MUI- Al Azhar Jalin Kerjasama: Beasiswa untuk Mahasiswa Indonesia

KAIRO(Jurnalislam.com)— Perjuangan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Miftachul Akhyar melakukan perjalanan untuk menghadiri Konferensi Fatwa Internasional di Cairo, Mesir, di tengah situasi pandemi, berbuah manis. Setelah mendapatkan komitmen kerja sama dari Kementerian Wakaf Mesir, Universitas Al-Azhar Cairo juga membuka pintu untuk program kerjasama dengan MUI dan peluang tambahan alokasi beasiswa bagi mahasiswa Indonesia.

Komitmen itu disampaikan Deputi Grand Syekh Al-Azhar Mohammed Al-Dhuwainy saat menerima kunjungan Kiai Miftach di Ruang Wakil Rektor Universitas Al-Azhar, Rabu (4/8) sore waktu Kairo.

Di awal pertemuan, Syekh Al-Dhuwainy menegaskan kedalaman hubungan historis antara Universitas Al-Azhar dan bangsa Indonesia, khususnya di bidang pendidikan. Menurutnya, mahasiswa Indonesia merupakan jumlah terbesar dari mahasiswa internasional yang belajar di Al-Azhar, dan mereka merepresentasikan negara mereka dengan baik dari sisi moral dan pengetahuan.

“Banyak di antara mereka juga mencapai kesuksesan luar biasa di berbagai bidang kajian,” puji Syekh Al-Dhuwainy.

Syekh Al-Dhuwainy juga menyatakan keinginan yang kuat dari Al-Azhar untuk semakin memperdalam hubungan yang sudah ada, dengan menyiapkan berbagai aspek dukungan kepada mahasiswa Indonesia sehingga mereka dapat menjadi duta pemikiran wasathiyatul Islam saat kembali kampung halaman. Juga, dukungan pelatihan bagi para akademisi, imam dan dai Indonesia melalui Akademi Internasional Al-Azhar untuk menambah bobot keterampilan dan pengetahuan mereka dalam menghadapi ide-ide ekstremis serta diskusi masalah-masalah kontemporer dengan pemikiran yang tercerahkan.

Dalam kesempatan tersebut, Kiai Miftach menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan perhatian Universitas Al-Azhar kepada para mahasiswa Indonesia.

 

“Al-Azhar merupakan kiblat keilmuan bagi seluruh dunia yang menjadi sumber keilmuan dan pengetahuan yang jernih, serta memiliki tempat khusus di hati masyarakat Indonesia,” tegas Kiai Miftach.

Turut serta dalam kunjungan tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Ali Hasan Al-Bahar, perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mesir Mukhlason Jalaluddin, anggota Komisi Fatwa MUI Muzakki Yamani dan anggota Komisi Penelitian dan Pengkajian MUI Nur Hidayat. (mui)

 

 

 

Ketum MUI Ingatkan Peran Penting Ulama di Hadapan Mufti Sedunia

Redaktur: Mazaya

KAIRO(Jurnalislam.com)— Konferensi Fatwa Internasional ke-6 yang digelar Dâr Al Iftâ’ Mesir di Kairo, awal pekan ini, menjadi ajang para mufti dunia untuk bertemu dan membahas berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dunia.

Dari catatan panitia, konferensi kali ini dihadiri  mufti dan delegasi lembaga fatwa dari 85 negara. Bisa jadi, acara ini adalah konferensi ulama terbesar yang digelar selama pandemi Covid-19.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Miftachul Akhyar mendapatkan kesempatan menjadi salah satu pembicara. Kiai yang dikenal sebagai sosok rendah hati ini diminta mengawali sesi panel yang dipandu Menteri Agama Pakistan Noor-ul-Haq Qadri, Selasa (3/8) pagi waktu Kairo.

Dalam paparannya, Kiai Miftach mengingatkan para mufti dunia terhadap tanggung jawab mereka sebagai ulama. “Semua manusia dalam keadaan mabuk, kecuali para ulama. Dan para ulama pun dalam keadaan bingung, kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya,” ujar Kiai Miftach mengawali paparannya di hadapan para mufti.

Kiai Miftach menyampaikan tiga tanggung jawab yang layaknya dimiliki seorang ulama. Pertama adalah tanggung jawab kepada diri sendiri. Kedua, tanggung jawab kepada umat dan bangsa. Dan terakhir, tanggung jawab kepada Allah SWT.

“Kita perlu menghidupkan kembali mas’uliyah (rasa tanggung jawab) para ulama yang semakin menipis terhadap ketiga hal tersebut,” ujar Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini.

Mengutip Sahabat Ibnu Mas’ud, Kiai Miftach mengingatkan, seandainya para ahli ilmu menjaga ilmu mereka dan meletakkannya kepada ahlinya, maka mereka akan dapat memimpin dan memandu penduduk zaman itu. Namun mereka menyerahkan ilmu itu kepada para pemilik dunia agar mereka dapat bagian dunia itu dari mereka, maka mereka telah menghinakan ahli ilmu.

Dalam makalahnya, Kiai Miftach juga menjelaskan peran MUI dalam proses pemberian fatwa kepada umat Islam Indonesia. Mulai dari fatwa atas kehalalan suatu produk, problem aktual, hingga fatwa seputar pandemi Covid-19. Juga tantangan lembaga fatwa di era digital.

Pada sesi yang sama, mayoritas pembicara menyoroti ancaman terorisme dan ekstremisme yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Terutama tersebarnya berbagai pendapat keagamaan yang bersifat ekstrem di jagat internet.

Sekretaris Jenderal Darul Fatwa Australia Syekh Salim Ulwan Al-Husayni, misalnya, mendorong para ulama dan mufti di seluruh dunia untuk memanfaatkan internet dan berbagai platform media sosial untuk menyebarkan pemahaman Islam moderat. Menurut Syekh Salim, jika para ulama tidak memanfaatkan internet untuk penyampaian fatwa dan ajaran Islam yang moderat kepada umat, pasti akan kalah cepat dibandingkan gerakan ekstremisme dan terorisme yang berkembang di tengah-tengah masyakarat.

 

 

Delegasi MUI Jadi Pembicara Konferensi Fatwa Internasional di Mesir

Redaktur: Mazaya

KAIRO(Jurnalislam.com)— Konferensi Fatwa Internasional ke-6 yang digelar Dâr Al Iftâ’ Mesir di Kairo, awal pekan ini, menjadi ajang para mufti dunia untuk bertemu dan membahas berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dunia.

Dari catatan panitia, konferensi kali ini dihadiri  mufti dan delegasi lembaga fatwa dari 85 negara. Bisa jadi, acara ini adalah konferensi ulama terbesar yang digelar selama pandemi Covid-19.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Miftachul Akhyar mendapatkan kesempatan menjadi salah satu pembicara. Kiai yang dikenal sebagai sosok rendah hati ini diminta mengawali sesi panel yang dipandu Menteri Agama Pakistan Noor-ul-Haq Qadri, Selasa (3/8) pagi waktu Kairo.

Selain Kiai Miftach, sesi panel tersebut diisi Sekretaris Jenderal Darul Fatwa Australia Syekh Salim Ulwan Al-Husayni, Sekretaris Jenderal Urusan Islam Republik Ghana Syeikh Ali Jamal Banghûro, Menteri Wakaf Yaman Syekh Mohamed Ahmed Shabiba, Mufti Republik Kosovo Syekh Nuaim Trenova, Mufti Rwanda Syekh Salim Hatimana, Mufti Macedonia Syekh Syakir Fatahu, dan Mufti Estonia Syekh Ildar Hazrat Muhammedshin. (mui)

 

 

Ulama Berperan Penting dalam Pembinaan Spiritual di Tengah Pandemi

JAKARTA(Jurnalislam.com)—Gerakan Nasional Anti Narkoba (Ganas Annar)–Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mendirikan Pusat Rehabilitasi Terpadu.

Rehabilitasi terpadu dalam konsep pelaksanaan nanti akan lebih menggunakan pendekatan spiritual. Tempat yang akan dijadikan lokasi sudah disetujui dewan pimpinan MUI.

Wakil Ketua Umum MUI, Buya Basri Barmanda, mendukung rencana mulia tersebut. Dia juga berpesan agar konseling terpadu di Ganas Annar-MUI di pusat dan provinsi dapat dilaksanakan secara maksimal sebagai upaya memberikan layanan pengaduan dari masyarakat untuk konsultasi dan bantuan rehabilitasi.

Dia juga mendorong kerjasama dengan BNN RI dan BNN provinsi digalakkan secara kondusif agar masyarakat yang menyalahgunakan narkoba tidak takut datang konsultasi dan minta untuk direhabilitasi. “Jangan menunggu ditangkap karena terbukti menyalahgunakan,” kata Buya Basri dalam Seminar virtual dengan mengangkat Tema: “Sosialisasi dan Edukasi dikalangan para Pilar Penggerak Perlindungan Anak: “Upaya pencegahan Narkotika pada Anak” yang digelar Ganas Annar MUI, Sabtu (31/7) bertepatan dengan Hari Anak Indonesia.

Ketua Ganas Annar MUI Pusat, Dr Titik Haryati, mengungkapkan selain masalah pandemi Covid-19, masalah narkoba juga tak kalah rumit, hampir satu dekade Indonesia memasuki masa darurat narkoba dan sekarang berada dalam darurat pandemi Covid 19.

Menurut Titik, kompleksitas  permaslaahan anak perlu diperhatikan dan diupayakan pemecahan masalah serta solusi, agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal dengan semangat “Anak terlindungi Indonesia maju”. Pemberlakuan secara ketat prokes dan pembatasan-pembatasan yang mengisyaratkan masyarakat untuk tetap berada tinggal di rumah masing-masing dengan aktivitas yang serba terbatas.

Tentu bagi Anak tidak mudah untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru tetap tinggal di rumah dengan segala keterbatasan. Bahkan acapkali karena kesesakan dan kepadatan pada kondisi rumah, maka kemudian situasi dan kondisi rumah dapat berkecenderungan menjadi stressor bagi anggota keluarga, sehingga tanpa sengaja atau dengan sengaja mencari alternatif dalam mengatasi “burn out”, salah bergaul memilih teman dan perilaku menyimpang mengarah pada penyalahgunaan narkoba.

Dia menyebut beragam jenis narkotika dengan beragam-ragam kemasan dan pola peredaran dapat diakses dengan mudah oleh anak, secara langsung atau tidak langsung, melalui manual atau media darung, yang mana orang tua sebagai pendamping banyak kurang memperhatikan pergaulan anak dalam interaksi dengan orang lain padahal tumbuh dan kembang anak menjadi tanggung jawab besar ayah dan ibu.

Dia mengarakan permasalaahan belajar daring selama ini berdampak pada kesulitan belajar anak, karena orang tua bekerja di rumah (WFH), tentu akan ada effect pada hasil belajar Anak, disebabkan perhatian dan bimbingan belajar terabaikan. Anak dalam belajar sebelum pandemi berada di sekolah bersama guru, namun pada masa pandemi belajar lebih banyak di rumah, sehingga dampak konflik keluarga, KDRT, dan perceraian juga meningkat.

Kebebasan menggunakan daget akan menyesatkan anak salah bergaul, menurur Titik, maka kegiatan hari ini bertujuan agar terus  mengingatkan kapada semua masyarakat, untuk selalu memperdulikan tumbuh kembang anak dan memberikan perlindungan secara optimal dari penyalahgunaan narkoba.

“Sinergi lembaga pemerintah dan berbagai lembaga profesi, organisasi masyarakat, para pekerja sosial sangat diharapkan dapat bekerjasama dalam memberikan perlindungan anak,” ujar dia sembari menambahkanayanan konseling terpadu yang telah diresmikan pada bulan November 2020, menerima pengaduan untuk konsultasi dan upaya mencarikan solusi rehabilitasi.

Wakil Ketua Ganas Annar MUI, Dr Latri M Margono, yang menjadi penaggung jawab program bidang sosialisasi dan edukasi menambahkan, karena informasi yang sangat diperlukan masyarakat maka pencegahan dengan melaksanakan sosialisasi, edukasi secara massif, juga pemahaman tentang hal-hal yang terkait dengan pencegahan bahaya narkoba terus dilaksanakan. (mui)

 

Kapal Tanker Diserang, PM Israel Ancam Iran

Redaktur: Mazaya

PALESTINA(Jurnalislam.com)–Israel menggalang dukungan internasional untuk menghadapi Iran atas serangan terhadap kapal tanker yang dikelola Israel di lepas pantai Oman pekan lalu, tetapi Israel juga mengancam mampu bertindak sendiri jika perlu, pernyataan tersebut disampaikan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett pada Selasa (3/8/2021)

Amerika Serikat, Inggris dan Israel menyalahkan Iran atas dugaan serangan pesawat tak berawak terhadap kapal tanker Israel pada hari Kamis lalu yang menewaskan dua anggota awak kapal, seorang warga Inggris dan seorang warga Rumania. Namun Teheran membantah tuduhan tersebut.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memperkirakan akan muncul reaksi bersama terhadap insiden tersebut, yang mana Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyebutnya sebagai “serangan keterlaluan terhadap pengiriman komersial”.

Bennett mengatakan Israel telah berbagi informasi intelijen dengan Amerika Serikat, Inggris dan lainnya yang menunjukkan keterlibatan Iran dalam serangan tersebut.

“Kami berupaya untuk menggalang dukungan dunia, tetapi pada saat yang sama kami juga tahu kapan untuk bertindak sendiri,” kata Bennett.

“Iran sudah tahu harga yang harus dibayar ketika seseorang mengancam keamanan kami. Iran perlu memahami bahwa tidak mungkin untuk duduk dengan tenang di Teheran,” imbuhnya.

Sementara pada hari Senin, Iran juga mengatakan bahwa pihaknya akan segera menanggapi setiap ancaman terhadap keamanan negaranya.

Beberapa bulan terakhir baik Iran dan Israel saling menuduh atas terjadinya serangan terhadap kapal mereka masing-masing.

Ketegangan meningkat antara Iran dan Israel sejak 2018, ketika Presiden AS Donald Trump membatalkan kesepakatan nuklir Teheran 2015 dan menerapkan kembali sanksi yang telah melumpuhkan ekonomi Iran. (Bahri)

Sumber: REUTERS/ France24

Pemerintah Klaim PPKM Level 4 Sukses Turunkan Kasus Covid

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, pemberlakuan kebijakan PPKM Level 4 pada 26 Juli hingga 2 Agustus berdampak pada perbaikan kasus di sejumlah indikator, seperti penurunan jumlah kasus harian, penurunan BOR, dan meningkatnya angka kesembuhan.

“Secara umum pemberlakuan PPKM level 4 pada tanggal 26 Juli -2 Agustus telah membawa perbaikan yang terlihat dari berbagai indikator,” kata Wiku saat konferensi pers, Selasa (3/8).

Ia mengatakan, kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 ini bertumpu pada pilar utama, yaitu protokol kesehatan 3M, upaya 3T, dan vaksinasi. Selain itu, pilihan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah saat ini pun sama, yakni ancaman keselamatan jiwa akibat pandemi Covid-19 serta ancaman ekonomi yang mengakibatkan kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian.

“Karena itu, kebijakan yang diberlakukan harus dinamis dan adaptif menyesuaikan dengan perkembangan Covid,” ucapnya.

Saat ini, lanjutnya, pemerintah telah memutuskan memperpanjang masa pemberlakuan PPKM Level 4 terhitung mulai 3-9 Agustus. Dampak dari implementasi kebijakan inipun baru akan terlihat setelah minggu ketiga dan dapat bertahan selama enam pekan.

“Dengan sudah menurunnya kasus selama 2 pekan, kita tetap perlu melanjutkan perjuangan agar penurunan kasus dapat terus terlihat,” tambahnya.

Karena itu, setelah pelaksanaan PPKM berakhir pun, ia menilai agar tetap perlu dilakukan pertimbangan yang matang pada kebijakan selanjutnya yang akan diimplementasikan agar kasus tidak kembali meningkat.

Sumber: republika.co.id

Luar Jawa Perlu Waspada dan Perkuat Satgas Covid Wilayah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pemerintah provinsi di Pulau Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi diingatkan agar mewaspadai kenaikan kasus positif Covid-19 di daerahnya. Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, kasus positif di ketiga pulau itu terus meningkat selama tiga pekan terakhir.

Wiku menyampaikan, hampir semua provinsi di Pulau Sumatera masih menunjukan kenaikan kasus, kecuali di Riau yang telah menunjukan penurunan kasus. Sedangkan di Kalimantan, hanya Kalimantan Barat yang sempat mengalami penurunan.

“Selain itu di Pulau Sulawesi seluruh provinsinya juga menunjukan kenaikan selama 3 pekan, kecuali Sulawesi Tenggara dan Gorontalo yang sempat mengalami penurunan,” ujar Wiku saat konferensi pers, Selasa (3/8).

Wiku menekankan, kenaikan kasus di sebagian besar wilayah tersebut harus menjadi perhatian bersama. Ia menilai penyebab kenaikan kasus karena pemerintah daerah dan masyarakatnya masih lengah dan tidak menerapkan PPKM Level 4. Karena itu, Wiku meminta kepada seluruh pemerintah daerah itu segera menyiapkan langkah menghadapi kenaikan kasus.

“Perlu antisipasi dan kesiapan dari seluruh fasilitas kesehatan di daerahnya masing-masing,” kata dia.

Juru Bicara Pusat Data dan Informasi (Pusdatina) Covid-19 Sulawesi Tengah mencatat kasus terkonfirmasi positif di daerahnya kembali mencetak rekor terbanyak pada Selasa kemarin, yaitu 837 kasus baru. Penambahan tertinggi di Palu, yaitu 378 kasus, .

“Hari ini 827 orang terkonfirmasi positif Covid-19 sehingga secara kumulatif 24.824 orang telah terinfeksi Covid-19,” kata Juru Bicara Pusdatina Covid-19 Sulteng, Moh Haris Kariming, kemarin.

Total kasus sembuh di Sulteng 16.919 orang sehingga 7.204 pasien Covid masih dirawat. Mereka menjalani isolasi mandiri maupun di pusat pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah setempat.

Sumber: republika.co.id

Pemerintah Apresiasi Umat Islam yang Berinfak untuk Hadapi Covid

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Wapres Kiai Maruf Amin mengingatkan, perlunya penguatan kelembagaan BAZNAS agar pengelolaan dana umat semakin lebih bermanfaat.

“Saya juga mendorong agar BAZNAS terus dapat memperkuat kapasitas kelembagaannya sehingga pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh(ZIS) di Indonesia dapat memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi masyarakat,” harap Wapres.

Mengakhiri sambutannya, Wapres sekali lagi mengucapkan terima kasih atas peran serta semua komponen bangsa dalam penanganan Covid-19.

“Terima kasih kami haturkan kepada segenap lapisan masyarakat yang sudah berkontribusi membantu pemerintah menangani Covid-19 ini,” pungkasnya.

Sebagai informasi, program “KITA JAGA KIAI” merupakan program yang ditujukan untuk menjaga kesehatan ulama dan para santri di pondok pesantren, antara lain, dalam bentuk kegiatan vaksinasi dan pemberian hygiene kits.

“Untuk tahap pertama, kita akan konsentrasi pada 1.000 pesantren. Satu, kita akan menjaga kesehatan dengan medical check up para kiai. Kita juga memberikan paket imun kepada para kiai dan kita juga melakukan program vaksinasi. Vaksinasi ini bukan hanya kepada para kiai, tetapi juga kepada para santri,” jelas pimpinan BAZNAS Saidah Sakwan.

Hadir pula dalam peluncuran program tersebut, Ketua BAZNAS Noor Achmad dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nizar. Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi.

 

Baznas Luncurkan Program ‘Kita Jaga Kiai’

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) masih terjadi dan telah menyebabkan banyak masyarakat Indonesia meninggal dunia. Untuk itu, seluruh masyarakat Indonesia harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat di manapun berada.

“Kepada seluruh rakyat Indonesia, jangan pernah kendor menerapkan protokol kesehatan dan teruslah menjaga 5M,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat meresmikan program “KITA JAGA KIAI” secara virtual dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Senin (02/08/2021).

Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, lanjut Wapres, senantiasa mengedepankan keselamatan masyarakat.

“Perlu saya sampaikan bahwa pemberlakuan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat dan PPKM Level 4 adalah kebijakan pemerintah untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19 karena pemerintah lebih mengutamakan keselamatan masyarakat,” paparnya.

Oleh karena itu, Wapres  menyampaikan terima kasih kepada segenap organisasi masyarakat (ormas) Islam yang sudah turut ambil bagian dalam mengedukasi umat dan mengampanyekan bahaya dan pentingnya mencegah penularan Covid-19, termasuk apresiasi kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi terjadi Wabah Covid-19.

“Pemerintah mengucapkan terima kasih atas peran-peran ini,” ujar Wapres.

“Tindakan tersebut merupakan kewajiban dalam upaya menerapkan salah satu dari lima maqashid syari’ah, yakni hifdzun nafs atau penjagaan terhadap jiwa,” tambahnya.

Selain itu, Wapres mengatakan, program “KITA JAGA KIAI” yang diinisiasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Kementerian Agama ini menjadi salah satu wujud upaya menjaga jiwa masyarakat.

“Saya mengapresiasi inisiatif BAZNAS dan Kementerian Agama yang mendesain program “KITA JAGA KIAI”. Ini salah satu bentuk penghargaan negara atau pemerintah dalam menjaga dan memelihara kesehatan para kiai dan pengasuh pesantren yang telah berjasa bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” ucapnya.

Lebih jauh, Wapres menuturkan, dana sosial syariah yang dikelola oleh BAZNAS telah memberikan kontribusi besar dalam penanggulangan Covid-19 dan pemerintah pun mengapresiasinya.

“Di kesempatan terbaik ini, saya juga ingin mengapresiasi BAZNAS yang telah mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat, infaq, dan shodaqoh(ZIS) serta dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) untuk kemaslahatan umat, terutama pada saat penanganan korban pandemi Covid-19,” ujar Wapres.

Varian Baru Menjamur, Perlu Koordinasi Gubernur Antar Wilayah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Sebagai wilayah aglomerasi, mobilitas penduduk antar wilayah yang tinggi di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) tidak dapat dihindarkan. Hal ini kemudian sangat berpotensi menjadi rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) antar daerah.

Oleh karena itu, dalam penanganannya diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang baik antar gubernur baik dari pengelolaan data terpadu maupun program yang terintegrasi.

“Penanganan Covid di wilayah Jabodetabek tidak dapat didasarkan pada wilayah administratif semata-mata. Penanganan Covid di wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek baik secara program maupun data itu harus dilakukan secara terintergrasi dan terpadu melalui koordinasi yang baik antara Gubernur DKI [Jakarta], Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin saat memberikan pengarahan kepada seluruh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Senin (2/08/2021).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, selain koordinasi yang baik, diperlukan juga penekanan penanganan secara terpadu dari hulu ke hilir. Sebab Wapres menilai, apabila penanganan di hulu dapat dilakukan dengan baik maka di hilir akan mengikuti.

“Yang lebih penting juga ingin mendorong terwujudnya kerja sama yang baik antara Provinsi DKI [Jakarta], Jawa Barat dan Banten dalam kaitan ini adalah penangan pandemi secara terpadu dari hulu ke hilir,” ungkap Wapres.

“Penanganan pandemi dalam wilayah aglomerasi Jabodetabek harus memiliki dan menggunakan standar dan kualitas setara baik dalam pelaksanaan protokol kesehatannya maupun dalam rangka penanganan 3T nya Testing, Tracing dan Treatment,” tambahnya.

Khususnya, lanjut Wapres, dengan ditemukannya varian-varian baru Covid-19 seperti varian Delta dan varian Kappa yang memiliki kemampuan penularan yang lebih tinggi dibandingkan varian awal yang terdeteksi, maka penanganan dari hulu menjadi semakin penting untuk diterapkan.

“Kita harus terus waspada dengan memperkuat upaya penangangan di hulu, 3M 3T terus menerus ditingkatkan sehubungan dengan adanya kasus-kasus baru yang terus berkembang, varian baru, Delta dan Kappa misalnya sekarang diketahui. Ini juga memiliki kemampuan penularan yang lebih tinggi, karena itu juga harus kita waspadai,” imbau Wapres.