sebagai antisipasi agar tidak terjadi ada jemaah negatif Covid saat PCR di Indonesia, lalu positif saat PCR di Saudi.

“Skema-skema ini akan kita bahas sebagai bagian persiapan, meski fokus saat ini adalah mengatasi pandemi di Tanah Air,” sebut Khoirizi.

“Semoga Herd Immunity di Indonesia juga segera terwujud,” sambungnya.

Khoirizi menambahkan, pihaknya akan membentuk tim bersama lintas kementerian dan lembaga negara, termasuk juga asosiasi PPIU, dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan umrah 1443H.

Pemerintah, lanjut Khoirizi, terus berusaha untuk menekan angka penyebaran dan penularan Covid-19 di tanah air dengan bermacam upaya, antara lain mempercepat proses vaksinasi. Hal ini juga harus dibarengi dengan peran serta masyarakat dan semua pihak untuk mendukung regulasi yang diterapkan.

“Mari patuhi protokol kesehatanndan disiplin 5M sebagai ikhitiar memutus mata rantai penularan virus ini,” tandasnya.

Penyuluh Agama Didorong Sosialisasi Vaksin ke Masyarakat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Penularan Covid-19 di Indonesia meskipun sudah mulai ada penurunan tetapi penambahannya masih tinggi. Penambahan kasus positif Covid-19 pada 27 Juli 2021 dilaporkan mencapai 28.228 kasus.

Sementara berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia (IPI) menyebut masih ada sekitar 41% masyarakat yang enggan ikut vaksinasi.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid menilai pentingnya edukasi masyarakat terkait vaksinasi dan pencegahan penularan Covid-19.

“Sebaran Covid-19 masih tinggi. Perlu edukasi publik secara intensif oleh semua pihak, tidak terkecuali penyuluh agama, utamanya terkait vaksinasi dan protokol kesehatan,” terang Wamenag di Jakarta, Selasa (27/7/2021).

Sesuai arahan Menag, sebagai garda terdepan Kemenag yang bersentuhan langsung dengan umat, Wamenag mengajak penyuluh agama untuk terus intensifkan edukasi tentang covid-19. Khusus kepada penyuluh agama Islam, Wamenag berharap edukasi bisa dilakukan bersama dengan para ulama dan tokoh masyarakat sampai tingkat majelis taklim yang menjadi binaan mereka.

“Rata-rata penyuluh agama Islam mempunyai hubungan baik dengan tokoh agama dan masyarakat. Mereka juga memiliki binaan majelis taklim, bahkan ada yang sampai empat atau lima majelis taklim. Ini bisa dioptimalkan dalam proses edukasi,” tuturnya.

“Selain terkait protokol kesehatan dalam pencegahan penularan Covid-19, edukasi juga bisa dilakukan terkait pentingnya vaksinasi serta imbauan menghindari berita-berita hoaks yang menyesatkan,” sambungnya.

Wamenag mengingatkan bahwa proses edukasi yang dilakukan penyuluh agama juga harus tetap memperhatikan protokol kesehatan dan disiplin 5M.

Ditambahkan Wamenag, bahwa Kementerian Agama saat ini tengah mengupayakan dan mengoordinasikan dengan pihak terkait agar rumah ibadah, pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya bisa dioptimalkan dalam upaya percepatan vaksinasi.

“Pemerintah sedang menggerakkan percepatan vaksinasi. Kemenag tengah berupaya pro aktif, berharap rumah ibadah, pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya bisa dioptimalkan dalam percepatan ini,” tuturnya.

“Pesantren saya kira sangat strategis dalam percepatan vaksinasi untuk anak-anak. Ribuan bahkan mungkin jutaan santri, usianya di atas 12 tahun,” tandasnya.

FKUB dan Kemenag Inisiasi Gerakan PrayFromHome

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Kemenag Flores Timur (Flotim) menggalakkan masyarakat untuk Berdoa Dari Rumah (Pray From Home) agar pandemo segera berakhir. Upaya ini dilakukan dengan mengajak Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Flotim.

lnisiatif Kemenag tersebut diapresiasi oleh Bupati Flores Timur, Antonius Hubertus Gege Hajon. “Sebagai Bupati Flores Timur, saya  menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Kantor Kementerian Agama dan FKUB Flores Timur atas inisiatif yang sangat baik dan bermanfaat ini,” ungkap Antonius Gege Hajon saat memberikan sambutan secara virtual pada kegiatan Berdoa Dari Rumah (Pray From Home), Selasa (27/7/2021). Bupati Antonius Gege mengikuti acara ini dari rumah dinasnya.

Kegiatan ini melibatkan beberapa komponen masyarakat, antara lain:  unsur Forkompimda, organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, para pimpinan BUMN/BUMD, serta para pemuka agama. Acara ini berjalan aman dan lancar serta mendapat atensi yang dari umat beragama di Kabupaten Flores Timur.

BPJPH Dukung Pengembagnan Produk Kosmetik Halal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama mendukung upaya pengembangan produk kosmetik halal di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPJPH, Mastuki, saat menjadi narasumber Webinar bertema  “Menyongsong Era Kewajiban Halal Kosmetika 2026” yang diadakan oleh PT Paragon.

“Kosmetik merupakan jenis produk yang berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) kita dikenai kewajiban bersertifikat halal. Kami mendukung pengembangan industri halal produk kosmetik ini agar produk halal nasional kita semakin mampu bersaing dan memanfaatkan potensi pasar yang besar, baik lokal maupun internasional,” ungkap Mastuki melalui virtual meeting, Selasa (27/7/2021).

Sebelumnya, General Counsel dari PT Paragon Technology and Innovation, Yanne Sukmadewi, mengungkapkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk  terus melakukan pengembangan produk kosmetik halal. Sebagai pelopor dan pionir produk kosmetik halal di Indonesia, pihaknya perlu untuk terus memastikan proses produksi yang dijalankannya dapat terus memenuhi standar halal sesuai ketentuan regulasi JPH yang secara dinamis telah mengalami perkembangan.

Menanggapi hal itu, Mastuki mengatakan bahwa untuk memastikan keterjaminan kehalalan produk, sertifikasi halal merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh pelaku usaha.

“Dengan melaksanakan sertifikasi halal yang dengan itu kemudian produknya memiliki sertifikat halal, maka kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk dapat diwujudkan.” imbuh Mastuki.

Untuk mewujudkan hal itu, lanjut Mastuki menjelaskan, terdapat sejumlah hal yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk mewujudkan proses produk halal (PPH). Pertama, harus dipastikan bahwa bahan baku yang digunakan adalah bahan baku halal. Kedua, dalam proses produksi tidak boleh tercampur dengan bahan atau barang yang haram/najis.” kata Mastuki menjabarkan.

“Ketiga, pelaku usaha juga harus memastikan bahwa tempat, peralatan dan fasilitas produksi terpisah/dipisahkan dari kemungkinan kontaminasi barang yang haram. Selanjutnya, jika setelah proses produksi selesai ada masa penyimpanan produk, maka produk harus disimpan di tempat yang terpisah dengan barang yang haram/najis. Distribusi produk juga dipastikan harus berdasarkan prinsip kemaslahatan dan terhindar dari  kontaminasi dengan barang-barang yang haram/najis,” terang Mastuki.

Lebih lanjut, Analis Kebijakan pada Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Fitriah Setyarini, menjelaskan dengan gamblang prosedur pengajuan sertifikasi halal.

“Proses pengajuan sertifikasi halal mencakup beberapa tahapan. Pertama, pelaku usaha mengajuan permohonan sertifikasi halal kepada BPJPH. Kedua, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan yang dipersyaratkan. Ketiga, pelaku usaha memilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan kemudian BPJPH menetapkan LPH jika persyaratan permohonan dinyatakan lengkap.”  terang Fitri menjelaskan.

Selanjutnya, LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Setelah itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan penetapan kehalalan produk melalui Sidang Fatwa Halal. Dan berdasarkan penetapan kehalalan produk dari MUI tersebut kemudian BPJPH menerbitkan sertifikat halal.

Adapun dokumen persyaratan yang wajib dipenuhi pelaku usaha untuk pengajuan sertifikasi halal, antara lain surat permohonan, formulir pendaftaran, nama produk dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dokumen pengolahan produk dan sistem jaminan produk halal.

Pengajuan sertifikasi halal, lanjut Fitri, dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, pengajuan permohonan secara langsung melalui BPJPH atau Satgas Halal di daerah. Kedua, pengajuan permohonan secara elektronik menggunakan Sistem Informasi Halal (SI-HALAL).

“Adapun contoh surat permohonan dan formulir yang dibutuhkan sebagai dokumen persyaratan dapat Bapak Ibu akses dan didownload melalui website kami www.halal.go.id/infopenting.” imbuhnya.

Asrama Haji Makassar Siap Tampung Pasien Covid

Redaktur: Mazaya

MAKASSAR(Jurnalislam.com)— Asrama Haji Sudiang Makassar siap menerima pasien Covid-19. Hal ini disampaikan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Khaeroni saat launching Fasilitas Isolasi Terintegrasi (FIT) untuk pasien covid-19 oleh Plt Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, di Asrama Haji Sudiang Makassar.

“Ada 13 gedung yang kami miliki dengan kapasitas 1.500 tempat tidur. Namun untuk saat ini ada 8 wisma yang kami siapkan dengan kapasitas 700 tempat tidur,”  ungkap Khaeroni, Selasa (27/7/2021).

FIT, merupakan program kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan guna mengantisipasi lonjakan kasus covid-19 di Sulawesi Selatan.

Untuk itu, lanjut Khaeroni, pihaknya siap mendukung program tersebut dengan memberikan sumber daya yang dimiliki. Salah satunya dengan menyediakan Asrama Haji Sudiang Makassar sebagai tempat isolasi bagi pasien covid-19.

Ia menyampaikan, hal ini sekaligus menjadi tindak lanjut dari Instruksi Menteri Agama (IMA) RI No 3 tahun 2021 tentang pemanfaatan asrama haji sebagai tempat penanganan pasien Covid-19 untuk isolasi mandiri dan/atau keperluan darurat lainnya.

“Menag sudah memerintahkan kepada kami untuk mengoptimalkan pemanfaatan asrama haji sebagai tempat penanganan pasien Covid-19 untuk isolasi mandiri dan atau keperluan darurat lainnya. Dan Asrama Haji Sudiang Makassar, siap melaksanakan,” ujar Khaeroni.

Kerja sama pencegahan penyebaran covid-19 ini, lanjut Khaeroni, terus berlanjut. Termasuk dalam pemberian vaksinasi. Kepada Plt Gubernur, Khaeroni melaporkan bahwa Kemenag Sulsel memiliki ratusan ribu siswa madrasah, puluhan ribu guru dan penghulu serta penyuluh agama yang belum divaksin.

“Mereka semua berharap-harap cemas karena ada yang belum divaksin. Kami sudah berkoordinasi dengan Kakan Kemenag kabupaten / kota agar mengikuti vaksinasi yang dilaksanakan di wilayahnya masing-masing. Bahkan kami sudah berkoordinasi dengan Kapolda dan Kabimda agar dilaksanakan vaksinasi secara massif dan serentak,” tuturnya.

Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi kerja sama Kanwil Kemenag dalam penyediaan tempat isoman bagi pasien covid-19. Ia  mengungkapkan, FIT ini merupakan extended room bagi rumah sakit pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dengan kapasitas lebih dari 2.000 tempat tidur, yaitu 1500 di Asrama Haji Makassar dan 500 di RS Sayang Rakyat.

“Tahun lalu kita launching Duta Wisata Covid yang berdiri sendiri dan pertanggungjawabannya ke Dinas Kesehatan Provinsi. Namun setalah kita evaluasi plus minusnya akhirnya kita launching FIT ini yang  terintegrasi langsung dengan salah satu RS. Jadi setiap gedung disini nantinya yang mengekstend adalah RS yang sudah ditunjuk berikut nakesnya,” jelas Andi Sudirman.

Layanan FIT ini, lanjut Andi Sudirman, bebas dan gratis bagi seluruh warga Sulsel yang terkonfirmasi positif. “Masyarakat dapat menghubungi telemedicine Hello Dokter atau langsung ke puskesmas untuk rujukan secara online dan offline. Bisa juga langsung ke program FIT”, jelasnya.

Kepada Bupati dan Walikota, Andì.Sudirman mengimbau untuk membuka extended room rumah sakit untuk isolasi mandiri bagi warganya. “Kami juga instruksikan Bupati/ Walikota untuk membuka extended room rumah sakit untuk isolasi mandiri warga sekitar”, pungkasnya.

Ketua Panitia kegiatan FIT dr. Drg. Abd. Haris Nawawi, M.Kes. dalam laporannya menyampaikan bahwa beberapa hari terakhir di Sulsel terjadi lonjakan kasus Covid-19. Ia menyebutkan ada beberapa kabupaten/kota yang mengalami perubahan dari zona hijau bergeser menjadi kuning, dari kuning ke oranye bahkan merah.

“Kenyataan ini membuat kita waspada dan prihatin karena masih tingginya resiko infeksi covid-19. Olehnya itu dengan melihat situasi ini sehingga Pemprov Sulsel atas motivasi dan inisiasi gubernur kita melaunching FIT ini,” ujar dr. Haris Nawawi.

Berdoa Agar Ditunjukkan Allah Informasi yang Benar di Tengah Tsunami Hoaks

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Saat ini, selain menghadapi tantangan kesehatan karena pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Indonesia juga menghadapi tantangan lain, seperti tantangan ekonomi dan hantaman informasi yang begitu besar.

Hantaman informasi ini kerap menyebabkan kesamaran antara informasi yang benar dan salah yang berpotensi menimbulkan perpecahan di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif seluruh lapisan masyarakat, termasuk para ulama, untuk menjaga keselamatan negara dan rakyat Indonesia dari bahaya isu-isu yang tidak bertanggung jawab.

“Selain kita menjaga dan mengobati dari wabah yang bahayanya sudah kemana-mana, yang harus kita jaga adalah keselamatan negara secara lebih besar. Dari apa..? Dari upaya-upaya orang yang menjadikan wabah ini, mengeksplorasi wabah Covid ini dan juga kesulitan ekonomi dijadikan alat untuk membangun distrust terhadap pemerintah, membangun ketidakpercayaan. Isu Covid, isu kesulitan ekonomi ini oleh pihak-pihak tertentu dijadikan upaya untuk men-distrust, memberikan ketidakpercayaan kepada pemerintah. Ini kewajiban kita para ulama untuk menjaga dari upaya-upaya tersebut,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin pada acara Shalawat Nariyah dan Tahlil untuk Keselamatan Bangsa dari Wabah yang diselenggarakan oleh Nahdlatul Ulama (NU) melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Senin (26/07/2021).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan bahwa menjaga negara dari upaya-upaya yang tidak bertanggung jawab termasuk ke dalam tanggung jawab keagamaan. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia wajib untuk menjalankan tanggung jawab ini.

“Melalui pertemuan ini kita ingin lebih besar lagi berperan dalam menjalankan misi ke NU-an kita dalam rangka mas’uliyah diniyah(tanggungjawab keagamaan) yang termasuk didalamnya mas’uliyah wathaiyah (tanggung jawab kebangsaan) dan mas’uliyah diniyah,” ungkap Wapres.

Disisi lain, Wapres pun menekankan bahwa selain melalui pendekatan secara lahiriyah, diperlukan juga upaya-upaya batiniyah melalui doa dalam menghadapi hantaman informasi ini. Sehingga, seluruh informasi yang diperoleh agar dipilah dengan baik atas pertolongan Allah subhanahu wa ta’ala.

“Rasulullah mengajarkan kita doa allahumma arinal haqqa haqqa war zuqnattiba’ah, wa arinal bathila bathila warzuqnajtinabah. Perlihatkanlah kepada kami ya Allah yang benar itu nampak benar, berikan kemampuan kami untuk mengikutinya. Wa arinal bathila bathila, dan perlihatkanlah kepada kami yang bathil, yang bohong itu kelihatan bathil, warzuqnajtinabah, berikanlah kami kemampuan untuk menghindarinya,” urai Wapres.

Menutup sambutannya, Wapres pun menyampaikan apresiasinya atas kontribusi yang telah diberikan NU bersama-sama pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 beserta dampaknya.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih atas nama Pemerintah karena NU terus berusaha untuk bersama-sama menanggulangi Covid-19 pada khususnya dan tentu juga kita panjatkan doa dalam rangka menanggulangi yaitu musibah-musibah, fitnah-fitnah, maupun cobaan-cobaan lainnya,” pungkas Wapres.

 

MUI Kutuk Pembunuhan Ketua MUI Labuhanbatu Utara, Minta Pelaku Diadili

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mengutuk keras tindakan pembunuhan terhadap Ketua Majelis Ulama (MUI) Labuhanbatu Utara (Labura), Aminurrasyid Aruan. Korban ditemukan tewas pada Selasa (27/7) kemarin.

“MUI mengutuk dengan keras tindakan pembunuhan terhadap Ketua MUI Labura, Aminurrasyid Aruan yang telah dilakukan oleh si pelaku secara sadis. Ini jelas-jelas merupakan sebuah tindakan yang sangat tidak terpuji dan sangat terkutuk,” ujarnya, Rabu (28/7).

Dia pun memberikan apresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak kepolisia, terutama kepada Kapolres Labuhanbatu AKBP Deni Kurniawan dan anak buahnya yang dalam waktu singkat dapat mengungkap dan menangkap si pelaku.

“MUI meminta pihak kepolisian untuk dapat sesegera mungkin membongkar motif dari pembunuhan ini dan memprosesnya untuk diseret ke pengadilan bagi dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya yang setimpal dan sepadan dengan tindakan yang telah dilakukannya tersebut,” ucapnya.

Menurut Anwar, proses hukum ini sangat penting ditegakkan kepada yang bersangkutan agar semua orang menyadari bahwa nyawa manusia itu sangat bernilai dan berharga.

“Apalagi dalam Islam menghilangkan nyawa satu orang,  itu sama artinya dengan menghilangkan nyawa seluruh umat manusia di atas muka bumi ini,” katanya.

Oleh karena itu, tambah dia, perbuatan pelaku pembunuhan  tersebut benar-benar merupakan sebuah perbuatan dan tindakan yang sangat biadab dan terlaknat yang tidak boleh ditolerir sama sekali.

“Untuk itu bagi tegaknya keadilan yang bersangkutan harus dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya,” jelas Anwar.

Sementara itu, personel Kepolisian Resor Labuhanbatu, Sumatera Utara telah menangkap diduga pelaku pembunuhan Ketua MUI Labuhanbatu Utara Aminurrasyid Aruan. “Sudah ditangkap,” kata Kapolres Labuhanbatu AKBP Deni Kurniawan, Selasa (27/7).

Deni mengatakan, dentitas pelaku berinisial A dan saat ini pelaku sudah ditahan guna proses penyelidikan lebih lanjut. Ketika ditanya mengenai motif pembunuhan tersebut, AKBP Deni Kurniawan menyebut bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman.

Sumber: republika.co.id

Peran Generasi Muda Sangat Penting dalam Pengembangan Ekonomi Syariah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) terus melakukan berbagai upaya pengembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dalam rangka pencapaian visi Indonesia sebagai “Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia”.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pemahaman mengenai ekonomi dan keuangan syariah sehingga semakin diterima baik oleh masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan peran serta berbagai pihak, khususnya generasi muda yang sangat strategis dalam meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah secara luas.

“Generasi muda harus mampu memasyarakatkan pemahaman bahwa ekonomi dan keuangan Syariah adalah pilihan yang tidak saja rasional, inklusif, dan berkeadilan tapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat membuka acara Temu Ilmiah Nasional (Temilnas) ke-20 Tahun 2021 Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) melalui konferensi video dari kediaman resmi Wapres di Jl. Diponegoro, Jakarta, Senin (26/07/2021).

Menurut Wapres, salah satu faktor fundamental yang menentukan keberhasilan upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah adalah upaya peningkatan literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah.

“Semakin tinggi literasi ekonomi dan keuangan syariah pada masyarakat maka akan semakin tinggi pula penggunaan barang dan jasa yang halal dan sesuai syariah oleh masyarakat. Pada gilirannya hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah secara berkelanjutan,” jelas Wapres.

Wapres menyampaikan bahwa berdasarkan survei Bank Indonesia (BI) tahun 2020, indeks literasi ekonomi dan keuangan syariah nasional masih sebesar 16,2 persen. Untuk itu, diperlukan kerja keras dalam peningkatan literasi masyarakat baik melalui edukasi akademik maupun sosialisasi, serta mengedepankan kolaborasi berbagai pihak dengan pemanfaatan teknologi digital, khususnya di tengah situasi pandemi saat ini.

Dalam acara yang mengangkat tema “Peningkatan Literasi Keuangan Syariah sebagai Upaya Akselerasi Dakwah Ekonomi Islam Indonesia yang Inklusif” ini, Wapres mengungkapkan bahwa tren ekonomi syariah di tengah pandemi justru menunjukkan kinerja yang cukup baik.

“Dari Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2020 oleh BI, diketahui bahwa jika diwakili sektor prioritas pengembangan ekosistem halal value chain (pertanian, makanan halal, fesyen muslim dan pariwisata ramah muslim), kontraksi ekonomi syariah Indonesia pada 2020 mencapai -1,72% (year on year), tidak sedalam yang dialami ekonomi nasional yang mencapai -2,07%”.

“Laporan Islamic Finance Country Index (IFCI) Tahun 2020 juga menyebutkan bahwa dari 42 negara yang disurvei terkait keuangan syariah, Indonesia menempati posisi ke-2 dengan skor 82,01 setelah Malaysia,” jelas Wapres.

Dalam kesempatan yang sama, Wapres menyampaikan optimismenya terhadap FoSSEI untuk dapat berkontribusi lebih besar lagi terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, khususnya dengan potensi sebagai wadah berhimpunnya 247 Kelompok Studi Ekonomi Islam di 14 regional, dengan kurang lebih 20.000 kader yang tersebar di sektor industri, pemerintahan, maupun filantropi.

“FoSSEI diharapkan dapat menjadi jembatan bagi dunia akademisi dengan praktisi ekonomi dan keuangan syariah melalui berbagai program kerja dalam menggerakkan potensi besar generasi muda, baik sebagai target pasar maupun sebagai pelaku sektor ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia,” imbuhnya.

Menutup sambutannya, Wapres menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara tersebut serta berharap momentum ini dapat dimanfaatkan berbagai pihak untuk saling bertukar ilmu dan tentunya menghasilkan gagasan baru dalam percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air.

“Saya harapkan kegiatan beserta hasilnya dapat disebarluaskan, menjadi sarana diseminasi informasi kepada masyarakat luas guna mendukung peningkatan literasi dan edukasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia,” pungkasnya.