Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa Sampaikan Pidato Bersejarah di PBB, Peringatkan Bahaya Agresi Israel

Redaktur: Arie Ristyan

NEW YORK (jurnalislam.com)– Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa memperingatkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu (24/9/2025) bahwa tindakan Israel di kawasan berpotensi memicu krisis baru. Pidato ini menandai momen bersejarah karena untuk pertama kalinya sejak tahun 1967 seorang kepala negara Suriah kembali berpidato di forum tertinggi PBB.

Dalam pidatonya, Sharaa menegaskan Damaskus tetap berkomitmen menghormati Perjanjian Pelepasan 1974 dengan Israel. Namun ia mendesak masyarakat internasional untuk mendukung Suriah dalam menghadapi ancaman serta menuntut penghormatan penuh terhadap kedaulatannya.

“Mereka yang bertanggung jawab atas pertumpahan darah akan menghadapi pertanggungjawaban,” tegas Sharaa. Ia berjanji membuka babak baru bagi Suriah dengan “perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran.”

Sharaa juga menyampaikan terima kasih kepada negara-negara yang selama ini mendukung Suriah di masa transisi, termasuk Turki, Qatar, Arab Saudi, negara-negara Arab dan Muslim lainnya, bahkan Amerika Serikat serta Uni Eropa.

𝗦𝗮𝗺𝗯𝘂𝘁𝗮𝗻 𝗥𝗮𝗸𝘆𝗮𝘁 𝗦𝘂𝗿𝗶𝗮𝗵

Pidato Sharaa disambut antusias oleh ratusan warga Suriah yang berkumpul di luar markas besar PBB di New York. Mereka mengibarkan bendera nasional sebagai bentuk dukungan. Kantor Berita Arab Suriah (SANA) dan stasiun televisi pemerintah Al-Ikhbariya menyiarkan langsung suasana penyambutan tersebut.

Sharaa tiba di New York pada Ahad bersama sejumlah menteri untuk menghadiri Sidang Umum PBB ke-80. Kehadirannya mengakhiri hampir enam dekade ketidakhadiran Suriah di forum internasional ini.

𝗟𝗮𝘁𝗮𝗿 𝗕𝗲𝗹𝗮𝗸𝗮𝗻𝗴

Suriah memboikot Sidang Umum PBB di tingkat presiden sejak perang Arab–Israel 1967, ketika Israel menduduki Dataran Tinggi Golan. Damaskus selama ini menuduh PBB dan lembaga internasional lain berpihak pada Israel karena pengaruh kuat Amerika Serikat dan sekutu Barat.

Pemimpin Suriah terakhir yang pernah hadir di forum PBB adalah Nureddin al-Atassi, yang menjabat sebagai presiden pada 1966–1970.

Menariknya, Ahmed al-Sharaa sebelumnya masuk dalam daftar buronan paling dicari Amerika Serikat dengan imbalan 10 juta dolar AS (setara Rp160 miliar) bagi siapa saja yang bisa menangkapnya. Kini, tokoh yang dulu diburu itu hadir sebagai tamu resmi negara dalam forum tertinggi dunia, menandai perubahan besar dalam peta politik internasional. (Bahry)

UIJ Perluas Jejaring Akademik hingga Negeri Jiran

Redaktur: Arie Ristyan

MALAYSIA (jurnalislam.com)- Universitas Islam Jakarta (UIJ) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat jejaring akademik internasional. Melalui kunjungan resmi ke Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Universiti Teknologi Mara (UiTM), delegasi dosen dan mahasiswa Program Doktoral (S3) UIJ disambut hangat oleh kedua universitas besar di Malaysia, Rabu (24/9/2025).

Dalam sesi kunjungan ke UKM, diskusi produktif berlangsung mengenai berbagai potensi kerja sama, antara lain, penyelenggaraan kegiatan akademik bersama (konferensi internasional, seminar, dan workshop). Kemudian, kolaborasi penelitian dan publikasi di jurnal bereputasi internasional.

Selanjutnya, program pengabdian kepada masyarakat lintas negara. Dan mobilitas akademik, seperti student exchange, faculty exchange, dan visiting professor.

Hasil diskusi menghasilkan kesepakatan rencana kerja jangka pendek maupun jangka panjang dengan target tahunan yang jelas. Kerja sama ini diyakini akan membawa manfaat besar, tidak hanya bagi kedua universitas, tetapi juga bagi hubungan akademik Indonesia–Malaysia sebagai negara serumpun.

Prof. Marhamah, Direktur Pascasarjana UIJ, menyampaikan, “Kami ingin menjadikan kerja sama ini sebagai pintu untuk memperkuat literasi internasional, membuka kesempatan mobilitas akademik, dan membangun jejaring global yang memperkaya pengalaman mahasiswa serta meningkatkan kapasitas dosen.”

Sementara itu, Prof. Dr. Fadlan Mohd Othman, Timbalan Dekan Fakulti Pengajian Islam UKM, menyambut baik inisiatif ini. “Sinergi ini akan sangat bermakna bagi pengembangan akademik dan keilmuan, khususnya dalam menghubungkan kedua negara serumpun di kancah global,” ujar Prof Fadlan.

Hal senada diungkapkan Prof. Attabik Luthfi, dosen UIJ sekaligus alumni UKM. “Kunjungan ini menjadi nostalgia berharga karena saya pernah menempuh studi di UKM hampir lima tahun. Semoga kerja sama ini benar-benar terwujud nyata dan memberi manfaat luas,” ujar Prof Attabik.

Penguatan Kolaborasi dengan Universiti Teknologi Mara (UiTM)

Selain ke UKM, delegasi UIJ juga mengunjungi UiTM untuk memperkuat kerja sama yang sudah terjalin. Kegiatan diisi dengan Seminar Internasional yang melibatkan 24 mahasiswa S3 dari kedua universitas serta Focus Group Discussion (FGD) antara dosen dan profesor UIJ–UiTM

Dalam sambutannya, Prof. Dr. Salahudin Suyurno, Dekan Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS) UiTM, menyampaikan, “Kami sangat bahagia dapat bekerja sama dengan UIJ. Ke depan, kami berkomitmen memperluas kolaborasi tidak hanya di bidang akademik, penerbitan jurnal Internasional, tetapi juga pengabdian masyarakat, studi halal, serta pengembangan ilmu pengetahuan.”

Dr. Popi Puadah, Sekretaris Program Doktoral UIJ, menambahkan, “Kegiatan bersama ini memperkuat komitmen kerja sama berkelanjutan antara kedua institusi. Kami yakin manfaatnya akan dirasakan langsung oleh dosen, mahasiswa, dan masyarakat.”

Sementara itu, salah satu pembicara dalam seminar internasional tersebut, Deden Edi, menilai kegiatan ini sebagai pengalaman berharga, “Seminar ini bukan hanya memperkaya wawasan keilmuan, tetapi juga membuka peluang networking, benchmarking, dan mendapatkan perspektif baru dari mahasiswa Malaysia.”

Sebagai penutup, Hardjadinata, perwakilan mahasiswa S3 UIJ sekaligus pendamping bersama Deden Edi, Fajar Harguna, dan Heru Budi Santoso, menyampaikan, “Kerja sama UIJ dengan UKM dan UiTM bukan hanya memperkuat akademik, tetapi juga membuka wawasan internasional bagi mahasiswa. Ini langkah nyata untuk menjadikan UIJ sebagai universitas Islam yang berkualitas dan berdaya saing global.”

Tentang Universitas Islam Jakarta (UIJ)

Universitas Islam Jakarta (UIJ) merupakan perguruan tinggi Islam yang berkomitmen pada pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat berbasis nilai-nilai Islam.

Dengan visi internasionalisasi, UIJ terus memperluas kolaborasi global demi mencetak SDM unggul, profesional, dan berintegritas.

Ulama dan Tokoh Jatim Dukung Palestina, Tolak Rencana Prabowo Buka Hubungan dengan Israel

Redaktur: Arie Ristyan

SURABAYA (jurnalislam.com)– Aliansi Ulama’ dan Tokoh Jawa Timur menegaskan sikapnya terkait isu Palestina dalam forum Silaturahmi Kebangsaan ke-2 Ulama dan Tokoh Jawa Timur yang digelar Rabu (24/9/2025) di Pondok Pesantren Hidayatullah, Surabaya.

Dalam pernyataan bersama, para ulama, kyai, habaib, dan tokoh masyarakat Jawa Timur mendukung penuh langkah pemerintah Indonesia yang mengakui kemerdekaan Palestina.

“Mendukung penuh atas sikap Pemerintah Indonesia yang mengakui kemerdekaan Palestina sebagaimana dicanangkan oleh PBB,” bunyi pernyataan tersebut.

Namun, mereka menolak keras rencana Presiden Prabowo Subianto yang dalam pidatonya di Sidang Umum PBB menyebut siap mengakui Israel.

“Namun pada sisi lain, kami menolak keras atas rencana Presiden untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” tegas mereka.

Sebelumnya, dalam pidatonya di New York, Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia akan “segera mengakui Negara Israel apabila Israel mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina”. Ia juga menegaskan dukungan terhadap solusi dua negara sebagai jalan perdamaian.

Pernyataan ini langsung menuai penolakan dari para ulama dan tokoh Jawa Timur. Bagi mereka, dukungan terhadap Palestina adalah amanat konstitusi dan sesuai politik luar negeri bebas-aktif, tetapi membuka pintu diplomasi dengan Israel justru berarti mengabaikan penderitaan rakyat Palestina yang hingga kini masih dijajah Zionis.

Dengan demikian, sikap tegas para ulama dan tokoh Jatim ini menjadi suara lantang umat Islam Indonesia: mendukung penuh kemerdekaan Palestina sekaligus menolak segala bentuk normalisasi dengan penjajah Israel.

Ulama dan Tokoh Jatim Desak Pemakzulan Gibran, Usut Dugaan Korupsi dan Ijazah Palsu Jokowi

Redaktur: Arie Ristyan

SURABAYA (jurnalislam.com)– Aliansi Ulama’ dan Tokoh Jawa Timur menggelar Silaturahmi Kebangsaan ke-2 Ulama dan Tokoh Jawa Timur pada Rabu (24/9/2025) di Pondok Pesantren Hidayatullah, Jalan Kejawan Putih Tambak VI Nomor 1, Mulyorejo, Surabaya.

Acara yang menghadirkan Jendral (Purn) Gatot Nurmantyo dan Wakil Ketua DPD RI, Drs. Tamsil Linrung, ini diikuti oleh para ulama, kyai, habaib, serta tokoh masyarakat Jawa Timur. Dari forum tersebut lahir pernyataan sikap keras terkait kondisi bangsa pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu poin utama adalah desakan agar lembaga legislatif memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“DPR, DPD, dan MPR harus menindaklanjuti tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI dan elemen masyarakat lainnya untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai cacat dan tidak memenuhi syarat konstitusional,” tegas pernyataan tersebut.

Selain itu, ulama dan tokoh Jawa Timur juga menyinggung kasus hukum yang menyeret mantan Presiden Jokowi.

“KPK dan Kejaksaan Agung harus bertindak tegas, berani, dan tidak tebang pilih dalam menangkap koruptor, termasuk menangkap dan mengadili mantan Presiden Jokowi yang terindikasi kuat terlibat dalam beberapa kasus korupsi sebagaimana dijelaskan oleh beberapa mantan menterinya,” bunyi pernyataan yang dibacakan.

Tak berhenti di situ, mereka juga menuntut aparat hukum serius menangani dugaan ijazah palsu Jokowi.

“Kami mendesak Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan untuk sungguh-sungguh menyelesaikan proses hukum terhadap kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi,” lanjutnya.

Di luar isu Jokowi dan Gibran, forum ini juga mendesak Presiden dan DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor sebagai langkah strategis pemberantasan korupsi.

Silaturahmi kebangsaan ini sekaligus menjadi wadah konsolidasi ulama, habaib, dan tokoh masyarakat Jawa Timur dalam menyuarakan aspirasi umat dan mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada di jalur konstitusi.

Trump di PBB: Mengakui Palestina Berarti Memberi Hadiah pada Hamas

Redaktur: Arie Ristyan

NEW YORK (jurnalislam.com)– Presiden Amerika Serikat Donald Trump tanpa henti mengejek Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pidatonya di Sidang Umum PBB pada Selasa (23/9/2025). Ia menuduh badan dunia tersebut gagal membawa perdamaian dan bahkan mendorong migrasi ilegal yang disebutnya sebagai “serangan” terhadap negara-negara Barat.

“Apa tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa? Mereka tampaknya hanya menulis surat yang sangat keras. Itu omong kosong, dan omong kosong tidak menyelesaikan perang,” kata Trump.

Trump juga menyindir fasilitas di markas besar PBB di New York. “Inilah dua hal yang saya dapatkan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, eskalator yang buruk dan teleprompter yang buruk,” ujarnya sinis.

Selain menyerang PBB, Trump melontarkan klaim keras terkait krisis iklim yang disebutnya sebagai “penipuan terbesar yang pernah ada di dunia.” Menurutnya, konsep jejak karbon hanyalah “tipuan” yang dibuat oleh pihak-pihak dengan niat jahat.

Ia juga menuding Tiongkok dan India sebagai penyandang dana utama perang Rusia dengan Ukraina karena terus membeli minyak Rusia. “Tiongkok dan India mendanai perang yang sedang berlangsung dengan terus membeli minyak Rusia,” katanya.

Dalam pidatonya, Trump turut menyinggung konflik Palestina. Ia mengkritik langkah sejumlah sekutu Washington yang mengakui Negara Palestina, dengan menyebut pengakuan tersebut sebagai “hadiah” untuk Hamas.

“Pengakuan atas Palestina adalah hadiah bagi Hamas atas kekejaman yang mengerikan,” kata Trump, sembari mendesak kelompok perlawanan Palestina itu untuk membebaskan para sandera demi mencapai perdamaian.

Namun, Trump sama sekali tidak menyinggung lebih dari 65.000 warga Palestina yang telah dibunuh oleh Israel di Jalur Gaza sejak perang dimulai. (Bahry)

Sumber: TRT

BMI: Inggris Harus Bertanggung Jawab atas Deklarasi Balfour, Dunia Islam Diminta Tegas terhadap Amerika

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Baitul Maqdis Institute (BMI) menilai pengakuan Inggris terhadap Negara Palestina merupakan ironi sejarah yang menyakitkan. Lembaga ini mengingatkan bahwa Inggris adalah aktor utama dalam sejarah awal penjajahan atas Palestina melalui Deklarasi Balfour 1917, yang secara sepihak menjanjikan tanah Palestina kepada gerakan Zionis.

“Pengakuan yang baru diberikan 108 tahun kemudian ini tidak cukup jika tidak disertai dengan pertanggungjawaban moral dan politik atas peran historis Inggris dalam tragedi panjang yang menimpa rakyat Palestina,” kata Direktur Eksekutif BMI, Pizaro Gozali Idrus, dalam siaran pers yang diterima Jurnalislam.com, Selasa (23/9/2025).

Selain itu, BMI juga menyoroti peran Amerika Serikat yang hingga kini menjadi pendukung utama Israel, baik secara politik, militer, maupun ekonomi. Dukungan penuh dan tanpa syarat dari AS, menurut BMI, telah memperkuat impunitas Israel dalam melakukan kejahatan perang, apartheid, dan genosida terhadap rakyat Palestina.

“Amerika juga terus memveto resolusi-resolusi penting di PBB yang bertujuan menghentikan kekerasan dan memberikan perlindungan kepada rakyat sipil Palestina, termasuk anak-anak dan perempuan,” jelasnya.

BMI mendesak dunia Islam, baik melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) maupun forum regional lainnya, untuk berani mengambil langkah tegas terhadap Amerika Serikat. Tindakan tersebut di antaranya meninjau ulang kerja sama militer, ekonomi, dan politik dengan AS, memberikan sanksi diplomatik, serta menggalang kekuatan dunia Islam agar mandiri dalam berbagai sektor.

“Dunia Islam harus saling bekerja sama, saling menguatkan, dan tidak bergantung pada Amerika. Dengan kekuatan kolektif, dunia Islam bisa menekan perubahan kebijakan luar negeri Amerika terhadap Palestina,” tegas BMI.

Siaran pers ini ditandatangani oleh Direktur Eksekutif Baitul Maqdis Institute, Pizaro Gozali Idrus.

Pengakuan Palestina Dinilai Belum Cukup, BMI: Perlawanan Adalah Hak Bangsa Palestina

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Baitul Maqdis Institute (BMI) menegaskan bahwa pengakuan sejumlah negara Barat atas Negara Palestina tidak boleh berhenti pada simbolisme politik. Menurut BMI, langkah tersebut harus dibarengi dengan tindakan nyata untuk menghentikan penjajahan Israel dan mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Dalam siaran persnya, BMI menekankan bahwa faksi-faksi perlawanan Palestina memiliki hak penuh untuk terus melawan genosida dan agresi brutal yang dilakukan Israel.

“Perlawanan bersenjata sebagai mekanisme pertahanan diri merupakan salah satu hak bangsa Palestina untuk bisa mempertahankan Tanah Air-nya, kedaulatannya, kebebasannya dari cengkeraman dan agresi Zionis Israel. Hak itu diakui oleh hukum internasional,” ujar Direktur Eksekutif BMI, Pizaro Gozali Idrus, Selasa (23/9/2025).

Lebih lanjut, BMI mencatat adanya sikap skeptis dari banyak warga Gaza terhadap pengakuan tersebut. “Mereka melihat dunia mengakui Palestina, namun genosida dan kehancuran masih terus terjadi. Apakah warga Palestina harus membayar harga semahal ini agar dunia mengakui mereka layak memiliki negara?,” tegas BMI.

Pernyataan itu menegaskan bahwa tanpa langkah konkret seperti penghentian blokade Gaza, penghentian penistaan terhadap Masjid Al-Aqsha, serta sanksi tegas terhadap Israel, pengakuan politik semata tidak cukup untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan yang berlangsung.

BMI mengingatkan komunitas internasional agar tidak berhenti pada retorika, melainkan berkomitmen menghadirkan keadilan dan kebebasan sejati bagi bangsa Palestina.

Prabowo Tuai Kritik Usai Isyaratkan Pengakuan Israel di PBB

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Baitul Maqdis Institute (BMI) mengapresiasi dukungan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap perjuangan rakyat Palestina. Namun, lembaga ini menilai pernyataan Prabowo di Sidang Umum PBB pada 22 September 2025, yang menyebut Indonesia bersedia mengakui Israel dan menjamin keamanannya jika Israel mengakui Palestina, adalah sikap yang blunder dan terlalu tergesa-gesa.

“Respons masyarakat Indonesia yang secara luas menyayangkan statement ini membuktikan gagasan tersebut tidak melibatkan konsultasi publik secara luas,” ujar Direktur Eksekutif BMI, Pizaro Gozali Idrus, dalam keterangan pers, Selasa (23/9/2025).

BMI menegaskan bahwa kebijakan untuk sekadar mengakui Palestina tidak boleh dijadikan alat tawar bagi Indonesia untuk mengakui penjajah Israel. Menurut mereka, Indonesia memiliki mandat konstitusi yang jelas untuk melawan dan menghapus segala bentuk penjajahan.

“Tanpa ada tindakan konkret dari penjajah untuk menghentikan penistaan terhadap Masjid Al-Aqsha, menghentikan blokade dan genosida di Gaza, mengakhiri aneksasi dan pendudukan ilegal di Tepi Barat, serta mengakui hak kembali pengungsi Palestina dan status Al-Quds sebagai ibukota Palestina, maka pengakuan atas Israel tidak bisa diterima akal sehat,” tegas BMI.

BMI juga menyinggung pengalaman Perjanjian Oslo yang kerap diklaim sebagai “langkah menuju perdamaian”. Faktanya, Israel hanya mengakui sebagian kewenangan administratif Otoritas Palestina tanpa pernah menunjukkan niat serius mengakhiri penjajahan.

“Penjajahan terus berlanjut, pelanggaran hak asasi manusia semakin memburuk, dan penghinaan terhadap Masjid Al-Aqsha kian intensif,” lanjut pernyataan itu.

Lebih jauh, BMI memperingatkan bahwa sikap terlalu terbuka untuk mengakui Israel justru berisiko memberi celah bagi Israel untuk sekadar memberikan pengakuan formal terhadap Palestina tanpa aksi faktual.

“Ini akan menjadi jebakan diplomatik yang merugikan perjuangan Palestina dan membuka jalan normalisasi tanpa keadilan. Keadilan harus menjadi panglima dan kata kunci untuk menghadirkan perdamaian dunia yang abadi,” pungkas BMI.

Baitul Maqdis Institute: Pengakuan Palestina Jangan Hanya Jadi Simbolisme Politik

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Baitul Maqdis Institute (BMI) menyambut baik keputusan sejumlah negara Barat seperti Inggris, Prancis, Kanada, Australia, Portugal, dan lainnya yang secara resmi mengakui keberadaan serta kedaulatan Negara Palestina. Namun, BMI menegaskan bahwa pengakuan tersebut harus dibaca secara kritis agar tidak berhenti pada simbolisme politik belaka.

“Langkah ini merupakan bentuk dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina yang telah lama mengalami penjajahan, apartheid, dan penindasan. Meski demikian, pengakuan ini datang sangat terlambat,” kata Direktur Eksekutif BMI, Pizaro Gozali Idrus, dalam keterangan pers yang diterima jurnalislam.com, Selasa (23/9/2025).

Menurutnya, rakyat Palestina telah mengalami penderitaan selama lebih dari satu abad, dengan kehancuran besar-besaran yang terus berlangsung hingga hari ini, khususnya di Jalur Gaza. “Pengakuan yang terlambat dan dilakukan tanpa langkah nyata hanya akan menjadi hiburan sesaat yang kosong, jauh dari substansi penyelesaian masalah,” tambahnya.

BMI menegaskan bahwa pengakuan Negara Palestina seharusnya dibarengi dengan langkah nyata dan tegas, bukan sekadar pernyataan politik. Lembaga ini menyerukan agar negara-negara yang telah mengakui Palestina segera:

– Menghentikan penjualan senjata ke Israel,

– Memutus kerja sama militer dan keamanan,

– Membekukan hubungan ekonomi dan politik dengan Israel,

– Menyeret para pejabat Israel yang terlibat genosida ke pengadilan internasional, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, Menteri Keamanan Itamar Ben-Gvir, Menteri Pertahanan Israel Katz, hingga Kepala Militer Eyal Zamir.

“Tanpa langkah-langkah strategis tersebut, pengakuan ini hanya bersifat simbolik dan tidak berpengaruh terhadap nasib rakyat Palestina,” tegas BMI.

Siaran pers tersebut ditandatangani oleh Direktur Eksekutif Baitul Maqdis Institute, Pizaro Gozali Idrus, dan Direktur Utama BMI, KH. Fahmi Salim, Lc., M.A.

Institut Agama Islam Al-Aqidah Al-Hasyimiyyah Gelar Wisuda Sarjana Angkatan XXXIV

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)- Institut Agama Islam (IAI) Al-Aqidah Al-Hasyimiyyah Jakarta menggelar wisuda angkatan XXXIV yang bertepatan dengan Milad ke-47, Selasa (23/9/2025) di Gelanggang Remaja Kecamatan Matraman, Jakarta Timur.

Sebanyak 109 wisudawan dan wisudawati dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), Ahwal Syakhshiyyah (AS), Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), serta Hukum Ekonomi Syariah resmi dikukuhkan.

Acara wisuda dihadiri oleh Sekretaris Kopertais Wilayah I, Dr. Abdul Muin, M.Pd., Rektor IAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyyah, Dr. TGH. Muslihan Habib, SS, MA, serta Ketua Yayasan Da’wah Syiarul Islam (YADAI), KH. Jamaluddin F. Hasyim, MH. IAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyyah berada di bawah naungan Yayasan Da’wah Syiarul Islam (YADAI).

Dalam sambutannya, Rektor Muslihan Habib menegaskan bahwa wisuda kali ini memiliki makna khusus karena ijazah yang diterima para sarjana sudah atas nama institut, bukan lagi sekolah tinggi sebagaimana sebelumnya.

“Patut kita bersyukur, seluruh mahasiswa yang dikukuhkan gelar kesarjanaannya hari ini telah mendapatkan label kesarjanaan institut. Ijazahnya bukan sekolah tinggi lagi, tetapi Institut Agama Islam Al-Aqidah Al-Hasyimiyyah,” ujarnya.

Muslihan juga berpesan agar lulusan tidak berhenti pada capaian strata satu, melainkan terus melanjutkan ke strata dua bahkan strata tiga. Ia mencontohkan salah satu alumni, Prof. Munawar Kamaluddin, yang kini telah menjadi guru besar.

Sementara itu, Ketua YADAI KH. Jamaluddin F. Hasyim menekankan kebanggaan yayasan terhadap capaian para alumni, baik yang berkarier di pemerintahan maupun yang mengabdikan diri di masyarakat.

“Kami bangga dengan Anda semua. Ada alumni yang menjadi profesor, wakil bupati, pejabat daerah, pejabat negara, hingga anggota legislatif. Namun tidak kalah terhormatnya adalah alumni yang mengajar ngaji di kampung-kampung, karena dari merekalah lahir masyarakat yang kenal agamanya,” tuturnya.

Wisuda ini menjadi momentum penting bagi IAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyyah yang kini berstatus institut, sekaligus penegasan peran perguruan tinggi Islam dalam mencetak sarjana muslim yang siap mengembangkan ilmu pengetahuan dan berkontribusi bagi bangsa.