Indeks Kesalehan Sosial Masuk Kategori Sangat Baik

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Badan Litbang dan Diklat Kemenag hari ini merilis hasil survei indeks kesalehan sosial (IKS) masyarakat Indonesia. Hasil survei menyimpulkan bahwa IKS tahun 2021 masuk kategori sangat baik, skor nasional 83,92.

“Survei ini berhasil memotret secara kuantitatif, implementasi ibadah yang ada dalam agama-agama, baik yang bersifat individual dan sosial,” kata Kepala Balitbang-Diklat Kemenag Achmad Gunaryo saat membuka seminar hasil survei Indeks Kesalehan Sosial (IKS) tahun 2021, di Jakarta, Selasa (12/10/2021). Kegiatan ini diinisiasi Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan (BALK) Balitbang-Diklat Kementerian Agama.

Menurut Gunaryo, selama ini masyarakat Indonesia bisa dikatakan kesalehan ritual atau individualnya sudah tinggi. Namun, kesalehan sosialnya masih dapat terus ditingkatkan. “Hasil survei ini menjadi informasi penting bagi pemerintah dan organisasi keagamaan tentang potret kesalehan sosial masyarakat, serta bagaimana upaya meningkatkannya,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Kepala Puslitbang BALK Prof M Adlin Sila. Menurutnya, masyarakat secara umum memberi perhatian tinggi atas kesalehan ritual. Padahal, fungsi agama itu menyempurnakan akhlak atau rahmatan lil alamin.

“Itu berarti kesalehan sosial penting. Selama ini, pengaruh agama belum signifikan dalam kemanusiaan, lingkungan, dan pemerintahan yang bersih. Penelitian ini, diharapkan mampu memprediksi apa yang perlu ditingkatkan,” ujarnya.

Ketua Tim Survei IKS, Abdul Jamil Wahab menambahkan, ibadah dalam agama-agama ada yang bersifat ritual atau individual dan sosial. Relasi keduanya bisa dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu: ibadah ritual dan sosial sama-sama tinggi, sama-sama rendah, ritualnya rendah dan sosialnya tinggi, atau ritualnya tinggi dan sosialnya rendah.

“Ini coba dibuktikan melalui riset atau survei sehingga diketahui bagaimana realitasnya. Jika ritual tinggi tapi sosial rendah, berarti keberagamaan belum kontributif bagi pembangunan nasional,” ujarnya.

Hasil survei ini, kata Jamil, menyimpulkan bahwa IKS nasional tahun 2021 terkategori sangat baik (83,92). Hasil survei juga menyatakan bahwa masing-masing independent variable (habitus, pengamalan ritual agama, pengetahuan agama, dan program Kementerian Agama), berkolerasi positif dan signifikan terhadap kesalehan sosial.

“Temuan ini sekaligus mengkonfirmasi pentingnya meningkatankan variable-variabel tersebut bagi peningkatan kesalihan sosial masyarakat,” terang peneliti madya yang baru sepekan meraih gelar doktor ke-146 Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta ini.

Namun demikian, lanjut pria kelahiran Cirebon ini, IKS 2021 baru mengukur umat beragama dari enam agama besar: Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Di berharap ke depan bisa mengukur IKS dari masyarakat beragama lainnya yang ada di Indoensia, termasuk kelompok Penghayat Kepercayaan.

“Selama ini, ada asumsi bahwa mereka memiliki kesalehan sosial tinggi, utamanya pada dimensi kepedulian yang tinggi dalam isu lingkungan dan budi pekerti. Hal ini perlu dibuktikan dalam survei sehingga bisa jadi best practices bagi yang lain,” tandasnya.

Seminar hasil survei ini dihadiri perwakilan majelis agama-agama, akademisi, peneliti, perwakilan bimas-bimas agama, dan penyuluh agama ini. Seminar diagendakan berlangsung tiga hari, 11-13 Oktober 2021.

Kemenag Sebut Maulid Nabi Digeser Agar Tak Ciptakan Klaster Covid

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Pemerintah memutuskan untuk menggeser hari libur Maulid Nabi 1443 H dan menghapus cuti bersama Natal 2021. Staf Khusus Menteri Agama, Wibowo Prasetyo mengatakan bahwa kebijakan ini sangat relevan sebagai langkah antisipasi munculnya kasus baru Covid-19.

Wibowo mengakui bahwa pandemi di Indonesia memang mengalami tren penurunan. Namun, hal itu tidak boleh mengendorkan kewaspadaan, utamanya dalam disiplin penerapan protokol kesehatan.

“Meski pandemi menurun, harus tetap waspada. Disiplin protokol kesehatan harus tetap dijalankan,” tegas Wibowo di Jakarta, Selasa (12/10/2021), merespons cuitan Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Cholil Nafis.

Ditegaskan Wibowo, Indonesia sejauh ini telah berhasil melakukan penanganan pandemi dengan baik. Hal itu tidak terlepas dari upaya serius pemerintah dan dukungan kedisiplinan umat beragama di Indonesia dalam menerapkan protokol kesehatan. Namun demikian, pandemi Covid-19 masih belum usai dan semua pihak masih harus terus waspada.

“MUI sebagai salah satu ormas Islam semestinya turut serta membantu upaya pemerintah dalam penanganan pandemi dan bukan malah mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang potensial mengendorkan kedisiplinan umat sehingga kontraproduktif terhadap upaya kita bersama dalam memerangi Covid-19,” jelasnya.

“Di tengah masa pandemi ini, marilah kita menjalankan ibadah dan merayakan hari besar agama dengan khusyu seraya bertanggung jawab dalam melindungi kesehatan keluarga tercinta, kerabat, sahabat, masyarakat, dan bangsa ini,” tandasnya.

Sebelumnya, perubahan juga dilakukan pada hari libur peringatan tahun baru hijriyah. Tahun barunya tetap 1 Muharram 1443 H, bertepatan 10 Agustus 2021. Namun, hari libur dalam rangka memperingatinya digeser menjadi 11 Agustus 2021.

Komisi Dakwah MUI Gelar Standardisasi Dai Angkatan ke-5

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus melanjutkan standardisasi untuk memenuhi target 300 dai yang terstandardisasi tahun ini.

Hari ini, Senin (11/10) Komisi Dakwah kembali menyelenggarakan standardisasi dai MUI angkatan ke-5 secara offline di Aula Buya Hamka Gedung MUI Pusat, Jakarta.

Ketua Komisi Dakwah MUI, KH. Zubaidi menyampaikan, belakangan ini terdapat kegamangan dari penyelenggara dakwah baik yang formal maupun informal dalam mencari dai. Kegamangan yang dimaksud Kiai Zubairi terletak pada kekhawatiran dai yang dipilih tidak memiliki kompetensi yang diharapkan.

Kiai Zubaidi mengatakan, untuk menjawab kegamangan umat, MUI menyelenggarakan kegiatan satandardisasi dai.

Tujuannya, menyatukan persepsi para dai. Selain itu, para dai hasil kegiatan itu akan tertempa kompetensinya sebagai pendakwah.

 

“Standardisasi ini, memberikan keterjaminan kepada alumninya sudah memiliki standar kompetensi sebagai dai,” ungkapnya

Adapun standar yang dimaksud adalah kompetensi konten keislaman dan isu-isu Islam kontemporer, juga moderasi dan paham kebangsaannya.

Menurut Kiai Zubaidi, kompetensi kebangsaan menjadi point yang sangat penting dalam standardisasi ini, karena MUI telah memutuskan bentuk negara NKRI dengan pancasila sebagai dasar negara sudah final.

“MUI mengharapkan para dai bisa menyampaikan konten-konten yg benar sesuai dengan syariat Islam, dan tidak melanggar koridor kebangsaan kita,” jelasnya.

Kiai Zubaidi menambahkan, disamping standar kemampuan dai, kegiatan angkatan 5 ini dilakukan sebagai sarana silaturahim sesama dai antar wilayah.

Bahkan kata Kiai Zubaidi, dengan kegiatan ini, tidak akan ada persepsi masyarakat yang menganggap komunikasi antar dai yang berasal dari latar belakang ormas yang berbeda tidak terjalin baik. Bahkan, persepsi masyarakat soal para dai terbelah akan memudar.

 

“Diharapkan dengan standardisasi ini komunikasi dan silaturahim antar dai dari berbagai ormas Islam berjalan dengan baik. Sehingga dakwah dapat berjalan efektif dan tujuan dakwah dapat terealisasi,” pungkasnya. (mui)

 

Ulama Didorong Memiliki Ilmu, Keikhlasan, dan Semangat Tinggi

Redaktur: Mazaya

BANDAR LAMPUNG(Jurnalislam.com)— Ketua MUI Bidang Kesehatan, KH Sodikun, menyampaikan bahwa ketua umum MUI Lampung yang ideal adalah yang memiliki waktu, ilmu, keikhlasan, dan semangat tinggi. Hal itu dia sampaikan saat memberikan sambutan mewakili MUI Pusat dalam acara Musda ke-X MUI Lampung di Hotel Nusantara Syariah, Lampung, Senin (11/10).

“Musda ini memberikan amanah kepada kita. Jangan memberikan kepada orang yang bukan ahlinya. Dia punya ilmu tapi tidak ada waktunya. Dia terkenal dari langit sampai bumi, gelarnya sepanjang Lampung sampai Surabaya, namun tidak punya waktu. Ini yang harus kita cari, susah, namun pasti ada di institusi kita ini,” ujar Ketua MUI Pusat yang mengkoordinatori wilayah Lampung tersebut.

 

Dia menyampaikan, pemilihan ketua umum MUI Lampung, seperti halnya MUI Pusat, akan ditentukan melalui rapat tim Formatur yang terdiri dari 13 orang. Tiga belas orang itu terdiri dari Dewan Pertimbangan, ketua umum MUI Lampung demisioner, sekretaris jenderal MUI Lampung demisioner, perwakilan ormas Islam pendiri, perwakilan perguruan tinggi Islam, perwakilan pondok pesantren, serta perwakilan MUI kabupaten/kota.

Dia menambahkan, syarat menjadi ketua umum MUI Lampung tidak harus yang ada di dalam Formatur. Apa yang terjadi di MUI Pusat dengan terpilihnya KH Miftachul Akhyar membuktikan bahwa yang terpenting adalah yang punya komitmen waktu terhadap MUI. Tentu saja tidak mengesampingkan kriteria keilmuan dan keikhlasan karena untuk menjadi ketua umum MUI, hal seperti itu sudah pasti menjadi syarat utama.

Dia mengatakan, MUI sebagai organisasi yang besar, bukan karena pengurusnya banyak, namun karena mengayomi tiga unsur sekaligus yang penting yaitu ulama, umara, dan cendekiawan Muslim. Banyak organisasi yang hanya berisikan ulama saja, umara saja, maupun cendekiawan saja, namun yang merangkum itu menjadi satu tidak banyak. Di antara yang tidak banyak itu adalah MUI.

 

“Menyatukan ulama-ulama itu biasa. Menyatukan umara itu juga biasa. Para cendekiawan bersatu dalam satu organisasi itu biasa juga. Tapi sebuah paradigma yang menyatukan tiga kekuatan ini dahsyat,” ujarnya.

Meski begitu, Kiai Sodikun menekankan, yang paling penting di dalam Musda X MUI Lampung ini adalah menentukan langkah kerja konkret ke depannya. Itu yang nantinya menjadi nafas MUI Lampung untuk terus bergerak dan maju.

“Produk yang dihasilkan di dalam Musda nanti harus terkait bagaimana membangun strategi konkret. Masalah tentang siapa nanti yang terpilih di dalam Musda, siapa bendahara nya itu menjadi masalah belakangan,” ujarnya

 

Madrasah Harus Jadi Teladan Penerapan Prokes Saat PTM

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Kasus positif Covid-19 di Indonesia terus menurun. Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas juga sudah mulai dilakukan.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi berpesan agar siswa madrasah disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Pesan ini disampaikan Wamenag saat meninjau PTM Terbatas di MAN 2 Mataram, Senin (11/10/2021).

Wamenag mengatakan bahwa penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi harus dilakukan agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung sesuai harapan. “Prokes dan vaksinasi wajib, jangan lalai, jangan lengah, meskipun trend pandemi mulai turun tapi pandemi ini belum berakhir,” ujar Wamenag Zainut.3.

Menurutnya, pelaksanaan PTM Terbatas ini bukan hal yang mudah. Banyak tantangan di dalamnya sehingga semua pihak, termasuk para siswa, harus patuh dan tertib. Semuanya harus terus berupaya menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan, tidak hanya di sekolah, tapi di jalan, dan di rumah.

 

“Anak-anak, PTM terbatas ini sudah disiapkan pemerintah sedemikian rupa, baik dari fasilitasnya dan juga prokesnya. Jadi jangan abai agar pandemi cepat berlalu dan kegiatan kita bisa normal kembali,” pesan Zainut

“Jangan lupa vaksin, karena ini penting agar kita bisa melindungi teman-teman, guru dan juga keluarga kita,” lanjutnya.

Kepala MAN 2 Mataram Lalu Syauki mengatakan, madrasah yang dia pimpin sudah berusaha menyiapkan  PTM terbatas dengan detail, baik dari segi fasilitasnya maupun pembagian kelas belajar dan programnya.

“Siswa kami bagi kelasnya, waktunya dan juga sosialisasi prokesnya. Siswa yang tidak ke sekolah, tetap dapat belajar dengan e-learning sehingga kami harapkan setiap siswa menadapatkan pembelajaran yang sama,” terang Lalu.

MAN 2 Mataram menggelar PTM Terbatas mulai  18 Agustus 2021 seiring dengan menurunnya angka penderita Covid 19 dan berakhirnya PPKM level 3 di NTB. PTM Terbatas dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Wamenag Ajak Semua Pihak Tangkal Hoaks Soal Vaksin

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid mengatakan bahwa setiap ASN harus mengedukasi masyarakat dan membantu menangkal hoaks tentang vaksin. Hal ini disampaikan Wamenag saat Silaturahmi dan Pembinaan ASN di lingkungan Kanwil Kemenag Nusa Tenggara Barat yang berlangsung di Aula MAN 2 Mataram, Senin (11/10/2021).

Menurutnya, hoaks tentang vaksinasi masih banyak beredar di masyarakat, entah itu tentang kehalalannya, efek kematian pasca vaksin, dan lainnya. Masih banyak masyarakat yang tidak percaya vaksin dapat membantu meredakan gejala covid, dan ini tugas ASN untuk mengedukasi masyarakat.

“Vaksinasi yang diinginkan pemerintah bukan soal angka, bukan hanya soal berapa banyak masyarakat yang melakukan vaksinasi, tapi juga bagaimana vaksin dapat meminimalisir gejala covid di tubuh kita. Ini lebih tentang keselamatan kita semua,” kata Zainut.

“Bukan hanya guru yang wajib divaksin, semua ASN  yang tugasnya melayani masyarakat, ayo vaksin agar semua aman, semua nyaman,” ujarnya lagi.

Ditambahkan Wamenag, selain vaksinasi, penerapan protokol kesehatan 5M dan 1 D juga harus tetap dilakukan dengan ketat. “5M plus 1D jadikan sebagai ikhtiar kita, berdoa pandemi segera berakhir dan aktivitas kita dapat berjalan seperti sediakala dan perekonomian kembali membaik,” pungkas Wamenag.

Buku Panduan Pembelajaran Pendidikan Agama dan Madrasah Disusun

Redaktur: Mazaya

SURABAYA(Jurnalislam.com)-— Kementerian Agama tengah menyusun buku modul panduan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah. Penyusunan ini berlangsung di Surabaya, Jawa Timur.

Hadir secara virtual, Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Moh. Ishom berpesan tentang tiga hal yang harus diperhatikan dalam penulisan konten buku-buku keagamaan. Pertama, sumber rujukan harus dari kitab-kitab yang mu’tabar atau kridibel. Kedua secara konten tidak bertentangan dengan mayoritas ulama ataupun sawadil a’dham (golongan ulama mayoritas).

“Ketiga, tidak dipertentangkan dengan idiologi bangsa Pancasila,” tegasnya, Minggu (10/10/2021).

Menurutnya, nilai-nilai Pancasila tidak ada satupun yang bertentangan dengan syariat Islam. Pancasila justru menerjemahkan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk, kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. “Jadi jangan dipertentangkan,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Ishom meminta agar proses penuliasan buku-buku keagaman ini didampingi oleh akademisi, atau ahli di bidangnya.

Ishom berharap, buku-buku teks Pelajaran Agama Islam yang dikembangkan Kemenag RI bisa menjadi rujukan, di tengah maraknya dan mudahnya mengakses konten-konten keagamaan di internet.

“Pemahaman peserta didik yang didapatkan dari sumber-sumber di internet harus dikonfirmasi kebenarannya dengan buku teks ini. Demikian juga guru-gurunya. Guru PAI harus bisa mengkonfirmasi pengetahuan dan pemahaman peserta didik. Jangan sampai peserta didik tersesat pemahaman agamanya gara-gara mengakses internet yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ini kewajiban guru,” pungkasnya.

Kepala Sub-Direktorat Kurikulum dan Evaluasi, Ahmad Hidayatulloh menyatakan, bahwa kegiatan ini merupakan tahap kedua dari rangkaian penyusunan modul panduan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada madrasah. Draft buku direview oleh para ahli untuk diberi masukan-masukan dan penyempurnaan.

Kemenag Akan Bina Masyarakat Yang Terlibat NII di Garut

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Sejumlah masyarakat di Garut diduga telah direkrut masuk dalam organisasi Negara Islam Indonesia (NII). Rekrutmen itu antara lain dilakukan melalui bentuk pengajian. Doktrin NII antara lain menganggap NKRI tidak sesuai dengan ajaran Islam (thogut).

Staf Khusus Menteri Agama Mohammad Nuruzzaman mengatakan pihaknya telah menerjunkan tim Badan Litbang dan Diklat untuk berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Jawa Barat melakukan kajian terkait aktivitas rekrutmen NII dalam pengajian masyarakat di Garut.

“Kami memang mendapat informasi terkait rekrutmen itu, dan polanya melalui pengajian. Ini sedang kita kaji dan dalami,” tegas Nuruzzaman di Jakarta, Senin (11/10/2021).

“Hasil kajian ini nantinya akan disampaikan juga kepada Polri, Kemendagri, dan Kemenkopolhukkam untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya,” sambungnya.

Menurut Nuruzzaman, Kementerian Agama juga akan melakukan pendampingan kepada sejumlah masyarakat yang telah menjadi korban baiat. Mereka perlu diberikan edukasi dan pencerahan terkait relasi agama dan negara, serta pentingnya penguatan moderasi beragama.

“Kita akan melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang menjadi korban baiat. Mereka tentu perlu mendapat pencerahan tentang relasi agama dan negara, serta penguatan moderasi beragama,” terangnya.

Kementerian Agama, lanjut dia, terus melakukan upaya dan langkah dalam penguatan moderasi beragama yang saat ini menjadi salah satu program prioritas. Moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan berlandasarkan prinsip adil, berimbang dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.

“Moderasi beragama bukanlah upaya memoderasikan agama, melainkan memoderasi pemahaman dan pengalaman kita dalam beragama,” tegas Nuruzzaman.

“Setidaknya ada empat indikator moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, serta penerimaan terhadap tradisi. Ini yang akan kita kuatkan,” tandasnya.

Kajian Islami Virtual dan Sholat Tahajud, Program Penguatan Karakter SMP Muhammadiyah PK Solo

Redaktur: Mazaya

SURAKARTA(Jurnalislam.com)–inggu dini hari (10/10) pukul 03.00 WIB, sebanyak kuang lebih 91 siswa kelas 9 mengikuti kegiatan kajian Islami virtual dan sholat tahajud. Program ini merupakan pembiasaan sholat malam untuk penguatan karakter siswa.

 

Aryanto selaku Humas SMP Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta mengatakan kegiatan ini merupakan program Ismuba (Al Islam dan Kemuhammadiyahan) yang dilaksanakan secara berkala minimal sebulan sekali. Tujuan diadakan agar siswa terbiasa menunaikan sholat tahajud.

 

“Alhamdulillah para siswa antusias mengikuti kegiatan melalui platform zoom meeting. Wali kelas bertugas membangunkan dan memantau kelengkapan siswa yang mengikuti kegiatan kajian dan sholat tahajud. Siswa bangun, membuka link zoom meeting untuk presensi, ambil air wudhu, lalu melaksanakan sholat tahajud. Kemudian siswa mengikuti kultum hingga waktu Shubuh. Siswa yang berhalangan dipersilakan berzikir,” jelasnya.

 

Aryanto menambahkan sebelumnya program ini sudah dilakukan kepada guru dan karyawan secara rutin dan berkala. Kegiatan kajian Islami virtual dan sholat tahajud sebagai salah satu cara membangun kekompakan tim dengan pola komunikasi baru.

 

Ustaz Widi Kusumajati, guru Ismuba, dalam kultum singkatnya menceritakan pengalaman sholat tahajud semasa di sekolah. Memang awal berat dilaksanakan, tetapi kita harus memaksakan diri untuk bangun sholat tahajud. Apalagi kita mengetahui banyak keutaman sholat tahajud.

 

“Mari kita sandarkan hati kepada zat yang tidak terbatas, Allah SWT. Kita bangun malam melaksanakan sholat tahajud. Kita berdoa kepada Allah SWT, insyallah Allah akan mengabulkan doa dan mengangkat derajat kita,” paparnya.

 

Sementara itu, menurut Dara Latifah Azzahra, siswa kelas 9, kegiatan ini sangat menyenangkan dan memberikan motivasi kepada dirinya untuk bangun malam sholat tahajud.

 

“Saya merasa senang karena biasanya sholat tahajud hanya sendirian saja, namun pada kesempatan kali ini sholat tahajudnya ditemani oleh teman-teman dan Ustaz-Ustazah. Bukan hanya itu, kita bisa menambah ilmu dari kajian yang disampaikan oleh Ustaz Widi tentang manfaat sholat tahajud,” cerita Dara.

 

Hal serupa disampaikan oleh Wildan Haris Rasikh, siswa kelas 9, bahwa kegiatan ini selain bisa menambah pahala, bisa pula membentuk kebiasaan yang baik untuk bangun malam dan shalat tahajud.

 

Harapan Ustaz Widi Kusumajati, sholat tahajud bukan sekadar menunaikan program sekolah, melainkan muncul kesadaran diri masing-masing dengan niat karena Allah SWT untuk menunaikan sholat tahajud.

Kiai Cholil Nafis Sarankan Tunda Umrah Saat Pandemi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof KH Cholil Nafis menyambut baik rencana pembukaan umroh untuk jamaah Indonesia oleh Pemerintah Arab Saudi. Meski demikian, ia menyarankan masyarakat tidak memaksakan berumroh di masa pandemi Covid-19.

“Saya menyambut baik, tetapi ada sejumlah hal yang perlu menjadi pertimbangan bagi sebagian Muslim,” kata Kiai Cholil yang menjabat sebagai ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Sabtu (9/10).

Menurut Kiai Cholil, calon jamaah umroh perlu mempertimbangkan risiko kesehatan maupun besaran biaya tambahan yang harus dikeluarkan terkait aturan karantina. Ia menjelaskan, pelaksanaan umroh di masa pandemi tidak lepas dari kerawanan-kerawan dalam perjalanan.

Menyesuaikan aturan protokol kesehatan selama perjalanan, menurut Kiai Cholil, juga dapat menyebabkan orang kelelahan. Hal itu dapat membuat ketahanan tubuh berkurang.

“Menurut saya, meskipun dibuka, sebaiknya ditunda dulu untuk melaksanakan umroh, karena pertama tidak efektif melaksanakan umrah sebab di sini di karantina, di sana karantina,” katanya.

Menurut Kiai Cholil, di situasi saat ini, terlalu mahal jika mengejar pahala sunnah sampai harus mengeluarkan uang sebesar Rp 50 juta hingga Rp 70 juta. Padahal, ada ibadah sunnah setelah subuh yang pahalanya sama dengan ibadah umrah dan haji, bahkan ada jaminan diterima.

Andaikan masih membahayakan dan ketentuan karantina juga merepotkan, Kiai Cholil merekomendasikan untuk menunda berangkat beribadah ke Tanah Suci. Ia mengingatkan, banyak ibadah sunnah lainnya yang bisa dikejar umat.

“Uang yang dipakai kenapa nggak diberikan sebagai bantuan kepada orang yang nggak mampu, yang sekarang terkena pandemi ini, mereka kan lebih membutuhkan. Jadi, jangan sampai kita menjadi egois dalam beribadah,” katanya.

Sumber: ihram.co.id