JOHOR BARU(Jurnalislam.com)—Ketua Komite Kesehatan dan Lingkungan R Vidyananthan menghimbau seluruh warga Taman Sri Pulai Perdana yang memiliki gejala Covid-19 untuk segera menjalani pemeriksaan. HImbauan ini menyusul laporan sejumlah jamaah Masjid Taman Sri Pulai Perdana yang terdeteksi positif Covid-19.

“Hingga kemarin, 47 kasus positif terdeteksi di kalangan jemaah masjid dan juga warga, dengan 164 kontak masih menunggu hasil screening yang dilakukan Ahad (9/1) lalu,” ujarnya, Kamis (13/1).

“Semua kasus positif telah diisolasi dan kontak dekat dari kasus yang teridentifikasi menjalani karantina di rumah,” sambungnya.

Menurutnya, masjid dan sekolah dapat menjadi salah satu fasilitas publik yang berpotensi sebagai sumber penyebaran infeksi, maka dari itu beberapa fasilitas publik ditutup sementara dengan tujuan penyelidikan dan pelacakan titik penyebaran virus.

Dia mengingatkan warga yang terinfeksi untuk mematuhi perintah karantina yang diberikan kepada mereka. Sebelumnya, Dinas Kesehatan Johor membenarkan bahwa tindakan pengendalian internal telah dilakukan oleh Panitia Penanggulangan Bencana COVID-19 Kabupaten Johor Bahru di rumah-rumah dan fasilitas terkait di Taman Sri Pulai Perdana menyusul ditemukannya 47 kasus terkait klaster Pulai Perdana Tiga.

Sumber: republika.co.id

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Potensi besar yang dimiliki oleh industri produk halal Indonesia perlu terus dikembangkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk pengembangan ini adalah dengan meningkatkan konektivitas dan kerja sama antarwilayah di setiap provinsi. Oleh karena itu, konektivitas antarwilayah, khususnya antara Madura dan Surabaya perlu terus dioptimalkan.

“Konektivitas antara Madura dan Surabaya perlu dioptimalkan agar semakin memberikan nilai tambah ekonomi, khususnya bagi masyarakat Madura,” tutur Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat meresmikan LPH Halal Center Universitas Trunojoyo Madura, di Jalan Raya Telang, Kamal, Bangkalan, Kamis (13/01/2022).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, Kabupaten Bangkalan merupakan bagian integral dari konsep pembangunan Gerbang Kertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan). Konsep ini telah memberikan dampak positif untuk perkembangan industri dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Untuk itu, agar dampak positif yang dirasakan dapat lebih optimal, diperlukan langkah-langkah terencana dalam mewujudkan industrialisasi yang merata di seluruh daerah, khususnya di Madura yang saat ini dinilai belum mendapatkan dampak yang optimal.

“Diharapkan pengembangan industri di Pulau Madura menempatkan masyarakat Madura sebagai subjek pembangunan, salah satunya dengan bertumpu kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Jangan sampai nantinya warga Madura hanya menjadi penonton dari gemuruh pembangunan industri di wilayahnya sendiri,” tegas Wapres.

Pada kesempatan yang sama Wapres pun mengapresiasi inisatif dari Universitas Trunojoyo Madura dalam membangun LPH Halal Center di wilayah ini. Ia menilai, langkah ini dapat mendorong produk-produk dari Madura untuk menjadi bagian dari rantai pasok industri halal di Jawa Timur. Karenanya, Wapres pun mengimbau agar perguruan tinggi lain dapat terinspirasi dari langkah ini sehingga potensi-potensi industri halal di wilayah lain juga dapat terakselerasi perkembangannya.

“Saya menyambut baik inisiatif Universitas Trunojoyo Madura membangun LPH Halal Center. Saya mendorong seluruh perguruan tinggi bersama dengan LPH yang ada, selain melakukan tugas pemeriksaan kehalalan, juga menjadi agen peningkatan literasi terkait sertifikasi halal, terutama bagi UMKM,” imbau Wapres.

Menutup sambutannya, Wapres berpesan agar upaya pengembangan industri produk halal Indonesia tidak terhenti dengan pembuatan halal center saja, namun harus juga diimbangi dengan memperkaya khazanah riset produk halal, dan memperbanyak inkubasi bisnis bagi produk halal.

“Pemerintah sangat mendorong kolaborasi riset yang berkualitas agar Indonesia dapat memproduksi sendiri bahan baku maupun produk halal yang selama ini masih harus impor,” ungkap Wapres.

“Saya ucapkan selamat atas pendirian LPH Halal Center Universitas Trunojoyo. Semoga berkembang dengan cepat, semakin membawa kemaslahatan dan segera terbangun kemitraan strategis dengan BPJPH maupun pemangku kepentingan lainnya,” pungkas Wapres.

JAKARTA(Jurnalislma.com)— Sedikitnya 30 Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) melakukan audiensi virtual dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. LHLN dari berbagai negara di Eropa, Amerika, Asia dan Australia tersebut ingin memperkuat kerja sama Jaminan Produk Halal (JPH) dengan BPJPH.

Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham mengapresiasi dan menyambut baik niat LHLN sejumlah negara untuk bekerja sama dalam bidang JPH. Menurutnya, kerja sama internasional JPH dapat dilakukan BPJPH dengan pihak manapun sepanjang dilaksanakan sesuai regulasi.

“Sesuai amanat regulasi, pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dalam bidang Jaminan Produk Halal, yang dapat berbentuk pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan/atau pengakuan sertifikat halal,” ungkap Aqil Irham secara virtual dari Jakarta, Rabu (12/1/2022).

Kerja sama internasional tersebut merupakan tindak lanjut hasil koordinasi Menteri Agama dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. Kerja sama ini harus dilaksanakan sesuai kebijakan politik luar negeri Indonesia, ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, dan hukum serta kebiasaan internasional.

“Kerja sama internasional juga harus didasarkan atas adanya perjanjian antar negara, atau Government to Government,” tuturnya.

“Kerja sama itu bisa berupa saling pengakuan sertifikat halal yang dilakukan dengan lembaga halal luar negeri atau LHLN yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat halal,” sambungnya.

Sesuai Pasal 123 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021, sertifikat halal yang diterbitkan oleh LHLN dapat diterima sebagai pemenuhan sertifikat halal berdasarkan perjanjian saling keberterimaan sertifikat halal yang berlaku secara timbal balik. Dalam hal ini, perjanjian saling keberterimaan dilakukan oleh BPJPH dengan LHLN yang dibentuk oleh pemerintah atau lembaga keagamaan Islam yang diakui oleh negara setempat.

“Jadi, harus jelas bahwa lembaga halal di luar negeri tersebut memang dibentuk oleh negara atau ormas Islam yang mewakili entitas Muslim di negara itu dan juga diakui secara sah oleh negara tersebut,” kata Aqil Irham.

LHLN tersebut diakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara setempat yang telah memperoleh pengakuan dalam organisasi kerja sama akreditasi regional atau internasional. Lembaga akreditasi di negara setempat merupakan lembaga yang telah melakukan kerja sama pengembangan skema saling pengakuan dan saling keberterimaan hasil penilaian kesesuaian. Adapun Akreditasi LHLN oleh lembaga akreditasi di negara setempat harus sesuai dengan standar halal Indonesia yang ditetapkan oleh BPJPH.

“Namun jika di negara setempat tidak terdapat lembaga halal luar negeri, maka pelaku usaha wajib melakukan sertifikasi halal,” tambahnya.

Sampai dengan 9 Desember 2021, sebanyak 95 LHLN telah mengajukan permohonan kerja sama ke BPJPH yang hingga saat ini masih berporses. Sebanyak 95 LHLN tersebut berasal dari 35 negara yang berada di benua Amerika, Australia, Eropa, Afrika dan Asia.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal Siti Aminah, dan Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Mastuki. Hadir pula dalam pertemuan tersebut perwakilan dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan.

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Akhyar, menyampaikan, dunia membutuhkan langkah-langkah dan solusi dari NU. Oleh sebab itu PBNU sekarang menyusun kepengurusan yang berbeda dengan periode sebelumnya.

Kiai Miftachul mengatakan, PBNU memiliki program yang besar, maka kepengurusan PBNU berbeda dengan periode sebelumnya. Dalam jajaran kepengurusan PBNU masa khidmat 2022-2027 ada beberapa ibu-ibu yang dibutuhkan di saat seperti sekarang.

“Di saat dunia sudah sedemikian rupa, tenaga dan pikiran mereka (ibu-ibu) kita butuhkan terutama untuk pikiran-pikiran dari ibu-ibu yang banyak kita butuhkan,” kata Kiai Miftachul saat konferensi pers pengumuman jajaran kepengurusan PBNU, Rabu (12/1/2022).

Menurutnya, susunan kepengurusan PBNU sekarang mungkin sangat besar, hampir 200 orang masuk dalam kepengurusan PBNU. Jumlah kepengurusan yang banyak itu ada karena sesuai kebutuhan.

“Dan bukan sekadar pengurus tapi dunia internasional membutuhkan langkah-langkah dan solusi NU,” ujarnya.

Rais Aam PBNU ini berharap, semua pengurus PBNU memberikan apresiasi, masukan dan usulan yang maslahat dan bermanfaat. Dengan tujuan agar NU pada periode ini bukan hanya organisasinya yang besar, tapi besar juga produk-produknya dan kemaslahatan yang dibawa untuk kepentingan umat di Indonesia maupun internasional.

Ketua Umum PBNU, Gus Yahya Cholil Staquf, menyampaikan, susunan pengurus PBNU sekarang agak lebih gemuk atau banyak dari biasanya. PBNU sekarang sengaja merancang sedemikian rupa karena NU memiliki konstituen yang sangat luas.

“Dalam hasil-hasil survei, bahwa seluruh warga NU atau mereka yang mengaku sebagai warga NU kurang lebih separuh dari semua populasi Muslim di Indonesia,” ujarnya.

Gus Yahya menegaskan, PBNU berkepentingan untuk menjangkau seluas-luasnya dan menjangkau sedapat-dapatnya seluruh konstituen yang sangat luas itu. Sehingga PBNU membutuhkan personel yang sangat banyak.

“Visi yang kami usung dengan sendirinya menuntut perkembangan aktivitas berlipat dari sebelumnya, sehingga kami butuhkan tambahan personel untuk menangani pekerjan-pekerjan,” ujarnya.

Sumber: republika.co.id

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terpilih periode 2021-2026, KH Ahmad Said Asrari, menegaskan kembali sikap PBNU terkait prioritas penggunaan vaksin halal, yang sebelumnya telah disampaikan oleh Ketua Umum PBNU periode 2016-2021, KH Said Aqil Siroj.

“Sudah pasti (sikap) PBNU hal itu harus jelaskan, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Haram itu sesuatu yang harus jelas, halal juga. Kalau tidak jelas, itu menjadi perkara yang syubhat,” kata dia kepada wartawan seusai acara pelantikan di gedung PBNU, Jakarta, Rabu (12

Selain itu, dia juga mewajibkan kepada seluruh warga Nahdliyin untuk memilih menggunakan vaksin yang telah mendapatkan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Karena sesuatu yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Kalau ada yang halal, mengapa mesti pakai yang tidak halal? Kan itu berdosa,” kata dia.

Kiai Ahmad juga meminta seluruh warga Nadhlatul Ulama (NU) agar terus berupaya keras dalam mengknsumsi yang halal, bahkan berkualitas juga.

“Jadi, ukuran kita itu, semua warga NU berupaya keras dalam segala hal terutama apa yang dikonsumsi, pasti mencari yang halal bahkan tidak sekadar halal kita ini berupaya untuk halal thayyiban, yang halal yang berkualitas ini pedoman kita,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengumumkan bahwa pemerintah mulai Rabu (12/1) menjalankan program vaksinasi booster.

Adapun jenis vaksin yang digunakan adalah Pfizer, Moderna, dan Astra Zeneca. Dari ketiga jenis vaksin ini, tak ada satu pun vaksin yang telah mendapatkan fatwa halal dari MUI.

Padahal Sekjen MUI KH Amirsyah Tambunan sudah mendesak pemerintah untuk menyediakan vaksin halal yang diberikan kepada masyarakat yang mayoritasnya Muslim.

Tidak hanya Sekjen MUI yang mendesak hal itu, Ketua Satgas Covid-19 MUI Pusat Muhammad Azrul Tanjung meminta agar penggunaan vaksin Covid-19 yang tidak halal untuk penanganan pandemi di Indonesia dikaji ulang oleh pemerintah.

MUI melihat jumlah vaksin Covid-19 yang halal saat ini cukup tersedia dan kondisi kedaruratan yang membolehkan penggunaan vaksin yang mengandung babi sudah tidak darurat lagi.

“MUI pasti bantu pemerintah, tapi jangan juga didorong-dorong MUI untuk menggunakan vaksin yang tidak halal. Kecuali awal, kalau awal dulu enggak apa-apa, ya memang vaksin halalnya enggak cukup. Nah, sekarang dikaji lagilah, saya dengar sudah cukup itu, pakai yang halal ya,” katanya menegaskan di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Selasa (11/1/2022).

Sumber: republika.co.id