Abbas Janjikan Pemilu Palestina Usai Genosida Israel di Gaza

Redaktur: Arie Ristyan

NEW YORK (jurnalislam.com)– Presiden Palestina Mahmoud Abbas menegaskan kembali komitmennya untuk menyelenggarakan pemilihan presiden dan parlemen dalam waktu satu tahun setelah berakhirnya genosida Israel di Gaza.

Berbicara secara daring melalui video pada sebuah konferensi internasional tentang Palestina di New York, Senin (22/9), Abbas menyampaikan bahwa rakyat Palestina menginginkan sebuah negara yang didasarkan pada pluralisme dan peralihan kekuasaan secara damai.

“Kami mendesak negara-negara yang belum mengakui Negara Palestina untuk mengambil langkah ini,” ujarnya, seraya menekankan pentingnya dukungan internasional terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Abbas sendiri termasuk di antara 80 pejabat Palestina yang visa AS-nya dicabut oleh Departemen Luar Negeri. Hal itu membuat mereka tidak dapat menghadiri langsung pertemuan Majelis Umum PBB pekan ini.

Pidato Abbas datang di tengah menguatnya momentum pengakuan Palestina di forum internasional, setelah sejumlah negara Eropa dan sekutu Barat mengumumkan dukungan resmi bagi kemerdekaan Palestina meskipun mendapat tentangan keras dari Israel dan Amerika Serikat. (Bahry)

Sumber: TRT

Erdogan Bela Hamas: Mereka Pejuang Palestina, Bukan Teroris

Redaktur: Arie Ristyan

NEW YORK (jurnalislam.com)— Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan bahwa Israel sedang melakukan “genosida total” di Gaza, dan secara langsung menyalahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai penanggung jawab utama.

“Saya rasa kita tidak bisa menjelaskannya dengan cara lain. Ini sepenuhnya genosida. Dan genosida ini disebabkan oleh Netanyahu. Netanyahu, tanpa ampun, sayangnya telah membunuh puluhan ribu orang dengan genosida ini,” ujar Erdogan dalam wawancara dengan Fox News di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, Senin (22/9).

Erdogan mengatakan lebih dari 120.000 orang telah terluka di Gaza, dan Turki telah membawa banyak korban luka ke negaranya untuk dirawat.

“Kami sepenuhnya menentang genosida ini,” tegasnya.

Terkait kelompok perlawanan Palestina Hamas, Erdogan menolak tudingan bahwa Hamas sepenuhnya bertanggung jawab atas konflik.

“Ini bukan kejahatan sepihak. Salah jika hanya menuduh Hamas. Pada saat yang sama, bagaimana kita bisa mengesampingkan apa yang telah dilakukan Netanyahu?” katanya.

Menurutnya, Israel melakukan serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil. “Dalam hal senjata, Hamas bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Israel. Israel menggunakan kekuatan ini tanpa ampun, dari usia 7 hingga 70 tahun, anak-anak, perempuan, dan lansia. Mereka dibunuh tanpa belas kasihan,” tambahnya.

Ketika ditanya apakah menganggap Hamas sebagai kelompok teroris, Erdogan dengan tegas menolak: “Saya tidak menganggap Hamas sebagai organisasi teroris. Sebaliknya, saya menganggapnya sebagai kelompok perlawanan yang menggunakan apa yang mereka miliki untuk membela diri.”

Mengenai prospek perdamaian, Erdogan pesimistis. Ia membandingkan perang Gaza dengan perang Rusia-Ukraina yang tak kunjung selesai. “Trump berkata: ‘Saya akan mengakhiri perang Rusia-Ukraina.’ Apakah perang itu berakhir? Tidak. Demikian pula, ia berkata: ‘Saya akan mengakhiri perang di Gaza.’ Apakah iya? Tidak,” ujar Erdogan.

Di sela Sidang Umum PBB, Erdogan juga bertemu Putra Mahkota Kuwait, Sheikh Sabah Khalid al-Sabah, di Turkish House (Turkevi Center), New York. Dalam pertemuan itu, Erdogan memuji persatuan dunia Muslim dalam menghadapi Israel dan menekankan perlunya perundingan lanjutan untuk mencapai gencatan senjata di Gaza.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat hubungan Turki–Kuwait, khususnya di bidang perdagangan, serta menegaskan kembali dukungan Ankara terhadap integritas wilayah Suriah. (Bahry)

Sumber: TRT

Prabowo di PBB: Indonesia Siap Kirim Pasukan ke Gaza

Redaktur: Arie Ristyan

PBB (jurnalislam.com)– Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, dalam pidatonya di Sidang Umum PBB ke-80 menyatakan kesiapannya mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Gaza di tengah genosida yang terus berlanjut dan krisis kemanusiaan yang semakin dalam.

“Dengan berat hati kami mengenang tragedi yang tak tertahankan di Gaza. Ribuan orang tak berdosa telah terbunuh, kebanyakan perempuan dan anak-anak, dan kelaparan serta kehancuran telah terjadi. Bencana kemanusiaan sedang terjadi di depan mata kita. Kami mengutuk semua tindakan kekerasan terhadap warga sipil tak berdosa,” kata Prabowo, Senin (22/9).

Prabowo menegaskan bahwa Indonesia siap mengambil bagian dalam upaya internasional untuk menghentikan konflik.

“Kami bersedia menyediakan pasukan penjaga perdamaian,” ujarnya, seraya menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan posisi resmi Indonesia terkait pengakuan diplomatik.

“Indonesia menyatakan akan segera mengakui Negara Israel dan mendukung semua jaminan keamanan Israel segera setelah Israel mengakui Negara Palestina dan kemerdekaan Palestina,” jelasnya di hadapan para delegasi.

Ia menekankan bahwa sikap Indonesia sudah jelas dan konsisten: mendukung solusi dua negara serta menyerukan persatuan internasional untuk menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza.

𝗠𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝘂𝗺 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗮𝗸𝘂𝗮𝗻 𝗣𝗮𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮 𝗠𝗲𝗻𝗴𝘂𝗮𝘁

Pidato Prabowo berlangsung di tengah menguatnya momentum pengakuan Palestina di forum internasional.

Sehari sebelumnya, Inggris resmi mengakui Negara Palestina, bergabung dengan Australia dan Kanada. Langkah ini memicu kemarahan Israel dan Amerika Serikat, namun dinilai penting untuk menghidupkan kembali solusi dua negara.

“Ini bukan hadiah bagi Hamas,” tegas Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dalam pernyataan videonya, Ahad (21/9).

Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah negara Eropa seperti Prancis, Belgia, Malta, dan Luksemburg juga menyatakan pengakuan atas Palestina. Mereka menyebut keputusan itu sebagai bagian dari dorongan global untuk mengakhiri pendudukan Israel yang telah berlangsung puluhan tahun. (Bahry)

Sumber: TRT

Dunia Akui Kedaulatan Palestina, Israel Terpojok dan Boikot KTT PBB

Redaktur: Arie Ristyan

NEW YORK (jurnalislam.com)– Dukungan internasional terhadap Palestina semakin menguat. Pada Konferensi Internasional Tingkat Tinggi (KTT) tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara yang digelar di Aula Sidang Utama PBB, Senin (22/9/2025), sejumlah negara Eropa secara resmi mengumumkan pengakuan atas kedaulatan Palestina.

Prancis sebagai tuan rumah bersama Arab Saudi, didampingi Belgia, Andorra, Luksemburg, Malta, dan Monako, menyatakan pengakuan terhadap Palestina. Pernyataan Presiden Emmanuel Macron disambut tepuk tangan meriah para diplomat.

“Hari ini, saya menyatakan bahwa Prancis mengakui Negara Palestina,” ujar Macron, yang langsung disambut sorak sorai para delegasi.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyebut langkah tersebut sebagai keputusan “bersejarah dan berani.” Dalam pidato virtual, setelah visanya ditolak oleh AS, Abbas berterima kasih kepada Arab Saudi, Prancis, dan Inggris atas dukungan mereka, sekaligus berjanji akan menyelenggarakan pemilu pada 2026.

Namun, Israel dan sekutunya Amerika Serikat menolak hadir di forum itu. Utusan Israel untuk PBB, Danny Danon, menyebut pertemuan tersebut sebagai “sirkus” dan memperingatkan bahwa Israel “akan mengambil tindakan.” Sementara Gedung Putih melalui Sekretaris Pers Karoline Leavitt menyebut pengakuan Palestina sebagai “hadiah bagi Hamas.”

Presiden Majelis Umum PBB, Annalena Baerbock, menegaskan bahwa solusi dua negara merupakan jalan penting agar generasi Palestina dan Israel dapat hidup dalam damai, aman, dan bermartabat.

Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam pembantaian di Gaza yang telah merenggut lebih dari 65.000 nyawa sebagai “genosida brutal” yang tak boleh diabaikan. Ia memuji langkah sejumlah negara anggota Dewan Keamanan PBB yang telah mengakui Palestina sebagai keputusan penting dan bersejarah.

“Tak seorang pun yang bermoral dapat menerima apa yang terjadi di Gaza. Berdiam diri sama saja membiarkan genosida menang,” tegas Erdogan.

Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan juga menyerukan agar lebih banyak negara segera mengikuti jejak pengakuan Palestina demi menciptakan realitas baru di Timur Tengah.

KTT PBB kali ini menjadi momentum besar bagi perjuangan Palestina. Hingga kini, 157 negara anggota PBB telah resmi mengakui Palestina, sebuah perubahan yang semakin menyingkirkan Israel secara diplomatik. (Bahry)

Sumber: TRT

Israel Minta Tolong AS Hentikan Pembangunan Militer Mesir di Sinai, Dugaan Terkait Pemindahan Paksa Warga Gaza

Redaktur: Arie Ristyan

TEL AVIV (jurnalislam.com)– Israel secara resmi meminta pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk menghentikan Mesir membangun kekuatan militernya di Semenanjung Sinai. Permintaan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara akibat perang Israel yang terus berlangsung di Gaza.

Menurut laporan Axios (20/9), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerahkan daftar aktivitas pembangunan militer Mesir di Sinai kepada Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Daftar itu mencakup perluasan landasan pacu di pangkalan udara Sinai serta pembangunan bunker bawah tanah.

Israel menilai Mesir tidak memberikan penjelasan yang masuk akal terkait pembangunan tersebut meski telah ditanyakan lewat jalur diplomatik dan militer. “Apa yang dilakukan Mesir di Sinai sangat serius dan kami sangat prihatin,” ujar salah satu sumber Israel.

Sementara itu, laporan Haaretz menyebut Netanyahu juga mengajukan permintaan tersebut melalui seorang perantara Mesir. Mesir menegaskan pihaknya tidak memiliki niat ofensif dan tetap memandang perdamaian dengan Israel sebagai kepentingan strategis. Kekhawatiran utama Mesir adalah upaya Israel memaksa warga Palestina yang terusir dari Gaza untuk pindah ke Sinai, sesuatu yang berkali-kali disebut Kairo sebagai “garis merah” yang tidak bisa diterima dalam keadaan apa pun.

Sejumlah laporan sebelumnya menyebut Israel menuding Mesir telah mengerahkan sekitar 40.000 pasukan di Sinai, yang dinilai melanggar perjanjian damai tahun 1979. Namun, Israel sendiri melanggar perjanjian itu setelah menginvasi Rafah pada 2024 dan menduduki Koridor Philadelphia, wilayah perbatasan Mesir-Gaza.

Ketegangan juga meningkat setelah serangan Israel terhadap para pemimpin Hamas di Doha, Qatar, yang memicu reaksi keras dari negara-negara kawasan, termasuk Mesir.

Di sisi lain, beberapa menteri Israel secara terbuka mendorong pemindahan paksa warga Gaza ke Mesir dan Yordania. Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir menyebutnya sebagai “migrasi sukarela”, sementara Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menyerukan aneksasi Gaza. Media Israel bahkan mengutip Netanyahu yang mengusulkan pembukaan perlintasan Rafah untuk memaksa warga Gaza masuk ke Sinai. (Bahry)

Sumber: TNA

Kasus Korupsi Haji Makin Panas: DPR Tagih Tersangka, KPK Dinilai Lamban

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali disorot terkait lambannya penanganan dugaan korupsi kuota haji 2024. Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta lembaga antirasuah segera mengumumkan siapa saja yang bertanggung jawab dalam kasus ini.

“Jika statusnya sudah masuk tahap penyidikan, KPK tidak boleh menunda. Publik berhak tahu siapa tersangkanya agar proses hukum berjalan sesuai aturan,” tegas Abdullah dalam keterangan pers, Senin (22/9/2025), dikutip dari Antara.

Abdullah menekankan, kasus korupsi kuota haji bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat. Karena itu, KPK diminta bertindak tegas tanpa diskriminasi, baik terhadap pejabat negara maupun pihak swasta yang terlibat.

“KPK punya mandat memberantas korupsi tanpa kompromi. Jangan sampai masyarakat menilai ada intervensi atau keberpihakan dalam kasus ini,” ujarnya.

Menurutnya, DPR melalui Komisi III akan terus mengawal jalannya proses hukum, memastikan semuanya berjalan transparan sesuai prinsip good governance.

“Korupsi kuota haji ini bukan sekadar tindak pidana biasa, tapi kejahatan yang merampas hak umat untuk beribadah,” lanjutnya.

𝗥𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀 𝗞𝗣𝗞

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menegaskan penanganan perkara ini tetap berjalan sesuai koridor hukum. Ia membantah adanya tekanan dari pihak manapun.

“Tidak ada intervensi, KPK murni menegakkan hukum,” kata Fitroh, Sabtu (20/9), dilansir CNN Indonesia.

Sementara itu, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa penyidik masih menelusuri aliran dana secara menyeluruh sebelum menetapkan tersangka. Menurutnya, sekitar 400 biro perjalanan haji diduga terlibat dalam praktik jual beli kuota tambahan.

“Kami tidak ingin gegabah. Fokus kami adalah melacak aliran dana, ke mana uang itu berpindah dan berhenti di tangan siapa. Kami yakin ada pihak yang berperan sebagai juru simpan,” terang Asep.

Dulu Buronan, Kini Tamu Negara: Ahmed al-Sharaa Hadiri Sidang Umum PBB

Redaktur: Arie Ristyan

NEW YORK (jurnalislam.com)– Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa tiba di New York pada Ahad (21/9/2025) untuk menghadiri Sidang Umum PBB. Kehadirannya menandai pertama kalinya seorang kepala negara Suriah hadir di forum tersebut sejak tahun 1967.

Terakhir kali Suriah diwakili langsung oleh presidennya di Sidang Umum adalah sebelum era panjang dinasti keluarga al-Assad. Kekuasaan keluarga itu berakhir pada Desember lalu ketika Bashar al-Assad digulingkan melalui serangan kilat oposisi bersenjata, yang sekaligus mengakhiri perang saudara berdarah selama hampir 14 tahun.

Sejak mengambil alih kepemimpinan, al-Sharaa berupaya memulihkan hubungan dengan negara-negara Arab maupun Barat. Agenda penting kehadirannya di Majelis Umum PBB kali ini antara lain mendorong pencabutan sanksi internasional dan menggalang dukungan bagi pembangunan kembali Suriah pascaperang.

Pada Mei lalu, Presiden AS Donald Trump sempat bertemu al-Sharaa di Arab Saudi dan mengumumkan pencabutan sebagian sanksi yang dijatuhkan sejak era Assad. Namun, sanksi paling berat tetap berlaku karena diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Sipil Caesar Suriah (2019) yang hanya bisa dicabut melalui persetujuan Kongres AS.

Selain isu sanksi, hubungan Suriah dengan Israel juga diperkirakan menjadi sorotan. Sejak jatuhnya Assad, Israel merebut zona penyangga di selatan Suriah yang sebelumnya dipatroli PBB dan melancarkan ratusan serangan udara ke posisi militer Suriah. Al-Sharaa berharap tercapai kesepakatan keamanan yang dapat mendorong penarikan pasukan Israel sesuai perjanjian 1974.

Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meremehkan kemungkinan terobosan dalam waktu dekat. “Ada beberapa kemajuan, tetapi kesepakatan itu masih merupakan visi masa depan,” ujarnya.

Menariknya, Ahmed al-Sharaa sebelumnya pernah masuk dalam daftar buronan Amerika Serikat dengan imbalan sebesar US$10 juta (sekitar Rp160 miliar) bagi siapa saja yang memberikan informasi yang mengarah pada penangkapannya saat masih memimpin Hay’at Tahrir al-Sham (HTS). Kini, sosok yang dulu diburu Washington itu justru hadir di New York sebagai tamu negara dalam forum resmi PBB. (Bahry)

Sumber: Alarabiya

DSKS Gelar Pelatihan Jurnalistik & Branding Pesantren di Solo Raya

Redaktur: Arie Ristyan

SOLO (jurnalislam.com)- Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) menggelar pelatihan Jurnalistik & Branding Pesantren dengan tema Membangun Branding Pesantren melalui Rilis Berita. Pelatihan ini digelar pada Ahad, (21/9/2025), bertempat di Markaz DSKS.

Acara ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Endro Sudarsono dari Humas DSKS dan Ranu Muda dari Tim Media DSKS, yang membekali peserta dengan keterampilan dasar jurnalistik serta strategi membangun branding pesantren di era digital.

Sekjen DSKS, Ustadz Mulyanto Abdullah Khoir menyampaikan dalam sambutannya, tujuan diselenggarakannya pelatihan ini adalah untuk membantu pesantren – pesantren yang ada di Solo Raya untuk meningkatkan keterampilan. Menurutnya, pesantren – pesantren di Solo Raya masih kurang dalam keterampilan kehumasan maupun kejurnalistikan.

“Semoga dengan adanya pelatihan ini, pondok-pondok terbuka wawasannya perihal kehumasan dan kejurnalistikan, dan semoga pelatihan ini bisa konsisten hadir untuk pondok-pondok” ujarnya, Ahad (21/09/2025).

Sesi pertama pelatihan diisi oleh Endro Sudarsono dengan materi kehumasan, para peserta menyimak dengan antusias pemaparan yang diberikan oleh pemateri.

Endro Sudarsono, selaku pemateri pertama memaparkan pentingnya pesantren memahami kehumasan dengan baik dan benar. Menurutnya kehumasan di pesantren berperan penting dalam upaya menghubungkan pesantren dan masyarakat umum.

“Peningkatan kualitas harus terus dilakukan agar citra pesantren tetap eksis di tengah masyarakat dan pesatnya kemajuan teknologi sangat mempengaruhi pandangan orang tentang kebaikan dan buruknya sebuah lembaga pendidikan” jelasnya, Ahad (21/09/2025)

Kemudian pelatihan dilanjutkan dengan materi Kejurnalistikan yang diisi oleh Ranu Muda dari Tim Media DSKS, pada sesi ini materi difokuskan kepada praktek rilis berita untuk pesantren.

Ranu Muda, selaku pemateri kedua, dalam paparannya menjelaskan tim media pesantren harus paham tugas-tugasnya seperti apa dan bagaimana. Menurutnya tugas media pondok bukan hanya mendesain, akan tetapi menyampaikan pemahaman tentang pesantren tersebut kepada khalayak ramai.

“Tugas media adalah menterjemahkan maksud dan maunya pondok kepada masyarakat” ungkapnya.

Barat Akui Palestina, Israel Meradang: Sebut Hadiah bagi Hamas

Redaktur: Arie Ristyan

TEL AVIV (jurnalislam.com)– Pengakuan Inggris, Kanada, Portugal dan Australia terhadap Negara Palestina pada Ahad (21/9) memicu kemarahan di Israel. Sejumlah menteri kabinet menyerukan aneksasi penuh atas Tepi Barat yang diduduki sebagai langkah balasan.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pernyataan videonya bersumpah akan menggagalkan berdirinya negara Palestina.

“Negara Palestina tidak akan didirikan,” tegas Netanyahu, seraya menambahkan bahwa selama bertahun-tahun ia berhasil mencegahnya dengan memperluas permukiman ilegal di Tepi Barat. “Dan saya akan terus melakukannya,” imbuhnya.

Kementerian Luar Negeri Israel bahkan menyebut pengakuan negara Barat itu sebagai “hadiah bagi Hamas yang jihadis.”

Menteri Keamanan Nasional sayap kanan ekstrem, Itamar Ben-Gvir, mendesak pemerintah segera mencaplok Tepi Barat serta melakukan “penghancuran total otoritas Palestina.” Ia berjanji akan mengajukan proposal aneksasi dalam rapat kabinet mendatang.

Senada, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich juga mendesak Netanyahu untuk segera mengambil langkah aneksasi.

“Bapak Perdana Menteri, inilah saatnya, dan semuanya ada di tangan Anda,” kata Smotrich dalam pernyataannya.

Menteri Kebudayaan dan Olahraga Miki Zohar turut menyebut pengakuan Barat sebagai “deklarasi tak berarti yang berbau antisemitisme dan kebencian terhadap Israel.” Menurutnya, satu-satunya tanggapan yang tepat adalah menerapkan kedaulatan penuh Israel atas Yudea, Samaria (Tepi Barat), dan Lembah Yordan.

Sementara itu, dari kubu oposisi, Yair Golan ketua Partai Demokrat dan mantan wakil kepala staf militer menilai pengakuan Palestina oleh Barat merupakan “kegagalan politik berat Netanyahu dan Smotrich.”

“Ini adalah akibat langsung dari pengabaian politik Netanyahu: penolakan untuk mengakhiri perang dan pilihan berbahaya antara pendudukan dan aneksasi,” tegasnya.

Sumber: AA

Inggris, Australia, Kanada, dan Portugal Resmi Akui Negara Palestina

Redaktur: Arie Ristyan

LONDON (jurnalislam.com)– Inggris, Australia, dan Kanada pada Ahad (21/9) resmi mengakui Negara Palestina. Keputusan bersejarah ini menandai perubahan besar dalam kebijakan luar negeri negara-negara Barat setelah puluhan tahun, dan langsung memicu kemarahan Israel.

Tak lama berselang, Portugal juga menyatakan langkah serupa pada hari yang sama.

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyampaikan pengakuan negaranya melalui unggahan di X.

“Hari ini, untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian bagi Palestina dan Israel serta solusi dua negara, Britania Raya secara resmi mengakui Negara Palestina,” ujarnya.

Dengan keputusan ini, Inggris dan Kanada tercatat sebagai negara G7 pertama yang mengakui Palestina, menjelang Sidang Umum Tahunan PBB yang dibuka Senin (22/9) di New York.

Perdana Menteri Kanada Mark Carney menegaskan, “Kanada mengakui Negara Palestina dan menawarkan kemitraan kami dalam membangun janji masa depan yang damai bagi Negara Palestina dan Negara Israel,” tulisnya di laman resmi pemerintah.

Dari Australia, Perdana Menteri Anthony Albanese menekankan bahwa pengakuan negaranya merupakan bentuk dukungan terhadap aspirasi rakyat Palestina.

“Australia secara resmi mengakui Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dengan melakukan hal ini, Australia mengakui aspirasi yang sah dan telah lama dipegang teguh oleh rakyat Palestina untuk memiliki negara mereka sendiri,” kata Albanese dalam sebuah pernyataan.

Ia menambahkan, “Tindakan pengakuan hari ini mencerminkan komitmen jangka panjang Australia terhadap solusi dua negara, yang selalu menjadi satu-satunya jalan menuju perdamaian dan keamanan abadi bagi rakyat Israel dan Palestina.”

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Portugal Paulo Rangel menyebut langkah negaranya sebagai “pemenuhan kebijakan yang fundamental, konsisten, dan disepakati secara luas.”

Portugal, lanjutnya, tetap mendorong solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian yang adil dan abadi antara Palestina dan Israel.

Langkah pengakuan ini datang di tengah tragedi berkepanjangan di Jalur Gaza, di mana lebih dari 65.000 warga Palestina telah gugur sejak Israel membatalkan gencatan senjata pada Maret 2024. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, mayoritas korban adalah warga sipil. (Bahry)

Sumber: TNA